cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Maurice Rogers, SH., MH
Contact Email
mauricerogersiburian@gmail.com
Phone
+6285373733807
Journal Mail Official
mauricerogersiburian@gmail.com
Editorial Address
Jalan DR.TD. Pardede Nomor 21 Medan Baru.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana
Published by Universitas Darma Agung
ISSN : 20895771     EISSN : 26847973     DOI : doi.org/10.46930/
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Rectum is such a publication media of scientific works produced by academics, practitioners, researchers and students who are pursuing law. This journal is managed by the Faculty of Law, Darma Agung University, in cooperation with the UDA Research and Community Service Institute (LPPM). This journal is opened to the public. Focus and Sope is Law and Social Sciences
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 575 Documents
 21   22   23   24   25 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK TERDAFTAR PADA SENGKETA DAGANG PEREBUTAN MEREK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 57/PDT.SUS-MEREK/2019/PN NIAGA) Muhammad Hendra; Srinita Selvia Sitanggang; Sthevani Anastascia Naibaho; Vivi Octavia
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2671

Abstract

Sengketa Hak Kekayaan Intelektual merupakan kejadian yang seringkali ditemui seiring dengan perkembangan dunia perdagangan, termasuk Indonesia. Sekarang ini, Sengketa Hak Kekayaan Intelektual dapat ditemukan di masing-masing jenisnya, terdiri atas Hak Cipta, Merek dan Indikasi Geografis, Paten, Rahasia Dagang, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Industri, serta Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan penolakan atas tuduhan Ruben Onsu sebagai pemegang Geprek Bensu berdasarkan keputusan Pengadilan 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jakarta Pusat, dan memutuskan PT Ayam Geprek Benny Sujono merupakan pemegang legal untuk nama I Am Geprek Bensu sejalan dengan Pasal 1 No.5 serta Pasal 21 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016 berkenaan dengan Merek dan Indikasi Geografis yang menjadi aturan dasar solusi permasalahan HKI jenis Merek. Berdasarkan kasus itu, kedua belah pihak memutuskan untuk menempuh jalur peradilan demi mencari jalan keluar dari sengketa. Atas kejadian itu, hakim tak memandang kata "Bensu" merupakan akronim dari nama seseorang yang terkenal. Melalui siding, kemudian terbukti bahwa atas prinsip first to file, nama "Bensu" lebih dahulu tercatat sebagai I Am Geprek Bensu kepunyaan PT Ayam Geprek Benny Sujono sejak 3 Mei 2017. Kemudian, Ruben Onsu mengajukan nama yang sama tertanggal 7 juni 2018, sehingga sejalan keputusan hakim, dilakukan pencoretan keseluruhan terhadap merek “Geprek Bensu” oleh Ruben Onsu.
PENYELUNDUPAN HUKUM PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR MELALUI PENGESAHAN NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BATURAJA ( STUDI ANALISIS PASAL 7 AYAT (3) HURUF (e) KOMPILASI HUKUM ISLAM ) Dian Afrianti; Helwan Kasra; Arief Wisnu Wardhana
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2679

Abstract

Perkawinan adalah sebuah peribadatan yang ditekankan Allah SWT untuk pasangan yang telah cukup umur guna dapat melahirkan keturunan yang soleh dan soleha. Perkawinan merupakan hubungan abadi antara lelaki serta wanita yang dianggap sah masyarakat serta negara. Pernikahan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Bab II tentang Asas-Asas Pernikahan Pasal 2 berbunyi “ pernikahan berdasarkan hukum Islam yaitu akad yang amat kokoh ataupun mitssaqan ghalidzan guna mentaati perintah Allah serta menjalankannya ialah peribadatan”. Seiring berjalannya waktu ternyata begitu banyak permintaan dari masyarakat terlebih orang tua untuk menikahkan anaknya yang masihlah dibawah umur. Disinilah letak penyelundupan hukumnya menurut penulis. Adanya unsur kesengajaan dalam masyarakat untuk menikahkan anaknya yang belum memenuhi syarat pernikahan yang diamanatkan oleh UU Nomor 16 Tahun 2019. Menurut penjelasan tersebut, pengkaji sangat memiliki ketertarikan guna mengkaji tesis berjudul “Penyelundupan Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Melalui Pengesahan Nikah Di Pengadilan Agama Baturaja (Studi Analisis Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam).”. Pengkaji memakai kategori pengkajian hukum normatif. Mengutip pandangan Jhony Ibrahim yang menjelaskan bahwasanya pengkajian hukum normatif adalah sebuah cara pengkajian ilmiah untuk mendapati sebuah kebenaran melalui logika ilmu melalui sudut pandang normatif. Berdasarkan pengkajian tersebut dapat disimpulkan bahwa Penyebab terjadinya penyelundupan hukum perkawinan anak dibawah umur melalui pengesahan nikah di hampir Pengadilan Agama di Indonesia pada umumnya terkhusus Pengadilan Agama Baturaja berawal dari revisi Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merevisi usia perkawinan bagi pria dan wanita yaitu sama – sama 19 tahun. Ditambah lagi pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) yang berbunyi “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974”, tidak memberikan batasan berapa lama suatu pernikahan siri dapat mengajukan permohonan nikah.
REVERSE EVIDENCE IN CORRUPTION ERADICATION PRACTICE Sunarto Sunarto; Mochamad Soleh; Nyoman Ardika
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2723

Abstract

This study aims to determine; 1) law of the evidentiary machine withinside the Criminal Procedure Code and the evidentiary machine withinside the Indonesian Corruption Eradication Law, and 2) synchronization of the reverse evidentiary system regulations in the trial of corruption with human rights of the accused at the trial. This study is a normative legal research with descriptive analysis method. This research shows the results, including: 1) There is a limitation in the system of reversing the burden of proof in Law no. 20 of 2001 regarding Amendments to Law No. 31 of 1999 regarding the Eradication of Corruption Crimes, namely the criminal act of gratification related to bribery in accordance with what is contained in Article 12 B paragraph (1) letter a. The reversal was carried out on the property of the defendant who was allegedly related to the case against which he was charged (Article 37A) and the property of the defendant who was not charged with alleged corruption (Article 38B). 2) In Articles 37A and 38B regarding reversing the weight of evidence at the defendant's property, it's far deemed essential to offer operational commands in addition to unique procedural regulation as an attempt to keep away from ambiguity from regulation enforcement in imposing this system. Afterwards, concerning the reversal of the weight of evidence on items which have now no longer been indicted (Article 3B), the regulation wishes to offer limits and motives concerning the purpose of products which have now no longer been indicted. This makes it necessary to understand what is meant by property in the context found in the trial. However, there has been no indictment allegedly originating from the criminal act of corruption, so it has not yet been delegated to the Public Prosecutor.
JOINT VENTURE AGREEMENT AS A FORM OF INVESTMENT COOPERATION Sri Purwaningsih; Agnes Maria Janni Widyawati
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2714

Abstract

According to the 1945 Constitution. The economic growth must promote equitable prosperity, high growth, and steady national stability. To achieve this goal, it is not easy, because the Indonesian people face many challenges. Ways that must be taken to extend financial development incorporate venture, utilize of innovation, increment information, move forward organizational and administration aptitudes. In this case, venture plays an imperative part. Joint Venture is a collaboration between foreign investors and foreign investors. In international business, joint ventures are used in various kinds of agreements, including joint production agreements (Corproduction Agreements), production sharing agreements (license agreements) and management contracts (Management Contracts).
THE EXISTENCE OF CRIMINAL LAW IN NATIONAL CRIMINAL LAW REFORM Abdul Kholiq; Zabidin Zabidin; Pratiwi Ayu Sri Daulat
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2711

Abstract

The problem of reforming criminal law is one of the impo important issues that need in all its aspects in connection with efforts to reform criminal law in our country. It is said to be important and even the most important because legal experts often interpret criminal law as a double-edged sword. On the one hand, it is a law to protect society from the threat of crime, but on the other hand, there are times, there are times when human rights temporarily or permanently deprive a person of liberty. Criminal law reform has existed since 1946 with the issuance of Law Number 1 of 1946 concerning criminal law regulations. Criminal law reform as part of criminal politics is in place, and it is time to implement it. This is mainly related to the provisions of the old criminal law, which are regulated in the criminal law code as an "umbrella act" or an umbrella law of a general nature. This law will also affect the formulation of special criminal laws, following the legal needs of society in this era of independence and openness in the 21st century. Based on the description of the background, the formulation of the problem that will be presented is as follows: Why is the renewal of the national criminal law important? How is the formation of criminal law reform in the national Criminal Code Bill? Based on these problems, the discussion is as follows: The existence of the new Criminal Code has become important which is sourced, characterized, rooted, and has a national character following the contents of Pancasila and the 1945 Constitution, is now very urgent to be realized to replace the old Criminal Code which is a legacy of the Dutch colonial and is no longer compatible with developments. Social, cultural, economic, political, and technological conditions in an atmosphere of independent Indonesia and only undergoing reform in the 21st century. The establishment of the new Criminal Code is a reflection of the government's serious efforts in enforcing criminal laws that are more humane and fair for all levels of society in this reform era. . It would be strange if the Netherlands, WvS had long been revised and not enforced, would continue to apply as a colonial legacy, because of the inability of this nation to create a new national criminal law.
STUDI NORMATIF TERHADAP KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENIPUAN FIRST TRAVEL Gelmok Samosir
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2722

Abstract

Tingginya antusiasme atau keinginan dari masyarakat untuk melaksanakan ibadah umrah menyebabkan menjamurnya usaha-usaha biro jasa travel umroh. Lemahnya pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji menyebabkan adanya penyelewengan yang dilakukan PPIU sebagai biro wisata perjalanan Haji/Umrah, salah satunya adalah First Travel. Banyaknya korban penipuan dari agen First travel menarik perhatian peneliti untuk mengkaji konsep perlindungan terhadap HAM yakni perlindungan hukum bagi korban First Travel. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis secara normatif upaya perlindungan hukum bagi korban First Travel berdasarkan putusan perkara kasus First Travel. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Survei kepustakaan yang diteliti dengan melakukan telaah terhadap norma hukum, yuriprudensi, doktrin dan literatur tentang masalah yang diteliti merupakan cara untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari bidang hukum seperti sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data dideskripsikan decara kualitatif. Penarikan kesimpulan dilakukan dari (umum ke khusus. Hasil penelitian menyatakan bahwa korban atau Jemaah Haji/Umrah oleh First Travel dapat memperoleh perlindungan hukum secara perdata, pidana dan administratif.
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN MELALUI GUGATAN SEDERHANA Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2721

Abstract

Gugatan Sederhana adalah gugatan perdata dengan nominal materi gugatan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah rupiah). Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019. Gugatan Sederhana terbatas pada perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Metode pendekatan ini adalah penelitian yuridis normatif, atau metode penelitian hukum normatif. Lahirnya Perma tersebut adalah implementasi dari penerapan proses persidangan dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Sejak sidang pertama, pemeriksaan perkara harus diperiksa dan diputus paling lama 25 hari kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan penyelesaian Gugatan Sederhana diperiksa pasca perubahan Perma No. 2 Tahun 2015. Beberapa perubahan signifikan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 yaitu niilai materiil gugatan, domisili para pihak, prosedur elektronik, upaya hukum verzet, sita jaminan, pembuktian, dan terkait dengan eksekusi.
ANALISIS YURIDIS KEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWISJDE) TERHADAP PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG KELAS IA (Studi Putusan Nomor : 4/Pdt.GS/2022/PN Tjk) Zulfi Diane Zaini; Faqih Ahmad Onky; Intan Nurina Seftiniara
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2694

Abstract

Abstrak Civil Law atau disebut juga hukum perdata adalah bagian yurisprudensi yang mengatur selesainya persengketaan karena benturan kepentingan pribadi antara subjek hukum satu dengan subjek hukum lain, baik perorangan maupun badan hukum serta badan hokum dengan badan hukum. Penelitian tertujukan untuk menganalisis Yuridis Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewisjde) Terhadap Putusan Gugatan Sederhana Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA (kajian pada putusan No: 4/pdt.gs/2022/pn tjk). Pendekatan masalah dipergunakan pada penelitian merupakan pendekatan hukum normatif serta pendekatan empiris. Jenis data dipergunakan pada penelitian terdiri dari data sekunder serta data primer. Proses pengumpulan data pada penelitian mencakup data kepustakaan, data lapangan, serta wawancara. Penelitian dianalisis secara kualitatif berasal sudut pandang hukum. Sesuai hasil pembahasan serta penelitian pada permasalahan, faktor penyebab gugatan sederhana pada putusan No: 4/Pdt.GS/2022/PN Tjk merupakan wanprestasi melawan hukum (PMH) menggunakan nilai gugatan maksimal Rp 500.0000.000 antara Pemohon serta Tergugat sesuai Pasal 1 ayat 1 PERMA nomor 4 tahun 2019 perihal tatacara Penyelesaian Tuntutan Sederhana. Tatacara penyelesaian gugatan sederhana pada perkara wanprestasi pada putusan nomor: 4/Pdt.GS/2022/PN Tjk, serta tatacara pelaksanaan hukum dengan rinci pada PERMA nomor 4 Tahun 2019. Kata Kunci: Kekuatan Hukum (Inkracht Van Gewisjde), Gugatan Sederhana Wanprestasi Abstract Civil law, also known as civil law, is the part of jurisprudence that regulates the settlement of disputes due to conflicts of personal interest between one legal subject and another, both individuals and legal entities as well as legal entities and legal entities. The research is aimed at analyzing the Juridical Permanent Legal Force (Inkracht Van Gewisjde) Against Simple Default Lawsuit Decisions at the Class IA Tanjung Karang District Court (study on decision No: 4/pdt.gs/2022/pn tjk). The problem approach used in research is a normative legal approach as well as an empirical approach. The type of data used in this research consists of secondary data and primary data. The process of collecting data in research includes library data, field data, and interviews. The research was analyzed qualitatively from a legal perspective. In accordance with the results of the discussion and research on the problem, the factors causing the simple lawsuit in decision No: 4/Pdt.GS/2022/PN Tjk constitute a default against the law (PMH) using a maximum claim value of IDR 500,0000,000 between the Petitioner and the Defendant in accordance with Article 1 paragraph 1 PERMA number 4 of 2019 regarding Simple Claim Settlement procedures. The procedure for settling a simple lawsuit in a default case in decision number: 4/Pdt.GS/2022/PN Tjk, as well as the procedure for implementing the law in detail in PERMA number 4 of 2019.
KETIDAKSEIMBANGAN ANTARA ANGKATAN KERJA DENGAN KESEMPATAN KERJA BERDASARKAN UU NO. 11 TAHUN 2020 Arifuddin Muda Harahap; Rizky Olivia Kartina Harahap; Siti Nur Azizah; Herianto Herianto; Pebri Anto Purba; Faiz Azhar Lubis; Pipi Nur Leli; Salsabilla Asri; Yowana Atika; Alda Widara
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2728

Abstract

Berdasarkan analisis UU No. 11 Tahun 2020 bahwa dikeluarkannya undang-undang cipta kerja akan mewujudkan lapangan pekerjaan serta dapat meningkatkan investasi, baik luar mapun dalam negeri, maka bertambahnya investasi akan terwujudnya kesempatan kerja baru yang pada akhirnya dapat membantu menyeimbangkan angkatan kerja dengan kesempatan kerja di Indonesia dan dalam hal ini tidak akan ada namanya pengangguran jika angkatan kerja seimbang dengan kesempatan kerja. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui ketidakseimbangan antara angkatan kerja dengan kesempatan kerja berdasarkan UU No. 11 tahun 2020 dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang akan ditekankan pada permasalahan yuridis mengenai Ketidakseimbangan Antara Angkatan Kerja dengan Kesempatan Kerja berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 dengan tujuan untuk mendeskripsikan persitiwa, ataupun permasalahan secara sistematis, factual serta akurat dan untuk mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dalam proses penyempurnaan penulisan artikel ilmiah ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana solusi dan apa faktor-faktor yang menjadikan ketidakseimbangan antara angkatan kerja dengan kesempatan kerja. Angkatan kerja yang tidak seimbang sangat berpengaruh bagi calon angkatan kerja dan kurangnya kesempatan kerja bagi para calon kesempatan kerja.
PRO KONTRA JAMINAN HARI TUA (JHT) DITINJAU PERMENAKER REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2022 Arifuddin Muda Harahap; Reda Eriska; Syarifah Hannum; Masyhurul Fauzi; Muhammad Hafizsyah; Muhammad Fajri Rizki; Tiara Fitriani; Solehah Dhara Adha Sianipar
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2738

Abstract

Dewasa ini, jaminan hari tua mendapatkan banyak sekali sorotan dari para pekerja yang tidak setuju dengan Jaminan Hari Tua yang diputuskan oleh pemerintah melalui Permenaker No. 2 Tahun 2022. Untuk itu kami bermaksud membahas tentang Jaminan Hari Tua sebab masalahnya adalah bagaimana sebenarnya pengaturan Jaminan Hari Tua menurut Permenaker No. 2 Tahun 2022 lalu berikutnya bagaimana realisasi Permenaker No. 2 Tahun 2022 ini ditinjau dari hajat hidup mantan pekerja, sebab di masyarakat nyatanya mantan pekerja baik yang pensiun diusia 56 tahun maupun sebelumnya tidak terelisasi dengan baik. Metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif sosiologis yakni kami membahas bagaimana pengaturan Jaminan Hari Tua ini menurut Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian direalisasikan pada Permenaker No. 2 Tahun 2022 serta bagaimana kehidupan sosial mantan pekerja. Kesimpulan dari penelitian kami ini adalah ternyata bahwa Permenaker No. 2 Tahun 2022 ini tidak berjalan dengan semestinya, lalu Permenaker No. 2 Tahun 2022 ini masih perlu ditinjau kembali sebab banyak sekali para pekerja yang tidak sepakat dengan aturan yang ada dalam Permenaker No. 22 Tahun 2022

Page 23 of 58 | Total Record : 575

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2025): EDISI BULAN JANUARI Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024 Vol 6 No 3 (2024): EDISI BULAN SEPTEMBER Vol 6 No 2 (2024): EDISI BULAN MEI Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI Vol 5 No 3 (2023): EDISI BULAN SEPTEMBER Vol 5 No 2 (2023): EDISI BULAN JULI Vol 5 No 2 (2023): EDISI BULAN MEI Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI Vol 4 No 2 (2022): EDISI BULAN JULI 2022 Vol 4 No 1 (2022): EDISI BULAN JANUARI 2022 Vol 3 No 2 (2021): EDISI BULAN JULI 2021 Vol 3 No 1 (2021): EDISI BULAN JANUARI 2021 Vol 2 No 2 (2020): EDISI BULAN JULI 2020 Vol 2 No 1 (2020): EDISI BULAN JANUARI 2020 Vol 1 No 2 (2019): EDISI BULAN JULI 2019 Vol 1 No 1 (2019): EDISI BULAN JANUARI 2019 More Issue