cover
Contact Name
Andi Astinah Adnan
Contact Email
andi.astinah.adnan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. sidenreng rappang,
Sulawesi selatan
INDONESIA
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
ISSN : 2622691X     EISSN : -     DOI : http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v5i2.2127
Core Subject : Humanities, Social,
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh. Jurnal ini berisi artikel hasil penelitian atau yang setara dengan hasil penelitian yang berhubungan dengan bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya pemerintahan, organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, e-government, penganggaran pemerintahan, kebijakan publik, sosial, politik, kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, proses legislasi, pengawasan pemerintahan, birokrasi, ekologi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan budaya politik. Terbit empat kali dalam setahun atau dengan frekuensi terbitan 3 bulanan, yakni pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November dengan p-ISSN: 2442-3777 dan e-ISSN: 2622-691X.
Articles 15 Documents
Search results for , issue "Vol 6, No 4 (2020)" : 15 Documents clear
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NIAT PERILAKU PENGGUNA APLIKASI “JOGJA ISTIMEWA” MELALUI MODEL UMEGA Muhammad Dede Puja Kusuma; Ulung Pribadi
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 4 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i4.4031

Abstract

Aplikasi “Jogja Istimewa” merupakan platform aplikasi layanan publik yang dihadirkan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai panduan destinasi dan informasi terintegrasi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi niat perilaku pengguna Aplikasi “Jogja Istimewa” melalui model UMEGA. Penelitian ini menggunakan model kerangka pemikiran model UMEGA (Unified Model of Electronic Government Adoption). Secara khusus, penelitian ini menganalisis seberapa jauh variabel-variabel UMEGA mempengaruhi Niat Perilaku pengguna Aplikasi “Jogja Istimewa”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Data primer diperoleh melalui survei hasil kuesioner dengan jumlah sampel 92 orang. Analisis data menggunakan analisis Partial Least Square(PLS) program SmartPLS 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Ekspektansi Kinerja memiliki pengaruh terhadap Sikap, 2) Ekspektansi Usaha memiliki pengaruh terhadap Sikap, 3) Pengaruh Sosial memiliki pengaruh terhadap Sikap, 4) Kondisi-Kondisi Fasilitas memiliki pengaruh terhadap Ekspektansi Usaha, 5) Sikap memiliki pengaruh terhadap Niat Perilaku (e-government), 6) Kondisi-Kondisi Fasilitas tidak memiliki pengaruh terhadap Niat Perilaku, 7) Resiko yang Dirasakan tidak memiliki pengaruh terhadap Sikap. Peningkatan sosialisasi terkait keamanan Aplikasi “Jogja Istimewa” dan fasilitas jaringan perlu dilakukan secara persuasif kepada masyarakat maupun wisatawan.
ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA TERINTEGRASI DI KABUPATEN PANGANDARAN Asep Nurdin Rosihan Anwar; II Sujai
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 4 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i4.4550

Abstract

Era keterbukaan informasi publik telah mengubah paradigma masyarakat yang membutuhkan lebih banyak informasi mengenai program yang dijalankan oleh suatu pemerintahan di semua tingkat. Begitu pula dengan Desa yang saat ini mengalami transformasi menjadi lebih dinamis dan berkemajuan. Perkembangan teknologi informasi juga telah memberikan ruang perubahan bagi Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pelayanan yang berbasis teknologi informasi. Hal ini juga merupakan kewajiban Pemerintah Desa dalam membangun dan membangun sistem informasi setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 86 ayat (4) menyatakan Sistem Informasi Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa, dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Begitu pula di wilayah Kabupaten Pangandaran sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) telah mengimplementasikan Sistem Informasi Desa (SID) di beberapa desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dari data sistem informasi desa yang telah dihimpun, yakni terdapat 42 (empat puluh dua) desa yang telah mempunyai sistem informasi desa dari 93 (sembilan puluh empat) desa yang ada di Kabupaten Pangandaran. Artinya hanya 44,68% (persen) desa yang telah mempunyai sistem informasi desa yang terintegrasi. Sistem informasi desa yang dimiliki desa-desa tersebut terdiri dari website pemerintahan desa dengan domain .id ataupun adapula yang hanya masih berupa web-blog. Sehingga dapat dikatakan implementasi sistem informasi desa di Kabupaten Pangandaran belum optimal
STRATEGI UNIT PELAKSANA TEKNIS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KOTA SUKABUMI DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH Muhammad Renaldi Emo Putra; Ike Rachmawati; Andi Mulyadi
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 4 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang diterapkan UPT PBB-P2 dan BPHTB Kota Sukabumi dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah serta mendeskripsikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi UPT PBB-P2 dan BPHTB Kota Sukabumi dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Penelitian ini menggunakan tiga indikator, yaitu faktor internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan; faktor eksternal terdiri dari peluang dan ancaman; strategi dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif terhadap satuan analisis yang terdiri dari pihak-pihak terkait dalam penerimaan pajak daerah (PBB-P2 dan BPHTB) yaitu UPT PBB-P2 dan BPHTB Kota Sukabumi, Kecamatan Warudoyong, Bank BJB Cabang Sukabumi, dan Wajib Pajak. . Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah di Kota Sukabumi dipengaruhi oleh faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman). Berdasarkan analisis SWOT, UPT PBB-P2 dan BPHTB Kota Sukabumi berada pada kuadran I yang memiliki alternatif strategi yang tepat yaitu dengan menggunakan strategi SO dalam rangka peningkatan penerimaan pajak daerah (PBB-P2 dan BPHTB) di Kota Sukabumi, seperti (1) Melakukan sistem pembayaran BPHTB secara online untuk memaksimalkan potensi; (2) Meningkatkan kerjasama dengan KPP Pratama, BPN Kota Sukabumi, Kantor Lelang Nasional, Notaris / Kantor Akta Tanah, Bank BJB Cabang Sukabumi, Bupati, Camat, dan Masyarakat (Wajib Pajak); (3) Optimalisasi penerimaan dengan Intentifikasi dan Perluasan yang terukur, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor PBB-P2 dan BPHTB; (4) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia UPT PBB-P2 dan BPHTB Kota Sukabumi melalui pelatihan agar fungsi pelayanan senantiasa meningkat; dan (5) Meningkatkan pelayanan di setiap kabupaten dan kecamatan di Kota Sukabumi untuk memaksimalkan program PTSL.
ANALISIS PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN OBYEK WISATA BUDAYA DI KABUPATEN CIAMIS Ari Kusumah Wardani; Slamet Riyadi
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 4 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i4.4548

Abstract

Era desentralisasi saat ini telah menjadikan Pemerintah Daerah berpusat pada penyelenggaraan pelayanan publik yang baik terhadap masyarakat, baik dalam pelayanan administrasi sampai kepada pelayanan dasar. Namun permasalahan muncul, dimana masih banyak masyarakat perdesaan yang tergolong pra sejahtera. Selain itu, kualitas dari SDM masyarakat perdesaan yang secara kompetensi belum seluruhnya mempunyai tingkat kompetensi yang berdaya saing. Inilah yang menjadi tantangan bagi Pemerintah Desa sebagai motor dari pembangunan yang berbasis kemasyarakatan. Potensi sumber daya yang ada di perdesaan didominasi oleh kualitas Sumber Daya Alam (SDA) yang dapat dikembangkan menjadi sebuah potensi ekonomi bagi masyarakat perdesaan. Di Kabupaten Ciamis terdapat beberapa potensi wisata yang berada di wilayah perdesaan. Hal tersebut tentunya dapat dijadikan potensi ekonomi berbasis kemasyarakatan yang dapat dikembangkan oleh Pemerintah Desa sebagai bagian dari Pendapatan Asli Desa (PADes). Kapasitas Pemerintah Desa dalam menjalankan roda pemerintahan di Desa tentunya, hal ini dapat dijadikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Hal tersebut menjadi urgensi agar penelitian tentang penguatan kapasitas Pemerintah Desa dalam mengembangkan obyek wisata yang berada di wilayah perdesaan, khususnya yang ada di Kabupaten Ciamis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran dari Pemerintah Desa yang berada di Kabupaten Ciamis dalam mengembangkan potensi dan obyek wisata, khususnya wisata budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat perdesaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif Hasil penelitian ini menunjukkan Pemerintah Desa cukup berperan aktif dalam pengembangan obyek wisata budaya. Hal tersebut ditunjukkan dengan munculnya kelompok masyarakat yang mengusung konsep Community Based Tourism (CBT) dan Smart Tourism yang ditandai dengan banyaknya sosial media yang mempromosikan destinasi wisata di Kabupaten Ciamis.
EFEKTIVITAS PEMBERIAN DANA BOS TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA SMPN 4 KOTA SUKABUMI oktaviani yunus
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 4 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i4.3592

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan biaya pendidikan (BOS) terhadap prestasi belajar siswa di SMP Negeri 4 Kota Sukabumi, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan datanya adalah kuisioner. Sedangkan untuk metode analisis datanya adalah penelitian ini dilakukan menggunakan analisis statistic asosiatif dan uji kualitas data yang digunakan untuk mengukur kualitas data menggunakan uji reliabilitas dan uji validitas. Penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana, koefisisen determinasi dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan hasil uji regresi, variable keefektifan biaya pendidikan (BOS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar siswa dengan koefisien 0,519. Pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SMP Negeri 4 Kota Sukabumi sudah berjalan efektif terlihat dari hasil perhitungan jawaban responden yang masuk kedalam kriteria sangat tinggi dan indikator-indikator yang mengarah pada tercapainya tujuan pendidikan yang ditetapkan SMP Negeri 4 Kota Sukabumi banyak yang telah tercapai. Sedangkan   variable prestasi belajar siswa di SMP Negeri 4 Kota Sukabumi, termasuk kedalam kriteria tinggi atau dapat dikatakan baik, tetapi tetap saja tidak luput dari berbagai macam permasalahan yang terjadi baik dari diri siswa maupun guru yang mengajar, seperti bakat, minat, kecerdasan siswa, dan proses pembelajaran yang berpusat hanya pada guru saja sehingga akan memperlambat proses pembelajaran.
TINJAUAN HISTORIS TENTANG PELAKSANAAN DAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Cecep Cahya Supena
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 4 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i4.4546

Abstract

Pada saat  diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Negara Republik Indonesia belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Baru pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mensahkan   UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada periode pertama berlakunya UUD 1945 (18 Agustus 1945 s.d. 27 Desember 1949), dalam pelaksanaannya terjadi beberapa penyimpangan. Begitupun halnya pada periode kedua berlakunya UUD 1945 ( 5 Juli 1959 s.d. sekarang) juga masih pula terjadi beberapa penyimpangan atas ketentuan-ketentuan UUD 1945. Hal itu dikarenakan  kondisi dalam negara  yang masih belum stabil, baik kondisi politik, ekonomi maupun keamanan. Di samping itu juga mengingat keadaan UUD 1945 pada waktu itu masih memiliki kelemahan-kelemahan ataupun kekurangan-kekurangan, dimana beberapa ketentuan UUD 1945 masih ada  yang  tidak  sesuai dengan perubahan atau perkembangan jaman, baik dalam tingkat nasional maupun global, serta juga karena ada hal-hal yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang belum diatur dalam UUD 1945. Untuk mencegah terulangnya kembali penyimpangan-penyimpangan itu, maka salah satu  jalan keluarnya adalah dengan cara dilakukannya amandemen UUD 1945, yang sampai dengan saat ini telah dilakukan 4 (empat) kali amandemen UUD 1945, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, serta 2002
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU Dina Octaviana Putri; Dadan Kurniansyah; Rachmat Ramdani
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 4 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Meningkatnya pembangunan dan jumlah penduduk dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap wilayah perkotaan di Indonesia. Termasuk akan kebutuhan ruang terbuka hijau yang keberadaannya mulai berkurang. Kabupaten Karawang sendiri saat ini telah banyak melakukan pembangunan di kawasan perkotaan, yang dimana hal tersebut mengancam ketersediaan ruang terbuka hijau yang saat ini keberadaannya hanya 10% namun berdasarkan Undang – Undang No. 26 Tahun 2007 menegaskan bahwa setiap kota harus memiliki ruang terbuka hijau minimal 30% dari jumlah luas wilayah kotanya. Untuk memenuhi persentase tersebut maka dalam proses implementasi kebijakan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Karawang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif penelitian ini dilakukan untuk melihat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau menggunakan teori Implementasi Kebijakan dengan melihat dari enam dimensi Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/Kecenderungan (Disposition) para Pelaksana, Komunikasi Antar organisasi dan Aktivitas Pelaksana, dan Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.
NILAI-NILAI PANCASILA DAN PERADABAN BANGSA: KONSEPSI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN KARAKTER Tatang Sudrajat; Aan Hasanah
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 4 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran pendidikan bagi satu bangsa dan negara sangat penting. Bangsa Indonesia berdasarkan pengalaman sejarah masa lalu dan tantangan masa depan memerlukan pendidikan karakter ini. Pancasila yang termuat dalam pendidikan karakter sangat penting bagi pembentukan peradaban bangsa. Dengan metode yuridis normatif dan studi kepustakaan, tampak bahwa negara telah menerbitkan beberapa produk kebijakan publik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, berupa dua undang-undang, satu peraturan presiden dan dua peraturan menteri. Dalam keempat produk kebijakan publik tersebut terkandung arti penting pendidikan karakter yang bertumpu pada nilai-nilai Pancasila. Kepala sekolah, guru dan pemangku kepentingan kebijakan lainnya sangat menentukan dalam keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan karakter
STRATEGI COMMUNITY ENGAGEMENT DALAM PROGRAM GEMA MADANI SIMPATI (GERAKAN MASYARAKAT MANDIRI, BERDAYA SAING DAN INOVATIF) DI KOTA TASIKMALAYA Endah Mustika Ramdani; Lidia Maasir; Rike Anggun Artisa
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 4 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Gema Madani Simpati merupakan sebuah program pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Tasikmalaya.Keberhasilan program ini ikut ditentukan oleh sejauhmana masyarakat dapat terlibat untuk membangun daerahnya. Maka dari itu, mendorong masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan menjadi sebuah tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pelibatan masyarakat dalam program Gema Madani Simpati. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program Gema Madani Simpati didukung oleh tiga strategi dalam proses komunikasi antar aktor yang terlibat, yaitu melalui pertukaran informasi, konsultasi, dan dibukanya ruang bagi partisipasi aktif masyarakat
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA MELALUI KELOMPOK TRIBINA OLEH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KARAWANG Yunus Syafriansyah Wiriana; Eka Yulyana; Evi Priyanti
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 4 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tingginya angka Keluarga Pra-Sejahtera (KPS) yang menjadikan keluarga tidak memiliki kemampuan secara fisik-materiil dalam mengelola keadaan dan kondisi yang bertolak belakang dengan pencapaian program ketahanan keluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam upaya mencapai ketahanan keluarga melalui kelompok kegiatan Tribina di Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Jumlah informan sebanyak 10 (Sepuluh) orang yang ditentukan dengan teknik purposive sampling. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang. Hasil penelitian menyatakan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga merupakan keberhasilan daerah dalam keseriusan pelaksanaan program, terutama berkaitan dengan ketahanan keluarga. Keberhasilan dari adanya kebijakan tersebut tidak sesuai dengan aktualisasi di lapangan berkenaan dengan kompetensi dan kognisi sumber daya pelaksana yang rendah, sumber daya anggaran yang minim serta komunikasi dan keterlibatan lintas sekotral yang berjalan tidak secara terorganisir dan terlembagakan. Sehingga, perlunya pembinaan berkala sebagai tindak lanjut keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program kelompok Tribina.

Page 1 of 2 | Total Record : 15