MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh. Jurnal ini berisi artikel hasil penelitian atau yang setara dengan hasil penelitian yang berhubungan dengan bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya pemerintahan, organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, e-government, penganggaran pemerintahan, kebijakan publik, sosial, politik, kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, proses legislasi, pengawasan pemerintahan, birokrasi, ekologi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan budaya politik. Terbit empat kali dalam setahun atau dengan frekuensi terbitan 3 bulanan, yakni pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November dengan p-ISSN: 2442-3777 dan e-ISSN: 2622-691X.
Articles
360 Documents
<![CDATA[MEKANISME PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT, STUDI EVALUATIF PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PDAM TIRTA GALUH CIAMIS ]]>
<![CDATA[ASEP NURWANDA]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i4.2850
<![CDATA[PDAM Tirta Galuh Ciamis sebagai salah satu perusahaan daerah yang memberikan jasa pelayanan air minum di perkotaan dan di pedesaan, PDAM menjalankan operasinya dengan prinsip-prinsip perusahaan, yaitu efisiensi dan mengusahakan keuntungan, guna memenuhi target mengisi kas pemerintah daerah. Dilain pihak, PDAM juga dituntut untuk berfungsi sosial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih, menunjang perkembangan dunia usaha dan perekonomian masyarakat, menunjang percepatan pembangunan di daerah yang pada akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat. Dua dimensi yang berbeda tentang keberadaan BUMD dalam hal ini PDAM Tirta Galuh Ciamis, hendaknya dapat dipadukan secara berimbang, walaupun sulit untuk dilaksanakan. Berangkat dari hal tersebut, penulis mencoba untuk memberikan beberapa usulan strategi peningkatan kualitas pelayanan yang di berikan oleh pegawai dengan merujuk pada mekanisme pelaksanaan pengawas yang sebaiknya dilakukan oleh PDAM Tirta Galuh Ciamis di era otonomi.]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN POTENSI DESA DALAM MENGATASI KEMISKINAN OLEH PEMERINTAH DESA KARANGANYAR KECAMATAN CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[NURUL KURNIA SARI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v4i4.1813
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi adanya masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat yang belum mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Potensi desa yang dimiliki belum dapat digunakan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di desa Karanganyar karena belum adanya anggaran yang cukup untuk mengelola potensi dan tidak adanya keahlian yang dimiliki untuk mengembangkan potensi dalam mengatasi kemiskinan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini diperoleh data primer yang terdiri dari 16 informan yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi pustaka (literature study) dan studi lapangan dengan (observasi dan wawancara). Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa pengelolaan potensi desa dalam mengatasi kemiskinan oleh pemerintah desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis secara umum sesuai dengan teori fungsi manajemen, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa indikator yang belum optimal. Hambatan yang dihadapi yaitu belum optimalnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah desa dan masyarakat, pelaku usaha yang beralih produksi, minimnya anggaran yang dimiliki karena belum ada pihak lain yang ingin membantu, kurangnya sarana dan teknologi yang mendukung. Upaya yang dilakukan, yaitu melakukan optimalisasi terhadap SDM, meningkatkan kualitas dari hasil produksi para pelaku usaha, menunggu waktu yang luang untuk pelaksanaan sampai mendapatkan anggaran yang memadai, menyediakan sarana dan teknologi pendukung kegiatan. Kata Kunci: Pengelolaan, Potensi Desa, Kemiskinan]]>
<![CDATA[TEKNIK PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI KARAPYAK KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[ENDAH VESTIKOWATI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v4i2.1486
<![CDATA[Pantai Karapyak nampak kurang tertata, belum tersedianya fasilitas pendukung seperti hotel dan restoran serta kurang bagusnya fasilitas transportasi menuju ke lokasi pantai sehingga kurang menarik minat wisatawan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa di Pantai Karapyak belum adanya atraksi wisata seperti pagelaran pentas seni tradisional, belum adanya ketersediaan restoran karena para pengusaha makanan khususnya restoran, belum memadainya ketersediaan hotel Pantai Karapyak, belum optimalnya penyediaan tempat pembelanjaan produk hasil laut dan belum memadainya tempat pembelanjaan seperti penjual cinderamata. Upaya yang dilakukan berupa menambah sejumlah dana dan melakukan kerjasama dengan pihak luar, melakukan kerjasama dengan para investor dan pengusaha untuk membuka usahanya di Pantai Karapyak di samping itu berjanji untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh para pengunjung, mengajak para pengusaha hotel untuk membuka usahanya di Pantai Karapyak, memberikan kemudahan bagi para pengusaha hotel untuk mendirikan usahanya, memberikan bantuan finasial pada usaha kecil daa menengah dan upaya menjalin kerjasama antara para pelayan dan para pengusaha untuk menjual hasil tangkapannya untuk dijual dilokasi pantai Karapyak dan memberikan kemudahan untuk mendapatkan modal dari bank, memberikan bantuan modal UMKM bagi masyarakat. Kata Kunci : Pengembangan. Objek Wisata.]]>
<![CDATA[PERANAN LURAH DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SITUBATU KECAMATAN BANJAR KOTA BANJAR ]]>
<![CDATA[CUCU CUWENDAH]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 4 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/moderat.v5i4.3034
<![CDATA[Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, terlihat bahwa Lurah dalam menjalankan perannya masih kurang maksimal. Hal tersebut terlihat dari kurang maksimalnya Lurah menggerakkan masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat, kurang maksimalnya Lurah dalam memberikan bimbingan/pembinaan kepada masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan Kurang maksimalnya dukungan yang diberikan Lurah kepada masyarakat baik secara moril maupun materiil dalam program pemberdayaan masyarakat.Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian deskriptif analisis. Dari hasil penelitian diperoleh hasil sebagai berikut: Pelaksanaan Peranan Lurah dalam melaksanakan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Situbatu Kecamatan Banjar Kota Banjar sudah dilaksanakan dengan baik, hal ini terbukti dari 4 (empat) indikator yaitu Lurah memberikan kesempatan untuk melakukan bimbingan /pembinaan (mentoring) kepada masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, Lurah memberikan kesempatan untuk melakukan penyuluhan (conselling) dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, Lurah menggerakkan masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat, dan Lurah ikut serta dalam program pemberdayaan masyarakat dilingkungan masih dilaksanakan kurang baik. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam Pelaksanaan Peranan Lurah dalam Melaksanakan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Situbatu Kecamatan Banjar Kota Banjar diantaranya Kurangnya komunikasi dan koordinasi yang dibangun antara masyarakat, pihak kelurahan (Lurah) dengan OPD terkait; Anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat minim;Upaya-upaya yang telah dilakukan diantaranya: Pihak kelurahan (Lurah) terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan OPD terkait dalam berbagai kesempatan; Pengajuan rencana anggaran untuk kegiatan dilakukan pada jauh – jauh hari sehingga ada waktu dalam proses pencairan anggaran kegiatan]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR OLEH UPTD PARKIR DI KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[ADITIYAWARMAN ADITIYAWARMAN]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i1.2722
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang terjadi di wilayah kerja UPTD Parkir Kendaraan Bermotor di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran adalah tidak tercapainya tujuan yang diharapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan mendeskripsikan sesuatu masalah. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan, bahwa pengelolaan retribusi parkir kendaraan bermotor oleh UPTD Parkir di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran telah dilaksanakan secara optimal dengan sangat baik. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan retribusi parkir kendaraan bermotor oleh UPTD Parkir di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran adalah kurangnya pemahaman tentang Peraturan Daerah mengenai retribusi parkir, kurangnya koordinasi internal dan eksternal antar pegawai parkir, kurangnya kualitas SDM pengelolaan retribusi parkir, kurangnya pengetahuan mengenai penulisan teknis administrasi pengelolaan retribusi parkir. Kurangnya kerjasama antara pegawai UPTD Parkir. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah meningkatkan pemahaman mengenai peraturan daerah, meningkatkan koordinasi internal dan eksternal antar pegawai, meningkatkan kualitas SDM pengelola retribusi parkir, meningkatkan pengetahuan mengenai penulisan teknis administrasi pengelolaan retribusi parkir, meningkatkan kerjasama antar pegawai UPTD Parkir. ]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL OLEH DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[Ema Herdiani]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v3i1.657
<![CDATA[Latar belakang penelitian ini adalah: Salah satu andalan PAD Kabupaten Pangandaran bersumber dari Pajak Hotel. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa optimalisasi pemungutan pajak hotel ini masih terkendala oleh masih kurang optimalnya pelaksana pemungut pajak, dimana terkadang tidak semua hotel memiliki kejujuran untuk dapat mematuhi pembayaran pajak tersebut. Hasil penjajagan diperoleh kenyatan yang menunjukkan adanya indikasi-indikasi sebagai berikut. Kurangnya optimalnya pemungutan pajak yang dilakukan oleh pegawai. Tidak adanya sanksi yang tegas yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, sehingga pemilik Hotel yang menganggap dan berfikir bayar tidak bayar pun tidak ada ruginya. Belum maksimalnya kinerja dari pegawai. Tidak adanya koordinasi yang baik antara pegawai, sehingga wajib pajak pun malas bahkan enggan membayar pajak. Kemudian wajib pajak menganggap pajak bukan suatu keharusan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut : Optimalisasi pemungutan pajak Hotel sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah telah terlaksana dengan baik sebesar 50%, sedangkan 37,5% belum terlaksana dengan naik. Jadi secara umum optimalisasi pemungutan pajak Hotel sebagai upaya meningkatkan sudah terlaksana dengan cukup baik yakni cukup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan; Hambatan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan pengelolaan dalam melaksanakan pengelolaan aset daerah, adalah Kurangnya kompetensi tenaga pemungut pajak, Rendahnya kompetensi aparatur, Kurang sarana dan prasarana, SDM pegawai terkadang tidak menetap, sehingga dipegang oleh stap baru yang belum memiliki pengalaman, Tidak adanya regenerasi pegawai, dimana hambatan dalam melaksanakan optimalisasi pemungutan pajak dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. SDM pengelolaan yang dilakukan dalam mengelola asset daerah, sehingga efektivitas manajemen asset belum tercapai secara optimal. Upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut. Mengadakan bintek untuk meningkatkan kompetensi pemungutan pajak hotel Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Mengadakan seminar tentang cara melakukan sosialisasi pemungutan pajak. Menambah SDM pegawai yang professional sehingga dapat menyelesaikan semua masalah tentang pemungutan pajak. Melakukan pendidikan dan pelatihan agar SDM yang ada dapat bekerja secara professional dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Memperketat pengawasan dan Melakukan pengkaderan pegawai yang melakukan pemungutan pajak. Kata Kunci: Optimalisasi Pemungutan Pajak Hotel, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah]]>
<![CDATA[PERANAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PERBAIKAN JALAN DESA DI DESA JADIMULYA KECAMATAN LANGKAPLANCAR KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[ARIE BUDIAWAN]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i1.2739
<![CDATA[Latar belakang penelitian ini adalah melibatkan semua elemen masyarakat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan yang mewakili setiap wilayah dusun. Sehingga sebagian besar pembangunan yang ada merupakan inisiatif pemerintah sendiri, bukan inisiatif masyarakat. Kepala desa kurang selektif dalam setiap menentukan prioritas kegiatan pembangunan. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya fasilitas umum yang rusak namun masih mengutamakan pembangunan yang lain. Masih lemahnya kemampuan kepala desa dalam menggiatkan masyarakat untuk melakukan gotong royong yang berkaitan dengan pembangunan jalan desa. Hal ini terbukti dengan banyaknya pembangunan umum yang dikelola oleh pihak rekanan kontraktor/pihak ketiga sehingga biaya yang tertuang dalam perencanaan APBDes menjadi mengurangi volume. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan Kepala Desa dalam pelaksanaan perbaikan jalan desa? Hambatan apa yang dihadapi Kepala Desa dalam pelaksanaan perbaikan jalan desa? Upaya apa yang dilakukan kepala desa untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perbaikan jalan desa. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan sampel penelitian berjumlah 1 orang tokoh masyarakat, 2 orang anggota BPD, 1 orang anggota LPM, 2 orang perangkat desa dan 1 orang kepala desa. Peranan Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan desa telah sesuai dengan peran Kepala Desa sebagaimana dikemukakan oleh Nawawi (2006:74). Hambatan yang dihadapi kepala desa dalam pelaksanaan perbaikan jalan desa di Desa Jadimulya Kecamatan Langkap Lancar Kabupaten Pangandaran adalah faktor partisipasi perangkat desa dalam melaksanakan program pembangunan. Hal ini terjadi karena lebih mengedepankan tugas pokoknya sebagai perangkat desa di kantor, sehingga kurang berkontribusi dalam kegiatan di lingkungan desa, alasannya karena kesibukan dalam pekerjaan. Upaya yang dilaksanakan Kepala Desa dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perbaikan jalan desa di Desa Jadimulya Kecamatan Langlap Lancar Kabupaten Pangandaran adalah meningkatkan rasa dan pemupukan tanggung jawab, meningkatkan keprofesionalan perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai SDM perangkat desa sehingga dapat meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik di antaranya melalui pendidikan dan pelatihan serta pembinaan.]]>
<![CDATA[Eksistensi dan Kinerja Legislatif dari Unsur Perwakilan Wilayah Adat Dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif di Papua ]]>
<![CDATA[Nelwan Ronsumbre]]>;
<![CDATA[Nandang Alamsah Deliarnoor]]>;
<![CDATA[Rahman Mulyawan]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3273
