cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andi Astinah Adnan
Contact Email
andi.astinah.adnan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. sidenreng rappang,
Sulawesi selatan
INDONESIA
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
ISSN : 2622691X     EISSN : -     DOI : http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v5i2.2127
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh. Jurnal ini berisi artikel hasil penelitian atau yang setara dengan hasil penelitian yang berhubungan dengan bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya pemerintahan, organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, e-government, penganggaran pemerintahan, kebijakan publik, sosial, politik, kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, proses legislasi, pengawasan pemerintahan, birokrasi, ekologi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan budaya politik. Terbit empat kali dalam setahun atau dengan frekuensi terbitan 3 bulanan, yakni pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November dengan p-ISSN: 2442-3777 dan e-ISSN: 2622-691X.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 360 Documents
 19   20   21   22   23 
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN EKONOMI PEDESAAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA SINDANGSARI KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN HERI RUDIANSYAH
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 3 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i3.2831

Abstract

Berdasarkan hasil observasi awal ditemukan bahwa pelaksanaan pengembangan ekonomi pedesaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran belum sesuai dengan yang diharapkan itu bisa terlihat dari kenyataan di lapangan bahwa pelaksanaan pengembangan ekonomi pedesaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran masih belum optimal hal ini dilihat dari beberapa permasalahan sebagai berikut : 1) Aksesibilitas masyarakat desa menuju ibu kota Kecamatan belum lancar sehingga kegiatan ekonomi masyarakat masih lambat, 2) Masih rendahnya lapangan kerja bagi masyarakat khususnya masyarakat usia produktif, dan 3) Masih rendahnya ekonomi masyarakat desa.  metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yang menurut Surakhmad (2004:139) adalah penelitian yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang.  Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan selanjutnya penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengembangan ekonomi pedesaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran kurang dilaksanakan dengan baik, artinya bahwa Pemerintah Desa dalam melaksanakan pengembangan ekonomi belum sesuai dengan program pembanguan  prioritas lebih besar dalam pengembangan ekonomi pedesaan seperti yang dikemukakan oleh Adisasmita (2006:70).  Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi pedesaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran antara lain: 1) Pemerintah Desa dalam memperbaiki jalan masyarakat masih belum optimal, 2) belum optimal dalam pengelolaan Badan Usaha Milih Desa (BUMDes), 3) belum dapat meningkatkan hasil tanaman padi para petani, 4) belum dapat mengelola pasar desa dengan baik, dan 5) Pemerintah Desa belum dapat menciptakan Kelompok Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang mandiri.  Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi pedesaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran antara lain: 1) Pemerintah desa bersama tokoh masyarakat yang ada di desa berupaya untuk membangun jalan poros desa dengan meningkatkan swadaya masyarakat yang lebih baik, 2) Pemerintah Desa mengoptimalkan potensi Sumber Daya Manusia dengan melihat latar belakang pendidikan, 3) Pemerintah Desa telah melakukan kerjasama dengan penyuluh pertanian untuk mengadakan pelatihan-pelatihan dalam hal peningkatan hasil produksi pertanian, 4) melakukan kerjasama lembaga-lembaga ekonomi yang ada di desa untuk dapat mengelola pasar desa dengan baik, dan 5) melakukan kerjasama dengan lembaga yang ada di Desa untuk memberikan penyuluhan dan pembinaan agar masyarakat dapat membentuk kelompok Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang mandiri.
PENATAGUNAAN TANAH KAS DESA KONDANGJAJAR KECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN IMAS SITI MASITOH
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v4i4.1781

Abstract

Hasil observasi diketahui bahwa Penatagunaan Tanah Kas Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran kurang dilaksanakan secara optimal.Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  1) Bagaimana penatagunaan tanah kas desa di Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran ?; 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi  dalam penatagunaan tanah kas desa di Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran ?; 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penatagunaan tanah kas desa di Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran ? Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif.Lamanya penelitian selama 8 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan sebanyak 5 orang.Teknik analisa data melalui data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :  1) penatagunaan tanah kas desa kurang sesuai dan masih ada beberapa  indikator yang belum terlaksana seperti kurangnya pemerintah desadalam memberikan petunjuk penggunaan tanah kas desa yang dimiliki oleh pemerintah desa, pemerintah desa belum mendapatkan pedoman dalam penggunaan tanah kas desa. 2) Hambatan-hambatan penatagunaan tanah kas desa erkendala dengan masih kurangnya SDM dan peralatan yang tersedia dan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mengelola lahan tanah kas desa sehingga menyebabkan masyarakat belum dapat mengelola tanah kas desa secara optimal dan belum dapat meningkatkan daya beli masyarakat. 3) Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam penatagunaan tanah kas desa yaitu dengan melakukan koordinasi dengan BPN pusat dan bagian hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten, selain itu adanya kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dalam mengembangkan kemampuan masyarakat dalam mengelola lahan pertanian. Kata Kunci:  Penatagunaan, Tanah Kas Desa 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DI KAWASAN OBJEK WISATA BATU HIU Sayadi Sayadi
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 3 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i3.758

Abstract

Implementasi kebijakan tentang retribusi tempat rekreasi ini belum berjalan dengan baik dikarenakan terdapat beberapa masalah hal tersebut terlihat dari masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), kurangnya jumlah pelaksana dilapangan, belum siapnya seluruh stakeholder wisata untuk mengembangkan kawasan wisata, masih adanya sikap pelaksana yang bersikap arogan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.  Adapun informan yang diwawancarai oleh peneliti dalam mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi adalah Kasubag umum dan kepegawaian, Bendahara penerima, Kepala UPTD wilayah Cijulang, Kasubag TU UPTD wilayah Cijulang, dan petugas pintu tolgate Batuhiu 1 orang. Dan teknik data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara.Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Di Kawasan Objek Wisata Batuhiu, belum berjalan dengan baik.hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Di Kawasan Objek Wisata Batuhiu adalah keterbatasan anggaran untuk melakukan pembinaan atau pelatihan, masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya jumlah pelaksana dilapangan, sarana dan prasarana masih kurang memadai, belum siapnya seluruh stakeholder wisata untuk mengembangkan kawasan wisata, masih adanya pelaksana dilapangan yang bersikap aroganUpaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mengatasi hambatan tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Di Kawasan Objek Wisata Batuhiu adalah Kepala Dinas memberikan pengarahan kepada petugas dilapangan, Kasubag dan Kabid mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) yang diadakan oleh Pemerintah Daerah, melakukan perawatan terhadap fasilitas yang sudah tersedia, melibatkan sukwan (sukarelawan) dalam melakukan proses pengimplementasian dilapangan. Kata Kunci : implementasi kebijakan peraturan daerah kabupaten pangandaran nomor 3   2016, retribusi tempat rekreasi, objek wisata batu hiu.
STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK OLEH DINAS PARIWISATA KABUPATEN PANGANDARAN DI OBJEK WISATA GREEN CANYON AAN ANWAR SIHABUDIN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i2.2776

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah belum adanya kerjasama dengan pihak media untuk promosi wisata dalam rangka merebut pasaran/bersaing dengan objek wisata lain. Tetapi jumlah pengunjung dari tahun ke tahun tetap meningkat. Kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan seperti ruang tunggu, ruang informasi wisata, dan tempat ibadah dalam rangka menunjang kredibilitas organisasi secara fungsional. Rumusan masalah dalam penelitian ini bermaksud untuk menerapkan teori atau menguji teori dalam kaitannya dengan pemanfaatan dalam dunia kepariwisataan. Penelitian ini berupaya menggambarkan dan mengungkapkan praktek-praktek pelaksanaan strategi peningkatan Pelayanan Publik di Objek Wisata Green Canyon. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan sampel penelitian berjumlah 6 pegawai objek wisata Green Canyon dan 5 orang perwakilan masyarakat di sekitar objek wisata Green Canyon dan 5 orang pengunjung (wisatawan). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: 1) Strategi yang digunakan dapat dijadikan menunjang kredibilitas organisasi secara fungsional, diperoleh keterangan dari 18 pertanyaan yang diajukan hanya 11 pertanyaan (61,11%) yang telah dilaksanakan dengan baik, 5 pertanyaan (27,77%) responden meyatakan bahwa strategi yang digunakan dapat dijadikan menunjang kredibilitas organisasi secara fungsional dilaksanakan dengan cukup baik, dan 2 pertanyaan (11,11%) strategi yang digunakan dapat dijadikan menunjang kredibilitas organisasi secara fungsional dilaksanakan dengan belum baik, hasil observasi menunjukkan bahwa secara fungsional semua strategi yang digunakan menunjang kredibilitas organisasi secara fungsional, telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. 2) Hambatan yang dihadapi oleh Kawasan objek wisata Green Canyon adalah: sumber daya manusia; dana untuk membangun masih relatif kecil; Rencana Indung Pembangunan Daerah (RIPDA) pariwisata belum ada; objek wisata masih banyak di kelola oleh Desa setempat; Kurang adanya sinkronisasi dan kesempatan antara masyarakat lokal dan pemerintah dalam rangka pengembangan dan kemajuan pariwisata; Sarana dan prasarana di objek wisata yang belum lengkap; Perlu adanya objek wisata minat khusus; 3) Upaya strategi yang diambil oleh Dinas Pariwisata Kawasan objek wisata Green Canyon dalam pengembangan pariwisata adalah: Membuat terlebih dahulu rencana induk pembangunan daerah (RIPDA) tahun 2015, Menata, membangun tahap demi tahap infrastruktur untuk menunjang tentang kepariwisataan di Kabupaten Green Canyon, Mengadakan sosialisasi penyebaran sosialisasi tentang pariwisata di Kabupaten Green Canyon.
PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP BUDGETARY SLACK (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran) Elis Badriah
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3193

Abstract

Penelitian ini difokuskan pada pengaruh partisipasi anggaran  terhadap budgetary slackpemerintah daerah Kabupaten Pangandaran.Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini meliputi (1) Bagaimanapartisipasi anggaran pada SKPD Kabupaten Pangandaran?; (2) Bagaimana budgetary slack pada SKPD Kabupaten Pangandaran?; (3) Seberapa besar pengaruh partisipasi anggaran terhadap budgetary slack pada SKPD kabupaten Pangandaran?Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriftif dengan menggunakan angket sebagai alat penelitian, sedangkan untuk menganalisis data yang diperoleh digunakan analisis Koefisien Korelasi Sederhana, Analisis Koefisien Determinasi, Uji Signifikan (Uji t), Analisis Regresi Linier Sederhana dan Uji f.Hasil penelitian dan pengolahan data menunjukkan bahwabudgetary slack dipengaruhi oleh partisipasi anggaran sebesar 4%. Hasil uji hipotesis thitung sebesar 0,936 sedangkan ttabel sebesar 1,720 sehingga 0,936 < 1,720. Begitu pula dengan hasil uji f dengan nilai fhitung sebesar 0,41 sedangkan ftabel sebesar 4,35 sehingga 0,41 < 4,35. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial partisipasi anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap budgetary slack pada SKPD Kabupaten Pangandaran.
PENGELOLAAN TANAH KAS DESA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA GEGEMPALAN KECAMATAN CIKONENG KABUPATEN CIAMIS ELIS RODIATI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i1.2937

Abstract

Keberadaan tanah kas desa sebagai salah satu dimensi otonomu desa dalam kapasitas kemandirian yang harus dimiliki desa telah menimbulkan permasalahan. Salah satu contoh di Desa Gegempalan Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis yang terlihat masih adanya 1) Perjanjuan antara pihak desa dengan kelompok penyewa hanya secara lisan yang mengakibatkan konflik. 2) Jangka waktu sewa sesuai peraturan adalah 1 tahun namun kenyataannya lebih dari 1 tahun. 3) Tarif sewa yang ditentukan tidak sesuai dengan sewa tanah pada umumnya. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalahnya adalah: 1) Bagaimana pengelolaan tanah kas desa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa? 2) Hambatan-hambatan apa saja dalam pengelolaan tanah kas desa? 3) Upaya apa saja yang dilakukan pemerintahan desa dalam mengatasi hambatan dalam pengelolaan tanah kas desa?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan dari objek penelitian dengan jumlah sampel sebanyak 11 informan. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalag secara univariat (analisis satu variabel) yang diintrepretasikan secara kualitatif yang bersumber dari hasil observasi dan wawancara. Sedangkan data hasil wawancara disajikan dalam bentuk narasi, untuk kemudian dikomparasikan dengan hasil observasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: pengelolaan tanah kas desa di Desa Gegempalan Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis belum maksimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) indikator dalam pengelolaan tanah kas desa, yaitu sewa menyewa menguntungkan desa, penetapan tariff sewa ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan adanya surat perjanjian sewa menyewa tanah kas desa belum dapat dimaksimalkan. Hambatan dalam pengelolaan tanah kas desa di Desa Gegempalan Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis adalah kesepakatan tentang tarif sewa atau pemberitahuan tentang kenaikan harga sewa, administrasi atau sistem tata cara sewa menyewa kurang jelas dan adanya oknum-oknum tertentu yang ingin menguasai tanah desa sebanyak-banyaknya. Upaya dalam mengatasi hambatan dalam pengelolaan tanah kas desa di Desa Gegempalan Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis adalah pemilik tanah dan pihak ketiga yang berkepentingan dengan tanah yang disewa, diselesaikan dengan cara para pihak yang terlibat diajak untuk duduk bersama untuk mencari jalan keluar win-win solution secara musyawarah untuk mencapai kemufakatan dan melakukan pendekatan kepada masyarakat yang berkaitan dengan perijinan sewa menyewa tanah kas desa.
PENGELOLAAN OBYEK WISATA CADAS NGAMPAR OLEH PEMERINTAH DESA GUNUNGSARI KECAMATAN SADANANYA KABUPATEN CIAMIS KHUSNUL KHOTIMAH
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v5i1.1961

Abstract

Latar belakang penelitian ini, yaitu baru adanya pembayaran tiket masuk yang belum terdaftar dalam  pendapatan asli desa dari obyek wisata Cadas Ngampar karena, baru penyertaan modal awal dalam pengelolaan obyek wisata cadas ngampar di Desa Gunungsari, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis, belum adanya pengembangan atraksi wisata yang mengembangkan keunikan lokal yang menjadi ciri khas budaya di desa Gunungsari sehingga terhambatnya realisasi pengelolaan Cadas Ngampar di Desa Gunungsari, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis, belum baiknya akses jalan dan akses transfortasi umum serta belum adanya petunjuk arah menuju ke area wisata Cadas Ngampar di Desa Gunungsari, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 8 informan. Dalam menganalisis peneliti dilapangan menggunakan model Miles dan Huberman yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut: Pengelolaan obyek wisata Cadas Ngampar oleh pemerintah Desa Gunungsari, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis pada dasarnya telah dilaksanakan dengan baik namun terdapat beberapa indikator yang belum dilaksanakan sesuai dengan metode pengelolaan obyek wisata menurut Leiper dalam Pitana (2009:80), Hambatan-hambatan yang muncul berupa belum adanya pengarahan dan pengawasan yang efektif dalam bidang dorongan dan evaluasi kinerja pengurus wisata, karena belum adanya penilaian khusus dalam meningkatkan kemampuan pengelola wisata dengan memberikan penghargaan kepada pengelola program dengan baik serta melakukan evaluasi kinerja dalam setiap minggu untuk memantau kinerja berjalan sesuai dengan target. Upaya-upaya yang dilakukan berupa memberikan motivasi kerja dengan melakukan pemahaman kepada pengurus wisata dalam melaksanakan program secara rutin sebagai peningkatan kapasitas kemampuan pengelola, serta melaksanakan penilaian dengan melakukan pengawasan ketat terhadap pengurus wisata Cadas Ngampar untuk mengetahui berjalannya perencanaan program kegiatan pengelolaan wisata. Kata Kunci: Pengelolaan, Obyek, Wisata Cadas Ngampar, Desa Gunungsari.
PARTAI POLITIK DAN KADERISASI (Membentuk Partai Politik yang Berkualitas Sesuai dengan Tuntutan Demokrasi) Agus Nurulsyam Suparman; Gilang Yuniar Rahman
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 4 (2017): -
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i4.1031

Abstract

Harapan awal dari banyaknya partai politik akan menimbulkan perubahan yang signifikan atas masa depan yang lebih baik, melalui potensi untuk kesadaran kolektif yang dibangun atas dasar partisipatoris, ternyata berbeda dengan kenyataannya. Partai politik masih tetap saja tidak dapat keluar dari fragmatisme dan bayang-bayang perebutan kekuasaan dan kerap mengangkat tema ideologis untuk tujuan-tujuan praktis yang terkadang tidak berkaitan sama sekali dengan tujuan reformasi. Ketatnya kompetisi antar partai politik dalam memperoleh dukungan dan membentuk basis massa telah memberikan membuat kecenderungan suatu partai politik untuk membiaskan ideologinya agar dapat diterima dan mendapatkan massa simpatisan. Namun pada konteks ini justru partai politik terjebak oleh pengaruh oligarki yang semakin menguat didalam tubuh partai politik itu sendiri. Kata Kunci : Demokrasi, Partai Politik, dan Ideologi.
STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN CIAMIS AAN ANWAR SIHABUDIN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 3 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i3.2820

Abstract

Pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasinal dan kebersamaan dalam keragaman.  Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakup berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antar negara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.  Akan tetapi terkadang arah pelaksanaan pembangunan kepariwisataan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah tidak ditunjang dan didukung dengan penerepan strategi atau teknik perencanaan yang disesuaikan dengan kondisi dan keberadaan tempat-tempat pariwisata yang ada.  Maka pada dasarnya untuk menyusun strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Ciamis, dapat dilakukan dengan diawali dari : melakukan identifikasi atas visi dan misi organisasi pelaksana, yaitu Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Ciamis sebagai bentuk penyesuaian dengan rumusan perencanaan pengembangan kepariwisataan secara Nasional (RIPPNA), regional/provinsi (RIPP-Provinsi), dan lokal Kota serta Kabupaten (RIPP Kota/Kabupaten).  Kemudian identifikasi terhadap lingkungan eksternal dilakukan dengan menganalisis kecenderungan PEST (Politik, Ekonomi, Sosial dan Teknologi), kecenderungan kelompok stakeholder, dan kekuatan dari pihak-pihak yang dapat diajak bekerja sama (Collaborators).
GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIK KEPALA DESA DI ERA OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA KARANGBENDA KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN AI NURAISYAH
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v4i3.1698

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Kepala Desa yang kurang transparansi kepada masyarakat, kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa kepada masyarakat, dan kepribadian kepala desa dalam hal kedisiplinan yang masih belum maksimal dapat dijadikan contoh yang baik bagi perangkat desa maupun masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Gaya Kepemimpinan Demokratik Kepala Desa Di Era Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dan upaya-upaya apa yang dilakukan guna mengatasi hambatan-hambatan dalam menerapkan Gaya Kepemimpinan Demokratik Kepala Desa Di Era Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Metode penelitian yang di pakai adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu informan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi pustaka (litelature study), studi lapangan (observasi) dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Gaya Kepemimpinan Demokratik Kepala Desa di Era Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran bahwa secara umum sudah cukup maksimal. Hal ini ditunjukkan dari hasil wawancara yaitu sebagian besar menyatakan bahwa sudah maksimal dan yang menyatakan kurang maksimal hanya sebagian kecil saja. Kendala yang dihadapi salah satunya yaitu masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa kepada masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan berupa mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Kata Kunci: Gaya Kepemimpinan Demokratik, Kepala Desa, Otonomi Daerah.

Page 21 of 36 | Total Record : 360

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2015 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 4 (2020) Vol 6, No 3 (2020) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 4 (2019) Vol 5, No 3 (2019) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 4 (2018) Vol 4, No 3 (2018) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 4 (2017): - Vol 3, No 3 (2017) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 4 (2016) Vol 2, No 3 (2016) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2015) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue