cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andi Astinah Adnan
Contact Email
andi.astinah.adnan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. sidenreng rappang,
Sulawesi selatan
INDONESIA
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
ISSN : 2622691X     EISSN : -     DOI : http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v5i2.2127
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh. Jurnal ini berisi artikel hasil penelitian atau yang setara dengan hasil penelitian yang berhubungan dengan bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya pemerintahan, organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, e-government, penganggaran pemerintahan, kebijakan publik, sosial, politik, kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, proses legislasi, pengawasan pemerintahan, birokrasi, ekologi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan budaya politik. Terbit empat kali dalam setahun atau dengan frekuensi terbitan 3 bulanan, yakni pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November dengan p-ISSN: 2442-3777 dan e-ISSN: 2622-691X.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 360 Documents
 14   15   16   17   18 
TRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018 DI KABUPATEN PANGANDARAN EVA FAUZIA
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v5i2.2409

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyak masyarakat yang kurang memahami dan mengerti artinya pemilihan gubernur (Pilgub), kurangnya strategi yang dilakukan oleh KPUD untuk menambah jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di tempat-tempat keramaian, kurangnya perekrutan tenaga penerjemah bagi penyandang disabilitas dan pendidikan politik bagi pemilih pemula. Tujuan dalam peneitian ini yaitu untuk mengetahui Strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 Di Kabupaten Pangandaran, untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang di hadapi dan upaya-upaya apa yang dilakukan guna mengatasi hambatan-hambatan dalam menerapkan Strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 Di Kabupaten Pangandaran. Metode penelitian yang dipakai adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu informan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi pustaka (literature study), studi lapangan (observasi) dan wawancara. Teknik analisis data digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 Di Kabupaten Pangandaran, secara umum cukup maksimal. Hal ini ditunjukan dari hasil wawancara yaitu sebagian besar menyatakan sudah maksimal dan yang menyatakan kurang maksimal hanya sebagian kecil saja. Kendala yang dihadapi salah satunya kurangnya perekrutan agen sosilisasi dalam melakukan sosialisasi yang hanya terdiri dari 2 orang untuk setiap kecamatan dan kurangnya kinerja dari agen sosialisasi. Salah satu upaya yang dilakukan berupa melakukan perekrutan lebih banyak lagi agen sosialisasi disetiap kecamatan dan bimbingan teknis kepada agen sosialisasi Kata Kunci: Strategi, Komisi Pemilihan Umum Daerah, Partisipasi Masyarakat.
EFEKTIVITAS PENARIKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN OLEH PERANGKAT DESA DI DESA PANGANDARAN KECAMATAN PENGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN Hendra Hermawan
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i1.665

Abstract

Latar belakang  penelitian ini adalah: Masih adanya masyarakat sebagai wajib pajak di Desa Pangandaran  yang tidak membayar pajak tepat pada waktunya, acuh tak acuh mengenai pembayaran pajak, dan alasan mengenai belum tahunya prosedur tentang pembayaran pajak dan ada juga masalah mengenai keuangan, sehingga membuat terlambatnya masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak. Contoh: dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan masih banyak  yang tidak dengan `sadar membayarnya. Kesadaran  masyarakat akan wajib pajak masih kurang. Contoh  masih banyak masyarakat  yang tidak membayar pajak pada waktu yang telah ditentukan, dengan alasan  tidak memiliki uang. Banyak masyarakat dari luar Desa  yang memiliki tanah di desa Pangandaran , sehingga penarikan pajak dirasa sulit. Contoh  tanah yang berada di wilayah wilayah pangandaran sebagian besarnya merupakan lahan investasi, sehingga  lambannya membayar pajak yang dikarenakan mereka tinggal di luar kabupaten Pangandaran. Rumusan masalah dalam penelitian Bagaimana efektivitas penarikan  pajak bumi dan bangunan? Apa saja hambatan-hambatan yang terjadi dalam efektivitas penarikan  pajak bumi dan bangunan ? Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi hambatan-hambatan yang terjadi dalam efektivitas penarikan  pajak bumi dan bangunan? Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan sampel penelitian berjumlah 10 orang pegawai. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: Berdasarkan skor rata-rata tiap item pertanyaan yang penulis ajukan kepada informan jika dipersentasekan untuk kategori kurang baik sebesar 6%. Untuk kategori cukup baik sebesar 1% dan untuk kategori baik sebesar 93%. Dengan kata lain Efektivitas Penarikan  Pajak Bumi Dan Bangunan  Oleh Perangkat Desa Di Desa Pangandaran Kecamatan Pengandaran Kabupaten Pangandaran, Sebesar 93%.  Hambatan-hambatan yang muncul dalam efektivitas penarikan  pajak bumi dan bangunan  oleh perangkat desa di Desa Pangandaran  Kecamatan Pengandaran Kabupaten Pangandaran adalah  kualitas SDM aparat desa . kemampuan aparat desa  dalam menyelesaikan seluruh pekerjaan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya masih kurang dan kemampuan aparat desa  dalam menyelesaikan pekerjaan sebelum waktu yang telah ditentukan. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani hambatan-hambatan yang terjadi selama efektivitas penarikan  pajak bumi dan bangunan  oleh perangkat desa di Desa Pangandaran  Kecamatan Pengandaran Kabupaten Pangandaran adalah:hendaknya lebih meningkatkan SDM pelaksana kebijakan,dengan meningkatkan pendidikan,pembinaan dan pelatihan sehingga kemampuan SDMnya meningkat dan mampu melaksanakan kebijakan,kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kata Kunci:  Efektivitas Penarikan  Pajak Bumi Dan Bangunan, Perangkat Desa
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE KABUPATEN ENREKANG Zainuddin Samad; Ahmad Mustanir; Muh. Yusuf Putra Pratama
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 4 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v5i4.3014

