cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andi Astinah Adnan
Contact Email
andi.astinah.adnan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. sidenreng rappang,
Sulawesi selatan
INDONESIA
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
ISSN : 2622691X     EISSN : -     DOI : http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v5i2.2127
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh. Jurnal ini berisi artikel hasil penelitian atau yang setara dengan hasil penelitian yang berhubungan dengan bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya pemerintahan, organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, e-government, penganggaran pemerintahan, kebijakan publik, sosial, politik, kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, proses legislasi, pengawasan pemerintahan, birokrasi, ekologi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan budaya politik. Terbit empat kali dalam setahun atau dengan frekuensi terbitan 3 bulanan, yakni pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November dengan p-ISSN: 2442-3777 dan e-ISSN: 2622-691X.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 360 Documents
 3   4   5   6   7 
PEMERINTAHAN YANG BERSIH: ANTARA ASA DAN REALITA Sudiro Sudiro
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 3 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i3.748

Abstract

Good governance atau tata pemerintahan yang baik merupakan bagian dari paradigma baru yang berkembang dan memberikan nuansa yang cukup mewarnai terutama pasca krisis multi dimensi seiring dengan tuntutan era reformasi. Situasi dan kondisi ini menuntut adanya kepemimpian nasional masa depan yang diharapkan mampu menjawab tantangan bangsa Indonesia mendatang. Kesenjangan proses komunikasi politik yang terjadi di Indonesia antara pemerintah dengan rakyatnya maupun partai yang mewakili rakyat dengan konstituennya menjadikan berbagai fenomena permasalahan sulit untuk dipahami dengan logika awam masyarakat. Untuk mengatasi berbagai permasalah tersebut di atas membutuhkan adanya komitmen dari berbagai pihak, tidak hanya pemerintah dan para politikus namun masyarakat juga perlu untuk memberikan andil terhadap pembangunan good governance tersebut. Untuk itu, pemahaman tentang konsep, prinsip, dan pelaksanaan  good governance merupakan hal yang penting. Kata Kunci: Good governance, konsep, dan prinsip. 
FENOMENA GELANDANGAN PENGEMIS SEBAGAI DAMPAK DISPARITAS PEMBANGUNAN KAWASAN URBAN DAN RURAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Hendy Setiawan
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i2.3218

Abstract

 Pesatnya pembangunan di kawasan urban menjadi daya pikat bagi kaum di luar urban untuk mengadu nasib. Hal ini dikarenakan kawasan urban sebagai pusat ekonomi yang besar. Akibatnya terjadi urbanisasi secara masif dari area rural ke area urban tanpa didukung kapasitas yang memadai. Munculnya fenomena pengemis di perkotaan menjadi salah satu implikasi dari persoalan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalh untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadikan kawasan urban menjadi daya pikat akan gelandangan dan pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasilnya menunjukkan bahwa berdasarkan studi di lapangan lebih dari 70% gelandangan pengemis yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta berasal dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini diimplikasikan dengan meningkatnya trend Yogyakarta sebagai kota yang pesat pembangunanya, juga dari sisi ekonomi menjadi pusatnya. Oleh karena itu, dengan modal pembangunan ekonomi yang besar menjadi alasan gelandangan pengemis untuk mendapatkan keuntungan di Daerah Istimewa Yogyakarta.  
KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN PADA ERA GLOBALISASI (Kajian tentang Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia) Regi Refian Garis
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v4i1.1077

Abstract

Kepemimpinan adalah suatu sifat yang berani dan bisa mengambil suatu keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan moral dan logikanya. Baik adalah dari ukuran moral bagi pemimpin pemerintah sedangkan kebenaran adalah ukuran logika kepemerintahan, mereka yang mengandalkan logika tanpa moral cenderung tirani dalam kekuasaannya. Sedangkan mereka yang mengendalikan moral tanpa logika akan membiarkan masyarakat bertindak anarkis. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukan bahwa masyarakat Indonesia membutuhkan pemimpin jujur, lahir dari golongan muda serta demokratis dalam cara pandang menyelesaikan sebuah permasalahan. Pemimpin organisasi di Indonesia apapun jenisnya  harus dilandasi pada nilai-nilai pancasila sebagai landasan falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kata Kunci: Pemimpin, Kempemimpinan, Pemerintahan
PENGELOLAAN BINA KELUARGA REMAJA DALAM MENUNJANG KESADARAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA OLEH UPTB KBPP KECAMATAN CIAMIS ETI CARKITI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 4 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i4.2765

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi masih banyak peserta penyuluhan BKR yang dari waktu ke waktu semakin berkurang, masih kurangnya pemahaman dari sebagian masyarakat mengenai arti pentingnya program Bina Keluarga Remaja, materi yang sudah disiapkan oleh penyuluh tidak dapat disampaikan semua kepada masyarakat dikarenakan waktu penyuluhan yang terbatas. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengelolaan Program Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam menunjang kesadaran kesehatan reproduksi remaja oleh UPTB KBPP Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam pengelolaan Program Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam menunjang kesadaran kesehatan reproduksi remaja oleh UPTB KBPP Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis? 3) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan Program Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam menunjang kesadaran kesehatan reproduksi remaja oleh UPTB KBPP Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengelolaan Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam menunjang kesadaran kesehatan reproduksi remaja oleh UPTB KBPP Kecamatan Ciamis belum dilaksanakan dengan optimal, hal ini terlihat dari belum adanya tindak lanjut yang nyata dari petugas lapangan KB untuk meningkatkan kualitas pengelola program, masih kurangnya komitmen yang jelas dari petugas lapangan KB untuk mensukseskan program Bina Keluarga Remaja (BKR). Hambatan-hambatan yang terjadi seperti belum adanya tindak lanjut yang nyata dari petugas lapangan KB untuk meningkatkan kualitas pengelola program. Kurangnya stakeholders untuk turun langsung ke lapangan, kurangnya dukungan anggaran dari petugas UPTN KBPP. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hamabatan-hambatan yang terjadi seperti menindaklanjuti mengenai peningkatan kualitas pengelola program BKR, petugas lapangan KB berusaha untuk mengundang pimpinan UPTB KBPP untuk turun langsung ke lapangan agar dapat mengetahui kondisi yang sebenarnya dilapangan, pengajuan sejumlah anggaran kepada UPTB KBPP untuk melakukan pelatihan secara rutin dan berkala dalam rangka peningkatan kompetensi dari para pengelola BKR.
PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANGANDARAN DI DESA WONOHARJO KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN YUSNITA RACHMA
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 4 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v5i4.3064

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kemampuan pegawai pertanahan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara tepat dan cepat, serta tanggap terhadap keinginan masyarakat masih rendah, perhatian pegawai kepada masyarakat masih kurang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Teknik pengolahan data/analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penerikan kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran secara umum telah dilaksanakan dengan baik. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu tidak dimilikinya dokumen-dokumen pemilikan tanah dan kemampuan sumber daya manusia yang masih rendah, kurangnya pemohon dalam melengkapi persyaratan pendaftaran, masih terjadinya sengketa dan juga kurangnya keterbukaan masyarakat tentang asal usul tanah yang dimilikinya, banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, kurang dimilikinya secara lengkap dokumen-dokumen kepemilikan tanah dan keterbatasan pemahaman masyarakat tentang proses dan syarat pelayanan program PTSL. Upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, memberikan pemahaman secara jelas mengenai syarat dan prosedur pelayanan serta mengajak dan menyuruh untuk melengkapi persyaratan dalam pendaftaran pelayanan PTSL, meminta pemohon untuk menyelesaikan sengketa tanahnya, mengajak pemohon untuk terbuka terhadap kepemilikan tanahnya, meminta untuk melengkapi persyaratan bebas dari sengketa dan memberikan pemahaman dan penjelasan tentang proses dan syarat pelayanan program PTSL
ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PARTISIPASI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BAREGBEG KABUPATEN CIAMIS AGUS NURULSYAM SUPARMAN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2694

Abstract

Hasil observasi yang dilakukan penulis diketahui terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Diantaranya pelaksanaan program pembangunan tidak tercapau sesuai dengan target yang telah ditentukan sebagai akibat masih rendahnya tingkat swadaya masyarakat dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu Bagaimanakah pelaksanakan program nasional pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis? Dalam penelitian ini akah digunakan metode deskripti dengan pendekatan kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan cenderung bersifat naratif daripada angka-angka yang hasil analisisnya berupa uraian-uraian yang sangat deskriptif dan berdasarkan pada analisis data secara induktif. Pengumpulan data, peneliti menggunakan prosedur seperti (1) tahap orientasi, (2) tahap eksplorasi, dan (3) tahap member cek. Alat pengumpul data yaitu wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: 1) Pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat cukup baik dalam meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan informan yang menyakatan bahwa selama ini dengan adanya pelaksanaan program PNPM masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena masyarakat memperoleh perguliran dana untuk menambah kegiatan usahanya. 2) Terdapat beberapa hambatan dalam implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis seperti masyarakat kurang berperdan dalam menentukan apa yang menjadi kebutuhan dan permasalahan mereka dalam upaya pemenuhan kebutuhan mereka, kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui program penganggaran yang berpihak kepada masyarakat masih rendah. 3) Terdapat upaya yang dilakukan antara lain meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi program, melakukan pemetaan terhadap keinginan masyarakat yang disesuaikan dengan anggaran biaya yang diberikan oleh pemerintah. 4) Strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan, yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembanguan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 52 TAHUN 2009 PASAL 21 TENTANG KEBIJAKAN KELUARGA BERENCANA OLEH DKBP3A DALAM RANGKA MENGENDALIKAN PERTUMBUHAN PENDUDUK DI DESA PANGANDARAN KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN Hikmah Fitriani
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 4 (2017): -
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i4.857

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi dengan ditemukan beberapa permasalahan seperti masih banyaknya terjadi perkawinan yang belum sesuai dengan usia ideal. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, selanjutnya untuk membatasi masalah yang diteliti penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana implementasi undang-undang no 52 tahun 2009 pasal 21 tentang kebijakan Keluarga Berencana oleh Dinas KBP3A? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan undang-undang no 52 tahun 2009 pasal 21 tentang kebijakan Keluarga Berencana oleh Dinas KBP3A? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan Undang-undang no 52 tahun 2009 pasal 21 tentang Kebijakan keluarga Berencana oleh Dinas KBP3A? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Kepala DKBP3A, Petugas UPTD KBP3A atau Kader Keluarga Berencana dan peserta Keluarga Berencana sebanyak 7 Orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, Studi lapangan. Teknis analisis data melalui langkah-langkah yaitu reduksi data, Penyajian Data dan menarik kesimpulan/verifikasi.Berdasarkan hasil penelitian bahwa Undang-undang no 52 tahun 2009 pasal 21 tentang Kebijakan keluarga Berencana secara umum belum dilaksanakan dengan baik. Hambatan yang dihadapi kurang disiplin dalam pelaksanaan brifing, kurang optimalnya dalam penyampaian informasi, dan kurang adanya ketegasan dalam melaksanakan tugasnya. Upaya memberikan  pemahaman secara jelas mengenai tujuan yang hendak dicapai, mengandakan sosialisasi secara rutin pada masyarakat, membangun sistem kerja yang baik sesuai dengan tupoksinya, melaksanakan   program yang harus dilaksanakan dengan baik, mencari dukungan dari DKBP3A dan melaksanakan tugasnya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam arti dan konteks yang lebih luas kepada masyarakat. Kata Kunci: Implementasi, UU No 52 tahun 2009, Kebijakan Keluarga Berencana, pengendalian pertumbuhan penduduk.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN FISIK (Studi Analisis Kebijakan Pemerintah Desa) ASEP NURWANDA
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v4i2.1484

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya partisipasi masyarakat di desa dan pemerintahan daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk partisipasi, hambatan-hambatan yang dihadapi, dan upaya-upaya yang dilakukan masyarakat untuk mengatasi hambatan-hambatan agar masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan fisik  di Desa. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data sebanyak 10 orang. Dalam penelitian ini diperoleh dengan studi pustaka dan studi lapangan. Teknik pengolahan data pendukung dari analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa: (a) partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di desa secara keseluruhan sudah dilaksanakan, hal ini tampak pada partisipasi pikiran dan dilaksanakan melalui Musrenbangdes. Partisipasi tenaga, melalui sumbangsih swadaya tenaga. Partisipasi keterampilan, tenaga ahli melaksanakan proses keterampilannya. Partisipasi barang meminjamkan alat kerja dalam pembangunan fisik. Partisipasi uang, melalui pengajuan tokoh masyarakat; (b) hambatan-hambatan dalam partisipasi masyarakat pada pembangunan fisik di daerah. Pada partisipasi pikiran, partisipasi tenaga, warga belum seluruhnya hadir. Partisipasi keahlian, adanya tenaga ahli dalam pembangunan fisik. Partisipasi barang, peminjaman alat kerja. Partisipasi uang, pengajuan uang ke pusat, menunggu lama; dan upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan agar masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan fisik di desa, melalui partisipasi pikiran, partisipasi tenaga dengan cara swadaya. Partisipasi keahlian, partisipasi barang, yakni pemerintah desa memerintahkan warga agar meminjamkan alat kerja. Partisipasi uang, pemerintah desa mengusulkan kepada pusat agar anggaran cepat diperoleh. Kata Kunci : Partisipasi, Masyarakat, Pembangunan Fisik.
STRATEGI UNIT PELAKSANA TEKNIS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KOTA SUKABUMI DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH Muhammad Renaldi Emo Putra; Ike Rachmawati; Andi Mulyadi
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 4 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang diterapkan UPT PBB-P2 dan BPHTB Kota Sukabumi dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah serta mendeskripsikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi UPT PBB-P2 dan BPHTB Kota Sukabumi dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Penelitian ini menggunakan tiga indikator, yaitu faktor internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan; faktor eksternal terdiri dari peluang dan ancaman; strategi dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif terhadap satuan analisis yang terdiri dari pihak-pihak terkait dalam penerimaan pajak daerah (PBB-P2 dan BPHTB) yaitu UPT PBB-P2 dan BPHTB Kota Sukabumi, Kecamatan Warudoyong, Bank BJB Cabang Sukabumi, dan Wajib Pajak. . Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah di Kota Sukabumi dipengaruhi oleh faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman). Berdasarkan analisis SWOT, UPT PBB-P2 dan BPHTB Kota Sukabumi berada pada kuadran I yang memiliki alternatif strategi yang tepat yaitu dengan menggunakan strategi SO dalam rangka peningkatan penerimaan pajak daerah (PBB-P2 dan BPHTB) di Kota Sukabumi, seperti (1) Melakukan sistem pembayaran BPHTB secara online untuk memaksimalkan potensi; (2) Meningkatkan kerjasama dengan KPP Pratama, BPN Kota Sukabumi, Kantor Lelang Nasional, Notaris / Kantor Akta Tanah, Bank BJB Cabang Sukabumi, Bupati, Camat, dan Masyarakat (Wajib Pajak); (3) Optimalisasi penerimaan dengan Intentifikasi dan Perluasan yang terukur, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor PBB-P2 dan BPHTB; (4) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia UPT PBB-P2 dan BPHTB Kota Sukabumi melalui pelatihan agar fungsi pelayanan senantiasa meningkat; dan (5) Meningkatkan pelayanan di setiap kabupaten dan kecamatan di Kota Sukabumi untuk memaksimalkan program PTSL.
ETIKA VS ETIKET (SUATU TELAAH TENTANG TUNTUTAN DAN TUNTUNAN DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK) Imam Maulana Yusuf
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i2.686

Abstract

Fenomena tentang maraknya pungutan liar yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini, dipandang sebagai suatu gejala sosial yang muncul akibat dari ketidakpastian pelayanan. Praktek pungli yang terjadi dalam perspektif pelayanan publik tentunya mengarah pada suatu tindakan yang lebih cenderung pada sikap etis yang sangat tidak dibenarkan. Namun hal itu, meskipun menimbulkan kontraditif dengan aturan, disebagian masyarakat justru memandang praktek seperti itu lajim dilakukan dan bahkan telah menjadi kebiasaan sebagai bentuk terimakasih, karena telah dibantu dalam urusan keperluan pelayanan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka bentuk konsepsi pendekatan yang dapat dilakukan dalam mengatasi fenomena tersebut, adalah dengan mengintegariskan antara nilai-nilai etika dengan pandangan etiket dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam praktek pelayanan publik agar tidak menimbulkan kontradiktif antara nilai tuntutan dan tuntunan, maka dapat dilakukan dengan berdasarkan pada konsepsi pendekatan melalui penguatan dan penataan kembali, terkait dengan moralitas masyarakat dan pejabat penyelenggara pemerintahan. Dan penguatan sistem budaya dan sistem sosial mengadaptasi dan merujuk harapan-harapan tentang suatu kehidupan masyarakat yang berpola sesuai dengan budaya, tradisi adat-istiadat masyarakat dan kepercayaan (agama), sehingga dengan demikian praktek-praktek yang dianggap akan memunculkan dikotomi antara etika dan etiket dapat dikendalikan melalui pengintegrasian antara nilai-nilai intelektualisme, spiritualisme, perasaan dan kolektivitas yang disesuikan dengan norma sistem sosial yang telah ada di masyarakat Kata Kunci : Etika, Etiket, Moralitas, dan Sistem Budaya serta Sistem Sosial

Page 5 of 36 | Total Record : 360

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2015 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 4 (2020) Vol 6, No 3 (2020) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 4 (2019) Vol 5, No 3 (2019) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 4 (2018) Vol 4, No 3 (2018) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 4 (2017): - Vol 3, No 3 (2017) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 4 (2016) Vol 2, No 3 (2016) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2015) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue