cover
Contact Name
Sutiyo
Contact Email
sutiyobanyumasan@yahoo.com
Phone
+6285747444485
Journal Mail Official
jurnalpkp@ipdn.ac.id
Editorial Address
Gedung Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Kampus IPDN Jatinangor Jl. Ir. Soekarno Km.20, Jatinangor, Jawa Barat, Sumedang, Jawa Barat 45363
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP)
ISSN : 26861836     EISSN : 27160742     DOI : https://doi.org/10.33701/jpkp
Core Subject : Science, Social,
Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) menyambut baik kontribusi dalam bentuk artikel dari para ilmuwan, cendekiawan, profesional dan peneliti yang berkaitan dengan studi masalah pemerintahan, manajemen dan kebijakan bencana, perlindungan masyarakat, keselamatan publik, dan keamanan publik dalam arti luas di daerah, tingkat nasional dan internasional.
Articles 76 Documents
EVALUASI SISTEM DRAINASE DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR DI KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Nadya Anggara Putri; Dihan Rizka Nanda Saputri
Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP) Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. 7, No. 2, Agustus 2025
Publisher : Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jpkp.v7i2.5901

Abstract

Banjir merupakan salah satu bencana yang kerap terjadi dan memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas sosial, ekonomi, serta lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan sistem drainase yang berfungsi optimal menjadi elemen penting dalam pengendalian limpasan air hujan dan pengurangan risiko banjir di wilayah perkotaan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas sistem drainase dalam mitigasi bencana banjir di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan metode kualitatif deskriptif menggunakan Model CIPP (Context, Input, Process, Product). Data diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan informan dari Dinas PUPR, BPBD, serta masyarakat, disertai observasi lapangan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek konteks belum sepenuhnya menggambarkan kebutuhan penanganan banjir, terutama terkait penentuan prioritas pembangunan drainase. Pada aspek input, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia masih menjadi hambatan utama. Aspek proses memperlihatkan adanya tantangan dalam koordinasi lintas sektor serta minimnya evaluasi berkala terhadap kinerja drainase. Namun pada aspek produk, sistem drainase telah berkontribusi dalam mengurangi genangan dan risiko banjir meskipun efektivitasnya belum optimal. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan alokasi anggaran, penguatan kapasitas SDM, serta penyempurnaan koordinasi antarinstansi untuk meningkatkan efektivitas sistem drainase sebagai bagian dari strategi mitigasi banjir di Kota Palangka Raya.   Kata Kunci: Evaluasi, Sistem Drainase, Model CIPP, Mitigasi Bencana Banjir.
ENVIRONMENTAL IMPACTS OF THE FOOD ESTATE POLICY IN GUNUNG MAS REGENCY, CENTRAL KALIMANTAN: A DPSIR ANALYSIS Alpriyanto Situmorang
Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol 8 No 1 (2026): Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. 8, No. 1, Februari 2026
Publisher : Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The implementation of Indonesia's Food Estate policy has generated growing concerns regarding its environmental sustainability despite its objective of strengthening national food security. This study analyzes the environmental consequences of the Food Estate program in Gunung Mas Regency, Central Kalimantan, using the Driving Forces–Pressures–State–Impacts–Responses (DPSIR) framework. A qualitative case study based on document analysis was conducted using policy documents, environmental reports, and previous studies. Results indicate that the policy’s focus on large-scale agricultural expansion has generated environmental pressures through forest-to-cassava field conversion. Based on the reviewed documents, these pressures are associated with reported soil erosion risks, declining soil quality, disruption of upstream hydrological functions, and carbon emissions related to land clearing. The reviewed evidence also indicates that land conversion activities have been associated with downstream flooding events, low cassava productivity, and increased vulnerability to forest fires. The DPSIR analysis also shows that these environmental problems are closely linked to the policy design, particularly the site selection and implementation strategies. Based on the findings, this study suggests policy responses including a comprehensive policy evaluation, better site selection, gradual land development, land rehabilitation and integrated disaster mitigation measures. By systematically mapping the causal relationships between policy interventions and environmental change, this study contributes to evidence-based policy evaluation for balancing national food security objectives with environmental sustainability and local community welfare.
STRENGTHENING MULTISECTORAL GOVERNANCE FOR STUNTING REDUCTION IN INDONESIA: A COMPREHENSIVE POLICY ANALYSIS AND INTERNATIONAL COMPARATIVE REVIEW Syed Agung Afandi; Muslim Afandi; Rizki Erdayani
Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol 8 No 1 (2026): Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. 8, No. 1, Februari 2026
Publisher : Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Multi-level governance deficits and fiscal asymmetries within the decentralized framework constitute primary barriers to accelerating stunting reduction in Indonesia. This study deconstructs subnational institutional matrices and political economies using historical institutionalism (path dependency) and collaborative governance theories. Findings explicitly reveal that a pervasive curative bias within community health centers and the diversion of Village Funds by local elites causally fracture intervention convergence pathways, resulting in household-level nutrient absorption failure. Analytically, an international comparative review of Rwanda’s Imihigo system and Vietnam’s vertical command chain offers novel regulatory benchmarks to overcome localized bureaucratic fragmentation. Core policy recommendations urge binding accountability reforms through mandatory performance contracts for regional leaders and strict fiscal earmarking on central transfer funds conditioned rigorously upon real ground-level nutritional convergence metrics.
Implementasi Strategi COVI Srondol untuk Monitoring dan Evaluasi Pascabangkom dalam Kerangka Corporate University Jawa Tengah Harini Setijowati
Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol 8 No 1 (2026): Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. 8, No. 1, Februari 2026
Publisher : Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Monitoring dan evaluasi pascapengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) masih didominasi aspek administratif sehingga belum mampu menggambarkan perubahan perilaku maupun dampaknya terhadap kinerja organisasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Strategi COVI Srondol sebagai model monitoring dan evaluasi berbasis kolaborasi dan teknologi informasi untuk mendukung Corporate University Jawa Tengah. Penelitian menggunakan pendekatan mixed methods dengan desain deskriptif kuantitatif yang diperkaya data kualitatif. Uji coba implementasi dilakukan pada delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Jawa Tengah dengan melibatkan 26 responden. Analisis menggunakan kerangka Input–Process–Output–Outcome–Impact (IPOI) yang diperkaya perspektif Collaborative Governance Regime (CGR) dan Bergen Model of Collaborative Functioning (BMCF). Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi memperoleh tingkat penerimaan yang sangat baik dengan rerata indeks persepsi sebesar 90,56; sebanyak 69,2% responden menilai strategi sangat baik dan sangat bermanfaat. Implementasi juga menyempurnakan panduan, memperkuat kolaborasi antarpemangku kepentingan, membangun kesamaan persepsi mengenai monitoring dan evaluasi pascapengembangan kompetensi, serta menyediakan dasar bagi pengambilan keputusan berbasis bukti. Temuan ini menunjukkan bahwa Strategi COVI Srondol layak diterapkan sebagai model monitoring dan evaluasi untuk memperkuat Corporate University. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi kerangka IPOI, CGR, dan BMCF melalui Strategi COVI Srondol sebagai pendekatan implementatif berbasis kolaborasi dan teknologi informasi dalam mendukung penguatan Corporate University Jawa Tengah.
PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN CIBARUSAH KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT Nadiva Fitria Solehah; Annisa Rahmadanita
Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol 8 No 1 (2026): Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. 8, No. 1, Februari 2026
Publisher : Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional dengan perannya sebagai salah satu alternatif untuk membuka lapangan kerja baru dan demikian pemerintah pusat maupun daerah termasuk Kecamatan Cibarusah berkewajiban untuk melakukan pemberdayaan pelaku UMKM. Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk menganalisis pemberdayaan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Cibarusah. Metode yang dilakukan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan teknik triangulasi yaitu observasi, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi untuk pengumpulan datanya. Analisis data dilakukan menggunakan reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan pelaku UMKM oleh Pemerintah Kecamatan Cibarusah secara umum sudah berjalan cukup baik sehingga penulis merekomendasikan kepada Pemerintah Kecamatan Cibarusah untuk menyediakan strategi alternatif dalam melaksanakan pelatihan dan sosialisasi serta hendaknya menyusun regulasi sederhana yang berkaitan dengan ketertiban lingkungan usaha yang kondusif.
Wahyu, Brilliant ANATOMI RISIKO KEBAKARAN GEDUNG PUBLIK : ANALISIS KERENTANAN SISTEMIK BSCC DOME BERBASIS SWISS CHEESE MODEL DAN BOW-TIE ANALYSIS Brilliant Al-Yanuar Wahyu; Muslim
Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol 8 No 1 (2026): Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. 8, No. 1, Februari 2026
Publisher : Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kerentanan bencana kebakaran pada gedung publik tidak hanya ditentukan oleh kondisi fisik bangunan, tetapi juga oleh bagaimana lapisan-lapisan pertahanan bekerja atau justru menyisakan celah yang saling melengkapi. Berangkat dari kerangka Swiss Cheese Model, penelitian ini mengkaji kerentanan bencana kebakaran pada Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome sebagai gedung multifungsi yang berperan penting bagi Kota Balikpapan dan penyangga IKN Nusantara. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tingkat kerentanan kebakaran BSCC Dome, serta merumuskan upaya pengurangan kerentanan yang terdapat pada BSCC Dome. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan integrasi Swiss Cheese Model dan Bow-Tie Analysis untuk memetakan hubungan antara sumber bahaya, top event, penghalang, dan konsekuensi. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan 13 informan kunci, observasi sistem proteksi kebakaran dan pengelolaan gedung, serta studi dokumen regulasi dan standar teknis. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi, penyusunan narasi tematik, dan penarikan kesimpulan yang diperkuat oleh triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSCC Dome memiliki indeks kerentanan 2,74 (kategori risiko tinggi) dengan pola kerentanan yang bersifat sistemik, yaitu kelemahan pada kebijakan dan manajemen keselamatan, infrastruktur proteksi yang tidak sepenuhnya berfungsi, personel yang belum merata kompetensinya, serta koordinasi eksternal yang belum terlembaga kuat. Dibandingkan dengan SICC dan ICE BSD sebagai benchmark nasional, BSCC Dome masih tertinggal dalam penerapan sistem keselamatan kebakaran berlapis dan terstandar. Rekomendasi penelitian menekankan perlunya penguatan setiap lapisan pertahanan secara konsisten agar “lubang-lubang” kerentanan tidak sejajar dan mampu memutus rantai terjadinya kebakaran pada saat okupansi tinggi.