MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh. Jurnal ini berisi artikel hasil penelitian atau yang setara dengan hasil penelitian yang berhubungan dengan bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya pemerintahan, organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, e-government, penganggaran pemerintahan, kebijakan publik, sosial, politik, kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, proses legislasi, pengawasan pemerintahan, birokrasi, ekologi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan budaya politik. Terbit empat kali dalam setahun atau dengan frekuensi terbitan 3 bulanan, yakni pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November dengan p-ISSN: 2442-3777 dan e-ISSN: 2622-691X.
Articles
360 Documents
<![CDATA[KRITERIA KEPEMIMPINAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS DEMOKRASI ]]>
<![CDATA[ADITIYAWARMAN ADITIYAWARMAN]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v5i2.2400
<![CDATA[Persoalan kepemimpinan hangat di bicarakan di tengah masyarakat Indonesia dimana masyarakat dihadapkan pada Pemilihan Umum (Pemilu) yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 April 20019. Kriteria kepemimpinan dibutuhkan dan diperlukan oleh masyarakat Indonesia pada permulaan tahun 2004, dimana masyarakat Indonesia dikenalkan dengan pemilihan secara langsung, baik pemilihan presiden maupun pemilihan gubernur dan bupati serta walikota dimana pemilihan lebih didominasi oleh suatu fokus pada sejumlah kecil aspek Kriteria pemimpin yang didefinisikan secara luas. Studi tentang kriteria kepemimpinan pada masa ini hanya diukur dengan menggunakan kuesioner, yang berorientasi pada “like and dislike”. Dalam mendapatkan pemimpin yang baik dibutuhkan kriteria kepemimpinan yang memenuhi syarat agar mendapatkan pemimpin yang dapat mensejahterakan masyarakat. Apabila masyarakat mendapatkan kesejahteraan dari pemimpin sesuai kriteria kepemimpinan maka salah satu nilai-nilai dasar demokrasi sudah dapat terpenuhi. Apakah masyarakat Indonesia sudah mendapatkan pemimpin sesuai dengan kriteria kepemimpinan dan meningkatnya kualitas idea demokrasi? pertanyaan ini yang akan dikupas secara singkat dalam tulisan ini. Kata Kunci : Kriteria Kepemimpinan, Kualitas Demokrasi]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PENGURUSAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DI KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[PURNAMASARI PURNAMASARI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i1.2737
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terdapatnya permsalahan yang dapat menjadi kendala bagi pemerintah Kecamatan Pangandaran dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan KTP. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraiakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaomana pelaksanaan pelayanan administrasi pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP)?; 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pelayanan administrasi pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP)?; 3) Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pelayanan administrasi pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP)? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deksriptif. Penelitian ini dilakukan selama 8 (delapan) bulan. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 11 orang yang terdiri dari 4 orang petugas kecamatan dan 7 orang perwakilan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Pelaksanaan pelayanan administrasi pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masih belum optimalnya pelaksanaan tiap-tiap indikator keandalan, daya tanggap, kepastian, empati dan bukti fisik. Upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan administrasi pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran terus dilakukan upaya sehingga hasilnya lebih optimal seperti berupaya untuk meningkatkan pelaksanaan di tiap-tiap indikator seperti keandalan, daya tanggap, kepastian, empati dan bukti fisik. ]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU ]]>
<![CDATA[Dina Octaviana Putri]]>;
<![CDATA[Dadan Kurniansyah]]>;
