MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh. Jurnal ini berisi artikel hasil penelitian atau yang setara dengan hasil penelitian yang berhubungan dengan bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya pemerintahan, organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, e-government, penganggaran pemerintahan, kebijakan publik, sosial, politik, kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, proses legislasi, pengawasan pemerintahan, birokrasi, ekologi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan budaya politik. Terbit empat kali dalam setahun atau dengan frekuensi terbitan 3 bulanan, yakni pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November dengan p-ISSN: 2442-3777 dan e-ISSN: 2622-691X.
Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol 6, No 1 (2020)"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[Studi Kasus Pendekatan Naratif Politik Indonesa Dalam Mewujudkan Demokrasi Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Eko Susdarwanto]]>;
<![CDATA[Endro Tri Susdarwono]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3183
<![CDATA[Perilaku manusia dapat dijelaskan melalui pendekatan naratif. Terkait dengan demokrasi, perspektif baru diperlukan untuk menentukan demokrasi mana yang terbaik untuk diterapkan oleh bangsa Indonesia. Ringkasnya, ada tiga kontradiksi di antara konsep negara integralistik dan asas konstitusionalisme. Pertama, konstitusionalisme menekankan pembatasan kekuasaan guna mencegah nepotisme. Konsep negara integralistik memandang pemimpin sebagai seorang yang tanpa cacat, jadi harus diberi kekuasaan luas, nyaris tanpa batas, sampai kepada titik di mana kalaupun ada, control itu tidak dapat bekerja secara efektif. Kedua, konstitusionalisme memandang penting adanya jaminan perlindungan HAM. Sedangkan konsep negara integralistik beranggapan, ada persatuan antara negara dan rakyat sehingga perlindungan atas HAM tidak diperlukan, dan bahkan merupakan sesuatu yang tidak baik. Ketiga, konstitusionalisme sangat memegang teguh asas rule of law dan demokrasi. Sebaliknya, konsep negara integralistik menempatkan negara dan pemimpinnya di atas seglnya, serta menolak keras substansi maupun prosedur demokrasi.]]>
<![CDATA[GO-JEK Sebagai Dimensi Smart Mobility Dalam Konsep Smart City ]]>
<![CDATA[Nofita Safitry]]>;
<![CDATA[Eko Priyo Purnomo]]>;
<![CDATA[Lubna Salsabila]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3171
<![CDATA[Revolusi industri di dasari pada perkembangan teknologi informasi digital dalam bidang kehidupan melalui bisnis startup, tak terkecuali dalam bidang transportasi dimana menyebabkan banyak daerah yang mulai menerapkan konsep Smart Mobility dikarenakan majunya teknologi dan minat perusahaan besar pada bidang transportasi. Untuk itu penelitian ini dilatarbelakangi untuk melihat apakah GoJek sebagai penyedia jasa layanan dan transportasi bisa dikatakan sebagai bagian dari dimensi Smart Mobility atau belum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mana penulis berusaha untuk dapat mendiskripsikan, menganalisa serta membangun makna tentang fenomena yang ada. Hasilnya menunjukkan bahwa GoJek sudah termasuk sebagai dimensi Smart Mobility dalam konsep Smart City karena sudah memenuhi indicator-indikator dalam dimensi Smart Mobility yaitu Accessibility, Sustainability dan ICT.]]>
<![CDATA[Smart Urban Service: Upaya Rehabilitasi dan Preventif pengemis Dan Gelandangan Kota Yogyakarta ]]>
<![CDATA[Tiara Khairunnisa]]>;
<![CDATA[Eko Priyo Purnomo]]>;
<![CDATA[Lubna salsabila]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3156
<![CDATA[Dalam paper ini membahas mengenai dampak akibat dari tingginya tingkaturbanisasi yang terjadi di kota, membuat perencanaan perkotaan menjadi kacau serta merusak fasilitas kota. Hal ini sangat membahayakan terlebih bagi daerah penerap konsep smart city seperti Yogyakarta.Dengan hal itu berbagai upaya dilakukan untuk mengatasinya yaitu dengan Rehabilittasi dan Preventif oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta bersama komunitas sosial, serta Satpol PP dalam melaksanakan upaya ini.Paper ini dibuat berdasarkan studi pustaka, serta bersifat deskriptif dalam pemaparan masalahnya.Paper ini bertujuan untuk memberikan informasi disaat pelaksanaan upaya pemberdayaan ini berlangsung serta kendala yang dihadapi, sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam membuat program kedepannya.]]>
<![CDATA[RUANG PUBLIK VIRTUAL SEBAGAI PINTU KOMUNIKASI GOVERNMENT TO CITIZEN (Studi Kasus: Perbandingan Media Sosial Pemerintah Kota Yogyakarta dan Surabaya) ]]>
<![CDATA[Muthiara Dwi Anggreani]]>;
<![CDATA[Eko Priyo Purnomo]]>;
<![CDATA[Aulia Nur Kasiwi]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3165
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang pemanfaatan media sosial pemerintah sebagai suatu alat atau pintu untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Selanjutnya tujuan dari penelitian ini juga guna mengetahui bagaimana cara pemerintah dalam merespon atau berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui media sosial yang mereka miliki. Penelitian ini berangkat dari sebuah analisis mengenai perkembangan zaman dan pemanfaatan teknologi yang sudah masuk dalam ranah pemerintah. Menilik hal tersebut, sudah banyak instansi pemerintahan yang memiliki akun media sosial yang digunakan bukan saja hanya untuk menyebarkan informasi, namun juga untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat, khususnya pada pemerintah daerah Kota Yogyakarta dan Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yang dilakukan guna menggambarkan permasalahan yang sedang diteliti serta mengintergrasikan data di tempat penelitian secara objektif. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil studi pustaka, sumber-sumber tulisan dari berbagai website dan media sosial pemerintah terkait, maupun berita serta dokumentasi yang dapat menunjang serta melengkapi bahan analisis penelitian. Dari hasil analisis pada pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya akun media sosial twitter Pemerintah Kota Yogyakarta dinilai lebi responsif dalam menanggapi aspirasi dan pertanyaan dari masyaakat. Sedangkan akun twitter Pemerintah Kota Surabaya dinilai lebih massif dalam menyampaikan informasi kepada publik. Namun secara keseluruhan, kedua akun media sosial pemerintah ini dapat dikatakan sudah efektif digunakan sebagai sarana atau pintu untuk berkomunikasi dengan masyarakat.]]>
<![CDATA[Analisis Kesiapan Kota Kotamobagu Dalam Mewujudkan Kotamobagu sebagai Smart City ]]>
<![CDATA[Devita Anggraina Bonde]]>;
<![CDATA[Eko Priyo Purnomo]]>;
<![CDATA[Lubna Salsabila]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3166
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan pemerintah kota Kotamobagu menuju kota cerdas tahun 2020. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dalam pengumpulan informasi dan datannya peneliti mendapatkanya dari penelitian di beberapa artikel, jurnal, dokumen, data statistik dan juga berita tentang pembangunan smart city di Kota Kotamobagu dan lain-lain, yang berhubunagan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menjunjukan Kotamobagu telah memiliki tingkat kesiapan yang cukup siap untuk menggunakan sarana TIK menuju kota cerdas yang diman kesiapannya telah mencapai 80% kesiapannya. Melihat kesiapan pemerintah kota kotamobagu yang sekarang hampir mencapai 100 % kesiapan maka pemerintah kotamobagu sekarang tinggal terus mengingkatkan potensi yang ada untuk terus mendukung terealisasinya penerapan smart city di kota kotamobagu dengan menambah pengetahuan mengenai pengembangan smart city untuk mendukung implementasi penerapan smart city di kota kotamobagu.]]>
<![CDATA[INTERMEDIATE OUTCOMES PADA COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM PEMAGANGAN NASIONAL DI KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2015-2018 ]]>
<![CDATA[prastio, luki oka]]>;
<![CDATA[Suwaryo, Utang]]>;
<![CDATA[Yuningsih, Neneng Yani]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3277
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi dari tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Karawang lebih tinggi di atas angka pengangguran nasional yang sebesar 5 Persen didominasi oleh angkatan kerja lokal. Kondisi tersebut berkontradiktif dengan citra Kabupaten Karawang sebagai daerah dengan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. Ihwal tersebut berdampak dari masifnya arus urbanisasi ke Kabupaten Karawang, dan diperparah dengan rekrutmen yang diskiminatif terhadap angkata kerja lokal Kabupaten Karawang. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis capaian saat ini dari collaborative governance pemerintah Kabupaten Karawang bersama APINDO, KADIN, dan masyarakat dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan teori collaborative governance dari Ansell dan Gash (2007) yang berfokus terhadap Intermediate Outcomes. Hasil penelitian menunjukkan capaian kolaborasi dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kabupaten Karawang dalam bentuk pemagangan belum dapat memangkas tingginya angka pengangguran, memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan memberi kepastian jaminan bagi tenaga kerja dengan pendapatan yang rendah di bawah upah minimum kabupaten (UMK), lemahnya daya tawar pekerja, dan rawan pelanggaran dalam praktiknya. Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Collaborative Govenance, Tenaga Kerja. ]]>
<![CDATA[PARTISIPASI POLITIK PEMILIH DISABILITAS DI KABUPATEN CIAMIS PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 ]]>
<![CDATA[Agus Dedi]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3318
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat partisipasi politik pemilih disabilitas dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisispasi pemilih disabilitas di Kabupaten Ciamis pada pemilu serentak tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan metode ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan membangun makna tentang fenomena partisipasi pemilih disabilitas dalam kegiatan pemilu. Hasil penelitian ini menunjukkan gambaran yang komprehensif bahwa partisipasi politik pemilih disabilitas di Kabupaten Ciamis pada pemilu serentak tahun 2019 termasuk kategori sangat rendah. Rendahnya angka partisipasi politik pemilih disabilitas di Kabupaten Ciamis dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: Aspek psikologi, rendahnya pendidikan politik, sarana prasarana yang kurang memadai bagi pemilih disabilitas, tidak adanya petugas yang menangani khusus disabilitas, tidak ada bimbingan atau sosialisasi pemilu secara khusus bagi pemilih disabilitas.]]>
<![CDATA[Eksistensi dan Kinerja Legislatif dari Unsur Perwakilan Wilayah Adat Dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif di Papua ]]>
<![CDATA[Nelwan Ronsumbre]]>;
<![CDATA[Nandang Alamsah Deliarnoor]]>;
<![CDATA[Rahman Mulyawan]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3273
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan eksistensi dan kinerja anggota legislatif daerah dari unsur perwakilan wilayah adat (PWA) ditinjau dari perspektif demokrasi deliberatif di Provinsi Papua. Guna mengkaji masalah ini dipergunakan acuan teori demokrasi deliberatif Habermas (1988). Kajian ini merupakan studi kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap berbagai pihak dari unsur pemerintah daerah, legislatif daerah, lembaga swadaya masyarakat maupun tokoh adat. Kajian ini menemukan bahwa eksistensi perwakilan masyarakat masih menjadi polemik dilihat dari posisi politiknya dalam struktur parlemen lokal, kewenangan dan proses seleksi. Kajian ini juga menemukan bahwa kinerja anggota legislatif dari unsur masyarakat adat tidak jauh berbeda dengan kinerja yang secara umum ditunjukkan oleh anggota legislatif dari partai politik karena belum dapat memunculkan arena-arena diskursif dan ruang publik yang memungkinkan publik untuk berpartisipasi lebih banyak dalam pengelolaan pemerintahan. Kajian ini pada akhirnya menyimpulkan bahwa kehadiran perwakilan masyarakat telah menciptakan arah baru pembangunan demokrasi dan perbaikan pengelolaan pemerintahan di Papua sekaligus menjadi embrio terciptanya demokrasi deliberatif yang secara ideal disampaikan oleh Habermas.]]>
<![CDATA[PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP BUDGETARY SLACK (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran) ]]>
<![CDATA[Elis Badriah]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3193
<![CDATA[Penelitian ini difokuskan pada pengaruh partisipasi anggaran terhadap budgetary slackpemerintah daerah Kabupaten Pangandaran.Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini meliputi (1) Bagaimanapartisipasi anggaran pada SKPD Kabupaten Pangandaran?; (2) Bagaimana budgetary slack pada SKPD Kabupaten Pangandaran?; (3) Seberapa besar pengaruh partisipasi anggaran terhadap budgetary slack pada SKPD kabupaten Pangandaran?Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriftif dengan menggunakan angket sebagai alat penelitian, sedangkan untuk menganalisis data yang diperoleh digunakan analisis Koefisien Korelasi Sederhana, Analisis Koefisien Determinasi, Uji Signifikan (Uji t), Analisis Regresi Linier Sederhana dan Uji f.Hasil penelitian dan pengolahan data menunjukkan bahwabudgetary slack dipengaruhi oleh partisipasi anggaran sebesar 4%. Hasil uji hipotesis thitung sebesar 0,936 sedangkan ttabel sebesar 1,720 sehingga 0,936 < 1,720. Begitu pula dengan hasil uji f dengan nilai fhitung sebesar 0,41 sedangkan ftabel sebesar 4,35 sehingga 0,41 < 4,35. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial partisipasi anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap budgetary slack pada SKPD Kabupaten Pangandaran.]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : MENGGALI POTENSI LOKAL DESA ]]>
<![CDATA[Kiki Endah]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3319
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikatakan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Hal ini berarti pemerintah desa memiliki kewenangan mengatur rumah tangga sendiri salah satunya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa melalui pemberdayaan masyarakat untuk dapat memberikan kehidupan kesejahteraan sehingga perlu digali potensi lokal yang ada pada desa. Potensi lokal merupakan daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh desa untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan potensi lokal yang dimiliki sebagai faktor penentu keberhasilan sebuah pembangunan desa. Potensi lokal berupa sumber daya manusia sebagai subyek pembangunan mengetahui permasalahan masyarakat sendiri sedangkan sumber daya alam merupakan kekayaan yang dimanfaatkan untuk mengangkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat intinya membangkitkan potensi yang ada dalam diri individu atau kelompok dengan memberikan dorongan, memberikan kesadaran akan potensi yang dimiliki orang atau kelompok tersebut dengan tujuan pemberdayaan mengarah kepada keadaan capaian atau yang ingin dihasilkan kearah perubahan masyarakat yang berdaya guna dan memiliki kemampuan dalam merubah dan memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya.]]>
