cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andi Astinah Adnan
Contact Email
andi.astinah.adnan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. sidenreng rappang,
Sulawesi selatan
INDONESIA
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
ISSN : 2622691X     EISSN : -     DOI : http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v5i2.2127
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh. Jurnal ini berisi artikel hasil penelitian atau yang setara dengan hasil penelitian yang berhubungan dengan bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya pemerintahan, organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, e-government, penganggaran pemerintahan, kebijakan publik, sosial, politik, kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, proses legislasi, pengawasan pemerintahan, birokrasi, ekologi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan budaya politik. Terbit empat kali dalam setahun atau dengan frekuensi terbitan 3 bulanan, yakni pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November dengan p-ISSN: 2442-3777 dan e-ISSN: 2622-691X.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 360 Documents
 15   16   17   18   19 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DESA NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PENARIKAN RETRIBUSI JALAN DESA (PORTAL) DI DESA CIMARAGAS KECAMATAN CIMARAGAS KABUPATEN CIAMIS FAJAR GIFARI; ENDAH VESTIKOWATI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i1.2929

Abstract

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2008 tentang Penarikan Retribusi Jalan Desa (Portal) di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis selama ini belum dilaksanakan dengan baik, hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran petugas untuk memberikan karcis kepada wajib retribusi pada saat melintasi pintu jalur portal sebagai tanda bukti pembayaran. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2008 tentang Penarikan Retribusi Jalan Desa (Portal) di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis? 2) Hambatan apa yang ada pada implementasi kebijakan Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2008 tentang Penarikan Retribusi Jalan Desa (Portal) di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis? 3) Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambtan yang dihadapi pada implementasi kebijakan Peraturan Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2008 tentang Penarikan Retribusi Jalan Desa (Portal) di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis? Metode penelitian adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian selama 10 bulan. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 orang yang terdiri dari perangkat Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas sebanyak 4 orang, petugas palang pintu (PORTAL) sebanyak 1 orang dan perwakilan masyarakat 5 orang. Teknik analisa daya dalam penelitian ini adalah Dara Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data) dan Verifikasi Data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Implementasi Kebijakan Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2008 tentang Penarikan Retribusi Jalan Desa (Portal) di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan secara optimal, hal ini terbukti dengan jawaban informan 66,67% menyatakan belum dilaksanakan secara optimal terhadap penarikan retribusi jalur portal sementara hanya 33,33% informan yang menyatakan sudah dilaksanakan secara optimal. 2) Adanya hambatan dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2008 tentang Penarikan Retribusi Jalan Desa (Portal) di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis, hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran dari petugas untuk selalu memberikan karcis kepada wajib retribusi pada saat melintasi pintu jalur portal sebagai tanda bukti pembayaran melintasi jalur portal. 3) Adanya upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2008 tentang Penarikan Retribusi Jalan Desa (Portal) di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis berusaha untuk memberikan pemahaman kepada petugas pintu jalur portal mengenai pentingnya memberikan karcis sebagai tanda bukti pembayaran kepada wajib retribusi.
TIPE PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2018 (Studi di Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis) Agus Nurulsyam Suparman; Endah Vestikowati; Gelar Pangestu
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v4i4.1776

Abstract

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menjadi payung hukum kontestasi politik lokal secara serentak. Terdapat tujuh gelombang Pilkada serentak yaitu Desember 2015, Februari 2017, Juni 2018, tahun 2020, tahun 2023 dan gelombang ketujuh, yaitu tahun 2027. Keberhasilan pelaksanaan Pilkada langsung dipengaruhi dua faktor antara lain faktor pemilih baik dalam aspek kuantitas maupun kualitas; dan faktor organisasi penyelenggara Pilkada langsung. Dari aspek kualitas pemilih, kecenderungan menggantikan ideologi dengan apa yang dilihat lebih bersifat praktis berguna secara umum yakni melalui program kerja. Program kerja yang ditawarkan kandidat menjadi daya tarik tersendiri untuk memengaruhi pemilih. Rekam jejak dari calon juga menjadi prioritas oleh karenanya, pemilih berusaha mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang calon yang akan dipilih lalu dibandingkannya dengan calon lain. Kata Kunci: Tipe Pemilih, Pilkada Serentak
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2005 SAMPAI 2014 OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KABUPATEN PANGANDARAN ALI NURJAMIL
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i2.2783

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 Sampai 2014 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Pangandaran, sehingga hal tersebut sangat berkaitan dengan kajian-kajian ilmu pemerintahan. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan jumlah informan sebagai sumber data sebanyak 15 orang yang terdiri dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Pangandaran sebanyak 1 orang, Pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran sebanyak 5 orang, Pegawai Kantor Kecamatan Padaherang sebanyak 4 orang dan Tokoh Masyarakat Di Kecamatan Padaherang sebanyak 5 orang. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, dan wawancara. Hasil penelitian dan diperoleh kesimpulan bahwa: 1). Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 Sampai 2014 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran sudah dilaksanakan dengan baik berdasarkan 4 faktor variabel pendukung dimensi, 2). hambatan-hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 sampai 2014, yaitu hambatan dalam melaksanakan sosialisasi, hambatan dalam kerjasama, hambatan mengenai anggaran, dan hambatan sumberdaya manusia yang konpeten. 3). upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 Sampai 2014 yakni Mengatur waktu yang tepat untuk melakukan sosialisasi kebijakan, meningkatkan koordinasi dan komunikasi kepada masyarakat, Mengajukan anggaran yang memadai kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan Membuat program peningkatan keterampilan dan pengetahuan melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. 
PENGARUH KOMUNIKASI PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA TERHADAP PARTISIPASI PASANGAN USIA SUBUR DALAM PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI DI WILAYAH KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN FITRI HARIYUKI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 3 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i3.2828

Abstract

Berdasarkan hasil observasi diketahui pelaksanaan program keluarga berencana belum berjalan secara optimal, hal ini diduga disebabkan karena komunikasi dan pelayanan belum sepenuhnya dilaksanakan.  Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) bagaimankah pelaksanaan komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB); 2) Bagaimanakah partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi? 3) bagaimanakah pengaruh komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) terhadap partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi?  Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis.  Lamanya penelitian selama 7 bulan.  Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara dan angket).  Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 60 orang yang terdiri dari petugas PLKB dan Kader serta pasangan usia subur.  Teknik analisis data adlaah menentukan rentang, menentukan kategori penilaian, menentukan persentase yang selanjutnya menguji hipotesis dengan menggunakan uji koefisien korelasi, koefisien determinasi dan uji t.  Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Pelaksanaan komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) ditunjukkan dengan nilai angka rata-rata sebesar 162,56 berada pada kategori cukup, yang apabila dipresentasekan sebesar 54,19%.  Angka tersebut jika dikonsultasikan dengan perhitungan Arikunto (1998: 246) berada pada kategori cukup baik karena telah melaksanakan tiga strategi dalam pelaksanaan komunikasi sesuai dengan pendapat Fitriani (2010 : 94).  Begitu pula hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa pelaksanaan komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) masih harus ditingkatkan pelaksanaannya.  Sementara berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB belum optimal. 2)  Partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi ditunjukkan dengan nilai angka rata-rata sebesar 188,25 berada pada kategori cukup, apabila dipersentasekan sebesar 62,75%.  Angka tersebut jika dikonsultasikan dengan perhitungan Arikunto (1998 : 246) berada pada kategori cukup baik sesuai dengan bentuk0bentuk partisipasi masyarakat dalam penggunaan alat kontrasepsi menurut Solekhan (2014: 152).  Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa dalam meningkatkan partisipasi pasangan usia subur dalm penggunaan alat kontrasepsi telah dilakukan dengan berbagai upaya.  Sedangkan hasil observasi diketahui bahwa partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi masih kurang mencapai target yang diharapkan.  3)  Terdapat pengaruh komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) terhadap partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi.  Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 57,19% artinya 57,19% partisipasi pasanagn usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi dipengaruhi oleh komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB).
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM BIDANG PERTANIAN OLEH LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA JADIMULYA KECAMATAN LANGKAPLANCAR KABUPATEN PANGANDARAN NETI SUNARTI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 3 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i3.2750

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terdapatnya permasalahan yang dihadapi petani yang diduga disebabkan oleh Lembaga Pemerdayaan Masyarakat belum optimal dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian, seperti kurangnya pelibatan petani dalam kegiatan sekolah lapangan pertanian sebagai wadah pengembangan keterampilan petani dalam mengelola usahataninya. Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah adalah: 1) Bagaimana pemberdayaan masyarakat?; 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian?; 3) Bagaimana upaya-upaya yang ditempuh oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk mengatasi hambatan-hambatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini akan dilakukan selama 8 (delapan) bulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari pendapat informan bahwa sudah baik sebesar 40% dan yang menyatakan kurang baik sebesar 60%. Berdasarkan hasil observasi bahwa pemberdayaan masyarakat menurut Sumodiningrat (2007:145). 2) Adanya hambatan-hambatan seperti masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti berbagai pertemuan yang dilaksanakan. Begitupula hasil observasi bahwa hambatan-hambatan antara lain masih kurangnya peran serta masyarakat petani dalam mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga pemberdayaan masyarakat. 3) Adanya upaya-upaya seperti dilakukannya pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyuluhan dengan mengundang masyarakat untuk mengikuti kegiatan penyuluhan, melakukan kegiatan pelatihan bagi masyarakat dalam pengelolaan pertanian, melakukan pembentukan kelompok-kelompok tani. Sehingga dapat mempermudah komunikasi antar kelompok. Begitupula hasil observasi adanya upaya-upaya antara lain melakukan peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola hasil pertaniannya.
PERAN ORGANISASI WANITA DALAM PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DINI YULIANI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2703

Abstract

Keterlibatan perempuan dalam dunia politik di Indonesia bukan hal yang baru, dalam sejarah perjuangan kaum perempuan, partisipasi perempuan dalam pembangunan telah banyak dicapai terutama di bidang pendidikan, ekonomi, lembaga kenegaraan, dan pemerintahan. Hanya saja keterlibatan perempuan ini masih terhambat oleh berbagai faktor, sehingga diperlukan keterlibatan banyak pihak agar kaum perempuan dengan potensi besarnya dapat lebih maksimal dalam kegiatan partisipasi politiknya. Kondisi perempuan Indonesia yang dicapai sekarang ini terbentuk oleh adanya kendala yang menghambat partisipasi politiknya. Salah satunya adalah dominasi budaya patriarkhi seolah memberi garisan tegas bahwa antara perempuan dan politik merupakan dua dunia yang berbrda dan tidak dapay bersinergi satu dengan yang lainnya. Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Ciamis merupakan sebuah organisasi yang memiliki peran yang luar biasa dalam mendorong kaum perempuan untuk ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan politik. Organisasi ini telah banyak melakukan upaya untuk membantu perempuan agar membuka potensi yang mereka miliki untuk dimanfaatkan dalam kegiatan di lingkungan lebih luas dibandingkan hanya untuk kegiatan dalam lingkungan rumah tangganya saja. Organisasi ini memandang bahwa peran perempuan di Kabupaten Ciamis dalam kegiatan politik sudah wakunya mendapat porsi yang proporsional. Seyogyanya tidak ada lagi ucapan yang meragukan kemampuannya untuk tampil di pentas politik, oleh karena itu harus ada gerakan yang mendorong terwujudnya kebijakan pemerintah yang memiliki kepekaan gender.
KAPABILITAS SISTEM POLITIK SEBAGAI PARAMETER KEBERHASILAN SUATU PEMERINTAHAN AGUS DEDI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v4i2.1482

Abstract

Dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan, kapabilitas sistem politik dianggap sebagai sebuah parameter yang dapat mengukur keberhasilan atau prestasi suatu negara. Dalam konteks ini, pemerintahan Indonesia saat ini telah banyak menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan berdaulat. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator kapabilitas sistem politik yang meliputi: Kapabilitas ekstratif, kapabilitas distributif, kapabilitas regulatif, kapabilitas simbolik, kapabilitas responsif, dan kapabilitas dalam negeri dan internasional. Keenam jenis kapabilitas ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan pada akhirnya hasil penelitian ini mampu  memberikan gambaran yang utuh tentang sistem politik Indonesia berdasarkan data dan fakta yang ada kemudian disesuaikan dan dihubungkan dengan beberapa teori sistem politik Indonesia. Hasil penelitian ini juga sekaligus memberikan gambaran tentang beberapa capaian dari kapabilitas sistem politik pemerintahan Indonesia saat ini, walaupun ada beberapa kapabilitas sistem politik yang belum terlaksana sesuai dengan harapan masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berkomitmen sejajar dengan bangsa lain di dunia.  Kata Kunci: Kapabilitas, Sistem, Politik, dan Pemerintahan.
PERAN ANGGOTA LEGISLATIF DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT Fahmi Afrizal Kaisupy; Wahab Tuanaya; Marno Wance
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i2.3411