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan eksistensi dan kinerja anggota legislatif daerah dari unsur perwakilan wilayah adat (PWA) ditinjau dari perspektif demokrasi deliberatif di Provinsi Papua. Guna mengkaji masalah ini dipergunakan acuan teori demokrasi deliberatif Habermas (1988). Kajian ini merupakan studi kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap berbagai pihak dari unsur pemerintah daerah, legislatif daerah, lembaga swadaya masyarakat maupun tokoh adat. Kajian ini menemukan bahwa eksistensi perwakilan masyarakat masih menjadi polemik dilihat dari posisi politiknya dalam struktur parlemen lokal, kewenangan dan proses seleksi. Kajian ini juga menemukan bahwa kinerja anggota legislatif dari unsur masyarakat adat tidak jauh berbeda dengan kinerja yang secara umum ditunjukkan oleh anggota legislatif dari partai politik karena belum dapat memunculkan arena-arena diskursif dan ruang publik yang memungkinkan publik untuk berpartisipasi lebih banyak dalam pengelolaan pemerintahan. Kajian ini pada akhirnya menyimpulkan bahwa kehadiran perwakilan masyarakat telah menciptakan arah baru pembangunan demokrasi dan perbaikan pengelolaan pemerintahan di Papua sekaligus menjadi embrio terciptanya demokrasi deliberatif yang secara ideal disampaikan oleh Habermas.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN OLEH PETUGAS PELAKSANA DI DESA SIDAMULIH KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[DEDE KUSMAWAN]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i1.2936
<![CDATA[Berdasarkan hasil penjajagan (observasi) yang penulis lakukan, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran masih belum optimal, hal ini dapat terlihat dari adanya beberapa indikasi yang menunjukkan gejala tersbeut antara lain petugas pemungut pajak kurang memiliki strategi dalam melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan, pemahaman petugas terhadap etika perpajakan masih rendah sehingga kurang memberikan dampak positif bagi wajib pajak dalam membayar pajak dan kurang tertibnya administrasi perpajakan yang menyebabkan target pajak tidak tercapai. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah langkah-langkah dalam mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh petugas pelaksana di Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh petugas pelaksana di Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran dan upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh petugas pelaksana di Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran? Penelitian ini merupakan penelitian deskriprif kualitatif. Fokusnya adalah penggambaran secara menyeluruh tentang bentuk, fungsi dan makna ungkapan larangan. Lamanya penelitian yang penulis rencanakan kurang lebih 11 bulan. Informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Beradasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, yaitu langkah-langkah dalam mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh petugas pelaksana di Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran sudah cukup baik. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan adalah, belum adanya sosialisasi, masih kurang merespon keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, masih adanya pendidikan masyarakat yang masih rendah. Upaya-upaya yang dilakukan, yaitu memberikan informasi, menampung setiap aspirasi dari masyarakat dan melakukan pembinaan dan penyuluhan.]]>
<![CDATA[ANALISIS STRATEGI TERHADAP PENINGKATAN KEPUASAN STUDI ANALISIS DI BUMD (PDAM) TIRTA ANOM KOTA BANJAR PATROMAN ]]>
<![CDATA[ASEP NURWANDA]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v5i2.2403
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pegawai PDAM kurang respon dan cepat tanggap dalam mengatasi keluhan pelanggan. PDAM masih belum optimal dalam melakukan kegiatan pemantauan dan pengukuran kepuasan pelanggan secara berkesinambungan.. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana strategi pelayanan Perusahaan Air Minum (PDAM) Tirta Anom Kota Banjar Patroman dalam meningkatkan kepuasan pelanggan? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam strategi pelayanan Perusahaan Air Minum (PDAM) Tirta Anom Kota Banjar Patroman dalam meningkatkan kepuasan pelanggan? 3) Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam strategi pelayanan Perusahaan Air Minum (PDAM) Tirta Anom Kota Banjar Patroman dalam meningkatkan kepuasan pelanggan? Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, dan wawancara). Teknis analisa data dalam penelitian ini, yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa: 1) Strategi pelayanan Perusahaan Air Minum (PDAM) Tirta Anom Kota Banjar Patroman dalam meningkatkan kepuasan pelanggan secara umum sudah dilaksanakan dengan baik. 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi berupa terbatasnya waktu yang dimiliki pegawai, terbatasnya anggaran yang dimiliki, fasilitas yang belum memadai, kurangnya kemampuan pegawai dalam hal komunikasi,. 3) Upaya-upaya yang dilakukan berupa menambah sejumlah anggaran dan fasilitas dan juga upaya meningkatkan komitmen dan kesediaan pegawai. Kata Kunci: Strategi Pelayanan Perusahaan, Kepuasan Pelanggan.]]>