<![CDATA[Rachmat Ramdani]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 4 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Meningkatnya pembangunan dan jumlah penduduk dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap wilayah perkotaan di Indonesia. Termasuk akan kebutuhan ruang terbuka hijau yang keberadaannya mulai berkurang. Kabupaten Karawang sendiri saat ini telah banyak melakukan pembangunan di kawasan perkotaan, yang dimana hal tersebut mengancam ketersediaan ruang terbuka hijau yang saat ini keberadaannya hanya 10% namun berdasarkan Undang – Undang No. 26 Tahun 2007 menegaskan bahwa setiap kota harus memiliki ruang terbuka hijau minimal 30% dari jumlah luas wilayah kotanya. Untuk memenuhi persentase tersebut maka dalam proses implementasi kebijakan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Karawang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif penelitian ini dilakukan untuk melihat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau menggunakan teori Implementasi Kebijakan dengan melihat dari enam dimensi Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/Kecenderungan (Disposition) para Pelaksana, Komunikasi Antar organisasi dan Aktivitas Pelaksana, dan Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.]]>
<![CDATA[PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA PANANJUNG KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[Yakub Murdani]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 4 (2017): - ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v3i4.867
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya BPD dalam menetapkan standar pelaksanaan/perencanaan pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan. Belum optimalnya pengawasan BPD dalam pengukuran pembangunan infrastruktur sehingga dirasakan berjalan tanpa kontrol. Belum optimalnya BPD dalam melakukan koreksi terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini yaitu data mengenai pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Peneliti menentukan jumlah informannya adalah sebanyak 12 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi pustaka (literature study), studi lapangan (observasi dan wawancara) dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa 1) Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran sudah dapat dilaksanakann. 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi diantaranya kemampuan sumber daya manusia anggota BPD yang masih rendah, belum dilakukannya komunikasi dengan pihak pemerintah desa, kurang dipahaminya standar proyek, kurang dimilikinya waktu penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, belum dimilikinya data-data, kurangnya anggaran untuk operasional anggota, lokasi proyek yang sangat jauh dan rendahnya keingingan anggota BPD. 3) Upaya-upaya mengatasi, diantaranya meminta data-data pelaksanaan pembangunan dari pemerintah desa terkait jumlah pembangunan yang akan dilaksanakan, data terkait jenis-jenis pembangunan dan meminta acuan standar proyek dari pihak dinas, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menyediakan waktu untuk pelaksanaan pengawasan dalam pembangunan infrastruktur, mengajak anggota BPD untuk datang ke lokasi proyek dan upaya menambah alokasi biaya operasional. Kata Kunci: Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa, Pembangunan Infrastruktur]]>
<![CDATA[MANAJEMEN KONFLIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP EKSISTENSI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KAWASAN ALUN-ALUN KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[YUSUF HIDAYAT]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2698
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang keberadaannya semakin marak di kawasan Alun-alun Kabupaten Ciamis. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberdaan PKL menjadi penyelamat bagi pengangguran untuk dapat bersaing di dunia kerja serta membantu Pemerintah Daerah dalam upaya mengurangi angka pengangguran. Namun dalam kenyataannya, volume PKL yang terus meningkat setiap waktu membuat keberadaan PKL menjadi salah satu persoalaan penataan tata ruang di Kawasan Alun-alun Kabupaten Ciamis. akibatnya terjadi disfungsi ruang publik tersebut dalam pemanfaatannya seperti mulai hilangnya fungsi utama kawasan Alun-alun Kabupaten Ciamis sebagai tempat membaca, berolahraga, dan berjalan kaki sehingga di kawasan tersebut sering terjadi kemacetan lalu lintas sebagai akibat aktivitas PKL yang mengganggu di dalam dan luar kawasan Alun-alun Kabupaten Ciamis. Dalam penelitian ini, penulis berusaha mengkaji manajemen konflik Pemerintahan Daerah terhadap eksistensi Pedagang Kaki Lima di kawasan Alun-alun Kabupaten Ciamis. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode survey, khususnya Cross-Sectional Survey Design. Dalam pengumpulan data, penulis hanya menggunakan 1 instrumen, yaitu: angket (Questionnaire). Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini ada 10 orang yang terdiri dari: 1 orang anggota Satpol PP Kabupaten Ciamis, 1 orang pengurus perhimpunan PKL. Dan 8 orang anggota PKL yang biasa berjualan di kawasan Alun-alun Kabupaten Ciamis. dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) ditanggapo sebagai solusi dalam menengahi konflik yang terjadi antar Pemerintah Daerah Kab. Ciamis dan para PKL, walaupun masih belum diterima secara menyeluruh. Selanjutnya, terdapat 4 sumber Konflik dari diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) khususnya yang berlokasi di Kawasan Alun-alun Kabupaten Ciamis. Keempat sumber konflik tersebut meliputi: (1) komunikaasi yang kurang efektif; (2) gesekan kepribadian; (3) perbedaan nilai; dan (4) kooptasi.]]>
<![CDATA[ANALISIS IMPLEMENTASI 4 PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DI KABUPATEN CIAMIS (Studi kasus pada lima desa di Kabupaten Ciamis) ]]>
<![CDATA[Regi Refian Garis]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v3i2.689
<![CDATA[Pelaksanaan empat program prioritas Kemetrian Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal Adalah perwujudan dari perencanaan Buttom Up, dimana masyarakat desa merencanakan dan memprioritaskan sendiri segala kebutuhan untuk melaksanakan pembangunan dan keberlanjutan didesanya. Program prioritas ini mendapat dukungan yang sangat baik dari pemerintah melalui dana desa. Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya pembangunan dengan skala prioritas kebutuhan masyarakat desa pada masa sekarang. Penelitian menggunakan metode deskripstif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pemerintahan desa sangat penting, diketahui bahwa Implementasi Kebijakan di 5 Desa Kabupaten Ciamis sudah sesuai prinsip-prinsip yang mendukung implementasi kebijakan program prioritas sebagaimana seperti adanya keadilan, kebutuhan prioritas, kewenangan Desa, partisipatif, swakelola dan berbasis sumber daya Desa dan tipologi Desa. Kata Kunci : Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Implementasi Kebijakan Pemerintah]]>
<![CDATA[PARTISIPASI POLITIK PEMILIH DISABILITAS DI KABUPATEN CIAMIS PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 ]]>
<![CDATA[Agus Dedi]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3318
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat partisipasi politik pemilih disabilitas dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisispasi pemilih disabilitas di Kabupaten Ciamis pada pemilu serentak tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan metode ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan membangun makna tentang fenomena partisipasi pemilih disabilitas dalam kegiatan pemilu. Hasil penelitian ini menunjukkan gambaran yang komprehensif bahwa partisipasi politik pemilih disabilitas di Kabupaten Ciamis pada pemilu serentak tahun 2019 termasuk kategori sangat rendah. Rendahnya angka partisipasi politik pemilih disabilitas di Kabupaten Ciamis dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: Aspek psikologi, rendahnya pendidikan politik, sarana prasarana yang kurang memadai bagi pemilih disabilitas, tidak adanya petugas yang menangani khusus disabilitas, tidak ada bimbingan atau sosialisasi pemilu secara khusus bagi pemilih disabilitas.]]>
<![CDATA[PENGARUH KOMUNIKASI PETUGAS LAPANGAN KB (PLKB) TERHADAP PARTISIPASI PASANGAN USIA SUBUR DALAM PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI DI DESA CIGUGUR KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[ASEP RAHMAN]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v5i1.1958
<![CDATA[Berdasarkan hasil observasi bahwa pelaksanaan program keluarga berencana belum berjalan secara optimal, hal ini diduga disebabkan karena komunikasi dan pelayanan belum sepenuhnya dilaksanakan. Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut : 1) Bagaimanakah pelaksanaan komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB)?; 2) Bagaimanakah partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi?; 3) Bagaimanakah pengaruh komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) terhadap partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi? Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Lamanya penelitian selama 7 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara dan angket). Jumlah informan sebanyak 60 orang yang terdiri dari petugas PLKB dan kader serta pasangan usia subur. Teknik analisa data adalah menentukan rentang, menentukan kategori penilaian, koefisien detrminasi dan uji t. Berdasarkan hasil penelitian diketahui : 1) Pelaksanaan komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) ditunjukkan dengan nilai angka rata-rata sebesar 162,56 berada pada kategori cukup, yang apabila dipresentasekan sebesar 54,19%. Angka tersebut jika dikonsultasikan dengan perhitungan Arikunto (1998:246) berada pada kategori cukup baik. Artinya telah melaksanakan tiga strategi menurut Fitriani (2010:94). Begitupula hasil wawancara bahwa pelaksanaan komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) masih harus ditingkatkan pelaksanaanya. Sementara itu hasil observasi bahwa pelaksanaan komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) belum optimal. 2) Partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi ditunjukkan dengan nilai angka rata-rata sebesar 188.25 berada pada kategori cukup, apabila dipresentasekan sebesar 62.75%. Hasil wawancara bahwa upaya meningkatkan partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi telah dilakukan berbagai upaya. Sedangkan berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa partisipasi pasangan usia subur masih kurang mencapai target yang diharapkan. 3) Terdapat pengaruh komunikasi PLKB terhadap partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 57,19 %, artinya 57,19 % partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi dipengaruhi oleh komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB). Kata Kunci : Komunikasi PLKB, Partisipasi Pasangan Usia Subur.]]>
<![CDATA[ETIKA PEMERINTAHAN DALAM PELAYANAN PUBLIK ]]>
<![CDATA[Kiki Endah]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v4i1.1088
<![CDATA[Etika pemerintahan mengatur perilaku aparatur atau pemerintah yang berada dalam lembaga resmi pemerintahan. Pemerintah merupakan alat kelengkapan negara yang akan mewujudkan cita-cita negara. Pada hakikatnya pelayanan kepada masyarakat harus berlandaskan kepada pedoman yang dapat menuntun tindakan segala pola perilaku aparatur kearah yang lebih baik, terpuji dan bermoral. Etika pemerintahan bersumber pada norma sosial dan norma hukum. Penerapan etika pemerintahan dapat menjadi kontrol daripada aparatur pemerintahan dalam rangka melaksanakan apa yang menjadi tugas, fungsi dan kewenangannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada dasarnya pelayanan publik adalah suatu usaha yang dilakukan dalam rangka pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Aparatur yang beretika dalam sikap dan perilaku sehari-hari di lingkungan pemerintahan akan senantiasa terpanggil untuk menjaga kewibawaan pemerintah, menjalankan fungsi dengan sebaik mungkin, dan menghindari penyimpangan yang dapat mencoreng citra korps tempat aparatur pemerintah bekerja. Kata Kunci: Etika, Pemerintahan, Pelayanan Publik]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI DESA PURBAHAYU KECAMATAN PANGANDARAN OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[AAN ANWAR SIHABUDIN]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i4.2861
<![CDATA[Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan diketahui bahwa pelaksanakan program pembangunan rumah tidak layak huni di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum dapat dilaksanakan dengan maksimal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan penelitian sebanyak 20 orang, yang terdiri dari 1 orang Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran, 1 orang Kepala Seksi Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran, 1 orang Kepala Desa Purbahayu, 1 orang Kepala Bidang Pembangunan Desa Purbahayu, 4 orang Anggota Bidang Pembangunan Desa Purbahayu, 5 orang masyarakat yang tidak dapat bantuan tetapi dapat, 2 orang masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan tetapi tidak, 3 orang masyarakat yang dapat bantuan. Pelaksanaan program pembangunan rumah tidak layak huni di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangadaran oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran sudah cukup baik tetapi diketahui dari sebagian besar informan memeberikan keterangan terhadap setiap indikator yang ditanyakan kepada informan bahwa pelaksanaan program pembangunan rumah tidak layak huni di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran belum sesuai dengan tahap-tahap pelaksanaan program sebagaimana peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program Pembangunan rumah tidak layak huni di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran sebagai berikut: masih rendahnya kemampuan dan tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tahapan-tahapan pelaksanaan program. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program Pembangunan tidak layak huni di desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran sebagai berikut : Melakukan pendidikan dan pelatihan kepada tenaga pendamping masyarakat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.]]>
