cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. H. A. Rahmat Rosyadi, SH., MH
Contact Email
ustisi@uika-bogor.ac.id
Phone
+628128097843
Journal Mail Official
yustisi@uika-bogor.ac.id
Editorial Address
Jl. K.H. Sholeh Iskandar km 2 Bogor 16162 Jawa Barat, Indonesia Telp/Fax: 0251-8335335
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam
Published by Universitas Ibn Khaldun Bogor
ISSN : 19075251     EISSN : 26207915     DOI : http://dx.doi.org/10.32832/yustisi
Core Subject : Education,
Other
Jurnal Hukum Yustisi adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari dan September. Jurnal Hukum Yustisi memiliki visi menjadi Jurnal Ilmiah yang terdepan dalam menyebarluaskan dan mengembangkan hasil pemikiran di bidang hukum. Redaksi Jurnal Hukum Yustisi, menerima Naskal Artikel Hasil Penelitian, Artikel Ulasan dan Artikel Resensi Buku yang sesuai dengan sistematika penulisan kategori masing-masing artikel yang telah ditentukan redaksi. Fokus Jurnal ini yaitu Rumpun Ilmu Hukum Pidana, Rumpun Ilmu Hukum Perdata, dan Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 537 Documents
 12   13   14   15   16 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA FILM PADA APLIKASI NETFLIX BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Siti Fatimah Milawatul Rifka; Endang Prasetyawati
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.14323

Abstract

Kemajuan teknologi informasi yang begitu pesatnya membuat style hidup masyarakat yang instan untuk menikmati film tanpa harus ke bioskop yaitu dengan mudah mengakses web streaming film di web sah yang telah terdapat di internet seperti Netflix. Tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran seperti pembajakan karya cipta film maupun menjual akun Netflix secara illegal melalui Layanan Over The Top lainnya. Riset ini bermaksud untuk menganalisa perlindungan hukum dan upaya hukum terhadap pelanggaran karya cipta film pada aplikasi Netflix. Metode penelitian adalah normative dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta pengumpulan bahan hukum menggunakan kepustakaan. Hasil penelitian diperoleh bahwa perlindungan hukum terhadap karya cipta film pada aplikasi Netflix yaitu bentuk perlindungan hukum internal dan bentuk perlindungan hukum eksternal. Pada bentuk perlindungan hukum internal yaitu pihak Netflix dapat mengubah atau menghentikan izin layanan aplikasi kapan saja ketika adanya pelanggagaran kekayaan intelektual dan dapat mengisi kolom aduan klaim pelanggaran hak cipta pada laman resmi Netflix. Sedangkan bentuk perlindungan hukum eksternal yaitu melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Diperlukan perlindungan hukum oleh pemerintah atas ciptaan yang dipublikasikan secara digital melalui Undang-Undang hak cipta di Indonesia dengan memperbaharui undang-undang hak ciptanya untuk memberikan perlindungan hukum secara penuh atas hak cipta dalam media digital khususnya pada layanan Over The Top (OTT). Kata kunci: Perlindungan Hukum, Karya Cipta film, Aplikasi Netflix
KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DUGAAN SUAP DAN GRATIFIKASI YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM KEJAKSAAN David Rhomadani; Otto Yudianto
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.14324

Abstract

Fenomena kejahatan korupsi adalah salah satu masalah utama yang menghambat pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Misalnya, korupsi yaitu masalah yang tidak hanya harus dihadapi oleh negara atau negara, tetapi seluruh umat manusia. Konvensi internasional PBB, yang ditandatangani pada 7 Oktober 2003, di Wina, mendefinisikan "korupsi" sebagai "kejahatan luar biasa" karena tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial tetapi juga berdampak pada hampir setiap elemen kehidupan, termasuk keamanan, politik, budaya, dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji dugaan suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh jaksa yang tidak jujur, serta menilai kerugian yang dilakukan terhadap dana publik. Penulisan karyailmiah ini menggunakan metodologi pendekatan terhadap Undang-Undang (yuridis normatif), yang behubungan dengan tipikal kemasyarakatan serta norma hukum yang berada dalam undang-undang, keputusan pengadilan, dan peraturan. Temuan penelitian mendukung kesimpulan bahwa barangsiapa melanggar aturan dan hukum yang mengatur serta menghukum delik pidana suap dan gratifikasi adalah melanggar Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 12 B ayat (2) UU No 20 Tahun 2001 Republik Indonesia. Tentang amandemen atas UU No31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TIPIKOR. Kata Kunci: Kekuasaan polisi, kejahatan korupsi Suap Dan Gratifikasi.
PERAN PTUN DALAM EKSEKUSI PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP SEBAGAI LANGKAH EFEKTIF PENYELESAIAN SENGKETA TUN Lita Lianti; Fiorentina Elfrida Shanty; Windha Puji Astuti
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.14325

Abstract

Penelitian ini ditujukan dalam rangka menhasilkan analisis terkait peran Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mengeksekusi putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah), serta untuk mencari tahu terkait problem atau masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi putusan tersebut. Selain itu juga untuk mengetahui hal-hal mengenai PTUN dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan putusan yang inkrah. Metode atau pendekatan penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini yang mana analisis dilakukan dengan identifikasi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, untuk mendapat hasil analisis yang baik, data sekunder penelitian ini menggunakan studi kepustakaan terkait beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya yang berhubungan dengan peran PTUN dalam eksekusi putusan yang inkrah. Demikian didapatkan bahwa PTUN terhadap putusan yang inkrah dapat melakukan eksekusi antara lain eksekusi otomatis, hierarkis, serta eksekusi upaya paksa. Kemudian peran atau fungsi PTUN dalam eksekusi putusan adalah pengawasan yang dilakukan Ketua PTUN terhadap pelaksanaan putusan yang inkrah. Adapun terkait masalah yang ada dalam eksekusi putusan yang inkrah antara lain masalah terkait waktu pelaksanaan putusan, masalah terkait pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan, hingga masalah terkait penerapan sanksi pengumuman ke media massa. Kata kunci: Peradilan Tata Usaha Negara, Putusan Pengadilan, Eksekusi Putusan
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PELANGGARAN DISIPLIN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA Achmad Rofiq Jati Usodo; Lailatul Maulidfia; Aldias Sutan Mudo; Akbar Farobi Zufarfalih
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.14326

Abstract

Aparatur Sipil Negara sebagai pegawai yang diberikan kewenangan oleh pemerintah, dimana tugas dan kewajibannya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi, nyatanya masih marak terjadi pelanggaran disiplin yang diakukan oleh Aparatur Sipil Negara. Kenyataan itu menunjukkan bahwa hukum negara belum bisa berjalan dengan baik sehingga peran dan pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara masi belum berjalan optimal. Oleh karena, diperlukan adanya penegakan hukum yang tegas untuk menekan jumlah kasus yang semakin meningkat setiap tahunnya. Penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kasus dirasa mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia sudah jelas dan cukup tegas sehingga seharusnya dapat mengurangi kasus kedepannya. Penegakan hukum yang dijatuhkan seharusnya juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti pemberian hukuman disiplin bagi pegawai yang tidak masuk bekerja. Pemberian hukuman ini diharapkan mampu untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan memberi pelajaran bagi pagawai lain. Dari banyaknya kasus yang telah tertangani oleh aparat penegak hukum ternyata hukum sudah ada, akan tetapi kasusnya masi marak terjadi. Sehingga perihal tersebut perlu menjadi fokus perhatian dalam penegakan hukum untuk indonesia yang lebih baik lagi kedepannya sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa. Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara; Disiplin; Hukum
EKSISTENSI DAN OPTIMALISASI PERAN OMBUDSMAN DALAM PENCEGAHAN MALADMINISTRASI DI INDONESIA Satriyo Arun Samudro
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.14328

Abstract

Ombudsman Republik Indonesia ialah lembaga independen dimana tak memiliki keterkaitan organik terhadap negara dan institusi pemerintah lainnya, serta bebas dari keterlibatan lembaga lain dalam pelaksanaan tugasnya. Ombudsman juga dapat memberi masukan untuk pemerintah supaya membenahi dan menyempurnakan organisasi dan prosedur pelayanan publik agar terhindar dari permasalahan administrasi. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui tugas apa saja yang dimiliki ombudsman untuk mencegah dan memberantas mismanajemen di Indonesia dan apa kewenangan ombudsman untuk mencegah dan memberantas mismanajemen di Indonesia. pelayanan publik untuk mencegah dan menghilangkan penyalahgunaan. Dan dalam menjalankan kewenangan untuk membenahi serta mencegah terjadinya maladministrasi di Indonesia, Ombudsman wajib mengajukan usul kepada Presiden, pimpinan daerah, ataupun kepala tata usaha negara lainnya untuk memperbaiki serta menyempurnakan tata tertib organisasi dan atau kepegawaian dan Dewan Perwakilan Rakyat agar memperbaiki Kata kunci: Ombudsman, wewenang, mencegah
URGENSI WALI DALAM PERNIKAHAN (Kritik Terhadap Undang-Undang Perwalian Maroko) Jihad Arrosyad; Oom Mukarromah; Sayehu
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.14329

Abstract

Perwalian dalam undang-undang perkawinan Maroko menjadi salah satu isu yang ramai dibahas, disebabkan perwalian menurut anggapan kerajaan dan sebagian masyarakatnya sebuah pengekangan terhadap hak perempuan dalam sebuah pernikahan. Padahal Hukum Islam menetapkan hal tersebut karena adanya mashlahat serta hikmah yang besar bagi perempuan. Hanya beberapa pemikir saja yang menyatakan itu sebagai pengekangan hak, salah satunya orang-orang yang berfaham feminis. Merujuk kepada makna literal alquran serta hadits bahwa pernikahan tidaklah sah kecuali dengan wali. Dalam perundang-undangan Negara Maroko persyaratan wali adalah paraktik yang dianggap mengucilkan hak perempuan, oleh kerenanya mereka memberikan kebebasan perempuan menikahkan dirinya sendiri, dan bahkan mensyaratkan adanya surat kuasa dari pihak mempelai jika wali berkeinginan menikahkan. Kata Kunci: Maroko, Wali Nikah, Hukum Keluarga
CHILDFREE DALAM PANDANGAN MAQASHID SYARIAH Asep Munawarudin
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.14330

Abstract

Childfree sebagai fenomena sosial kerap dibenturkan atau justru diafirmasi dengan dalil-dalil agama. Baik pada kalangan yang mendukung maupun yang menolak, penggunaan dalil-dalil agama kerap digunakan untuk melegitimasi atau mendelegitimasi apakah perilaku Childfree dapat diterima atau ditolak dalam syariat Islam. Penelitian ini berupaya mendialogkan diskursus tersebut dalam kerangka maqashid as-syariah. Dalam penelitian ini dibahas tentang faktor-faktor apa saja yang membuat seseorang mengambil pilihan hidup Childfree, bagaimana Childfree dalam pandangan hukum Islam, serta bagaiamana pandangan maqashid syariah mengenai fenomena Childfree yang tengah menjadi isu hangat di tengah-tengah masyarakat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memiliki keturunan bukanlah sebuah kewajiban melainkan hak yang bisa dipilih atau ditinggalkan dengan penuh pertimbangan dan rasa tanggung jawab. Dari segi hukum Islam, tidak adanya nash yang sarih atau secara tegas melarang praktik ‘azl yang secara substansial memiliki kesamaan dengan Childfree menunjukkan bahwa tindakan Childfree tidak dilarang dalam secara syariat. Sementara dalam pandangan maqashid tindakan Childfree bisa terwujud dalam berbagai aspek usul al-khamsah bergantung pada illat (faktor) yang mendorong seseorang mengambil keputusan sebagai penganut Childfree. Kata Kunci : Childfree, Hukum Islam, Maqashid syariah
TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT OLEH JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI PENGIRIMAN (EKSPOR) BENIH BENING LOBSTER (Studi Putusan Nomor: 04/KPPU-I/2021) Putri Rahma Ramadhani; Recca Ayu Hapsari; Melisa Safitri
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.14334

Abstract

Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut KPPU Putusan Perkara Nomor 04/KPPU-I/2021 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Jasa Pengurusan Angkutan Pengiriman (Ekspor) Benih Lobster yang dilakukan keluar oleh dilaporkan. Majelis Komisi menyatakan terlapor terbukti secara sah melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Melalui Putusan Perkara Nomor 04/KPPU-I/2021 Jasa Pengurusan Transportasi (Pelayaran) Untuk Ekspor Barang Bening Benih Lobster. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 37/KEP-BKIPM/2020 tentang Tempat Pelepasan Khusus Benih Lobster Bening (Puerulus) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia, ditetapkan 5 (lima) bandar udara untuk pelepasan khusus benih lobster bening. Namun dalam pelaksanaannya, pengiriman benih lobster bening hanya dilakukan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta karena keterbatasan penerbangan terkait kondisi pandemi COVID-19. Kata kunci: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Praktik Monopoli, dan Benih Benih Lobster
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGGELAPAN DALAM JABATAN DI PT. TUNAS BARU LAMPUNG (STUDI PUTUSAN NOMOR 96/PID.B/2022/PN.GNS) Zulfi Diane Zaini; Yulia Hesti; Bayu Chandra Wijaya
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.14335

Abstract

Among several criminal acts related to assets and objects, there is a crime known as embezzlement where abuse of trust dominates as the main element in the occurrence of this crime. The problem in this study is what are the factors that cause the perpetrator to commit the crime of embezzlement in his position at PT. Tunas Baru Lampung based on Decision Number 96/Pid.B/2022/PN.Gns, What is the criminal responsibility for the perpetrators of embezzlement in positions at PT. Tunas Baru Lampung based on Decision Number 96/Pid.B/2022/PN.Gns. The factor that caused the defendant to commit embezzlement was due to economic factors where the defendant wanted to control the goods and then sell them and the money from the sale would be divided into three and the defendant would use the money for daily needs. The defendant is responsible for his actions based on Article 374 of the Criminal Code. In conjunction with Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code, the defendant was sentenced to nine months in prison. Keywords: criminal liability, embezzlement, in office
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG MELAKUKAN PERDAMAIAN DENGAN KORBAN TINDAK PIDANA Intan Saputri; Erlina B; Okta Anita
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.14336

Abstract

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di tengah masyarakat yakni tindak pidana kekerasaan. Bentuk tindak pidana kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat dapat berupa kekerasan fisik atau psikis. Kekerasan yang banyak disoroti terjadi di dalam masyarakat adalah kekerasan fisik berupa pelecehan seksual ataupun pencabulan. Salah satu bentuk tindak pidana kejahatan pelecehan seksual dalam bentuk pencabulan yang terjadi di tengah masyarakat yakni dalam putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Kla dimana Terdakwa diancam dengan ancaman Pasal 289 KUHP. Perumusan maslaah dalam penelitian ini yakni faktor penyebab pelaku tindak pidana pencabulan yang melakukan perdamaian dengan korban tindak pidana dan dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang melakukan perdamaian dengan korban tindak pidana (Studi Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Kla). Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan empiris. Sumber data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancaara. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban diawali dengan adanya nafsu biologis antara Terdakwa terhadap korban dan juga adanya kesempatan Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut dimana perbuatan tersebut dilakukan pada saat suami korban sedang tertidur, korban berkunjung ke rumah kontrakan Terdakwa yang bertetanggan untuk mengambil keperluan memasak sehingga pada saat itu Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana pelecehan atau cabul kepada korban. Pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang melakukan perdamaian dengan korban tindak pidana dengan memperhatikan fakta hukum dan dari alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan yakni keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti petunjuk maka Majelis Hakim memberikan putusan pidana penjara berbeda dengan tuntutan yang didakwakan kepada Terdakwa dimana tuntutan yang diajukan yakni selama 1 (satu) tahun pidana penjara namun Majelis Hakim memutuskan memberikan sanksi pidana penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) bulan atas perbuatan pelecehan atau cabul kepada korban. Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Pencabulan, Perdamaian.

Page 14 of 54 | Total Record : 537

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2014 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 1 (2026) Vol 12 No 3 (2025) Vol 12 No 2 (2025) Vol 12 No 1 (2025) Vol 11 No 3 (2024) Vol 11 No 2 (2024) Vol 11 No 1 (2024) Vol 10 No 3 (2023) Vol 10 No 2 (2023) Vol 10 No 1 (2023) Vol 9 No 2 (2022) Vol 9 No 1 (2022) Vol 8 No 2 (2021) Vol 8, No 1 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue