cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Maurice Rogers, SH., MH
Contact Email
mauricerogersiburian@gmail.com
Phone
+6285373733807
Journal Mail Official
mauricerogersiburian@gmail.com
Editorial Address
Jalan DR.TD. Pardede Nomor 21 Medan Baru.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana
Published by Universitas Darma Agung
ISSN : 20895771     EISSN : 26847973     DOI : doi.org/10.46930/
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Rectum is such a publication media of scientific works produced by academics, practitioners, researchers and students who are pursuing law. This journal is managed by the Faculty of Law, Darma Agung University, in cooperation with the UDA Research and Community Service Institute (LPPM). This journal is opened to the public. Focus and Sope is Law and Social Sciences
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 575 Documents
 22   23   24   25   26 
PENGARUH PROGRAM BEHAVIOR BASED SAFETY TERHADAP TINGKAT PENURUNAN KECELAKAAN DI PT.INALUM KUALA TANJUNG Nadiya Asvina; Arifuddin Muda Harahap; M. Bahri Al Soddik; Amalina Firdaus; Aldeo Nur Ahmad; Yuliza Anisa Fitri; M. Ramanda Alif Syaufi Ginting; Rahma Auliyah Nst; Kamelia Zahra Adilla; M. Rizky
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2727

Abstract

The problem that often occurs in the world of work is that if a worker has a work accident at his company's place, what is the BBS function for worker safety at PT INALUM, then this problem is not enough to stop here, other problems also arise related to the company's SOP accountability for workers who had an accident at work in accordance with applicable law. With the implementation of the Behavior Based Safety program, it is hoped that the level of work accidents can be realized properly. In this study we used the sociological normative method. By collecting and analyzing an event systematically. The data we analyzed were obtained from various literature and laws and regulations.
PERTANGGUNG JAWABAN PERUSAHAAN TERHADAP PEKERJA YANG DIRUMAHKAN (WFH) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 Arifuddin Muda Harahap; Fahri Fahrozi; Niki Marjuki; M. Harmansyah Hsb; Selmaria Purba; Indah Maya Sari Ritonga; Elza Armaini; Vita Aliyana WS; Sri Atmadianti; Twina Resia
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2734

Abstract

Analyzing the company's obligation to the laid-off employees is the goal of this study. In this study, concepts, pertinent instances, and a normative approach based on legal theory were used. With data presented as narratives and conclusions drawn based on the analysis's findings, this study used a qualitative writing technique. The study's findings led to changes in a few employment laws, including Law No. 13 of 2003, which replaced it as the primary employment law. This change prevented the term "at home" from being recognized, meaning that moving into someone's home is not the same as being fired.Regarding workers who have been laid off from the termination of employment but who still receive full pay and are subject to reduction, the company must engage in negotiations with the union or workers, which is addressed in a special set on the Employment Minister Manpower Letter Number: SE-05/M/BW/1998. Bipartite and tripartite negotiations can be used to resolve the problem of workplace conflicts with businesses.
TINJAUAN TERHADAP PELANGGARAN HAKI HANDPHONE COPY DRAW (HDC) BERDASARKAN UU DESIGN INDUSTRI (Studi Pada Kanwil Hukum & HAM Prov. Lampung) Erlina Erlina; Suta Ramadan; Nabila Fakhirah Herlian
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2736

Abstract

Dikarenakan keadaan ekonomi yang didominasi oleh masyarakat Indonesia kelas menengah ke bawah, maka nilai jual handphone merek ternama jarang tersedia untuk masyarakat. Hal ini mendorong peniruan terhadap produk ponsel merek ternama yang dijual di pasaran dengan harga murah. Kondisi ini tentu saja merusak merek asli dari ponsel yang ditiru oleh pabrikan yang biasa dikenal dengan hard copy. Penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Hak Kekayaan Intelektual Handphone Copy Draw (HDC) menurut UU Desain Industri dan upaya hukum apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah dan kementerian. Undang-Undang Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Mencegah Pelanggaran Gambar Salinan Seluler di Indonesia dan Upaya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Mencegah Pelanggaran Handpone Copy Draw di Indonesia. Dalam karya ini digunakan pendekatan hukum normatif dan pendekatan hukum empiris untuk mendapatkan hasil penelitian yang benar dan objektif. Kemudian untuk proses analisis data, data yang terkumpul secara sistematis dianalisis secara kualitatif secara legal yaitu memberikan pemahaman terhadap data tersebut sesuai dengan fakta yang diperoleh dari lapangan sehingga berasal dari subjek yang otentik. dengan tangan dan memesan satu kalimat pada satu waktu. ilmiah dan sistematis berupa jawaban berdasarkan hasil penelitian. Hasil penelitian memperjelas bahwa peniruan handphone merek terkenal seperti HDC merupakan faktor ekonomi dan kurangnya sosialisasi pada masyarakat luas, serta masyarakat masih belum mengetahui akibat hukum dari memproduksi HDC karena itu merusak produk di pasar.
TINGKAT PELAYANAN PEDESTRIAN DI JALAN DR. MANSYUR, KOTA MEDAN Metty Ningsih; Dessy Eresina Pinem; Rahmad Dian Sembiring
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2755

Abstract

Jalur pejalan kaki merupakan salah satu kelengkapan sebuah kota, yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh warga kota yang bersangkutan. Kenyamanan berjalan kaki merupakan faktor utama yang harus diperhatikan sebagai bentuk pelayanan kepada pejalan kaki. Akan tetapi pada beberapa tempat di Kota Medan khususnya di jalan Dr. Mansyur (depan kampus Universitas Sumatera Utara (USU)), Kecamatan Medan Baru, jalur pejalan kaki cenderung tidak nyaman dikarenakan tidak sesuainya kapasitas pejalan kaki dengan ruang yang tersedia dan berubahnya fungsi jalur pada beberapa zona. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kenyamanan pejalan kaki dengan mengukur Level Of Service (LOS) masing-masing zona jalur pejalan kaki dan mengobservasi fasilitas pejalan kaki jalan Dr. Mansyur. Metoda yang digunakan adalah menghitung arus, kecepatan, kepadatan, ruang dan rasio pejalan kaki di 3 zona di Jalan. Dr. Mansyur tersebut pada hari Minggu dan Senin. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Zona A (depan RS USU), Zona B (di depan pintu 3 USU) dan Zona C (di depan pintu 4 USU) pada hari Minggu masuk ke dalam kategori LOS E. Sementara itu pada hari Senin, Zona A di segmen utara masuk ke dalam kategori LOS D dan Zona B di segmen utara masuk ke dalam kategori LOS D, yang lainnya masuk ke dalam kategori LOS E. Level Of Service tidak berkaitan dengan fungsi kawasan dimana jalur tersebut berada, hanya saja hal ini berhubungan dengan berubah atau tidaknya fungsi jalur pejalan kaki tersebut.
ANALISIS YURIDIS PERAN SABHARA DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT Hutapea, William Martahan; Prasetyo, Guntar Mamiek; Manurung, Mangasa
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.1705

Abstract

Tugas Polri dalam menghadapi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat bukan merupakan suatu hal yang ringan, karena disamping harus sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku. Adapun metode penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif yakni mengkaji Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa; Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Peleton Pengurai Massa. Adapun hasil dari penelitian adalah 1. Peran Kepolisian Sabhara Polrestabes Medan Dalam Menanggulangi Kriminalitas melakukan patroli yang dilakukan oleh dua orang anggota polri atau lebih sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati atau memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk pelanggaran, kejahatan atau gangguan kamtibmas dan atau tindak pidana/pelanggaran hukum yang menuntut atau perlunya kehadiran anggota polri (Police Hazard) untuk melakukan tindakan kepolisian guna terpeliharanya ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat.Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Sabhara Polrestabes Medan Dalam Penanganan Kriminal Kegiatan patroli sabhara polri meliputi : jalan kaki. Patroli bersepeda, Patroli bermotor R2 dan R4, Patroli multi fungsi.Penanganan Dan Kendala Peran Sabhara Polrestabes Medan Dalam Menangani Aksi Kriminalitas upaya pencegahan yang dilakukan mulai dari tindakan preemtif, tindakan preventif, dan tindakan represif. Tiga tindakan ini dilakukan untuk mencegah kriminalitas di Kota Medan, tindakan preemtif yang dilakukan pihak kepolisian kepada masyarakat adalah memberi pemahaman dan pengetahuan dalam mencegah kejahatan.
PEMBINAAN NARAPIDANA BERDASARKAN SISTEM PEMASYARAKATAN DALAM PERSFEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA LANGKAT Ananta Tarigan; Elta Monica Br. Meliala; Syawal Amry Siregar
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2022): EDISI BULAN JULI 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.1744

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisis pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan dalam persfektif perlindungan hak asasi manusia di Lembaga Permasyarakatan Narkotika Kelas II-A Langkat. Jenis penelitian ini menggunakan penilitian yuridis empiris, menggunakan data primer dan data skunder. Pengumpulan data menggunakan metode dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, semua data penelitian yang sudah terkumpul, dianalisis mengunakan metode analisis kualitatif. Hasil riset menunjukkan bahwa Pola pembinaan tahanan di Badan Sosialisasi Narkotika Klas II a Langkat bisa dipecah 2 bidang ialah Awal : Pembinaan keperibadian yang mencakup: Pembianaan pemahaman berkeyakinan, Pembinaan pemahaman berbangsa serta bernegara, Pembinaan keahlian intelektual( intelek), Pembinaan menggabungkan diri dengna warga. Kedua: Pembinaan independensi mencakup: Keahlian buat mensupport usaha- usaha sendiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga serta lain- lain, Keahlian buat mensupport usaha- usaha pabrik kecil, misalnya pengelolahan materi anom serta materi alam yang lain jadi materi separuh jadi serta jadi, Keahlian buat mensupport usaha- usaha pabrik ataupun aktivitas pertanian dengan memakai teknologi madya, besar misalnya pabrik garmen, industri kulit serta serupanya, Keahlian yang dibesarkan cocok dengan bakatnya tiap- tiap. Pola Pembinaan Tahanan di Badan Permasyarakatan Narkotika Klas II A Langkat dengan senantiasa menjamin hak hidup, hak buat tidak disiksa, hak independensi individu, benak serta batin batin, hak berkeyakinan, hak buat tidak diperbudak, hak buat diakui selaku individu serta pertemuan didepan hukum merupakan dengan melaksanakan pola pembinaan karakter mencakup kenaikan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Satu, pembinaan pemahaman berbangsa serta bernegara, kenaikan mutu intelektual, pembinaan tindakan serta sikap, kenaikan kesehatan badan serta rohani, pengintegrasian diri dengan segar pada warga serta pembinaan pemahaman hukum, dan pola pembinaan independensi mencakup pembinaan keahlian kegiatan serta Bimbingan kegiatan produktif.
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (StudiPutusanPengadilanTinggi Surabaya Nomor 1247/Pid.Sus/2020/ PT SBY) Donna Mariana Hutabarat; Tutur Adp Sinaga; Mhd. Ansori Lubis
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2022): EDISI BULAN JULI 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.1731

Abstract

Studi ini membahas perdamaian sebagai pertimbangan hakim dalam meringankan sanksi pada tindak pidana penganiayaan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan No.2260/PID.B/2019/PN.Mdn). studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perdamaian dalam tindak pidana, mengetahui akibat hukum terjadinya perdamaian dalam hukum pidana, dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dengan adanya perdamaian dalam putusan Nomor 1160/Pid.B/2019/PN.Mdn. Riset ini adalah riset yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Tipe informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan riset daftar pustaka( library research). Hasil penelitian yaitu akibat hukum terjadinya perdamaian dalam hukum pidana adalah perdamaian tidak menghapus dari perbuatan pidana pelaku penganiayaan tetapi perdamaian hanya sebatas menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memberikan keringanan ancaman pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa.Pertimbangan hakim dengan adanya perdamaian dalam putusan Nomor 1160/Pid.B/2019/PN.Mdn adalah sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukan yang lebih ringan terhadap pelaku penganiayaan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan tetapi karena adanya perdamaian antara pelaku dan korban, maka pelaku penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PEDOFILIA (Studi Di Wilayah Hukum Polres Deli Serdang) Lubis, Muhammad Reza Assouri; Immanuel, Immanuel; Devi, Ria Sintha
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.1717

Abstract

Penelitian ini adalah Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia (Studi Di Wilayah Hukum Polres Deli Serdang). Studi ini bertujuan untuk mencari bagaimana modus operandi pelaku tindak pidana pedofilia anak di wilayah hukum Polres Deli Serdang; bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pedofilia anak di wilayah hukum Polres Deli Serdang. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris yang menggunakan data primer dan sekunder dan analisis data secara deskriftif kualitatif. Hasil penelitian terlihat bahwa modus operandi tindak pidana pedofilia terhadap anak di wilayah hukum Polres Deli Serdang yang digunakan oleh pelaku secara umum yaitu melakukan pemaksaan disertai dengan ancaman kekerasan, mengiming-imingi korban akan sesuatu atau hadiah atau janji-janji, kemudian melalui bujuk rayu ataupun tipu muslihat; dan upaya penanggulangan tindak pidana pedofilia terhadap anak di wilayah hukum Polres Deli Serdang dilakukan dengan tindakan preventif dan tindakan represif oleh para aparat penegak hukum berupa penjatuhan atau penerapan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pedofilia anak yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan. Upaya penanggulangan dilakukan juga oleh pemerintah dalam memberikan penyuluhan hukum dan upaya yang dilakukan oleh masyarakat dengan meningkatkan silaturahmi untuk menutup ruang gerak Pelaku tindak pidana pedofilia.
PEMBIAYAAN BERBASIS KEKAYAAN INTELEKTUAL DENGAN JAMINAN FIDUSIA BAGI PELAKU EKONOMI KREATIF Tajuddin Noor; Suhaila Zulkifli
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2765

Abstract

Sebagai bentuk penjaminan, lembaga penjaminan fidusia muncul untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tertentu. Ini penting untuk lembaga agunan yang asetnya sebagian besar terdiri dari barang-barang bergerak. Undang-Undang Jaminan Fidusia (UU No. 42 Tahun 1999) mengatur bahwa benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dapat dijadikan sebagai subjek jaminan fidusia. UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU No 13 Tahun 2016 tentang Paten sama-sama mengatur evolusi jaminan fidusia. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019, Terkait Ekonomi Kreatif, telah ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 12 Juli 2022. Kekayaan Intelektual yang dapat diagunkan sebagai Jaminan Fidusia diatur dengan Peraturan Pemerintah ini. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan (1) bagaimana pengaturan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan berupa fidusia dalam pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku Ekonomi Kreatif; dan (2) bagaimana pengaturan benda bergerak sebagai agunan dalam bentuk fidusia dalam Sistem Hukum Penjaminan. Secara metodologis, penyelidikan ini bersifat yuridis normatif, dengan data sekunder yang dikumpulkan dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.
PERAN UNIT SABARA KEPOLISIAN RESORT KOTA MEDAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN Najib Mustaqim; Daniel Bernat Soni Lumban Tungkup; Fitriani Fitriani; Rudolf Silaban
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2022): EDISI BULAN JULI 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.1740

Abstract

Klasifikasi pencurian yang bermula dari tingkat atas sampai bawah, sehingga dalam setiap peristiwa, sorotan keras terhadap pencurian terus dilancarkan, dalam rangka mengurangi tindak kriminal. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran Unit Sabara Kepolisian Resort Kota Medan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian yuridis normatif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya dengan interpretasi rasional dan akurat. Hasil riset menunjukkan bahwa ada beberapa faktor penghambat kepolisian ketika melakukan penanggulangan tindak pidana pencurian, salah satunya karena aturan perundang – undangan, pelaku pencurian yang ditangkap oleh kepolisian ketika di proses hingga tingkat pengadilan, hukuman yang dijatuhi kepada pelaku dinilai terlalu rendah, sehingga membuat pelaku tidak jera. Yang kedua karena luasnya wilayah dan kurangnya personil, polisi tidak dapat menjangkau keseluruhan wilayah yang menjadi tanggungjawabnya. Kekurangan anggaran juga jadi penghambat kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian, karena anggaran yang diberikan kepada tiap tiap polsek tidak mencukupi untuk biaya operasional selama satu tahun untuk kegiatan patroli. Penindakan, penegakan hukum, bersosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, menempatkan personil di wilayah yang dianggap rawan akan terjadinya tindak pidana pencurian, menjadi upaya kepolisian dalam mencegah tindak pidana pencurian.

Page 24 of 58 | Total Record : 575

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2025): EDISI BULAN JANUARI Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024 Vol 6 No 3 (2024): EDISI BULAN SEPTEMBER Vol 6 No 2 (2024): EDISI BULAN MEI Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI Vol 5 No 3 (2023): EDISI BULAN SEPTEMBER Vol 5 No 2 (2023): EDISI BULAN JULI Vol 5 No 2 (2023): EDISI BULAN MEI Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI Vol 4 No 2 (2022): EDISI BULAN JULI 2022 Vol 4 No 1 (2022): EDISI BULAN JANUARI 2022 Vol 3 No 2 (2021): EDISI BULAN JULI 2021 Vol 3 No 1 (2021): EDISI BULAN JANUARI 2021 Vol 2 No 2 (2020): EDISI BULAN JULI 2020 Vol 2 No 1 (2020): EDISI BULAN JANUARI 2020 Vol 1 No 2 (2019): EDISI BULAN JULI 2019 Vol 1 No 1 (2019): EDISI BULAN JANUARI 2019 More Issue