cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutiyo
Contact Email
sutiyobanyumasan@yahoo.com
Phone
+6285747444485
Journal Mail Official
jurnalpkp@ipdn.ac.id
Editorial Address
Gedung Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Kampus IPDN Jatinangor Jl. Ir. Soekarno Km.20, Jatinangor, Jawa Barat, Sumedang, Jawa Barat 45363
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP)
Published by Institut Pemerintahan Dalam Negeri
ISSN : 26861836     EISSN : 27160742     DOI : https://doi.org/10.33701/jpkp
Core Subject : Science, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Social Sciences
Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) menyambut baik kontribusi dalam bentuk artikel dari para ilmuwan, cendekiawan, profesional dan peneliti yang berkaitan dengan studi masalah pemerintahan, manajemen dan kebijakan bencana, perlindungan masyarakat, keselamatan publik, dan keamanan publik dalam arti luas di daerah, tingkat nasional dan internasional.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 71 Documents
 4   5   6   7   8 
COLLABORATION FOR MANAGING DISASTER EMERGENCIES THROUGH THE LASER WARE PROGRAM: (Study at the Regional Disaster Management Agency, Pinrang Regency, South Sulawesi Province) Muh Yusuf Abdullah; Irfan Uluputty
Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP) Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. 6, No. 2, Agustus 2024
Publisher : Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jpkp.v6i2.4580

Abstract

Handling disaster emergencies with the Integrated Emergency Management System through the LAKA SI LASER program has the aim of exploring the collaborative process of handling disaster emergencies that occur in Pinrang Regency. Handling disaster emergencies through the LAKA SI LASER program refers to the concept of collaborative governance put forward by Emerson. The three dimensions measured are collaboration dynamics, collaborative actions, impact and adaptation of the LAKA SI LASER program. Qualitative research method with a case research approach that explores information on handling disaster emergencies within the Pinrang Regency BPBD and agencies involved in handling disaster emergencies. Strengthening case studies using data triangulation. Collaboration through the LAKA SI LASER program shows the fact that in dealing with disaster emergencies, not involving all agencies in the LAKA SI LASER program to handle disaster emergencies and also minimal facilities for handling disaster emergencies. However, the collaboration carried out provides benefits for each agency participating in the collaboration to handle disaster emergencies. Keywords: Collaboration, Disaster Emergency, LAKA SI LASER.
VILLAGE GOVERNMENT STRATEGIES IN DEVELOPING BUMDES TARUMAJAYA IN THE UPSTREAM CITARUM RIVER AREA OF BANDUNG DISTRICT Dika Faris Arifin; Mansyur Achmad; Arwanto Harimas Ginting
Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP) Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. 7, No. 1, Februari 2025
Publisher : Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jpkp.v7i1.4674

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi pengembangan BUMDes Tarumajaya di Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Dalam penelitian ini difokuskan pada strategi pemerintah desa dalam mengembangkan BUMDes Tarumajaya berdasarkan teori strategi oleh Mintzberg, dengan 3 (tiga) indikator. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini dan penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling dari Pemerintah Desa Tarumajaya sebagai perancang strategi dan warga Desa Tarumajaya sebagai sasaran dari pengembangan BUMDes. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi lapangan dan pengumpulan dokumen. Proses analysis data dengan tahapan reduksi data, menyajikan data dan menarik Kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini yaitu strategi yang digunakan pemerintah Desa Tarumajaya dalam pengembangan BUMDes dengan memanfaatkan dan memaksimalkan potensi desa. Temuan lain menunjukkan dukungan anggaran belum optimal serta kemampuan pengelola BUMDes. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pemanfaatan potensi desa dalam pengembangan BUMDes dapat dilakukan dengan dukungan tambahan anggaran dan peningkatan kapasitas pengelola.   Kata Kunci: BUMDes, Pengembangan, Strategi.  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN MEDAN BELAWAN KOTA MEDAN Daffa Andika Nasution; Mulyana Mulyana
Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP) Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. 7, No. 1, Februari 2025
Publisher : Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jpkp.v7i1.5204

Abstract

  Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menghadapi isu kemiskinan adalah dengan mengeluarkan kebijakan terkait program keluarga harapan. Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir, namun penelitian yang mengkaji tentang pemberdayaan masyarakat melalui program keluarga harapan masih minim dilakukan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum pemberdayaan masyarakat melalui program keluarga harapan di Kecamatan Medan Belawan. Metode penelitian adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat prinsip pemberdayaan yang diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program keluarga harapan yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, kemandirian, dan keberlanjutan. Prinsip kesetaraan menunjukan bahwa para keluarga penerima manfaat yang sebelumnya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari, kesulitan mendapatkan fasilitas kesehatan dan perawatan, serta kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya, dengan mendapatkan bantuan program keluarga harapan, semua hal tersebut bisa semakin teratasi dan mudah diakses. Prinsip partisipasi menunjukan para pelaksana serta sasaran penerima manfaat program keluarga harapan saling terlibat dalam setiap pelaksanaan kebijakan PKH. Namun, pada prinsip kemandirian, kegiatan pemberdayaan masyarakat menghadapi tantangan utama yang berkaitan dengan mindset penerima manfaat yang kurang inovatif dan cenderung bergantung pada bantuan pemerintah, sedangkan pada prinsip keberlanjutan masih menghadapi persoalan keterbatasan sarana dan prasarana. Kesimpulannya, pemberdayaan masyarakat melalui program keluarga harapan di Kecamatan Medan Belawan terselenggara dengan cukup baik, dan membutuhkan peningkatan pada aspek perubahan mindset para penerima manfaat dan penguatan sarana prasarana.   Kata Kunci: Program Keluarga Harapan, Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Penerima Manfaat.
ANALISIS PENERAPAN SMART GOVERNANCE DI KAWASAN PERBATASAN: STUDI KASUS KABUPATEN NUNUKAN Abdul Malik Fajar; Agung Nurrahman
Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP) Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. 7, No. 1, Februari 2025
Publisher : Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jpkp.v7i1.5237

Abstract

Salah satu wujud penerapan smart governance adalah terselenggaranya sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Nunukan. Indeks yang diperoleh Kabupaten Nunukan masih berada pada level menengah. Di sisi lain, penerapan smart governance pada daerah perbatasan seperti Kabupaten Nunukan masih belum banyak dikaji secara mendalam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan smart governance di Kabupaten Nunukan. Metode penelitian ini deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya, penerapan smart governance di Kabupaten Nunukan masih didominasi oleh mekanisme tradisional, sementara pemanfaatan platform digital untuk partisipasi masyarakat belum optimal. Integrasi dan interoperabilitas aplikasi layanan publik di Kabupaten Nunukan masih perlu diperkuat, didukung oleh infrastruktur yang lebih memadai. Pemerintah Kabupaten Nunukan telah menyediakan website layanan publik yang memfasilitasi akses masyarakat terhadap informasi. Pemerintah Kabupaten Nunukan berkomitmen menerapkan smart governance melalui penyusunan master plan dan regulasi pendukung. Kesimpulannya, penerapan smart governance di Kabupaten Nunukan sudah berjalan cukup baik. Namun, masih diperlukan perbaikan dan peningkatan di beberapa aspek. Implikasi akademiknya, penelitian ini mengisi celah literatur dengan memberikan wawasan mendalam mengenai dinamika implementasi smart governance di wilayah perbatasan, yang memiliki karakteristik berbeda dari wilayah perkotaan pada umumnya.   Kata Kunci: Smart city, Smart governance, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Wilayah Perbatasan.  
ANALISIS RESIKO BENCANA DI PESISIR PROVINSI BANTEN SEBAGAI UPAYA MITIGASI BENCANA Ari Apriyansa; Nidaan Khofiya
Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP) Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. 7, No. 1, Februari 2025
Publisher : Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jpkp.v7i1.5246

Abstract

Pesisir Provinsi Banten merupakan wilayah yang rentan terhadap berbagai bencana, seperti tsunami, banjir rob, dan abrasi. Tingginya aktivitas penduduk dan pembangunan infrastruktur di daerah ini meningkatkan risiko kerugian akibat bencana. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis risiko bencana yang komprehensif untuk mendukung upaya mitigasi yang lebih efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat risiko bencana di wilayah pesisir Provinsi Banten serta memberikan rekomendasi strategi mitigasi yang dapat diterapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis risiko berbasis kombinasi data sekunder dan survei lapangan. Data yang dianalisis mencakup peta kerentanan wilayah, sejarah bencana, dan faktor sosial ekonomi. Selain itu, wawancara dengan pemangku kepentingan lokal dilakukan untuk menggali kapasitas adaptasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah pesisir Banten memiliki tingkat risiko bervariasi, dengan beberapa daerah seperti Pandeglang dan Serang berada pada kategori risiko tinggi. Faktor utama penyebabnya antara lain kerentanan geografis, rendahnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya infrastruktur mitigasi.   Kata Kunci: Mitigasi Bencana, Analisis Risiko Bencana, Pesisir Banten, Community Adaptation.
MANAJEMEN RISIKO KESELAMATAN WISATAWAN PADA OBJEK WISATA BROKEN BEACH NUSA PENIDA KABUPATEN KLUNGKUNG PROVINSI BALI I Dewa Made Arisudana; Sulthon Rohmadin
Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP) Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. 7, No. 1, Februari 2025
Publisher : Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jpkp.v7i1.5394

Abstract

Objek Wisata Broken Beach Nusa Penida Kabupaten Klungkung merupakan destinasi populer dengan keindahan alamnya, namun beresiko tinggi bagi keselamatan wisatawan. Maraknya kecelakaan wisatawan memerlukan analisis manajemen risiko untuk memastikan keselamatan. Penelitian ini menggunakan Teori Manajemen Risiko dengan lima dimensi: Fasilitas/Infrastruktur, Akses, Sumber Daya Manusia, Lingkungan, dan Peraturan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas keselamatan seperti rambu peringatan dan pagar pembatas masih kurang optimal. Akses jalan menuju lokasi belum memadai, dan sumber daya manusia seperti petugas keamanan telah berperan aktif, namun perlu peningkatan kapasitas. Lingkungan dan peraturan juga mempengaruhi keselamatan wisatawan. Saran yang mampu disampaikan penulis yaitu perlu penambahan fasilitas keselamatan, perbaikan akses jalan, pelatihan petugas, serta sosialisasi kepada wisatawan untuk meningkatkan kesadaran akan risiko. Kolaborasi antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat setempat juga penting untuk menciptakan destinasi wisata yang aman. Kata Kunci: Manajemen Risiko, Keselamatan Wisatawan, Broken Beach, Pariwisata
KOLABORASI ANTARA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DENGAN MASYARAKAT DALAM MENANGGULANGI BENCANA BANJIR BANDANG DI KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN Nunung Royani; Putri Agusna
Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP) Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. 7, No. 2, Agustus 2025
Publisher : Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jpkp.v7i2.5426

Abstract

Penelitian ini menganalisis dinamika kolaborasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan masyarakat dalam penanggulangan banjir bandang berulang di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Latar belakang penelitian berangkat dari meningkatnya intensitas bencana hidrometeorologis dan belum optimalnya implementasi mandat regulatif mengenai keterlibatan masyarakat. Tujuan penelitian adalah mengkaji bagaimana proses kolaboratif terbentuk dan dijalankan berdasarkan lima dimensi collaborative governance Ansell dan Gash (2008), dengan teori siklus manajemen bencana serta tangga partisipasi Arnstein digunakan sebagai kerangka pembanding untuk memperkuat argumentasi pemilihan pisau analisis. Penelitian menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan 13 informan yang dipilih secara purposif, terdiri atas pejabat BPBD dan warga dari tiga kecamatan rawan banjir. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif pada kegiatan kesiapsiagaan dan tanggap darurat, serta dokumentasi laporan kelembagaan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan keabsahan temuan diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kolaborasi berkembang secara bertahap tetapi belum sepenuhnya terinstitusionalisasi, dengan dimensi komitmen terhadap proses menjadi aspek paling rentan yang mempengaruhi konsistensi kepercayaan, keselarasan pemahaman, serta capaian sementara dalam tata kelola banjir di tingkat lokal.   Kata Kunci: Collaborative Governance, Penanggulangan Bencana, BPBD, Partisipasi Masyarakat, Banjir Bandang, Kabupaten Lahat.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MATARAM (STUDI DI TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU SANDUBAYA) Nafillah Nafillah; Rahmad Hidayat
Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP) Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. 7, No. 2, Agustus 2025
Publisher : Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jpkp.v7i2.5528

Abstract

Dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan, dimulai dari pemilahan di sumber hingga proses akhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sandubaya dapat mengurangi volume sampah di Kota Mataram, serta untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasi kebijakan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak Dinas Lingkungan Hidup, pengelola TPST Sandubaya, serta masyarakat sekitar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa TPST Sandubaya telah mampu memberikan kontribusi dalam pengurangan volume sampah dengan adanya program seperti pemilahan sampah, pengolahan kompos, budidaya maggot, hingga pembuatan paving block dari sampah plastik. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan ini sudah berjalan tetapi belum optimal. Namun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai hambatan seperti kurangnya partisipasi masyarakat yang belum maksimal, masih terjadi kerusakan mesin yang membuat keterbatasan fasilitas saat operasiona. Faktor pendukung keberhasilan seperti penggunaan teknologi canggih di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), tersedianya tenaga kerja terlatih meskipun jumlahnya masih belum optimal, serta dukungan yang kuat dari pihak pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan sampah melalui kebijakan ini perlu terus dioptimalkan seperti penambahan jumlah tenaga terlatih serta partisipasi masyarakat yang bisa lebih maskimal lagi agar dapat mewujudkan Kota Mataram yang bersih dan berkelanjutan secara lingkungan.   Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Manajemen Sampah, TPST Sandubaya.
EFEKTIVITAS PROGRAM RESPONSE TIME 7 MENIT LAYANAN PEMADAMAN GRATIS (ROTI 7 LAPIS) DI KOTA SURABAYA Udaya Madjid; Muhammad Ghifari Iksan; Alpriyanto Situmorang
Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP) Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. 7, No. 2, Agustus 2025
Publisher : Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jpkp.v7i2.5733

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Program Response Time 7 Menit Layanan Pemadam Gratis (Roti 7 Lapis) yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya. Urbanisasi yang pesat, kepadatan penduduk yang tinggi, serta kemacetan lalu lintas yang parah di Kota Surabaya menimbulkan sejumlah tantangan yang signifikan terhadap respons keadaan darurat, khususnya dalam pengelolaan kebakaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan proses penalaran induktif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Efektivitas program dianalisis menggunakan lima indikator yang dikemukakan oleh Sutrisno, yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Roti 7 Lapis telah diimplementasikan secara efektif pada seluruh indikator tersebut. Program ini ditunjang oleh pemahaman yang kuat di tingkat kelembagaan dan masyarakat, ketepatan sasaran layanan yang mencakup seluruh warga Kota Surabaya, konsistensi pencapaian standar waktu tanggap tujuh menit, serta ketercapaian tujuan program dalam meminimalkan dampak kebakaran. Selain itu, program ini menghasilkan perubahan nyata berupa peningkatan infrastruktur dan teknologi layanan pemadam kebakaran, penguatan sistem respons darurat, serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap layanan pemadam kebakaran. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan, terutama terkait dengan keterbatasan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran dan pemanfaatan sistem pelaporan darurat. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa Program Roti 7 Lapis merupakan kebijakan pelayanan publik yang efektif dan inovatif dalam pengelolaan kebakaran perkotaan serta berpotensi menjadi rujukan bagi pengembangan program layanan darurat berbasis waktu tanggap di kota-kota metropolitan lain di Indonesia.   Kata Kunci: Efektivitas, Layanan Pemadam Kebakaran, Waktu Tanggap, Program Roti 7 Lapis, Pengelolaan Kebakaran Perkotaan, Inovasi Pelayanan Publik.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN MELALUI PEMBINAAN KELOMPOK TANI SAYURAN DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA Muhammad Sumanto Saputra; Mulyana Mulyana
Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP) Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. 7, No. 2, Agustus 2025
Publisher : Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jpkp.v7i2.5883

Abstract

Kabupaten Halmahera Selatan menghadapi tantangan serius dalam pemenuhan kebutuhan pangan lokal, dengan penurunan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dari 85,67 pada Tahun 2021 menjadi 79,82 pada 2023. Dengan potensi lahan pertanian seluas 1.245 hektar dan dominasi komoditas hortikultura yang masih belum optimal, pembinaan kelompok tani menjadi strategi utama yang diterapkan pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data dilakukan menggunakan reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi organisasi, struktur kelembagaan, pedoman teknis, serta penyediaan sarana prasarana telah mendukung pelaksanaan program, meskipun terbatas oleh anggaran dan jumlah sumber daya manusia (penyuluh). Pada dimensi interpretasi, para pelaksana memahami tujuan kebijakan dan menerapkannya melalui komunikasi rutin serta peninjauan lapangan, namun masih menghadapi kendala rendahnya kesadaran petani dan kondisi ekologis. Pada dimensi aplikasi, pembinaan dilaksanakan melalui tahapan coaching, monitoring, dan evaluasi serta diwujudkan dalam pendampingan teknis dan pemberian bantuan pertanian, meskipun peningkatan kapasitas sumber daya masih dibutuhkan. Kesimpulannya, implementasi kebijakan ketahanan pangan melalui pembinaan kelompok tani sayuran di Kabupaten Halmahera Selatan telah diselenggarakan dengan cukup baik.   Kata Kunci: Ketahanan Pangan, Implementasi Kebijakan, Pembinaan Kelompok Tani, Hortikultura.

Page 7 of 8 | Total Record : 71

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. 7, No. 2, Agustus 2025 Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. 7, No. 1, Februari 2025 Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. 6, No. 2, Agustus 2024 Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. 6, No. 1, Februari 2024 Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. 5, No. 2, Agustus 2023 Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. 5, No. 1, Februari 2023 Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP), Vol. 4, No. 2, Agustus 2022 Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP), Vol. 4, No. 1, Februari 2022 Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP), Vol. 3, No. 2, Agustus 2021 Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP), Vol. 3 No.1, Februari 2021 Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP), Vol. 2, No. 2, Agustus 2020 Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP), Vol. 2 No.1, Februari 2020 Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP), Vol. 1, No. 2, Agustus 2019 Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP), Vol.1 No.1, Februari 2019 More Issue