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan, mengetahui good governance,serta untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan dalam mewujudkan good governance di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang dengan hipotesis yaitu partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan berpengaruh signifikan terhadap good governance. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh dengan jumlah sampel sebanyak 35 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, kuesioner (angket), dan dokumentasi.Teknik analisis data kuantitatif yang digunakan yaitu analisis tabulasi frekuensi dan analisis regresi sederhana dengan bantuan program SPSS 22.0 for windows.Hasil penelitian menunjukkan bahwa;1) rata-rata persentase partisipasi masyarakatsebesar 58% termasuk kategori cukup, 2) rata-rata persentase good governance sebesar 69,4% termasuk kategori baik, 3)partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan untuk mewujudkan good governance diDesa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang berjalan baik, dimana nilai t hitung= 3,921 >t tabel= 2,004 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05dengan persentase sebesar 57% maka dapat dikatakan bahwa hipotesis positif (H1) diterima dan hipotesis negatif (H0) ditolak
OPTIMALISASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE (Studi di Kabupaten Pangandaran) RITA HARTATI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v4i4.1810

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan prinsip good governance di Desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan 9 bulan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi. Jumlah informan sebanyak 13 orang. Teknik pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Optimalisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan prinsip good governance di Desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran telah berjalan dengan optimal. 2) Adanya hambatan-hambatan seperti kesibukan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diluar keanggotannya sebagai BPD dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan aspirasinya kepada BPD. 3) Upaya yang dilakukan yaitu mengadakan diskusi internal dengan anggota BPD yang pelaksanaannya pada malam hari, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam bentuk obrolan santai. Kata Kunci: Optimalisasi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Good Governance
PENGARUH JABATAN SEKRETARIS DESA PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAH DESA DI DESA CINTARATU KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN NENA HERNAWATI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i2.2793

Abstract

Diangkatnya Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam kerangka pembangunan nasional merupakan bagian intergral untuk mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang di cita-citakan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 pelayanan masyarakat akan lebih optimal, efektif dan efisien. Sebagai realisasi dari reformasi di wujudkannya Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil dalam pemerintahan desa yang merupakan birokrasi untuk melakukan pelayanan pemerintahan di tingkat desa kepada masyarakat untuk berperan aktif dan parsitipatif dalam hal seluruh aspek pembangunan desa. Jabatan Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, diperoleh total skor 855 dengan skor rata-rata sebesar 65,77 dan persentase sebesar 69,23% berada pada kategori baik. Artinya jabatan Sekretaris Desa sebagai Pegawai Negeri Sipil telah dilakukan dengan baik berdasarkan pada tugas dan kewjiban yang telah, sedang, dan akan dikerjakan. Adapun peningkatan kinerja pemerintah di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, diperoleh total skor sebesar 852 dengan skor rata-rata sebesar 65,53 dan persentase sebesar 62,25% berada pada kategori baik. Hubungan Jabatan Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil dan Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran herada pada katagori sedang diketahui nilai koefisien korelasinya sebesar 0,472. Dam hesarnya pengaruh Jabatan Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil terhadap Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran memiliki koefesien determinasi sebesar 22,28%, sedangkan sisanya sebesar 77.72% adalah faktor lain yang tidak diteliti seperti motivasi, sosial masyarakat dan kerjasama kelembagaan pemerintah. Berdasarkan hasil perhitungan interpolasi, diketahui bahwa nilai t table sebesar 1.72913. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa t hitung >I tabel yaitu 2,207 > 1.72913 berarti kriteria Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Jabatan Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil terhadap tingkat Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.
KAJIAN TERHADAP EKSISTENSI DAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN CIAMIS AGUS DEDI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i4.2847

Abstract

Kajian Terhadap Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Ciamis dilakukan dengan tujuan: 1) Mendeskripsikan jenis, bentuk dan ruang lingkup aktivitas organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Ciamis; 2) Memetakan peran serta organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Ciamis yang memiliki aktivitas dalam pemberdayaan masyarakat; 3) Menakar efektivitas dari eksistensti organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Ciamis. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitik. Kajian ini dimaksudkan untuk memotret kenyataan tentang keberadaan organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Ciamis. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sebagai berikut: 1) Bentuk organisasinya adalah organisasi kemasyarakatan sedangkan jenis organisasi kemasyarakatan adalah bentuk lainnya misalnya lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan, dan advokasi hukum. Adapun kegiatan organisasi dilakukan secara insidental dan dalam mendukung aktivitas organisasi, maka organisasi memiliki secretariat khusus. Namun demikian organisasi masih banyak yang tidak menyertakan atau membuktikan dokumen pendukung organisasi. 2) Pada umumnya organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Ciamis sangat berperan namun demikian kencendrungan kurang berperan dan tidak berperan sangat tinggi. 3) Pada umumnya organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Ciamis sangat efektif namun demikian kecendrungan kurang efektif dan tidak efektif sangat tinggi.
PELAKSANAAN KOMUNIKASI OLEH LURAH PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN SETIARATU KECAMATAN CIBEUREUM KOTA TASIKMALAYA CEPY CEPY
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 3 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i3.2759

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya peserta musrenbang yang tidak memahami makna kebijakan hasil musrenbang, masih adanya peserta yang salah menafsirkan program/kepurusan hasil musrenbang, serta peserta tidak memberikan ide maupun pendapat dalam pelaksanaan musrenbang. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana pelaksanaan komunikasi oleh Lurah pada Musrenbang di Kelurahan Setiarati Kecamatan Cibeureum Kotas Tasikmalaya? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaksanaan komunikasi oleh lurah pada Musrenbang di Kelurahan Setiarati Kecamatan Cibeureum Kotas Tasikmalaya? 3) Bagaimana upaya-upaya pada Musrenbang di Kelurahan Setiarati Kecamatan Cibeureum Kotas Tasikmalaya? Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan, studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Sumber data, yaitu pegawai Kelurahan dan masyarakat Kelurahan Setiaratu Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lurah dalam menyampaikan informasi dengan jelas dan dapat dipahami oleh peserta Musrenbang. Lurah menerima saran maupun masukan dari masyarakat di Musrenbang Kelurahan sesuai dengan harapan, kemudian keputusan yang diambil hasil musyawarah benar-benar atas persetujuan masyarakat dan pegawai Kelurahan Setiaratu Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya berkat adanya kerjasama yang baik. Hambatan-hambatan, yaitu seperti terlambatnya peserta menghadiri pelaksanaan Musrenbang, penyampaian informasi yang telah disampaikan oleh Lurah Setiaratu kurang dipahami oleh sebagian peserta musrenbang serta masyarakat tidak mengetahui pelaksanaan musrenbang serta kurang mengetahui maksud dan tujuan dari musrenbang tersebut diadakan. Upaya-upaya yaitu masyarakay diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat di musrenbang Kelurahan, penyampaian informasi yang diutarakan oleh Lurah disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti, dan musyawarah secara demokratos dalam pengambilan keputusan hasil dari pengumpulan saran maupun masukan peserta musrenbang Kelurahan Setiarati Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya.
PENGELOLAAN OBJEK WISATA CITUMANG OLEH KARANG TARUNA DESA BOJONG DALAM PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN ASLI DESA (PADes) DI DESA BOJONG KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN ANGGI HERMANSAH
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v5i3.2714

Abstract

Latarbelakang penelitian ini yaitu Masih sering ada wisatawan yang meninggal setiap tahunnya karena tidak diwajibkan memakai jasa pemandu wisata ataupun tidak diwajibkan dalam hal keamanan seperti memakai pelampung ketika berenang, masih sering ada orang luar yang menekan harga lebih murah dari harga standar yang telah ditetapkan oleh pihak pengelola Citumang sehingga turut mengurangi pendapatan, tidak tercapainya target pendapatan yang telah ditetapkan oleh Desa setempat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif analisis. Informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang. Adapun teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan studi lapangan. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa bahwa pengelolaan objek wisata Citumang oleh karang taruna Desa Bojong pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan metode pengelolaan objek wisata menurut Leiper dalam Pitana (2009:80). Namun terdapat berbagai hambatan yang dihadapi oleh karang taruna dalam mengelola objek wisata Citumang berupa belum adanya pengawasan yang rutin dilakukan oleh pemerintah desa, belum adanya pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada karang taruna sehingga pemerintah harus turun tangan atas kejadian yang kurang baik yang menimpa objek wisata Citumang, kurangnya penyertaan  modal dalam pembangunan objek wisata Citumang serta kurang ada rasa tanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya dari masing-masing anggota karang taruna. Terdapat berbagai upaya yang  dilakukan oleh semua pihak didalamnya termasuk karang taruna dengan member pengarahan kepada masing-masing anggoota karang taruna terhadap tugas dan fungsinya, mencari dan dalam menunjang pembangunan objek wisata Citumang. Begitu juga dengan pemerintah desa yang akan melakukan pengawasan rutin ke lokasi objek wisata Citumang. 
PENGEMBANGAN DESA BERBASIS SMART VILLAGE (Studi Smart Governance pada Pelayanan Prima Desa Talagasari Kabupaten Karawang) Hafny Aisyatul Huda; Utang Suwaryo; Novie Indraswari Sagita
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i3.3406

Abstract

Penelitian ini di latarbelakangi dari tren pembangunan di era otonomi daerah yang saat ini berlangsung dan menjadikan desa sebagai salah satu ujung tombak/titik sentral pembangunan nasional. Desa Talagasari yang terletak di Kecamatan Talagasari Kabupaten Karawang merupakan desa dengan predikat mandiri, yang telah melakukan transformasi perubahan dalam memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat dan merupakan percontohan bagi desa-desa di Kabupaten Karawang khususnya. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis pengembangan Desa Talagasari dengan konsep smart village dengan menggunakan aspek smart governance yang dikemukakan oleh Santoso dkk (2019:15) dalam mengeksplorasi pelayanan di Desa Talagasari. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah Desa Talagasari sudah berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK) terlihat dari Akses kemudahan pelayanan masyarakat dengan memanfaatkan media sosial facebook dan whatsapp yang membantu koordinasi antara perangkat desa dengan warga masyarakat. Di samping optimalisasi partisipasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, Desa Talagasari dalam pengelolaan dana desa tersebut dilakukan berdasarkan prakarsa masyarakat terkait kebutuhan rill dalam berbagai bidang. Guna terpenuhinya transparansi informasi publik Desa Talagasari telah menerapkan keterbukaan informasi dengan memanfaatkan Sistem Informasi Desa (SID), yang mana laporan terkait anggaran desa berbentuk soft file (PDF) secara langsung masuk dan disebarkan di group whatsapp yang artinya setiap masyarakat Desa Talagasari dapat melihat laporan perkembangan keuangan desa
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DI KABUPATEN CIAMIS Dinar Andriyani
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i1.645

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi dengan ditemukan beberapa permasalahan seperti keterbatasan perlengkapan pengungsian, kurangnya ketersediaan akomodasi bagi korban bencana, masih kurangnya dana yang disalurkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada korban bencana pergeseran tanah, serta masih kurangnya sumberdaya manusia yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, selanjutnya untuk membatasi maslah yang diteliti penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1) bagaimana impelementasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2014 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Ciamis? 2) Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan peraturan daerah nomor 8 tahun 2014 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Ciamis? 3) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan peraturan daerah nomor 8 tahun 2014 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Ciamis?.            Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak menggandakan perhitungan. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis dan masyarakat di Desa Sindangsari. Teknik pengmpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik pengelolaan atau analisis data melalui langkah-langkah yaitu reduksi data, display data dan menarik kesimpulan atau verifikasi.Berdasarkan hasil penelitian bahwa peraturan daerah Kabupaten Ciamis nomor 8 tahun 2014 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana secara umum sudah dilaksanakan dengan baik. Hambatan yang dihadapi berupa kurang jelasnya alur untuk melaksanakan koordinasi, Belum optimalnya pelaksanaan informasi secara cepat dan terintegrasi pada masyarakat. Upaya yang dilakukan berupa memperjelas alur untuk melakukan koordinasi, Melakukan penyempaian informasi secara cepat dan terintegrasi, Melakukan sosialisasi secara cepat dengan memberikan informasi yang jelas pada masyarakat, Menambah ketersediaan atau melengkapi sarana/prasarana. Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014,         Penanggulangan   Bencana

Page 16 of 36 | Total Record : 360

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2015 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 4 (2020) Vol 6, No 3 (2020) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 4 (2019) Vol 5, No 3 (2019) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 4 (2018) Vol 4, No 3 (2018) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 4 (2017): - Vol 3, No 3 (2017) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 4 (2016) Vol 2, No 3 (2016) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2015) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue