cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurfaika Ishak
Contact Email
nurfaika.ishak@gmail.com
Phone
+6285292349495
Journal Mail Official
qadauna@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong, Samata, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 27163245     EISSN : 27161994     DOI : https://doi.org/10.24252/qadauna
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
QadauNa: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam yang diinisiasi untuk menampung dan mengoptimalkan minat menulis mahasiswa di bidang hukum islam dan hukum umum yang memiliki keterkaitan dalam masyarakat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 3 No 1" : 15 Documents clear
PERAN PENGHULU DALAM MENENTUKAN HAK PERWALIAN ATAS ANAK PEREMPUAN YANG LAHIR AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba) Suhaebatul Khaerah; Supardin Supardin; Hamzah Hasan
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i1.23293

Abstract

AbstrakPokok penelitian ini adalah peran penghulu dalam menentukan hak perwalian atas anak perempuan yang lahir akibat hamil di luar nikah. Pokok permasalahan terdiri dari dua sub masalah yaitu: Bagaimana pertimbangan penghulu KUA Kecamatan Ujunglue Kabupaten Bulukumba mementukan hak perwalian atas anak perempan yang di lahirkan akibat hamil di luar pernikahan. Bagaimana dasar hukum penghulu KUA Kacamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba dalam menentukan hak perwalian atas anak perempuan yang lahir akibat hamil di luar pernikahan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan peran penghulu dalam menentukan hak perwalian atas anak perempuan yang lahir akibat hamil di luar nikah: KUA kecamatan Ujungloe dalam menentukan hak perwalian atas anak perempuan yang lahir akibat diluar nikah mengikut pada KHI yakni membolehkan si ayah biologis menjadi wali nikah bagi si anak perempuan selama orang tua si anak (ayah biologis dengan ibu kandung si anak) terikat pada ikatan perkawinan. Dasar hukum yang dipakai oleh KUA UjungLoe UU No. 1 Thn 1974 yang searah dengan Kompilasi Hukum Islam, sebagai lembaga yang melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Indonesia tentunya KUA Ujung Loe mengikitui ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang mengakui status anak yang hamil diluar nikah merupakan anak sah dari kedua orang tuangnya. Menyagerakan menikah merupakan jalan yang sangat dianjurkan dari menjauhkan dari perbuatan zina, bagi mereka yang sudah baligh dan memilki kesiapan. Kata Kunci: penghulu, anak di luar nikah, wali hakim. 
TINJUAN HUKUM ISLAM TENTANG MARITAL RAPE DALAM RUMAH TANGGA TERKAIT RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Muh Irham; Hartini Thahir; Istiqamah Istiqamah
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i1.24335

Abstract

AbstrakPerkawinan merupakan ikatan yang paling sakral dengan adanya akad sebagai pengikatnya. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam rumah tangga sering terjadi kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga pun sangat banyak macamnya, seperti penganiayaan, kejahatan asusila, perkosaan, perampasan hak asasi manusia dan kekerasan seksual lainnya. Pada kasus yang sering terjadi adalah kekerasan seksual dalam hal ini Marital Rape (perkosaan dalam ikatan perkawinan). Pada kesempatan ini penulis mencoba meniti kasus Marital Rape yang akan dianalisis melalui hukum islam dan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana. Namun penulis disini hanya berfokus pada bagaimana kategori Marital Rape yang ada dalam pandangan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, deskripsi penilian yang digunakan merupakan penelitian kepustakaan (Library Research) dengan merujuk pada hasil penelitian yang ada sebelumnya, buku, jurnal dan artikel yang apat diakses melalui online. Pada dasarnya, kekerasan seksual dalam hal ini Marital Rape ilah suatu perilaku memaksakan kehendak suami untuk melakukan hubungan seksualitas. Untuk kategori Marital Rape dalam prespektif Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana apabila adanya unsur pemaksaan dan terjadi dalam rumah tangga. Jika di bedah lebih dalam maka Marital Rape dapat ikategorikan sebagai pemerkosaan. Walaupun penelitian ini masih memiliki kekurangan namun semoga dengan adanya penelitian ini mampu menjadi rujukan untuk penelitian yang akan mendatang.Kata Kunci: Marital Rape, Hukum Islam, dan RUU Hukum Pidana.
PERAN ADVOKAT DALAM MEWAKILI KLIEN PRESPEKTIF HUKUM ISLAM Fitrah Ainil Qalbi; Abd. Halim Talli; Asni
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i1.20368

Abstract

Abstrak Pendidikan yang rendah yang mengakibatkan butuhnya perlindungan hukum sebab diri manusia ada hak yang perlu dibela. Kasus perdata yang terjadi hari-hari ini pelakunya rata-rata dari kalangan dimana justice for all itu tidak merata. Masalah yang terjadi pada penelitian ini, peneliti mengkaji dan meneliti dengan dalam yang mana tujuannya untuk mengetahui implementasi, faktor pendukung dan faktor penghambat serta perspektif hukum Islam dari peran advokat dalam mewakili klien di Pengadilan Agama Maros. Penelitian ini adalah pendekatan hukum Islam studi lapangan dengan menggunakan pendekatan hukum Islam. Data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi yang diolah dengan metode deskiriptif kualitatif. Kesimpulannya, Advokat juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri. Namun kenyataannya di masyarakat profesi advokat terkadang menimbulkan pro dan kontra, terutama yang berkaitan dengan perannya dalam memberikan jasa hukum, Oleh karena itu seorang advokat yang akan melakukan praktek di pengadilan agama khususnya untuk mendampingi atau menjadi kuasa atas nama kliennya agar mendapat simpatik masyarakat, tentu harus mengikuti hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama. Dengan mengikuti aturan ini dapat meminimalkan praktek yang menyimpang, sehingga dapat dipertanggungjawabkan prosedurnya. Kata kunci: Advokat, Klien, Hukum Islam. Abstract Undeveloped education in society causes a need for legal protection because human beings have rights that must be defended. In the civil cases that occur these days, the perpetrators are mostly from groups where justice for all is not evenly distributed. The problem that arises in this research is that the researcher examines and examines the purpose of which is to determine the implementation, supporting factors, and inhibiting factors as well as the perspective of Islamic law on the role of a lawyer in the representation of clients in the Religious Maros. Search. This research is a field study on the approach to Islamic law using the Islamic legal approach. Data were collected through observations, interviews, and documentation which were processed using qualitative descriptive methods. In conclusion, lawyers can also become facilitators in seeking the truth and maintaining justice to defend human rights and provide free and independent legal defense. However, the reality is that in society, the legal profession sometimes raises pros and cons, especially when it comes to its role in the provision of legal services. follow the procedural laws in force in religious courts. By following these rules, deviant practices can be minimized, so that procedures can be taken into account. Keywords: Lawyers, Client, Islamic Law.
TRADISI PENYERAHAN PERABOT RUMAH TANGGA PADA PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Sunarti; Muh. Jamal Jamil
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i1.20773

Abstract

Abstrak Perkawinan adalah salah satu dari sekian banyak ritual agama yang dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan sebuah keluarga. Dalam masyarakat pedesaan dengan tradisi-tradisi, perkawinan tidak hanya dilakukan dengan cara atau peraturan sesuai dengan ketetapan agama. Islam menghargai dan meninggikan kedudukan seorang perempuan sebagai makhluk terhormat dan mulia, dengan memberi hak kepadanya untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh pihak laki-laki kepada wanita yang akan dinikahinya, bukan kepada orang lain, meskipun orang tersebut sangat dekat dengannya, dan mahar tersebut tidak boleh digunakan orang lain bahkan oleh suaminya sendiri. Berdasarkan hal tersebut penulis merumuskan masalah pada penelitian Bagaimana Pelaksanaan Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Pada Perkawinan di Desa Bonto Majannang Kec. Sinoa Kab. Bantaeng. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif dengan lokasi penelitian di Dessa Bonto Majannang Kec. Sinoa Kab. Bantaeng. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi penyerahan perabot rumah tangga pada perkawinan di desa bonto majannang telah diketahui dan dilakukan secara turun temurun. Implikasi penelitian adalah Dalam sebuah prosesi pernikahan sebaiknya tidak memberatkan pihak laki-laki maupun mempelai perempuan. Kata Kunci: Perabot Rumah Tangga, Perkawinan, Hukum Islam. Abstract Marriage is one of the many religious rituals performed with the aim of creating a family. In rural communities with traditions, maerriage is not only carried out by means or regulations in accordance wuth religious regulations. Islam respects and exalts a woman’s position as an honorable and noble creature, by giving her the right to receive a dowry. The dowry is only given by the man to the woman he is going to marry, not to other people, even though the person is very close to him, and the dowry cannot be used by other people, even by her own husband. Based on this, the authors formulated a problem in the study of How the Traditionof Handover of Household Furniture fo Marriage in Bonto Majannang Village, Kec. Sinoa Kab. Bantaeng. This research method is (field research) which is qualitative with the research location in Desa Bonto Majannang Kec. Sinoa Kab. Bantaeng. The results of this study conclude that the implementation of the tradition of handing over household furniture in weddings in Bonto Majannang village has been known and carried out from generation to generation. The implication og this research is that in a wedding procession, it is better not to burden the groom or the bride. Keywords: Household furniture, Marriage, Islamic Law
TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MANGDOJA DALAM UPACARA KEMATIAN A Muh Muharram M; Supardin; Rahma Amir
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i1.22764

Abstract

Abstrak Pokok penelitian ini adalah prosesi acara pasca kematian dan prespektif hukum Islam dalam tradisi Mangdoja di Kelurahan Malua Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang. Pokok permasalahan terdiri dari dua sub masalah yaitu: bagaimanakah prosesi dalam tradisi Mangdoja yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Malua Kecamtan Malua Kabupaten Erekang ?, dan bagaimanakah Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mangdoja pasca Kematian di Kelurahan Malua Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang? Adapun hasil dari peneletian ini menunjukkan beberapa faktor masyarakat masih melaksanakan tradisi mangdoja di kelurahan malua kecamatan malua kabupaten enrrekang adalah tradisi Mangdoja ini belum ada hadis yang menguatkan bahwa tradisi ini adalah sesuatu yang bid`ah atau haram dilakukan karena sebab dan landasan hukumnya yang belum jelas. Bahwa tradisi Mangdoja merupakan suatu tradisi yang harus tetap di lakukan karena kesemuanya itu atau rangkaiaan kegiatan yang di laksanakan di tradisi inilah yang membawa roh ke alam surga dan juga manfaatnya yang diantaranya yaitu untuk belajar mengikhlaskan dosa-dosa yang di dilakukan mayit selama hidup di dunia. Tradisi Mangdoja tidak lepas dengan kaidah ushul fiqih yaitu االمور‫بمقاصدها‫ al-Umuru bi Maqasidiha menegaskan bahwa semua urusan dengan maksud pelakunya kaidah itu berbunyi “segala perkara tergantung kepada niatnya”. Kata Kunci: Tradisi, Hukum Islam, Hukum Adat Abstract The subject of this research is the post-death procession and the perspective of Islamic law in the Mangdoja tradition in Malua Village, Malua District, Enrekang Regency. The main problem consists of two sub-problems, namely: Processions in the Mangdoja tradition carried out by the community in Malua Village, Malua District, Erekang Regency?, and What is the View of Islamic Law on the Mangdoja Tradition after Death in Malua Village, Malua District, Enrekang Regency? The results of this research show that several factors in the community that still carry out the Mangdoja tradition in the village of malua, the sub-district of malua, the district of Enrrekang are Mangdoja, there is no hadith that confirms that this tradition is something that is heresy or forbidden to do because of the unclear legal basis. The Mangdoja tradition is a tradition that must be carried out because all of it or the series of activities carried out in this tradition brings the spirit to the heavenly realm and also benefits, including learning to let go of the sins committed while living on earth. The Mangdoja tradition cannot be separated from the rules of ushul fiqh, namely االموربمقاصدها al-Umuru bi Maqasidiha that all matters with the intent of the perpetrators as "everything depends on the intention". Keywords: Tradition, Islamic Law, Customary Law

Page 2 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 3 Vol 6 No 2 Vol 6 No 1 Vol 5 No 3 Vol 5 No 2 Vol 5 No 1 Vol 4 No 3 Vol 4 No 2 Vol 4 No 1 Vol 3 No 3 Vol 3 No 2 Vol 3 No 1 Vol 2 No 3 Vol 2 No 2 Vol 2 No 1 Vol 1 No 3 Vol 1 No 2 Vol 1 No 1 More Issue