Abstract

 Penyusunan agenda rencana Perda yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten SBB, sangat diperhatikan oleh DPRD Kabupaten SBB, dimana DPRD Kabupaten SBB serius memperhatikan Perencanaan Perda, yang dilakukan dalam program legislasi daerah dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten SBB, yang ditetapkan dalam jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Prolegda. DPRD Kabupaten SBB memiliki peran aktif dalam pembahasan Perda. Pasalnya Perda yang dibahas memiliki fungsi untuk mengatur suatu persoalan, sekaligus menjadi solusi dari suatu persoalan yang multi aspek. Untuk kepentingan dimaksud, maka pembahasan Perda melibatkan DPRD Kabupaten SBB dan Pemerintah Daerah Kabupaten SBB. Pembahasan bersama tersebut dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan,yang dilakukan dalam rapat : komisi, panitia, alat kelengkapan DPRD Kabupaten SBB, yang khusus menangani bidang legislasi, dan paripurna. Terdapat efektivitas dalam proses pengesahan rancangan Perda menjadi suatu Perda di DPRD Kabupaten SBB. Dimana pada tahapan ini rancangan Perda, yang telah disetujui bersama oleh DPRD Kabupaten SBB, dan Bupati SBB disampaikan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten SBB kepada Bupati SBB, untuk ditetapkan menjadi Perda. Mekanisme selanjutnya penyampaian rancangan Perda tersebut dilakukan paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Rancanga Perda tersebut ditetapkan oleh Bupati SBB untuk menjadi Perda dengan membubuhkan tanda tangan, dan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak rancangan Perda disetujui bersama.
EFEKTIVITAS PENGAWASAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI WISATA OLEH PEMERINTAH DESA CILIANG DALAM PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI OBYEK WISATA BATUHIU KABUPATEN PANGANDARAN Meida Meliantini
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 3 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i3.751

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pengunjung maupun pelanggaran yang dilakukan oleh petugas pemungut retribusi, serta tidak efektifnya pengawasan yang dilakukan dari pihak Desa Ciliang dalam mengawasi pemungutan retribusi wisata di obyek wisata Batuhiu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1)Bagaimana efektivitas pengawasan pemungutan retribusi wisata oleh Pemerintah Desa Ciliang dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Obyek Wisata Batuhiu Kabupaten Pangandaran? 2 )Apa saja hambatan yang dihadapi dalam efektivitas pengawasan pemungutan retribusi wisata oleh Pemerintah Desa Ciliang Dalam Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Obyek Wisata Batuhiu Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran? 3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam efektivitas pengawasan pemungutan retribusi wisata oleh Pemerintah Desa Ciliang dalam Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Obyek Wisata Batuhiu Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran?. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa efektivitas pengawasan pemungutan retribusi wisata oleh Pemerintah Desa Ciliang dalam pencapaian target PAD di obyek wisata Batuhiu Kabupaten Pangandaran masih belum optimal. Hambatan yang dihadapi yaitu Pemdes Ciliang belum mampu mengawasi jalannya pemungutan retribusi sesuai kapasitasnya, belum mampu menyelesaikan permasalahan yang timbul, belum mampu untuk menyesuaikan dengan ketetntuan yang berlaku, kurangnya sarana dan prasarana penunjang, belum mampu mengadaptasikan praktek pererncanaan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan, belum mampu menjawab perubahan lingkungan eksternal, tidak adanya penghargaan dan penilaian serta tidak adanya program pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada Pemdes Ciliang. Upaya yang dominan yang dilakukan yaitu Pemdes Ciliang berkoordinasi dengan pihak UPTD Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, Kompepar dan DTW dalam upaya kerjasama dalam melakukan pengawasan terhadap proses pemungutan retribusi wisata di OW Batuhiu.  Kata Kunci : Efektivitas Pengawasan, Pemungutan Retribusi Wisata, Pemerintah Desa Ciliang 
INTERMEDIATE OUTCOMES PADA COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM PEMAGANGAN NASIONAL DI KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2015-2018 prastio, luki oka; Suwaryo, Utang; Yuningsih, Neneng Yani
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3277

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dari tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Karawang lebih tinggi di atas angka pengangguran nasional yang sebesar 5 Persen didominasi oleh angkatan kerja lokal. Kondisi tersebut berkontradiktif dengan citra Kabupaten Karawang sebagai daerah dengan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. Ihwal tersebut berdampak dari masifnya arus urbanisasi ke Kabupaten Karawang, dan diperparah dengan rekrutmen yang diskiminatif terhadap angkata kerja lokal Kabupaten Karawang. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis capaian saat ini dari collaborative governance pemerintah Kabupaten Karawang bersama APINDO, KADIN, dan masyarakat dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan teori collaborative governance dari Ansell dan Gash (2007) yang berfokus terhadap Intermediate Outcomes. Hasil penelitian menunjukkan capaian kolaborasi dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kabupaten Karawang dalam bentuk pemagangan belum dapat memangkas tingginya angka pengangguran, memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan memberi kepastian jaminan bagi tenaga kerja dengan pendapatan yang rendah di bawah upah minimum kabupaten (UMK), lemahnya daya tawar pekerja, dan rawan pelanggaran dalam praktiknya. Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Collaborative Govenance, Tenaga Kerja. 

Page 17 of 36 | Total Record : 360

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2015 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 4 (2020) Vol 6, No 3 (2020) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 4 (2019) Vol 5, No 3 (2019) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 4 (2018) Vol 4, No 3 (2018) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 4 (2017): - Vol 3, No 3 (2017) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 4 (2016) Vol 2, No 3 (2016) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2015) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue