cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Syarifah Gustiawati Mukri
Contact Email
mizan@uika-bogor.ac.id
Phone
+6281289705595
Journal Mail Official
mizan@uika-bogor.ac.id
Editorial Address
Fakultas Agama Islam UIKA Bogor Jl. H. Sholeh Iskandar Bogor Jawa Barat
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Mizan: Journal of Islamic Law
Published by Universitas Ibn Khaldun Bogor
ISSN : 2598974X     EISSN : 25986252     DOI : 10.32507
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Mizan: Journal of Islamic Law is a peer-reviewed journal on Islamic Family Law, Syari’ah and Islamic Studies his journal is published by the Islamic Faculty, Ibn Khaldun University of Bogor, in partnership with APSI (Association of Islamic Indonesia Lawyer). Editors welcome scholars, researchers and practitioners of Islamic Law around the world to submit scholarly articles to be published through this journal. All articles will be reviewed by experts before accepted for publication. Each author is solely responsible for the content of published articles. This journal encompasses original research articles, review articles, and short communications, including Islamic Family Law, Syari’ah, and Islamic Studies.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 4, No 1 (2020): MIZAN" : 12 Documents clear
Etika Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Hak Asasi Manusia Sugeng Widodo; Mufidah Mufidah
Mizan: Journal of Islamic Law Vol 4, No 1 (2020): MIZAN
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32507/mizan.v4i1.608

Abstract

The rise of corruption cases certainly forces the government to prevent corrupt measures, the wiretapping in Indonesia by the KPK, also in terms of tackling other criminal acts. So of course there is Ethics, Ethics so far has not been touched by the KPK because in conducting wiretapping it is only limited to following the laws and regulations even though in regard to laws and regulations there should be ethics that must be maintained to guarantee the right to life of one's privacy. The research method used in this study is the qualitative research method with the type of library research library research, using the statutory approach, and theories (conceptual approach), and the Case Approach (doctrinal approach) which is examined through various literatures relating to the regulation of privacy rights, also relating to the regulation of wiretapping of the KPK.Keywords: Ethics, Wiretapping by the KPK, Wiretapping in the Human Rights PerspectiveMaraknya kasus korupsi tentu memaksa pemerintah terhadap langkah-langkah preventive koruptor, maka penyadapan di Indonesia yang dilakukan oleh KPK, juga dalam hal menanggulangi tindakan-tindakan kriminal lainnya. Maka tentu ada Etika, Etika selama ini belum tersentuh oleh KPK karena dalam melakukan penyadapan hanya sebatas mengikuti peraturan perundang-undangan, padahal berkenaan dengan peraturan perundang-undangan seharusnya ada etika yang harus dijaga untuk menjamin hak kehidupan privasi seseorang. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan ( library research), menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (statutory approach), dan Teori-teori (conceptual approach), serta Pendekatan Kasus (doktrinal approach) yang diteliti melalui berbagai literatur yang berkaitan dengan pengaturan hak-hak privasi, juga berkaitan dengan pengaturan penyadapan KPK.  Kata Kunci :  Etika, Penyadapan oleh KPK, Penyadapan dalam Presfektif  HAM   
Keunggulan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “Amanah Ummah” Dalam Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Andi Muhammad Asrun; Abdu Rahmat Rosyadi; Agus Satory; Yennie K. Milono; Ridwan Malik
Mizan: Journal of Islamic Law Vol 4, No 1 (2020): MIZAN
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32507/mizan.v4i1.594

Abstract

AbstractIslamic People's Financing Bank (BPRS) is a bank that conducts business activities based on sharia principles which in its activities do not provide services in payment traffic. The development trend of BPRS since the enactment of Islamic banking law continues to increase. All BPRS activities are obliged to apply sharia principles which are stated by the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). After the Financial Services Authority (OJK) was formed there is now a change in regulation that the enactment of the DSN-MUI fatwa must be included in the Financial Services Authority Regulation (P-OJK). Sharia banking problems that arise at this time generally occur in Sharia Commercial Banks (BUS), Sharia Business Units (UUS), as well as in Islamic People's Financing Banks (BPRS) in terms of applying sharia principles that are not consistent there is still not yet under the fatwa DSN-MUI which has become OJK regulations. Research on the BPRS Amanah Ummah was conducted on capital assets. This research was conducted with a juridical-normative approach that places the laws and regulations as the object of research originating from primary, secondary, and tertiary laws. Primary data were obtained through direct interviews with BPRS Amanah Ummah. While secondary data obtained from legislation, books, journals, and other documents. The results of the study concluded that the BPRS Amanah Ummah financing products have consistently applied the principles of Islamic banking based on the DSN-MUI Fatwa.Keywords: Excellence, Implementation, SRB, DSN Fatwa, OJK AbstrakBank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tren perkembangan BPRS sejak diberlakukan undang-undang perbankan syariah terus meningkat. Seluruh kegiatan BPRS wajib menerapkan prinsip-prinsip syariah yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Setelah dibentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini telah terjadi perubahan regulasi bahwa pemberlakuan fatwa DSN-MUI harus masuk ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (P-OJK). Permasalahan perbankan syariah yang timbul saat ini secara umum terjadi pada Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), maupun pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam hal penerapan prinsip-prinsip syariah yang belum konsisten, bahkan masih ada yang belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang sudah menjadi peraturan OJK. Penelitian terhadap BPRS Amanah Ummah ini dilakukan pada aset permodalan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai objek penelitian yang bersumber dari hukum primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak BPRS Amanah Ummah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen lainnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dari produk-produk pembiayaan BPRS Amanah Ummah telah menerapkan prinsip-prinsip perbankan syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI secara konsisten.Kata Kunci: Keunggulan, Penerapan, BPRS, Fatwa DSN, OJK
Paradigma Critical Theory Et Al : Tinjauan Terhadap Perda Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Peredaran Minuman Beralkohol Bagas Heradhyaksa; Rizqon Halal Syah Aji
Mizan: Journal of Islamic Law Vol 4, No 1 (2020): MIZAN
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32507/mizan.v4i1.602

Abstract

Abstracts:The adoption of a legal model in law enforcement practices can be defined empirically as the use of philosophic reasoning values to solve legal challenges based on a belief system. There is also a need for an in-depth study of the value pairs underlying the theory of law, such that each other is not paradoxical. This covers the issue of the Regional Restrictions on alcoholic drinks. The analysis tool used in this thesis is a qualitative method with a legal normative approach from different literatures. The findings of the study reveal that East Java Regional Regulation No. 6 of 2014 on the management, monitoring and sale of alcoholic beverages is unsatisfactory because it still needs reform in different areas in order to comply with norm principles and to establish effective regulations in line with the standards of community, morals and norms. You live in the community.Keywords: Alcoholic consumption, Regional laws, Critical theory Abstrak:Adopsi paradigma hukum dalam praktik penegakan hukum (law enforcement) secara empirik dapat dimaknai sebagai penggunaan nilai berfikir filosofis dalam penanggulangan masalah hukum berdasarkan sistem nilai. Oleh karenanya diperlukan analisa mendalam terhadap pasangan nilai yang melingkupi filsafat hukum agar satu sama lain tidak paradoks. Termasuk dalah hal ini permasalah Peraturan Daerah yang berkaitan dengan minuman beralkohol. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis dari berbagai literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa perda Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengendalian, pengawasan, dan peredaran minuman beralkohol tidak memuaskan, karena masih memerlukan perbaikan di berbagai aspek untuk dapat mengakomodir nilai norma dan mewujudkan peraturan yang baik sesuai dengan nilai kebudayaan, moral, dan norma yang hidup di masyarakat.Kata Kunci: Minum beralkohol, Peraturan Daerah, Critical theory
Muslim Milenial dan Gerakan Ekonomi Islam Indonesia Nurhidayat Nurhidayat
Mizan: Journal of Islamic Law Vol 4, No 1 (2020): MIZAN
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32507/mizan.v4i1.638

Abstract

AbstractThe Islamic economic movement in Indonesia which has been running for more than 30 years has not yet found any significant results when viewed from the ratio of the number of Indonesian Muslims to Islamic financial institutions. Muslims still do not have the knowledge and awareness of the importance of the Islamic economy. The role and contribution of Muslims is still small in the Indonesian economic movement. This paper aims to provide an overview of the contribution of Indonesian millennial Muslims in the Islamic economic movement in Indonesia. The Islamic economic movement that began in 1991 is a movement that aims to educate and make Muslims aware of the importance of an economically compatible sharia. This movement cannot be separated from the role and contribution of Indonesian millennial Muslims. This paper concludes that the role of Indonesian millennial Muslims in the Islamic economic movement is very important their superiority in mastering technology so that when they work in Islamic financial institutions in addition they become their employees as well as marketing the Islamic economy which disseminates the importance of the Islamic economy. This role is also their contribution in the Islamic economic movement. They have fulfilled the needs of human resources in Islamic financial institutions in Indonesia.Keywords: Millennial Muslims, Islamic Economic Movement, Indonesia AbstrakGerakan ekonomi Islam di Indonesia yang sudah berjalan kurang lebih 30 tahun belum, menemukan hasil yang signifikan jika dilihat dari rasio jumlah muslim Indonesia dengan lembaga keuangan syariah. Umat Islam masih belum memiliki pengetahuan dan kesadaran pentingnya ekonomi Islam. Peran dan kontribusi umat Islam masih kecil dalam gerakan ekonomi Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kontribusi muslim milenial Indonesia dalam gerakan ekonomi Islam di Indonesia. Gerakan ekonomi Islam yang dimulai sejak 1991 merupakan gerakan yang bertujuan mencerdaskan dan menyadarkan umat Islam akan pentingnya ekonomi yang sesuai dengan syariah. Gerakan ini tidak bisa dilepaskan dari peran dan kontribusi muslim milenial Indonesia. Tulisan ini berkesimpulan bahwa peran muslim milenial Indonesia dalam gerakan ekonomi Islam sangat penting keunggulan mereka menguasai teknologi sehingga ketika mereka bekerja di lembaga keuangan Islam selain mereka menjadi pegawai mereka juga sebagai marketing ekonomi Islam yang menyebarluaskan pentingnya ekonomi Islam. Peran tersebut juga menjadi kontribusi mereka dalam gerakan ekonomi Islam. Mereka telah memenuhi telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di lembaga keuangan syariah di Indonesia.Kata kunci: Muslim Milenial, Gerakan Ekonomi Islam, Indonesia
Tindak Pidana Agama Menurut Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia Didi Hilman
Mizan: Journal of Islamic Law Vol 4, No 1 (2020): MIZAN
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32507/mizan.v4i1.593

Abstract

Abstract Religious crime has been known since the days of Ancient Greece. All religions in the world prohibit criminal acts against religion. Al-Qur'an as the first source in Islamic law prohibits religious crime, but does not specifically regulate the type and form of punishment. Indonesia's positive law prohibits religious criminal offenses in various laws, such as Law Number 1/PNPS/1965 concerning Prevention of Abuse and/or Blasphemy in Religion, Book of Criminal Law Article 156 a, and Law Number 11 Year 2008 about Information and Electronic Transactions. Today, the existence of religious offenses is at issue because it is considered to be contrary to the principles of human rights. This study aims to explore religious crime from the perspective of Islamic law and positive law related to human rights. This research is a normative law research (Legal Research) with a normative juridical approach. This research is analytical descriptive, that is, research that reveals laws and regulations relating to legal theories which are the object of research. Data obtained through library research are then analyzed using the theory of maqosid al-shariah, the theory of religious crime (blasphemy), the theory of human rights, the theory of religious and state relations, and the theory of loss (harm principle). Based on this research, it can be concluded that according to Islamic law, religious crimes are acts that defile (tadnis), insult (istihza), make fun of (syatama), revile (saba) and curse (taq) Allah and His Messenger, the Book Holy Al-Qur'an, attacking the Islamic creed, and doing actions that deviate from the demands of Islamic teachings (bid'ah). Whereas according to positive law, religious crime is divided into heresy, blasphemy, defamation of religion, and invites others not to have a religion (Article 156a of the Criminal Code), expressions of hatred towards groups on the basis of religion (Article article) 156 of the Criminal Code), criminal offenses related to religion such as disrupting religious activities and worship (Articles 175, 176, 177 1st and 2nd, 178, 179, 180, 181, 503 2nd Penal Code).Keywords: Religious Crime, Islamic Maqosid, Human Rights, Islamic Human Rights, Harm Theory    AbstrakKejahatan agama sudah dikenal sejak zaman Yunani Kuno. Semua agama di dunia melarang tindakan kriminal terhadap agama. Al-Qur'an sebagai sumber pertama dalam hukum Islam melarang kejahatan agama, tetapi tidak secara spesifik mengatur jenis dan bentuk hukuman. Hukum positif Indonesia melarang tindak pidana agama dalam berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 1 / PNPS / 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penistaan Agama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 156 a, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Saat ini, keberadaan pelanggaran agama menjadi masalah karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kejahatan agama dari perspektif hukum Islam dan hukum positif yang terkait dengan hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (Penelitian Hukum) dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang mengungkap hukum dan peraturan yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan kemudian dianalisis menggunakan teori maqosid al-syariah, teori kejahatan agama (penistaan), teori hak asasi manusia, teori agama dan hubungan negara, dan teori kerugian (prinsip kerugian). Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam, kejahatan agama adalah tindakan yang menajiskan (tadnis), menghina (istihza), mengolok-olok (syatama), mencaci maki (saba) dan mengutuk (taq) Allah dan Rasul-Nya, Kitab Suci Al-Qur'an, menyerang akidah Islam, dan melakukan tindakan yang menyimpang dari tuntutan ajaran Islam (bid'ah). Sedangkan menurut hukum positif, kejahatan agama dibagi menjadi bidat, penistaan agama, pencemaran nama baik agama, dan mengundang orang lain untuk tidak beragama (Pasal 156a KUHP), ekspresi kebencian terhadap kelompok berdasarkan agama (Artikel artikel) 156 KUHP), pelanggaran pidana yang berkaitan dengan agama seperti mengganggu kegiatan keagamaan dan ibadah (Pasal 175, 176, 177 1 dan 2, 178, 179, 180, 181, 503 2nd KUHP).Kata Kunci: Kejahatan Agama, Maqosid Islam, Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia Islam, Teori Bahaya
Tradisi Mahar dalam Budaya Sunda Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Fahmi Irfani; Hamidah Hamidah
Mizan: Journal of Islamic Law Vol 4, No 1 (2020): MIZAN
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32507/mizan.v4i1.613

Abstract

AbstractThis article aims to describe the local traditions and culture of the Sundanese people in terms of marriage. Mahar or 'Seserah' in Sundanese culture is one thing that is required to exist before the bride and groom pass the consent process of Kabul, as well as in Islamic teachings. Cultural assimilation and diffusion is an inevitable thing between Islam and local culture in Indonesia, thus presenting a distinctive culture. This can be seen in the traditions and culture of the Sundanese people themselves. This research method uses a field approach, namely by collecting data conducted by interviews and documentation to be able to analyze the extent of the perspective of Islamic law and dowry traditions in the Sundanese culture. The location of the study was conducted in Banten and West Java. The choice of location is considered to represent the culture of Sundanese people. The results of this study are dowry or surrender in the tradition of Sundanese people does not conflict in Islamic law, there are precisely maslahah and contain elements of living.Keywords: Mahar, Marriage, Sundanese Cultural Traditions, Islamic Law AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan tradisi lokal dan budaya masyarakat Sunda dalam hal perkawinan. Mahar atau 'Seserahan' dalam budaya Sunda menjadi satu hal yang diwajibkan ada sebelum pasangan pengantin melangsungkan prosesi ijab kabul, begitupun dalam ajaran Islam. Asimilasi budaya dan difusi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan antara Islam dan kebudayaan lokal di Indonesia, sehingga menampilkan kultur yang khas. Hal ini terlihat di dalam tradisi dan budaya masyarakat Sunda itu sendiri. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan, yaitu dengan melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi untuk dapat menganalisa sejauhmana perspektif hukum Islam dan tradisi mahar di dalam budaya masyarakat Sunda tersebut. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Banten dan Jawa Barat. Pemilihan lokasi tersebut dianggap telah merepresentasikan budaya masyarakat Sunda. Adapun hasil penelitian ini adalah mahar atau seserahan dalam tradisi masyarakat Sunda tidak bertentangan dalam hukum Islam, justru terdapat maslahah dan mengandung unsur nafkah.Kata Kunci: Mahar, Perkawinan, Tradisi Budaya Sunda, Hukum Islam
The Economic Portrait of Mamluk Dynasty of Egypt; History and Thought Havis Aravik; Fakhry Zamzam; Ahmad Tohir
Mizan: Journal of Islamic Law Vol 4, No 1 (2020): MIZAN
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32507/mizan.v4i1.642

Abstract

AbstractThis article discusses the economic portrait during the Mamluk dynasty in Egypt; The history and thought by aiming to find out how the Islamic economy during the Mamluk dynasty in Egypt was. This research used qualitative research based on the library (library research) with a descriptive qualitative approach and technical analysis and also content analysis. The results of this study indicated that the Islamic economy during the Mamluk Dynasty advanced with various policies such as the governmental system that was the military oligarchic not monarchic, rewarding for scientists and academics, establishing trade relations with foreign countries, free-market policies to farmers, navy resilience, and the effective use of waqf property. Meanwhile, the decline was caused by a prolonged economic crisis, the sultan's lifestyle, corruption and economic monopoly, attacks by other nations, and the bad behavior of the sultans.Keywords: Mamluk Dynasty, Advancement, Decline, Economy Abstrak.Artikel ini membahas potret ekonomi selama dinasti Mamluk di Mesir; Sejarah dan pemikiran dengan bertujuan untuk mengetahui bagaimana ekonomi Islam selama dinasti Mamluk di Mesir. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang berbasis pada perpustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis teknis serta analisis isi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam selama Dinasti Mamluk maju dengan berbagai kebijakan seperti sistem pemerintahan yang oligarki militer tidak monarkis, memberi imbalan bagi para ilmuwan dan akademisi, membangun hubungan perdagangan dengan negara-negara asing, kebijakan pasar bebas untuk petani, ketahanan angkatan laut, dan penggunaan efektif properti wakaf. Sementara itu, penurunan tersebut disebabkan oleh krisis ekonomi yang berkepanjangan, gaya hidup sultan, korupsi dan monopoli ekonomi, serangan oleh negara-negara lain, dan perilaku buruk para sultan.Kata kunci: Dinasti Mamluk, Kemajuan, Penurunan, Ekonomi 
Kontribusi Zakat Untuk Pembangunan Daerah Tertinggal Di Kabupaten Lebak Banten Muhammad Helmi Fahrozi; Suprima Suprima; Rostania Nur Asiyah
Mizan: Journal of Islamic Law Vol 4, No 1 (2020): MIZAN
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32507/mizan.v4i1.598

Abstract

AbstractRegional development efforts with the application of zakat is very possible to become a new instrument for maximum regional development. The development of zakat management in the regions is a potential to revive the economy of the local community. One of the government's claims about the area is the nomenclature which is classified as the farthest, outermost, to disadvantaged areas. Lebak Regency is one of the provinces of Banten Province which is claimed by the central government to be a backward area. This study aims to give examples to other regions that there are many opportunities and potential contributions of zakat as an instrument when managed with a variety of strong programs and regulations. By using a qualitative method and through a doctrinal approach conducted by interviewing relevant parties, and exploring the regulatory authority of zakat management in a juridical normative manner, this study shows that lebak regency as a disadvantaged region can change its status by no longer being a disadvantaged area. The contribution of zakat which is managed maximally by mustahiq in synergy with the local government.Keywords: Management of Zakat, Development of Disadvantaged Areas, Regency of Lebak. AbstrakUpaya pembangunan daerah dengan penerapan zakat sangat memungkinkan untuk menjadi instrumen baru guna pembangunan daerah secara maksimal. Pengembangan pengelolaan zakat di daerah adalah potensi untuk membangkitkan perekonomian masyarakat setempat. Salah satu klaim pemerintah tentang daerah adalah nomenklatur penamaan yang diklasifikasikan menjadi daerah terjauh, daerah terluar, hingga daerah tertinggal. Kabupaten Lebak menjadi salah satu daerah dari provinsi Banten yang diklaim pemerintah pusat menjadi daerah tertinggal. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan contoh kepada daerah lain bahwa banyak peluang dan potensi kontribusi zakat sebagai salah satu instrument ketika dikelola dengan berbagai macam program dan regulasi yang kuat. Dengan menggunakan metode kualitatif dan melalui pendekatan doctrinal yang dilakukan dengan teknik wawancara kepada pihak yang terkait, serta menggali regulasi kewenangan pengelolaan zakat secara yuridis normatif, penelitian ini menunjukkan kebupaten lebak sebagai daerah tertinggal dapat merubah statusnya dengan tidak lagi menjadi daerah tertinggal. Dari kontribusi zakat yang dikelola dengan maksimal oleh mustahiq yang bersinergi dengan pemerintah daerah.Kata Kunci: Pengelolaan Zakat, Pembangunan Daerah Tertinggal, Kabupaten Lebak. 
Sikap Manusia Beriman Menghadapi Covid 19 Yono Yono
Mizan: Journal of Islamic Law Vol 4, No 1 (2020): MIZAN
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32507/mizan.v4i1.616

Abstract

AbstractThe outbreak of COVID 19 in various countries around the world has resulted in many casualties and has created fear and panic for all mankind, including in Indonesia. Countries in the world have made various policies to protect their citizens from COVID 19. Human attitudes and reactions have varied in dealing with this outbreak. Believing humans must organize their attitudes in dealing with COVID 19, which relies on the Al-Quran, hadith and the direction of scholars. Attitudes that believers must have in the face of COVID 19 include having to hold firmly the faith, ahlu sunnah wal congregation, increasing tawakal to Allah SWT, being humble and not arrogant, not panicking excessively and not giving up, and having to maximize endeavors, good dzahir endeavors. as well as inner effort. Dhahir efforts are like staying at home and avoiding crowds, maintaining cleanliness, maintaining and preserving the environment, while mental efforts are like increasing prayer and increasing night prayers.Keywords: Attitude, Human Believers, COVID 19. AbstrakMewabahnya COVID 19 di berbagai negara di belahan dunia mengakibatkan banyak korban jiwa yang berjatuhan dan menciptakan ketakutan serta kepanikan bagi seluruh umat manusia termasuk di Indonesia. Negara-negara di dunia membuat berbagai macam kebijakan demi melindungi warganya dari COVID 19. Berbagai sikap dan reaksi manusiapun beranekaragam dalam menghadapi wabah tersebut. Manusia yang beriman harus menata sikapnya dalam menghadapi COVID 19 yang bersandar terhadap Al-Quran, hadits dan arahan ulama. Sikap yang harus dimiliki manusia beriman dalam menghadapi COVID 19 diantaranya adalah harus memegang kuat akidah ahlu sunnah wal jamaah, meningkatkan tawakal kepada Allah SWT, bersikap rendah hati dan tidak sombong, tidak panik berlebihan dan tidak putus asa, dan harus memaksimalkan ikhtiar, baik ikhtiar dzahir maupun ikhtiar batin. Ikhtiar dzahir seperti berdiam diri di rumah dan menghindari keramaian, menjaga kebersihan, memelihara dan melestarikan lingkungan, sedangkan ikhitar batin seperti memperbanyak berdoa dan memperbanyak shalat malam.Kata kunci: Sikap, Manusia Beriman, COVID 19.
Hijab dan Niqab: Kewajiban ataukah Anjuran? (Analisis Pemikiran Muhammad Ali al-Shabuni dan Muhammad Quraish Shihab Tentang Jilbab dan Niqab) Siti Ngainnur Rohmah; Imam Prawoto
Mizan: Journal of Islamic Law Vol 4, No 1 (2020): MIZAN
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32507/mizan.v4i1.599

Abstract

AbstractThe majority of scholars agree that wearing the hijab is mandatory for every Muslim, both Arabs and non-Arabs. On the other hand, some scholars believe that wearing the hijab is not mandatory. This is based on the understanding that not all verses that contain commands mean commands, but they can also mean suggestions. This paper presents the interpretation of the Qur'anic verses about the hijab and niqab. There are two interpretations used as the main objects in this study, namely Shafwah al-Tafasir by Muhammad ‘Ali al-Shabuni and Tafsir al-Mishbah by Muhammad Quraish Shihab. The research method used is qualitative with a literature approach. This paper will analytically describe and critically explore the views of Muhammad ‘Ali al-Shabuni and Muhammad Quraish Shihab about the hijab and niqab.Keywords: Hijab, Niqab, Obligations, Recommendations AbstrakMayoritas ulama sepakat bahwa memakai jilbab adalah wajib bagi setiap muslimah, baik orang Arab maupun orang ’Ajam. Di sisi lain sebagian ulama berpendapat bahwa memakai jilbab tidak wajib. Hal ini berdasarkan pemahaman bahwa tidak semua  ayat yang mengandung perintah bermakna perintah, namun bisa juga bermakna anjuran. Tulisan ini menyajikan penafsiran ayat-ayat Alquran seputar jilbab dan niqab. Ada  dua buah tafsir yang dijadikan objek utama dalam penelitian ini, yaitu Shafwah al-Tafasir karya Muhammad ‘Ali al-Shabuni dan Tafsir al-Mishbah karya Muhammad Quraish Shihab. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan literatur. Tulisan ini akan mendeskripsikan secara analitis dan mengeksplorasi secara kritis pandangan Muhammad ‘Ali al-Shabuni dan Muhammad Quraish Shihab seputar jilbab dan niqab.Kata Kunci: Jilbab, Niqab, Kewajiban, Anjuran

Page 1 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2025): Mizan: Journal of Islamic Law Vol 8, No 2 (2024): Mizan: Journal of Islamic Law Vol 8, No 1 (2024): Mizan: Journal of Islamic Law Vol 7, No 2 (2023): Mizan: Journal of Islamic Law Vol 7, No 1 (2023): Mizan: Journal of Islamic Law Vol 6, No 3 (2022): MIZAN: Journal of Islamic Law Vol 6, No 2 (2022): Mizan: Journal of Islamic Law Vol 6, No 1 (2022): MIZAN: Journal of Islamic Law Vol 5, No 3 (2021): MIZAN: Journal of Islamic Law Vol 5, No 2 (2021): MIZAN: Journal of Islamic Law Vol 5, No 2 (2021): MIZAN: JOURNAL OF ISLAMIC LAW (in Press) Vol 5, No 1 (2021): MIZAN: Journal of Islamic Law Vol 4, No 2 (2020): MIZAN: Journal of Islamic Law Vol 4, No 1 (2020): MIZAN Vol 3, No 2 (2019): MIZAN Vol 3, No 1 (2019): MIZAN Vol 2, No 2 (2018): MIZAN Vol 2, No 1 (2018): MIZAN Vol 5, No 1 (2017): Mizan Vol 1, No 2 (2017): MIZAN Vol 4, No 2 (2016): Mizan Vol 4, No 1 (2016): Mizan Vol 3, No 2 (2015): Mizan Vol 3, No 1 (2015): Mizan Vol 2, No 2 (2014): Mizan Vol 2, No 1 (2014): Mizan Vol 1, No 2 (2013): Mizan Vol 1, No 1 (2013): Mizan: Jurnal Ilmu Syariah More Issue