MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh. Jurnal ini berisi artikel hasil penelitian atau yang setara dengan hasil penelitian yang berhubungan dengan bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya pemerintahan, organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, e-government, penganggaran pemerintahan, kebijakan publik, sosial, politik, kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, proses legislasi, pengawasan pemerintahan, birokrasi, ekologi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan budaya politik. Terbit empat kali dalam setahun atau dengan frekuensi terbitan 3 bulanan, yakni pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November dengan p-ISSN: 2442-3777 dan e-ISSN: 2622-691X.
Articles
360 Documents
<![CDATA[STRATEGI TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DALAM MENINGKATKAN PROGRAM KERJA PKK DI DESA GANDOANG KECAMATAN SALEM KABUPATEN BREBES ]]>
<![CDATA[SUSATIN SUSATIN]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v5i2.2405
<![CDATA[Latar belakang penelitian ini adalah kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kurangnya komunikasi antara Tim Penggerak PKK Desa Gandoang dengan Tim Penggerak PKK Desa Lain sehingga tidak ada kerjasama untuk merealisasikan Program PKK dan kurangnya sosialisasi dalam memberikan informasi mengenai program yang diselenggarakan oleh PKK terhadap masyarakatnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini sebanyak 8(delapan) orang. Dalam menganalisis selama ini dilapangan peneliti menggunakan model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarik kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa strategi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam meningkatkan Program Kerja PKK di Desa Gandoang Kecamatan Salem Kabupaten Brebes pada umumnya sudah berjalan, namun masih terdapat beberapa indikator yang belum sesuai dalam pelaksanaannya berdasarkan tipe-tipe strategi yang dikemukakan oleh Kooten, Salusu (2000:104). Hambatan-hambatan yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran dan respon dari masyarakat, rendahnya kapasitas/kemampuan kader PKK dalam melakukan pengarahan, kurangnya kemauan/minat dari masyarakat, fasilitas kurang memadai, kurangnya pemahaman yang dimiliki kader PKK, anggaran yang dimiliki PKK terbatas, kader PKK kurang mematuhi terhadap aturan atau sanksi yang telah ditetapkan atau dibuat. Upaya-upaya yang dilakukan adalah PKK melakukan sosialisasi dengan rutin terhadap masyarakat, PKK mengadakan pelatihan dan pendidikan khususnya untuk kader PKK, PKK mengadakan pengajian secara rutin sekalian melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi kehidupan masyarakat. Kata Kunci : Strategi, PKK, Program Kerja, Pemberdayaan Keluarga]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG BUMD (BPR-BKPD) BANK PERKREDITAN RAKYAT TERHADAP PELAYANAN PEMBERIAN KREDIT DI KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[ASEP NURWANDA]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2704
<![CDATA[Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Bank Perkreditan Rakyat BKPD ternyata masih terdapat permasalahan yang menyangkut pelayanan dimana kepuasan nasabah masih rendah. Permasalahan tersebut di duga disebabkan karena implementasi kebijakan Pemerintah Daerah No 08 tahun 2008 tentang Bank Perkreditan Rakyat BKPD belum dilaksanakan secara optimal. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian deskriptif. Adapun populasi dalam penelitian ini sebanyak 100 orang peminjam kredit pada PD. Bank Perkreditan Rakyat BKPD Kabupaten Ciamis. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik random sampling, sehingga jumlah sampel yang digunakan sebanyak 86 orang. Sedangkan untuk pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara teknik angket, wawancara, dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan, sebagai berikut: 1) Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah oleh PD. BPR BKPD Kabupaten Ciamis, yaitu sebesar 64,39 jika dikonsultasikan dengan interpretasi dari Arikunto termasuk pada kategori cukup baik yang artinya Implemetasi Kebikakan Pemerintah Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKPD telah dilaksanakan berdasarkan kriteria keberhasilan implemenasi kebijakan dari Edward III (Santoso. 1980:43). 2) Pelayanan pemberian kredit yang dilakukan oleh PD BPR BKPD Kabupaten Ciamis, yaitu sebesar 61,67% jika dikonsultasikan dengan interpretasi dari Arikunto termasuk pada kategori cukup baik yang artinya pelayanan pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai dengan kritera pelayanan dari Parasurahman (Tjiptono, 1996:70). 3) Terdapat pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKPD terhadap pelayanan pemberian kredit. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 51.80% artinya Pelayanan Pemberian Kredit dipengaruhi oleh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKPD sebesar 51.805. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKPD terhadap Pelayanan Pemberian Kredit sebesar 51.80%, sedangkan 48.20% adalah faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis. ]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PASAR PANGANDARAN OLEH UPTD PARKIR DINAS PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[TRI HASTUTI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 3 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i3.2833
<![CDATA[Berdasarkan hasil penjajagan penulis di pasar Pangandaran, ternyata pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum belum dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya untuk membatasi masalah yang diteliti penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum pasar Pangandaran? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum pasar Pangandaran? 3) Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum pasar Pangandaran? Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah sebanyak 17 orang yang terdiri dari pegawai UPTD Parkir sebanyak 3 orang, koordinator lapangan sebanyak 1 orang, juru parkir sebanyak 4 orang dan perwakilan masyarakat sebanyak 9 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik analisis data melalui langkah-langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : 1) Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum belum sesuai dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir. Berdasarkan hasil observasi diketahui pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum belum optimal. 2) Adanya hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir. Begitupula berdasarkan observasi diketahui bahwa adanya hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum. 3) Adanya upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kesadaran petugas maupun pengguna parkir serta memperbaiki dan melakukan penataan tempat parkir sehingga dapat digunakan dengan baik. Begitu pula berdasarkan observasi diketahui bahwa adanya upaya dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dengan cara memperbaiki berbagai sarana parkir yang masih kurang memadai.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PROGRAM KARANG TARUNA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA CINTARATU KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[SITI HERTANTI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v4i4.1783
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya program Karang Taruna dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dan cenderung tidak maksimal dalam melaksanakan suatu kegiatan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan 9 bulan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi. Jumlah informan sebanyak 12 orang. Teknik pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Pelaksanaan Program Karang Taruna dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. 2) Adanya hambatan-hambatan seperti kurangnya sosialisasi tentang program karang taruna kepada masyarakat, keterbatasan info yang diperoleh karang taruna dan sebagian program karang taruna masih ada yang belum terealisasikan karena minimnya dana karang taruna untuk pelaksanaan program karang taruna dan dalam bidang lingkungan hidup belum melakukan program penghijauan. 3) Upaya yang dilakukan yaitu adanya komunikasi yang baik antar ketua dan anggota,banyak menjalin kerjasama dengan intansilain, mensosialisasikan semua progrm karang taruna, dan mengajukan proposal ke intansi-intansi untuk tambahan dana, memeberikan sanksi untuk anggota yang tidak hadir dalam rapat. Kata Kunci: Pelaksanaan, Program Karang Taruna, Pembangunan Desa.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DALAM PELAYANAN IZIN GANGGUAN DI KANTOR KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[Dewi Febrianti]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v3i1.651
<![CDATA[Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa implementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan belum optimal.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana Implementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan?, 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan ?; 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan ?.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif.Lamanya penelitian selama 7 bulan.Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara).Jumlah informan sebanyak 16 orang.Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan verifikasi data.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :1) Implementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan belum terlaksana dengan baik sesuai dengan pendapat Wahab (2014:165). Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Implementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan kurang baik karena masih rendahnya kemampuan petugas serta masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait pembuatan izin gangguan. 2) Adanya hambatan-hambatan antara lain : terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai, kurangnya anggaran serta kurangnya sumber daya manusia. Begitupula dengan hasil observasi bahwa kebanyakan petugas terkendala oleh sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurangnya anggaran yang mendukung. 3) Adanya upaya-upaya dengan memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana yang sudah ada, menyediakan ketersediaan anggaran serta melakukan berbagai upaya pelatihan bagi petugas. Kata Kunci : Implementasi Permendagri, Pelayanan Administrasi Terpadu, Pelayanan Izin Gangguan ]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH DESA MADIASARI KECAMATAN CINEAM KABUPATEN TASIKMALAYA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ]]>
<![CDATA[RIZKI ILHAM ARIFIN]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 4 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i4.2774
<![CDATA[Latar belakang penelitian ini adalah masih banyaknya masyarakat wajib pajak yang tidak taat membayar pajak tepat pada waktunya, dengan alasan tidak mengetahui tata cara atau prosedir pembayaran pajak. Contoh: ketika jatuh tempo habis, ternyata masih banyak wajib pajak yang belum membayarkan kewajibannya membayar pajak dengan alasan tidak tahu harus membayar pajak kemana. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Contoh: masyarakat tidak tahu arti penting dari pembayaran pajak sehingga timbul kurangnya kesadaran masyarakat. Banyak masyarakat dari luar daerah yang memiliki tanah di desa Madiasari. Contoh adanya kegiatan jual beli tanah mengakibatkan pemilik tanah di desa Madiasari tidak hanya penduduk setempat tetapi juga dari luar daerah, sehingga lambatnya dalam pembayaran pajak karena alasan jarak. Rumusan masalah dalam penelitian. 1. Bagaimana peran pemerintah Desa Madiasari Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan?; 2. Apa saja upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hambatan terhadap peran pemerintah desa Madiasari Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan?; 4. Hambatan yang muncul dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak salah satunya adalah kualitas dari aparat desa itu sendiri, kurangnya SDM mengakibatkan prosedur yang telah direncanakan tidak berjalan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat dari membayar pajak. Adapun upaya yang dilakukan oleh aparat desa untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, yaitu dengan rutin mengadakan sosialisasi tentang pajak dan manfaat dari pembayaran pajak dengan mengunjungi rumah masing-masing wajib pajak, sehingga pembayaran tepat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.]]>
<![CDATA[Studi Kasus Pendekatan Naratif Politik Indonesa Dalam Mewujudkan Demokrasi Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Eko Susdarwanto]]>;
<![CDATA[Endro Tri Susdarwono]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3183
<![CDATA[Perilaku manusia dapat dijelaskan melalui pendekatan naratif. Terkait dengan demokrasi, perspektif baru diperlukan untuk menentukan demokrasi mana yang terbaik untuk diterapkan oleh bangsa Indonesia. Ringkasnya, ada tiga kontradiksi di antara konsep negara integralistik dan asas konstitusionalisme. Pertama, konstitusionalisme menekankan pembatasan kekuasaan guna mencegah nepotisme. Konsep negara integralistik memandang pemimpin sebagai seorang yang tanpa cacat, jadi harus diberi kekuasaan luas, nyaris tanpa batas, sampai kepada titik di mana kalaupun ada, control itu tidak dapat bekerja secara efektif. Kedua, konstitusionalisme memandang penting adanya jaminan perlindungan HAM. Sedangkan konsep negara integralistik beranggapan, ada persatuan antara negara dan rakyat sehingga perlindungan atas HAM tidak diperlukan, dan bahkan merupakan sesuatu yang tidak baik. Ketiga, konstitusionalisme sangat memegang teguh asas rule of law dan demokrasi. Sebaliknya, konsep negara integralistik menempatkan negara dan pemimpinnya di atas seglnya, serta menolak keras substansi maupun prosedur demokrasi.]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN DALAM PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 13 TAHUN 2013 OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[REGI REFIAN GARIS]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i1.2738
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pengelolaan Penerangan Jalan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 tahun 2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran masih belum optimal. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengelolaan penerangan jalan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 tahun 2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran; 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam pengelolaan penerangan jalan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 tahun 2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran?; 3) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan penerangan jalan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 tahun 2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data sebanyak 18 orang. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dengan beberapa cara yaitu studi pustaka (literature study), studi lapangan (wawancara dan observasi). Teknik pengelolaan data kualitatif. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diketahui, sebagai berikut: 1) Pengelolaan penerangan jalan secara umum belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pendapat informan yang menyatakan belum dilaksanakan dengan baik sebesar 64.23% dan yang menyatakan baik sebesar 35.72%. 2) Terdapat hambatan-hambatan dalam pengelolaan penerangan jalan belum dilaksanakan dengan baik yang sesuai dengan beberapa tahapan yang ditetapkan. 3) Dilakukan upaya dalam pengelolaan penerangan jalan dengan menyesuaikan dengan beberapa tahapan dalam pengelolaan penerangan jalan umum.]]>
<![CDATA[PENGARUH PENGGERAKAN OLEH KEPALA DESA TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN RABAT BETON DI DESA CINTARATU KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[KARSADI SUDRAJAT]]>;
<![CDATA[AAN ANWAR SIHABUDIN]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i1.2925
<![CDATA[Penelitian ini dilatar belakangi dari hasil observasi yang dilakukan terhadap Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan Rabat Beton yang dilaksanakan diketahui belum berjalan dengan baik. Permasalahan tersebut diduga akibat lemahnya Pengaruh Penggerakan Kepala Desa dalam memotivasi Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisisi daengan teknik pengumpulan data yang dilakukan lewat studi kepustakaan dan studi lapangan yang diperileh melalui tahap observasi, wawancara dan angket. Dalam penelitian ini jumlah populasi sebanyak 1.621 sehingga jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah 1.621 Kepala Keluarga, dengan menggunakan metode pengambilan sampel yang menggunakan rumus Slovin dengan teknik random sampling, yaitu pengambilan sampel dari sebagian populasi secara acak sehingga memperoleh jumlah responden sebanyak 94 keluarga. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Penggaruh penggerakan oleh Kepala Desa diperoleh skor rata-rata sebesar 309,26 berada pada kategori cukup baik atau jika dipresentasekan diperoleh hasil sebesar 68,50% berada pada kategori baik yang artinya pengaruh penggerakan Kepala Desa dinilai baik. 2) Partisipasi masyarakay dalam pembangunan Rabat beton diperoleh skor dengan rata-rata 317,64 masuk kategori cukup baik dan jika dipresentasekan diperoleh hasil sebesar 67,68% berada pada kategori baik. 3) Berdasarkan uji korelasi didapat perolehan hasil perhitungan sebesar 93,50% masuk kategori sangat baik yang artinya partisipasi masyarajat dipengaruhi oleh penggerakan Kepala Desa. Kemudian hasil perhitungan tersebut didukung oleh hasil uji t tabel 1.980. Karena t hutung sebesar 12,372 > dari t tabel sebesar 1,980 maka hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima dengan kata lain hipotesis yang penulis ajukan “Terdapat pengaruh Penggerakan oleh Kepala Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Rabat beton di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran”, dapat diterima.]]>
<![CDATA[ANALISIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PARIWISATA ]]>
<![CDATA[Irfan Nursetiawan]]>;
<![CDATA[Regi Refian Garis]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v4i3.2008
<![CDATA[Salah satu yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ciamis pasca beberapa objek wisata masuk ke wilayah Kabupaten Pangandaran, yakni menerapkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) di sektor pariwisata yang dibuktikan dengan adanya website resmi Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis. Namun belum ada penelitian berkaitan dengan pengaruh SIM terhadap peningkatan PAD Kabupaten Ciamis dari sektor pariwisata. Sehingga peneliti melakukan penelitian berkaitan dengan hal tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penggunaan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menjabarkan fenomena terkait pengaruh Sistem Informasi Manajemen (SIM) terhadap tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis dari sektor Pariwisata. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dapat mempengaruhi substansi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan analisis data berkaitan dengan analisis sistem informasi manajemen pemerintah daerah Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata, didapatkan kesimpulan, sebagai berikut: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis periode tahun 2013 sampai dengan periode tahun 2017 dari sektor Pariwisata mengalami kenaikan dan penurunan atau bersifat fluktuatif; (2) Implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) cukup berpengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis periode tahun 2013 sampai dengan periode tahun 2017 dari sektor Pariwisata; dan (3) Faktor pendukung dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis dari sektor pariwisata, yaitu kelengkapan infrastruktur objek wisata, akses jalan menuju ke lokasi objek wisata, dan atraksi pariwisata. Kata Kunci: Sistem Informasi Manajemen, Pendapatan Asli Daerah, dan Pariwisata.]]>
