cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andi Astinah Adnan
Contact Email
andi.astinah.adnan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. sidenreng rappang,
Sulawesi selatan
INDONESIA
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
ISSN : 2622691X     EISSN : -     DOI : http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v5i2.2127
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh. Jurnal ini berisi artikel hasil penelitian atau yang setara dengan hasil penelitian yang berhubungan dengan bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya pemerintahan, organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, e-government, penganggaran pemerintahan, kebijakan publik, sosial, politik, kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, proses legislasi, pengawasan pemerintahan, birokrasi, ekologi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan budaya politik. Terbit empat kali dalam setahun atau dengan frekuensi terbitan 3 bulanan, yakni pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November dengan p-ISSN: 2442-3777 dan e-ISSN: 2622-691X.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 360 Documents
 17   18   19   20   21 
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG PENDIDIKAN PANGANDARAN HEBAT DI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PANGANDARAN (Studi Deskriptif tentang Bantuan Dana Pendidikan) DODO SUHADA
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v4i3.1695

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya Implementasi Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2016 tentang Pendidikan Pangandaran Hebat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran (Studi Deskriptif tentang Bantuan Dana Pendidikan), terlihat dari beberapa indikator masih kurang maksimalnua sosialisasi dan penyampaian informasi dari Dinas, sumber daya operator sekolah yang masih rendah, dukungan sarana yang masih lemah, laporan pertanggungjawaban dari tiap sekolah tentang penyampaian berkas kegiatan masih belum sesuai dengan peraturan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 8 bulan. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan sebanyak 17 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi pustaka (literature study) dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik analisis data yang digunakan, yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa: 1) Implementasi Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2016 tentang Pendidikan Pangandaran Hebat di Dinas Pendidikan Pemuda da Olahraga Kabupaten Pangandaran (Studi Deskriptif tentang Bantuan Dana Pendidikan) secara umum sudah dilaksanakan; 2) Terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi, yaitu masih kurangnya koordinasi di sekolah antara kepala sekolah, bendahara, dan operator sekolah, kurangnya dokumen prosedur yang jelas di tingkat sekolah, jumlah sumber daya manusia yang masih kurang, masih rendahnya kemampuan dan keahlian dari pelaksana dalam pembuatan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah, serta penguasaan aplikasi Simda Keuangan, rendahnya kualifikasi pendidikan dari bendahara dan operator sekolah;3) Adanya upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi Peraturan Bupati nomor 42 tahun 2016 tentang Pendidikan Pangandaran Hebat antara lain dilakukan koordinasi dengan Dinas Provinsi dan sekolah, pendidikan dan pelatihan untuk operator sekolah dan bendahara, memfasilitasi para pelaksana untuk menambah kualifikasi pendidikan. Kata Kunci: Implementasi, Pendidikan, Pangandaran Hebat.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN DALAM WILAYAH KOTA BANJAR OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) (Studi Kasus Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar) RICKY ADRIANSYAH
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 4 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i4.2773

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 tahun 2004 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) masih kurang terimplementasikan. Hal tersebut dibuktikan masih adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasinya; mengetahui hambatannya; dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Paraja Kota Banjar di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 tahun 2004 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dalam wilayah Kota Banjar. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data sebanyak 6 orang. Dalam penelitian ini diperoleh dengan studi pustaka dan studi lapangan. Teknik pengolahan data pendukung dari analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa Pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Banjar nomor 20 tahun 2004 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dalam wilayah Kota Banjar oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada dasarnya terimplementasikan, yakni 88,89% menyatakan terimplementasikan, sedangkan 11,11% menyatakan tidak terimplementasikan. Dari 11,11% merupakan permasalahan pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 tahun 2004 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dalam Wilayah Kota Banjar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar terjadi karena faktor internal, yakni kuranh kepercayaan masyarakat terhadap petugas yang muda, karena dianggap kurang berkompetensi dalam melaksanakan tugasnya, sehingga masyarakat terkadang membantah dan bahkan ketika dilaksanakan penegakkan masyarakat banyak yang melawan. 3) Upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah  Kota Banjar Nomor 20 tahun 2004 tentang K3 dalam wilayah Kota Banjar dilakukan oleh seluruh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar, Bimdes dari Satuan Polisi Pamong Praja, dan pihak terkait baik dari Pemerintahan Kelurahan Mekarsari ataupun pihak lainnya yang ikut serta mengupayakan kepada masyarakat Kelurahan Mekarsari untuk taat terhadap peraturan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. 
PELAKSANAAN PROGRAM KEBIJAKAN DESA MANDIRI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA NAGROG KECAMATAN CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT Rusmini Rusmini
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i3.3997

Abstract

Penelitian ini mengkaji  masalah yang muncul dalam perjalanan desa Mandiri. Keterbatasan SDM, fasilitas, dan kurangnya pelatihan pra program di Desa Nagrog. Tujuan pelaksanaan program ini, untuk membantu Pemerintah dan Masyarakat mengatasi masalah: permodalan atau dana, pembangunan dan kegiatan padat karya produktif dalam mewujudkan desa mandiri. Metode yang digunakan penulis yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskritif. Proses pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program di desa Mandiri desa Nagrog dibagi menjadi dua bagian, yaitu proses pelaksanaan dan tujuan pelaksanaan program desa Mandiri. Dalam proses pengelolaan organisasi dibagi menjadi dua program, yaitu desa Mandiri OKMS dan BUMDes. Tahapan Proses dijelaskan: tahap persiapan kegiatan, tahap implementasi, manajemen organisasi, mekanisme pengiriman bantuan, untuk evaluasi dan pelaporan. Tujuan program Mandiri di desa Nagrog menggambarkan bagaimana manajemen bisnis melalui BUMDes dan bagaimana implementasi proyek infrastruktur yang dikelola oleh OKMS.
SOSIALISASI KEBIJAKAN TAX AMNESTY OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIAMIS DI WILAYAH KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS Dita Ayu Restia
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 4 (2017): -
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i4.851

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi karena pengetahuan warga tentang tax amnesty masih kurang maka perlu sosialisasi tetapi proses sosialisasi yang dilakukan tidak secara terus menerus. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1)Bagaimana sosialisasi kebijakan tax amnesty oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis di wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis? 2) Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis dalam sosialisasi kebijakan tax amnesty di wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis? 3) Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan sosialisasi kebijakan tax amnesty oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis di wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis?Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analis. Informan dalam penelitian sebanyak 9 orang. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa sosialisasi kebijakan tax amnesty oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis di wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis masih belum optimal, hal ini ditunjukan diantaranya karena proses sosialisasinya belum dilaksanakan secara terus menerus tetapi hanya satu kali di setiap wajib pajak serta belum menyeluruh kesemua kalangan terbukti masih banyak yang belum mendapatkan sosialisasi. Hambatan-hambatannya diantaranya yaitu kurangnya minat masyarakat untuk mengetahui dan mengikuti sosialisasi tax amnesty. Adapun upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yaitu dengan melakukan tax gathering, sosialisasi ke berbagai media masa, serta mendatangi langsung ke rumah wajib pajak tersebut. Kata kunci :Sosialisasi, Kebijakan Tax Amnesty, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 133 TAHUN 2015 TENTANG PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PANGANDARAN Ilyas Aprilyanto
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i1.680

Abstract

Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran masih dirasa   kurangmaksimal. Hal ini dikarenakan beberapa indicator seperti kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kewenangan dalam pengesahan hasil pengujian kendaraan bermotor, juga faktor peralatan dan fasilitas pengujian yang belum lengkap menjadikan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor belum maksimal.Bidang Perhubungan khususnya bagian Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran belum dapat melaksanakan pengujian kendaraan bermotor secara maksimal dikarenakan oleh faktor sumber daya manusia yang memiliki kewenangan minim dan juga faktor peralatan dan fasilitas yang belum memadai.Hambatan-hambatan yang dihadapiolehUnit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran Dalam pelaksanaan oengujian berkala kendaraan bermotor diantaranya sumber daya manusia yang memiliki kewenangan, fasilitas dan peralatan pengujian, gedung pegujian kendaraan bermotor.Upaya-upaya yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran Dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor adalah dengan mengoptimalkan segala sumber daya yang ada secara maksimal baik dari segi manusia ataupun peralatan dan juga dengan mengajukan penambahan sumber daya manusia serta penambahan peralatan yang dibutuhkan.  Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Menteri Perhubungan, Pengujian Berkala,Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor 
STRATEGI PENGELOLAAN POTENSI HUTAN PINUS MENJADI OBJEK WISATA OLEH PERUM PERHUTANI DI DESA DARMACAANG KECAMATAN CIKONENG KABUPATEN CIAMIS DWI TRESNA LAILASARI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 4 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i4.2764

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah: hasil studi pendahuluan yang dilakukan penulis di Desa Darmacaang diperoleh adanya beberapa permasalahan sebagai berikut. Hutan pinus merupakan aset yang yang tidak dikelola dengan baik oleh Perum Perhutani, sehingga keberadaannya kurang terawat. Potensi hutan pinus yang belum dimanfaakan dengan baik, sehingga tidak memberikan income pada wilayah setempat. Proses pengelolaan hutan pinus belum dapat dimaksimalkan. Hal ini terlihat tidak dikelolanya hutan pinus menjadi objek wisata. Rumusan masalah dalam penelitian  Bagaimana strategi pengelolaan potensi hutan pinus menjadi objek wisata oleh Perum Perhutani di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis? Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Perum Perhutani untuk melaksanakan strategi pengelolaan potensi hutan pinus menjadi objek wisata oleh Perum Perhutani di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh Perum Perhutani untuk melaksanakan strategi pengelolaan potensi hutan pinus menjadi objek wisata oleh Perum Perhutani di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis. Meode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan sampel penelitian berjumah 10 orang pegawai. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: Strategi pengelolaan potensi hutan pinus menjadi objek wisata oleh Perum Perhutani di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis belum semuanya dapat dilaksanakan dengan baik. Masih ada beberapa indikator yang belum semuanya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hambatan yang dihadapi oleh Perum Perhutani untuk melaksanakan strategi pengelolaan potensi hutan pinus menjadi objek wisata adalah masalah kebijakan dimana mengingat Perum Perhutani merupakan instansi BUMN, sehingga semua keputusan ada pada tingkat pusat. SDM pegawai yang ada di Perum Perhutani masih belum maksimal. Sarana dan prasarana yang ada dilokasi hutan pinus masih belum memadai. Proses pengelolaan dilakukan oleh Perum Perhutani, sehingga memperlambat semua kebijakan yang dikeluarkan, mengingat cakupan Perum Perhutani sangat luas. Upaya yang dilakukan adalah menyusun sebuah kebijakan yang jelas, yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah di lapangan sulit dipecahkan karena menunggu perintah dari pusat. Meningkatkan SDM pegawai yang ada di Perum Perhutani masih belum maksimal. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada, dan menambah sarana lain untuk mempermudah pengelolaannya.
PELAKSANAAN PENYULUHAN OLEH TENAGA PENGGERAK DESA (TPD) DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG ALAT KONTRASEPSI DI DESA KERTAYASA KECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN R. RINDU GARVERA
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i1.2719

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya penyuluhan yang dilakukan Tenaga Penggerak Desa (TPD) dapat terlihat dari beberapa indikator, seperti dalam penyuluhan kurang melakukan pendekatan secara personal/perorangan, kurangnya  materi yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan, minimnya alat bantu penyuluhan yang berfungsi sebagai perantara yang dapat dipercaya menghubungkan antara penyuluh dengan sasaran. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan penyuluhan oleh Tenaga Penggerak Desa (TPD) dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang alat kontrasepsi di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran?; 2) Apa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyuluhan oleh Tenaga Penggerak Desa (TPD) dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang alat kontrasepsi di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran?; 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyuluhan oleh Tenaga Penggerak Desa (TPD) dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang alat kontrasepsi di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis denga pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 9 bulan. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan sebanyak 11 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi pustaka (literature study) dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik analisis data digunakan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa pelaksanaan penyuluhan oleh Tenaga Penggerak Desa (TPD) dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang alat kontrasepsi di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran secara umum sudah dilaksanakan. Terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi, yaitu belum optimalnya TPD dalam melakukan analisis motivasi dan kemampuan masyarakat, kurangnya bekerja sama, rendahnya menciptakan situasi kekeluargaan, rendahnya kemampuan dalam mengambil inisiatif, mengarahkan dan membimbing,
REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA KARANGSARI KECAMATAN PADAHERANG KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2015 Dewi Ayu Nurjanah
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i1.650

Abstract

Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa masih belum optimal. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1)  Bagaimana  realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa ? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa ? 3) Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa?Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa : 1) Realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa di Desa Karangsari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 belum terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan dalam realisasinya belum sepenuhnya sesuai dengan pendapat Nurcholis (2011:89) tentang tujuan pelaksanaan Alokasi Dana Desa hal ini diketahui masih adanya beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dinilai kurang tepat dan kurang sesuai dengan hasil musyawarah yang telah dilakukan masyarakat baik ditingkat dusun maupun di desa. Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa  realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa belum dapat terlaksana dengan baik. 2) Hambatan-hambatan dalam merealisasikan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang ada untuk melaksanakan berbagai kegiatan baik fisik maupun pemberdayaan masyarakat. Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa adanya hambatan dalam merealisasikan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa sehingga pelaksanaan pembangunan baik fisik maupun pemberdayaan kurang sesuai dengan hasil Musrenbangdes maupun RPJMdes. 3) Upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam merealisasikan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa hal ini dilakukan pemerintah desa dengan mengoptimalkan anggaran yang ada untuk melaksanakan berbagai kegiatan baik fisik maupun pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan kerjasama dengan masyarakat. Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa  adanya upaya dalam mengatasi hambatan dalam merealisasikan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa. Kata Kunci : Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Pemerintahan Desa 
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN CIAMIS (Studi Kasus di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis) ELIS RAHAYU
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i2.2789

Abstract

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis belum optimal. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapai dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan? 3) Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan selama 10 bulan. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan ( observasi dan wawancara). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 15 orang yang terdiri dari 5 orang pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 3 orang pegawai Kecamatan Lumbung dan sebanyak 7 orang perwakilan masyarakat. Teknik analise data dalam penelitian ini adalah Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data) dan Verifikasi Data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan secara umum sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pendapat Surbakti (2002:198) tentang beberapa tahap yang harus diimplementasikan dalam saulu kebijakan. Berdasarkan hasil observasi bahwa kebijakan telah diimplementasikan dengan baik walaupun masih ada beberapa tahap yang harus diperbaiki. 2) Adanya hambatan antara lain yaitu : kurangnya dukungan anggaran, sumber daya manusia yang kurang memadai, ketersediaan blanko yang masih kurang, sosialisasi kepada masyarakat masih kurang, serta kurangnya pengawasan dan evaluasi. Begitupula berdasarkan observasi diketahui bahwa selama ini proses pelayanan administrasi kependudukan mengalami berbagai hambatan.3) Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut maka dilakukan berbagai upaya antara lain : Mengajukan tambahan anggaran operasional, meningkatkan kemampuan petugas pelaksana, melakukan kerjasama dengan pemerintahan desa Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa ada upaya yang dilakukan oleh seksi pemerintahan dalam meningkatkan pelayanan misalnya membantu petugas dalam proses pelayanan dengan melakukan berbagai pengarahan kepada petugas selain itu memberikan arahan untuk melengkapi berbagai persyaratan supaya tidak menghambat dalam proses pelayanan 
PERANAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA CIBULUH KECAMATAN KALIPUCANG KABUPATEN PANGANDARAN HENDRA HERMAWAN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 3 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i3.2755

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa peramasalahan peran kepala desa seperti terlihat dari indikator-indikator, sebagai berikut: Kepala Desa kurang memberikan dorongan dan semangat kepada masyarakat agar berperan aktif dalam membangun desa, kepala desa kurang memfasilitasi pelaksanaan program-program pembangunan desa dengan memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan dan Kepala Desa kurang dapat menyatukan persepsi dan pemahaman masyarakat sehingga timbul berbagai permasalahan akibat adanya kecemburuan sosial terkait pembangunan fisik. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana peranan Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Cibuluh Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran?: 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi Kepala Desa dalam melaksanakan peranannya dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Cibuluh Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran? 3) Bagaimana upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Cibuluh Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran?. Metode pengkajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi informan sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Berdasarkan hasil penelitian bahwa peranan Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Cibuluh Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran secara umum sudah dilaksanakan. Beberapa hambatan anatara lain masih adanya perbedaan kepentingan dan persepsi sehingga terjadi tarik menarik kepentingan, kurang adanya sinergitas dalam mewujudkan tujuan pembangunan, keterbatasan sumber daya manusia baik kemampuan pengetahuan maupun kemampuan ekonomi masyarakat dan masih rendahnya kesadaran partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Beberapa upaya untuk mengatasi hambatan, yaitu melakukan berbagai kegiatan dalam menyamakan persepsi dan kepentingan masyarakat, memberikan pengarahan, petunjuk dan bimbingan secara rutin terkait pelaksanaan pembangunan, melakukan komunikasi baik secara personal maupun kelembagaan dengan tokoh masyarakat secara rutin dan memberikan penjelasan dan pemahaman pentingnya pembangunan.

Page 19 of 36 | Total Record : 360

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2015 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 4 (2020) Vol 6, No 3 (2020) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 4 (2019) Vol 5, No 3 (2019) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 4 (2018) Vol 4, No 3 (2018) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 4 (2017): - Vol 3, No 3 (2017) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 4 (2016) Vol 2, No 3 (2016) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2015) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue