JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana
Jurnal Rectum is such a publication media of scientific works produced by academics, practitioners, researchers and students who are pursuing law. This journal is managed by the Faculty of Law, Darma Agung University, in cooperation with the UDA Research and Community Service Institute (LPPM). This journal is opened to the public. Focus and Sope is Law and Social Sciences
Articles
575 Documents
<![CDATA[KRIMINALISASI JURNALIS TERHADAP PUBLIKASI PRODUK JURNALISTIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA ]]>
<![CDATA[Koswara Koswara]]>;
<![CDATA[Gialdah Tapiansari Batubara]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2619
<![CDATA[The policy of criminalizing journalists due to the publication of journalistic products in the form of reporting in print and electronic media is a setback for press freedom in Indonesia. From January to December 2021, the Press Council surveyed on the Press Freedom Index (IKP) in 34 provinces. As a result, the national IKP score has increased compared to the survey conducted the previous year to 77.88 (quite independent). Even so, there is still criminalization of journalists regarding published reports accused of containing insults or defamation. Existing laws and regulations, the Criminal Code and Law Number 40 of 1999 concerning the Press have not yet regulated the classification of journalistic activity deviations which include criminal acts. The Press Law protects the actions of journalists to carry out their profession including seeking, obtaining, possessing, storing, processing, and conveying information to the public so that these actions cannot be subject to criminal sanctions. The research method used is juridical-normative which is carried out by examining library materials sourced from laws and regulations, books, and journals. The study results show that law enforcers in Indonesia still use criminalization against journalists who carry out their profession.]]>
<![CDATA[PAJAK PENGHASILAN FINAL BAGI PENGUSAHA KECIL DI INDONESIA DAN KAITANNYA DENGAN PRINSIP KEADILAN PERPAJAKAN ]]>
<![CDATA[Hanifta Andras Arsalna]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2598
<![CDATA[Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menjadi sebuah peraturan yang menetapkan PPh Final 0,5% khususnya bagi pengusaha kecil yang menimbulkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Melalui PP inilah di dalamnya memberikan beberapa aturan mengenai dasar pengenaan pajak dan siapa saja pihak-pihak yang dapat dikenakan PPh Final. PP ini menurunkan tarif pajak dari peraturan yang sebelumnya untuk memberikan keringanan dan kemudahan beban pajak bagi para pengusaha kecil di Indonesia. Pemerintah mengingat bahwa usaha kecil menjadi salah satu pendongkrak ekonomi suatu negara tetapi minim perhatian dan fasilitas. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif dengan menganalisa mengenai prinsip keadilan yang terkandung di dalam PP 23/2018 yang menurut pemerintah akan berpihak kepada pengusaha kecil. Mengingat sektor usaha kecil sendiri memiliki modal yang kecil dan akses yang terbatas, tetapi diwajibkan untuk membayar pajak kepada pemerintah. Hasil dari adanya penelitian ini yaitu bahwa secara normatif, PP 23/2018 sudah memberikan keadilan bagi para pengusaha kecil sedangkan yang terjadi di lapangan ternyata adalah hal yang sebaliknya. Selain itu, dengan melihat dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, bahwa terdapat hambatan yang dialami oleh para pengusaha kecil yaitu salah satunya kurangnya kemampuan dalam hal pencatatan keuangan. Maka melalui PP 23/2018 inilah bentuk fasilitas pemerintah untuk memberikan support terhadap para pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA (DESA UNTEMUNGKUR KECAMATAN MUARA) ]]>
<![CDATA[Wahila N Sianturi]]>;
<![CDATA[Grace Theresia Hutahaean]]>;
<![CDATA[Gomgom T.P. Siregar]]>;
<![CDATA[Alusianto Hamonangan]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2634
<![CDATA[Bagi bangsa Indonesia, eksistensi hukum tidak bisa dilepaskan dari rangkaian sejarah panjang keberadaan hukum adat yang menjadi bagian yang tidak tak terpisahkan masyarakat Indonesia berabad-abad silam. Keberadaan adat tersebut tersebar di berbagai daerah di Indonesia, yang mana satu dengan yang lain berbeda- beda meskipun dalam rumpun satu bangsa.Perbedaan tersebut menunjukkan eksistensi hukum adat di daerah tersebut senantiasa berkembang dan masih mengikuti perkembangan zaman. Sistem pembagian waris di Adat Batak Toba itu sendiri banyak diskiriminasi yang didapat oleh perempuan Batak Toba, sehingga seiring perkembangan zaman banyak kaum perempuan Batak yang menggugat untuk mendapatkan hak sebagai ahli waris ke pengadilan dan telah diiringi dengan putusan- putusan hakim di pengadilan yang memberikan persamaan dan kedudukan perempuan dalam pembagian warisan pada masyarakat Batak Toba. Ketimpangan hak pada anak perempuan yang menimbulkan polemik dan perdebatan dalam pembagian warisan kepemilikan tanah dalam masyarakat Batak Toba dewasa ini sehingga menyebabkan aturan-aturan adat akan ditinggalkan atau tidak dipakai lagi,Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, yaitu segala sumber di ambil dari kepustakaan, undang-undang, jurnal dan media lainnya. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPer) menegaskan pembagian harta warisan baru bisa dilakukan apabila terjadi kematian. Ada dua jalur untuk mendapatkan warisan secara adil, yaitu melalui pewarisan absentantio dan pewarisan testamentair. Pewarisan absentantio merupakan warisan yang didapatkan berdasarkan undang-undang. Kedudukan wanita batak sangat erat kaitannya dengan hak mereka dengan mempunyai hak milik. Wanita batak tidak berhak sebagai ahli waris, dikarenakan jika ia kawin ia akan jadi anggota keluarga lain. Wanita batak hanya mungkin memperoleh sedikit bagian dari harta bapaknya sebagai hadiah atau pemberian berupa “holong ni ate-ate” atau berupa ulos naso ra buruk maupun untuk keperluan kehidupannya. Tetapi dengan keluarnya Putusan Makamah Agung tanggal 31 Januari 1968 No.136K/Sip/1967.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN TERHADAP FAKIR MISKIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN (STUDI DI DESA BALOHAO KECAMATAN ARAMO KABUPATEN NIAS SELATAN ) ]]>
<![CDATA[Kalorus Kristianto Bu’ulolo]]>;
<![CDATA[Marinus Laia]]>;
<![CDATA[Muhammad Yasid Nasution]]>;
<![CDATA[Ria Sintha Devi]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2607
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan umum tentang fakir miskin, untuk mengetahui bagaimana strategi penanganan fakir miskin di Desa Balohao Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan, untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah Desa Balohao Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan dalam pemberdayaan penanganan fakir miskin. Penelitian ini tergolong pada tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Hasil dari penelitian ini adalah (1). Penanganan Kemiskinan tidaklah hanya dapat di selesaikan oleh satu bidang dan satu pihak antara bidang sosial, ekonomi, pendidikan, agama dan hukum sangatlah di perlukan dalam upaya penanganan kemiskinan. Hal ini bukanlah pekerjaan yang mudah meskipun adalah kewajiban pemerintah untuk melindunggi warganya untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, tetap diperlukan dukungan dari masyarakat itu sendiribaik secara kelompok maupun secara perseorangan (2).Segala kebijakan pemerintah akan sangat tidak bermakna apabila tidak diwujudkan dalam masyarakat. Perwujudan ini tentunya membutuhkan para penengak hukum yang adil, dan jujur dalam melaksanakan tugasnya. Jika demikian sifat-sifat ini akan membawa dan kehormatan yang diberikan oleh warganya (3).Orang-orang yang termaksud dalam golongan miskin tidak boleh tergantung pada segala fasilitas yang disediakan dan diberikan pemerintah tetapi orangorang yang memiliki kemauan untuk terlepas dari belenggu kemiskinan dan berupaya untuk tidak kembali masuk dalamgolongan tersebut.]]>
<![CDATA[ANALYSIS OF THE LOST OF READING CULTURE IN SMP N.1 ATAP TAMPAHAN LIBRARY ]]>
<![CDATA[Bonari Tambunan]]>;
<![CDATA[Rotua Hutasoit]]>;
<![CDATA[Friscelly Siahaan]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 1 (2022): EDISI BULAN JANUARI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2638
<![CDATA[This study has two main objectives proposed by the researcher, namely, (1) to analyze the causes of the disappearance of reading culture in the library of Smp N.1 Atap Tampahan (2) to analyze the main factors the lost reading culture to reappear. Regarding the data collection method, the researcher used interviews with the librarian and one of the students who happened to visit the library. The researcher used a descriptive qualitative approach. The researcher used observation, questionnaires, interviews, and documentary to collect the data.The results showed that in attracting students' interest in reading at school, it turned out that library improvements were needed starting from the available books, neat and clean rooms and friendly librarian.]]>
<![CDATA[PERAN ADVOKAT PENANGANAN KASUS HUKUM PERDATA(STUDI KASUS PERKARA PERDATA NOMOR 10/PDT.G.S/2021/PN MDN) ]]>
<![CDATA[Dianus Laia]]>;
<![CDATA[Yarman Yarman]]>;
<![CDATA[Jaminuddin Marbun]]>;
<![CDATA[Alusianto Hamonangan]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2608
<![CDATA[Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum dalam konsep Undang-Undang Bantuan Hukum bukan hanya menyangkut status organisasi, tetapi juga mekanisme pertanggungjawaban keuangan. Advokat sebagai salah satu profesi penegak hukum sudah seharusnya melaksanakan aturan-aturan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Selain advokat memberikan jasa hukum di dalam persidangan, advokat juga memberikan jasanya diluar sidang pengadilan. Tanggung jawab Kantor Hukum Law Firm S A & Partners sendiri dalam penanganan dan penyelesaian perkara perdata yaitu, bertanggungjawab sebagai perusahaan/ yayasan dan individu/personal yaitu, advokat.48 Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 disebutkan bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan.Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Bagaimana Prosedur Layanan dan pemberian Bantuan Hukum Oleh Kantor Hukum Firm S A dan Partners, Untuk mengetahui Bagaimana Peran Kantor Hukum Firm S A dan Partners dalam Penyelesaian dan Penanganan Kasus Perkara Perdata, Untuk mengetahui Bagaimana Tanggung Jawab Kantor Hukum Firm S A dan Partners dalam Penanganan Perkara Perdata. Prosedur pelayanan dan pemberian bantuan hukum ditangani dan diselesaikan oleh pemberi Kantor Hukum Law Firm S A & Partners dengan syarat-syarat yang ditentukan yaitu menuliskan permohonan bantuan hukum dan kasus hukum akan diselesaikan sampai kasus hukum tersebut selesai melalui jalan nonlitigasi maupun litigasi sampai ada ketetapan hukum yang mengikat.Tanggung jawab Kantor Hukum Law Firm S A & Partners sendiri dalam penanganan dan penyelesaian perkara perdata ada 2 yaitu, bertanggung jawab sebagai lembaga/yayasan dan bertanggungjawab sebagai individu/personal yaitu, advokat.Kendala-kendala yang sering dihadapi oleh Kantor Hukum Law Firm S A & Partners dalam penanganan perkara perdata adalah masalah akomodasitetapi dalam hal ini masih bisa diatasi dan masalah kekurangan personil sehingga terkadang kalau kebanyakan kasus akan berakibat kurangnya penanganan dengan baik.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PADA KASUS JAMINAN FIDUSIA DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan PN Purwakarta Nomor 227/Pid.B/2012/PN.Pwk) ]]>
<![CDATA[Sintong Agum Gumelar Butarbutar]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2649
<![CDATA[Penelitian ini mengulas tentang tindak pidana penggelapan yang terjadi pada suatu aset yang terdapat akta jaminan fidusia. Penelitian menggunakan metode penelitian yaitu yuridis normatif yang berdasarkan kepada analisa dari beberapa studi pustaka/literatur. Adapun sumber bahan hukum primer yaitu buku hukum pidana, buku hukum perbankan, dan buku jaminan fidusia. Yang merupakan sumber bahan hukum sekunder yaitu undang – undang dan KUHP. Sedangkan sumber bahan hukum tersier yaitu Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 227/Pid.B/2012/PN.PWK. Dalam penulisan ini yang bertindak sebagai debitur yaitu Bapak Badar Bin Saleh, sedangkan yang bertindak sebagai kreditur yaitu PT. BFI Finance cabang Purwakarta]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN DALAM KEMASAN KADALUARSA ]]>
<![CDATA[Finulius Bu’ulolo]]>;
<![CDATA[Karisman Jaya Ndruru]]>;
<![CDATA[Jaminuddin Marbun]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2022): EDISI BULAN JULI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2592
<![CDATA[Pada era globalisasi dan perkembangan teknologi saat ini banyak industri Indonesia bersaing untuk memproduksi barang diantaranya makanan dan minuman yang terus berkembang pesat oleh karena itu konsumen harus lebih berhati-hati dalam memilih produk makanan dan minuman yang beredar dan di pasarkan di Indonesia. Konsumen sebagai pemakai produk makanan dan minuman yangi di pasarkan hanya menjadi objek pengeksploitasian oleh pelaku usaha yang sengaja untuk mencari keuntungan karena realita saat ini masih banyak konsumen yang hanya langsung menerima dan mengkonsumsi produk makanan dan minuman yang beredar dan di pasarkan tanpa memperhatikan bahaya dari mengkonsumsinya, bahan makanan dan minuman merupakan komoditas yang dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup masyarakat pada umumnya. Kadaluwarsa adalah keadaan dimana suatu produk sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan keracunan bagi orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, yaitu sumber penelitian dari buku-buku, makalah, jurnal, internet dan sumber lainnya. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan/diperdagangkan. Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Makanan dani Minuman oleh BPOM standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendir. Perlindungan hukum preventif terfokus pada upaya pencegahan, diantaranya memberikan payung hukum terhadap konsumen dengan mengatur pelaku usaha dan menjamin hak konsumen beserta perlindungannya melalui peraturan perundang-undangan. Melaksanakan opreasi pasar secara berkala terutama menjelang hari besar keagamaan.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PIDANA PERKOSAAN DALAM PERADILAN PIDANA ]]>
<![CDATA[Immanuel Barasa]]>;
<![CDATA[Putri Ningsih Pardede]]>;
<![CDATA[Mhd Ansori Lubis]]>;
<![CDATA[Lestari Victoria Sinaga]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 1 (2022): EDISI BULAN JANUARI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2609
<![CDATA[Pelecehan seksual merupakan persoalan yang benar-benar terjadi dalam kehidupan individu, akhir-akhir ini banyak terjadi pelanggaran seksual di kalangan masyarakat setempat yang korbannya adalah orang dewasa maupun anak-anak.Pemeliharaan dan keamanan anak muda tentu tidak sama dengan orang dewasa.Teknik Pemeriksaan ini menggunakan strategi penelitian standarisasi. Sumber informasi yang digunakan adalah sumber informasi opsional, khususnya informasi yang diperoleh dan dicatat oleh berbagai pertemuan dan bahan yang berbeda.Hasil penelitian yaitu Analisis Pertimbangan Hakim anak sebagai korban perkosaan dalam Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Mdn adalah dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Analisis pertimbangan Hukum Hakim kepada Anak Sebagai Korban Perkosaan dalam Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Mdn terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka dijatuhi pidana yang dirasa pantas dan adil baik kepada korban maupun terdakwa.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK YANG DILIKUIDASI ]]>
<![CDATA[Bina Kasih Hutabalian]]>;
<![CDATA[M. Iqbal]]>;
<![CDATA[Ria Sintha Devi]]>;
<![CDATA[Rudolf Silaban]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2646
<![CDATA[Adapun yang menjadi penelitian yakni untuk mengetahui dalam sebuah peraturan atas bank yang dilikuidasi, dan sebagaimana perlindungan dalam suatu penanganan terhadap nasabah atas bank yang dilikuidasi, untuk mengetahui pertimbangan hukum yang dimaksud, maka harus memahami apa yang dimaksud dengan bank. Bank adalah suatu lembaga yang bergerak pada bidang keuangan dengan kegiatan utamanya melakukan atau pemberian kredit dan jasa lainnya dalam pembayaran dan penarikan uang. Bank Indonesia dituntut untuk cermat dalam memperhatikan kondisi kesehatan bank yang ada di Indonesia selaku bank sentral di Indonesia. Jika kondisi bank yang mengalami sebuah kesulitan yang dapat membahayakan setiap kelangsungan sebuah usaha dari perbankan, makai dari itu pemerintah akan mengambil kebijaksanaan untuk melikuidasi setiap bank-bank yang sakit tersebut. Dari latar belakang tersebut maka penulis mengatakan bahwa masalah perlindungan hukum bagi setiap nasabah bank terhadap likuidasi bank.]]>
