MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh. Jurnal ini berisi artikel hasil penelitian atau yang setara dengan hasil penelitian yang berhubungan dengan bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya pemerintahan, organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, e-government, penganggaran pemerintahan, kebijakan publik, sosial, politik, kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, proses legislasi, pengawasan pemerintahan, birokrasi, ekologi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan budaya politik. Terbit empat kali dalam setahun atau dengan frekuensi terbitan 3 bulanan, yakni pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November dengan p-ISSN: 2442-3777 dan e-ISSN: 2622-691X.
Articles
360 Documents
<![CDATA[STRATEGI DYNAMIC GOVERNANCE DALAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA BARAT ]]>
<![CDATA[Lukman Munawar Fauzi]]>;
<![CDATA[Asep Bambang Iryana]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 3 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v3i3.749
<![CDATA[Menuju pemerintahan daerah kelas dunia merupakan salah satu satu unsur dan alasan penting bagi pemerintahan Jawa Barat. Oleh karena itu berbagai program dan kegiatan di lingkup pemerintahan harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik seiring berbagai tantangan dan tuntutan kebutuhan Jawa Barat. Pemenuhan terhadap kepentingan publik secara substantif sudah selayaknya memperhatikan konsep-konsep baru sesuai dengan perkembangan zaman yang ada namun menjadi alasan penting untuk tetap juga sesuai dengan kaidah dan kondisisosial yang ada di Jawa Barat. Namun dalam realitanya masalah dan berbagai tantangan bagi Pemerintahan Jawa Barat sudah lama menjadi pusat perhatian masyarakat seiring banyaknya permasalahan pelayanan publik, dan belum optimalnya masalah pemerintahan lainnya dalam kondisi Ini mengisyaratkan bahwa program-program pemerintah belum sepenuhnya menjawab permasalahan yang ada. Beberapa faktor penyebab belum optimalnya strategi pemerintahan Jawa Barat adalah Pertama, satu budaya organisasi pemerintah, meliputi : integritas, korupsi, kemampuan dan prestasi, pasar yang berkeadilan (market), kemudahan dalam menyesuaikan ideology dan kepercayaan, aktivitas dan peran pemerintah, perencanaan, kebijakan pemerintah, pertumbuhan stabilitas, kebijakan serta kemandirian dan pola pikir. Kata Kunci : Strategi Pemerintahan dan Dynamic Governance]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) DI WILAYAH PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[HADI SOMANTRI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 4 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i4.2766
<![CDATA[Latar belakang penelitian ini adalah sering terlambatnya pemberian setoran retribusi koperasi pengelola tempat pelelangan ikan kepada pemerintah daerah melalui UPTD PPI di bawah Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan yang harusnya satu hari satu kali menjadi satu bulan dua kali. Hal tersebut dikarenakan bakul sebagai pembeli ikan sering melakukan pembayaran tidak kontan, sehingga koperasi tidak bisa melakukan pembayaran retribusi satu kali dalam satu hari. Contoh dalam pembayaran retribusi tidak dapat dilakukan setiap hari karena uang retribusi tidak terkumpul tiap hari. Hal ini disebabkan karena terkadang tidak semua bakul yang membayar kontan hari itu kepada nelayan. Sering terjadinya keterlambatan dalam pengembalian pendapatan pengelola dan lembaga kenelayanan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran setelah diberlakukan Peraturan Bupati Kabupaten Pangandaran setelah diberlakukan Peraturan Bupati Kabupaten Pangandaran tentang retribusi. Contoh pengembalian hak-hak pengelola dan lembaga kenelayanan yang seharusnya diberikan setiap 3 bulan, namun terkadang 6 bulan sekali atau bahkan sampai satu tahun. Hal ini disebabkan karena proses pemasukan ke kabupaten sering terlambat. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilaksanakan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Hasil penelitian adalah implementasi kebijakan peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 tahun 2013 tentang Retribusi tempat Pelelangan Ikan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pangkalan Pendaratam Ikan di Wilayah Parigi Kabupaten Pangandaran telah cukup dilaksanakan sesuai dengan enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, menurut Metter dan Horn dalam Agustino (2012:141-142). Hambatan yang dihadapi oleh pegawai adalah sumber daya manusia pegawai masih kurang, SDM pengelola koperasi masih kurang, kesadaran pengelola dan nelayan masih kurang, sarana dan prasarana yang ada di UPT PPI masih kurang, mekanisme pelaksanaan kebijakan masih belum tertata dengan baik. Upaya yang dilakukan oleh pegawai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam mengatasi hambatan tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pangkalan Pendaratan Ikan di Wilayah Parigi Kabupaten Pangandaran adalah menambah sumber daya manusia Pegawai, menambah SDM pengelola koperasi, meningkatkan kesadaran pegawai dan nelayan serta bakul, menambah-sarana dan prasarana di PPI menjelaskan mekanisme pelaksanaan kebijakan.]]>
<![CDATA[PENGARUH PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA OLEH PEMERINTAH DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA WARINGINSARI KECAMATAN LANGENSARI KOTA BANJAR ]]>
<![CDATA[Agus Nurulsyam Suparman]]>;
<![CDATA[Gilang Yuniar Rahman]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v4i1.1084
<![CDATA[Penelitian yang penulis lakukan berawal dari adanya masalah 1) masih adanya masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, 2) masih adanya masyarakat yang kesulitan untuk membuka usaha, dan 3) masih adanya masyarakat yang kesulitan untuk mengembangkan usahanya. Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana pendirian Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintah Desa di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar? 2) Bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar? 3) Seberapa besar pengaruh pendirian Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintah Desa terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 9.385 orang dan sampel penelitian sebanyak 99 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik simple random sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Sedangkan untuk menentukan tingkat hubungan menggunakan rumus koefisien korelasi dan menentukan tingkat pengaruh menggunakan rumus koefisien determinasi. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa: 1) Pendirian Badan Usaha Milik Desa di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar telah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini ditunjukan dengan skor rata-rata sebesar 296,8 dan jika dipersentasikan hasilnya 59,95% termasuk ke dalam kategori cukup baik. 2) Pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar telah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini dapat ditunjukan dengan skor rata-rata sebesar 257,5 dan jika dipersentasikan hasilnya 52,02%, termasuk ke dalam kategori cukup baik, dan 3) Terdapat pengaruh antara pendirian Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintah Desa terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar. Hal ini ditunjukan dengan hasil koefisien determinasi sebesar 23,3% yang termasuk ke dalam kategori pengaruhnya cukup berarti. Kata Kunci: Pendirian Badan Usaha Milik Desa, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat]]>
<![CDATA[PENGARUH SOSIALISASI OLEH PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[ENDAH VESTIKOWATI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i1.2730
<![CDATA[Berdasarkan hasil penjajagan awal, diketahui bahwa partisipasi masyarakat pada program KB belum optimal. Bertolak dari permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimanakah sosialisasi oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam program KB?; 2) Bagaimanakah partisipasi masyarakat pada program KB?; 3) Bagaimanakah pengaruh sosialisasi oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) terhadap partisipasi masyarakat pada program KB? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi sebanyak 145 orang. Teknik pengumpulan datanya adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara dan angket) dan studi dokumentasi. Lamanya penelitian yang penulis lakukan 9 bulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Pelaksanaan sosialisasi oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana ditunjukkan dengan nilai angka rata-rata sebesar 162,07 berada pada kategori cukup, yang apabila dipresentasekan diperoleh hasil sebesar 54,02%. Begitupula berdasarkan hasil observasi bahwa sosialisasi oleh petugas belum dilaksanakan dengan baik sehingga belum memberikan dampak yang besar terhadap keinginan masyarakat untuk menggunakan alat kontrasepsi. 2) Partisipasi masyarakat pada program KB ditunjukkan dengan nilai angka rata-rata sebesar 183,65 berada pada kategori cukup, yang apabila dipresentasekan diperoleh hasil sebesar 61.22%. Angka tersebut jika dikonsultasikan dengan perhitungan Arikunto (1998:246) berada pada kategori cukup baik. Begitupula berdasarkan observasi diketahui selama ini masyarakat masih kurang berpartisipasi dalam program KB karena masih kurangnya pemahaman pasangan usia subur dalam mengikuti program KB. 3) Terdapat pengaruh sosialisasi oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) terhadap partisipasi masyarakat pada program KB dengan hasil perhitungan diperoleh nilai korelasi product moment sebesar 0,833 sementara itu nilai koefisien determinasi sebesar 77.89%, begitupula demham hasil uji hipotesis diketahui Karena thitung sebesar 14.293 > dari ttabel sebesar 1,671. Maka hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima dengan kata lain hipotesis yang penulis ajukan, yaitu terdapat pengaruh yang positif antara sosialisasi oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) terhadap partisipasi masyarakat pada program KB, terbukti.]]>
<![CDATA[KARAKTER KEPEMIMPINAN IDEAL DALAM ORGANISASI ]]>
<![CDATA[Sahadi Sahadi]]>;
<![CDATA[Otong Husni Taufiq]]>;
<![CDATA[Ari Kusumah Wardani]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/moderat.v6i3.3990
<![CDATA[Penelitian mengenai kepemimpinan telah ada sejak perang dunia II, namun memang masih terdapat perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat tersebut dapat dikarenakan dari masing-masing tersebut mempunyai ajaran yang berbeda. Sama halnya antara kepemimpinan dan manajemen terdapat perbedaan. Kajian tentang kepemimpinan sejak dimulai pada masa Aristoteles, sedangkan manajemen dimulai pada abad 20 dengan lahirnya masyarakat industri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriftif analisis, yaitu dengan cara menggambarkan secara umum mengenai fakta-fakta yang ditemukan, kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan. Kepemimpinan ideal menjadi dambaan atau harapan bagi setiap organisasi. Terdapat 8 (delapan) karakter kepemimpinan ideal, yaitu : cerdas, bertanggung jawab, jujur, dapat dipercaya, inisiatif, konsisten, tegas dan lugas. Karakter merupakan kunci penentu dalam keberhasilan suatu organisasi. Hal ini, akan membawa berkah bagi seluruh anggota organisasi yang ada di dalamnya. Maju dan mundurnya, keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi banyak ditentukan oleh pemimpin, karena pemimpin merupakan pengendali dan penentu arah yang hendak ditempuh oleh organisasi menuju tujuan yang akan dicapai]]>
<![CDATA[PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH ]]>
<![CDATA[R. DIDI DJADJULI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i4.2855
<![CDATA[Paradigma baru pembangunan ekonomi daerah ditandai dengan lahirnya Undang-Undang otonomi daerah Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang tadinya sentralistik menjadi desentralistik. Kewenangan daerah otonom menjadi sangat besar, karena hampir semua urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah termasuk pembangunan ekonomi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, karena pemerintah daerahlah yang harus menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi daerah berdasarkan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Maju mundurnya perekonomian suatu daerah tergantung dari kemauan, perencanaan, pelaksanaan, inovasi, kreativitas pemerintah daerah bersama masyarakatnya serta strategi pembangunan dan pengembangan ekonomi yang tepat, akan membantu pelaksanaan perekonomian daerah semakin berkembang.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI RUMAH SAKIT ARIFIN NU’MANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG ]]>
<![CDATA[Saifullah Saifullah]]>;
<![CDATA[Muhammad Ikbal]]>;
<![CDATA[Hartina Thamrin]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v5i1.1901
<![CDATA[Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Arifin Nu’mang Kabupaten Sidenreng Rappang dan Faktor–faktor yang mempengaruhinya. Populasi penelitian sebayak 480 keluarga pasien dengan 48 sampel. Tipe penelitian adalah deskriptif kuantitatif dan jenis penelitian adalaheksperimen. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, kuisioner, wawancara dan studi kepustakaan.Tahapan analisis data dimulai dari tahapan persiapan, reduksi data dan tabulasi data dan untuk menilai jawaban responden digunakan Skala Guttman. Berdasarkan hasil penelitian ditemukantingkat Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Arifin Nu’mang Kabupaten Sidenreng Rappang berada pada angka 41% atau kategori kurang baik. Penyebab utama rendahnya implementasi peraturan daerah ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok dan faktor yang mempengaruhi adalah faktor komunikasi. Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Kawasan Tanpa Rokok ]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PENGELOLAAN POTENSI DESA OLEH PEMERINTAH DESA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA KARANGPAWITAN KECAMATAN PADAHERANG KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[Rima Lisyani]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 4 (2017): - ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v3i4.858
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum efektifnya pelaksanaan pengelolaan potensi desa yang dilakukan pemerintahan desa, belum memadainya anggaran pemerintah desa untuk mendukung dan menjembatani masyarakat untuk berwirausaha dan belum memadainya kemampuan sumber daya manusia pemerintahan desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana efektivitas pengelolaan potensi desa oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Karangpawitan Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran?, 2) Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam efektivitas pengelolaan potensi desa oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?, 3) Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam efektivitas pengelolaan potensi desa oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Metode penelitian yang di pakai adalah metode deskriptif. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa Karangpawitan. Sumber data dalam penelitian ini yaitu informan sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi pustaka (literature study), studi lapangan (observasi dan wawancara) dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa efektivitas pengelolaan potensi desa oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Karangpawitan Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran secara umum telah dilaksanakan sesuai empat hal efektivitas sebagai orientasi kerja, namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang pelaksanaannya belum optimal. Hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu rendahnya kemampuan sumber daya manusia perangkat desa, keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah desa, belum memadainya sarana yang dimiliki, belum memadainya prasarana yang dimiliki pemerintah desa, rendahnya motivasi perangkat desa, belum dimilikinya data-data terkait masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu mengikutsertakan perangkat desa pada kegiatan pengembangan sumber daya manusia, memberikan penjelasan dan petunjuk pelaksanaan mengenai langkah-langkah untuk pengidentifikasian potensi-potensi desa. Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan Potensi Desa, Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PARKIR DI TERMINAL PANGANDARAN KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[IYAN APRIYANTO]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i2.2791
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya petugas dalam pelaksanaan pemungutan retribusi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, petugas Parkir belum cukup secara kuantitas maupun kualitas untuk menangani tugas/target yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah dan belum optimalnya pelaksanaan pengawasan kepada petugas pemungut retribusi bak yang bersifat langsung dilapangan maupun tidak langsung melalui laporan pelaksanaan tugas dilapangan. Berdasarkan latar belakang di atas, punulis merumuskan permasalahannya adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana optimalisasi pemungutan retribusi parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir di Terminal Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam optimalisasi Pemungutan Retribusi Parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir di Terminal Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatanhambatan dalam optimalisasi Pemungutan Retribusi Parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir di Terminal Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran?Metode penelitian yang di pakai adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Infornian dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 orang yang terdiri dari kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir sebanyak 1 orang. Petugas lapangan sehanyak 9 orang. Teknik pengunipulan data diatas digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan, dan studi lapangan (wawancara dun observasi). Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 10 bulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa optimalisasi pemungutan retribusi parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir di Terminal Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran secara umum sudah dilaksanakan dengan baik. Terdapat hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya jumlah sumber daya manusia petugas, kurangnya fasilitas pendukung dilapangan dan minimnya anggaran yang dimiliki, belum optimalnya penyampaian informasi, belum optimalnya pemberian penjelasan, kurang adanya kesediaan petugas untuk mengeluarkan upaya yang tinggi untuk mencapai tujuan yang diinginkan UPTD Parkir, belun optimalnya dalam melakukan pembinaan bagi para koordinator dan petugas pemungut. Telah dilakukan upaya yaitu penambahan jumlah pelugas, mengomunikasikan seluruh arah pekerjaan dengam semua koordinator dan petugas pemungut, melakukan sosialisasi, memperjelas materi tentang retribusi parkir, menyediakan waktu untuk meninjau langsung ke lapangan, memberikan motivasi dan memberikan kesempatan pada pegawai untuk melanjutkan pendidikannya.]]>
<![CDATA[PERSEPSI PEGAWAI TERHADAP PENGUKURAN KINERJA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis) ]]>
<![CDATA[H. ANDANG ANDI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v4i3.1692
<![CDATA[Kurang optimalnya persepsi pegawai terhadap tugas dan fungsi jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis terhadap pengukuran kinerja berdasarkan sasaran kerja pegawai (SKP); untuk mengetahui persepsi pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis terhadap pengukuran kinerja berdasarkan perilaku kerja; untuk mengetahui faktor manakah menurut persepsi pegawai yang paling dominan mempengaruhi pengukuran kinerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis; dan untuk mengetahui strategi yang harus dilakukan dalam mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis. Penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif, serta skala ukur yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Hasil penelitian ini sebagai berikut: 1) Persepsi pegawai terhadap pengukuran kinerja berdasarkan sasaran kerja pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis berada pada kategori cukup; 2) Persepsi pegawai terhadap pengukuran kinerja berdasarkan perilaku kerja pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis berada pada kategori cukup; 3) Faktor persepsi pegawai yang dominan mempengaruhi pengukuran kinerja yaitu faktor yang mempunyai jumlah skor diatas rata-rata, yaitu: (a) Adanya penafsiran visi misi organisasi secara benar; (b) Adanya rangsangan kerja dalam organisasi; (c) Adanya pembagian stimulus secara tepat kepada pegawai dalam organisasi; (d) Adanya pengadaan dan pengembangan stimulus dalam organisasi; (e) Adanya pemberian stimulus dalam organisasi bertujuan untuk menumbuhkan gairah dan semangat kerja; dan (f) Adanya pemberian stimulus dalam organisasi dijadikan sebagai tolok ukur kinerja pegawai. Kata Kunci: Persepsi pegawai, Kinerja, Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.]]>
