cover
Contact Name
Azmi
Contact Email
alazzamazmi@gmail.com
Phone
+6282391413190
Journal Mail Official
jurnalkemunting@gmail.com
Editorial Address
Jl. Canggai Putri, Kecamatan Tebing, Kab. Karimun 29661
Location
Kab. karimun,
Kepulauan riau
INDONESIA
JURNAL KEMUNTING
Published by Universitas Karimun
ISSN : -     EISSN : ISSN2720     DOI : 10.0506
Jurnal Kemunting ini disediakan sebagai wadah publikasi hasil penelitian-penelitan dari Mahasiswa, Guru dan Dosen untuk memenuhi salah satu unsur Tridarma Perguruan Tinggi. Adapun yang menjadi fokus publikasi Jurnal Kemunting ini adalah Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, Politik, Ekologi Administrasi Negara, Kepemimpinan, Hukum, Manajemen, Organisasi dll
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 57 Documents
Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepualauan Meranti Eko Handrian; Hendry Andry; Azmi
KEMUNTING Vol 1 No 2 (2020): JULI
Publisher : PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA. UNIVERSITAS KARIMUN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Isu dan permasalahan yang dihadapi kawasan perbatasan baik daerah perbatasan laut maupun daerah perbatasan darat adalah aspek kebijakan, ekonomi, sosial, budaya, sumber daya alam, kelembagaan, dan kewenangan pengelolaan serta kerjasama antar negara. Sebagai prioritas pembangunan sesuai dengan Nawa Cita Presiden, maka perlu adanya penguatan Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan Pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara berwawasan lingkungan sebagai beranda depan negara yang berdaya saing tinggi. Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai salah satu daerah otonom secara geografis berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (Growth Triagle) Indonesia - Malaysia - Singapore (IMS-GT ) dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam - Tj. Balai Karimun. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan studi literatur dalam rangka identifikasi upaya-upaya untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah pinggiran, terutama kawasan perbatasan negara. Identifikasi kebijakan yang tepat dalam rangka penerapan kebijakan di kawasan perbatasan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sebagai beranda depan negara diharapkan dapat merumuskan konsep program-program yang dapat membantu kawasan perbatasan melaksanakan urusan daerahnya dalam pengelolaan daerah perbatasan
MODEL ALTERNATIF KEBIJAKAN PENYALURAN DANA FEE ALAM DI DESA SUNGAI ARA KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU Rosmita Mita; Herman; Ema Fitri Lubis
KEMUNTING Vol 1 No 2 (2020): JULI
Publisher : PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA. UNIVERSITAS KARIMUN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanaman kehidupan merupakan tanaman untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat berupa tanaman pokok yang menghasilkan hasil hutan kayu dan/atau tanaman yang menghasilkan hasil hutan bukan kayu, dan/atau tanaman yang bermanfaat bagi masyarakat yang dikelola melalui pola kemitraan antara masyarakat dengan pemegang IUPHHK-HTI yang bersangkutan. Dengan dana fee alam besar yang digelontorkan oleh perusahaan, sangat disayangkan apabila dana tersebut hanya sebagai dana habis pakai, dalam arti tidak ada nilai ekonomi berkelanjutan oleh masyarakat. Jika dana tersebut dikelola dengan sedemikian rupa maka masyarakat Desa Sungai Ara akan produktif dibidang ekonomi. Misalnya ada pemberdayaan berupa bantuan modal UMKM, membangun/memperbaiki pasar, kegiatan bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan, pariwisata, olahraga, pertanian, peternakan dan kegiatan lainnya. Oleh sebab itu, perlu adanya suatu model laternatif kebijakan untuk mengelola penyaluran dana fee alam di Desa sungai ara tersebut. Metode yang digunakan dalam tulisan ini yaitu studi kepustakaan. Hasil analisis yang dilakukan terhadap permasalahan tersebut penulis menggunakan Model Alternatif Kebijakan dalam rangka penyaluran dan pengelolaan dana fee alam tersebut yang terdiri dari Technical Feasibility, Economic and Financial Fossibility, Political Viability dan Administrative Operability dimana model alternatif kebijakan diatas sangat baik digunakan dalam rangka penyaluran dana fee alam tersebut
IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 2007 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN GAS LPG 3KILOGRAM BAGI RUMAH TANGGA DAN USAHA MIKRO DI KELURAHAN SUNGAI LAKAM BARAT KABUPATEN KARIMUN Rolly Sambuardi; Deska Zurkarnain; Muhammad Taufiq Razali
KEMUNTING Vol 1 No 2 (2020): JULI
Publisher : PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA. UNIVERSITAS KARIMUN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi dari penyediaan dan pendistribusian gas Lpg 3 kilogram di Kelurahan Sungai Lakam Barat.Metode dalam penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif. Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan wawancara, kuesioner dan observasi. Lokasi penelitian di Kelurahan Sungai Lakam Barat. Dalam melihat bagaimana implementasi peraturan presiden nomor 104 tahun 2007 yang dilaksanakan, peneliti menggunakan teori-teori yang dikembangkan oleh George C Edward III. Dalam penelitian implementasi yang akan dilihat adalah pada aspek penyediaan dan pendistribusian. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penyediaan dan pendistribusian gas Lpg 3 kilogram di Kelurahan Sungai Lakam Barat sudah berjalan cukup baik.. Penelitian ini melihat Implementasi kebijakan yang dipengaruhi oleh empat variable. Dimana empat variable kebijakan terdiri atas komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Setelah diadakan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa penyediaan dan pendistribusian gas LPG 3 kilogram di Kelurahan Sungai Lakam Barat Kabupaten Karimun telah berjalan cukup baik walaupun masih terdapat kekurangan atau hambatan dalam proses pengimplementasian.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO 27 TAHUN 2018 TENTANG ALAT PENERANGAN JALAN UMUMDI KELURAHAN PASIR PANJANG KECAMATAN MERAL BARATKABUPATEN KARIMUN Azmi; Hafzana Bedasari; Said Nuwrun
KEMUNTING Vol 1 No 2 (2020): JULI
Publisher : PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA. UNIVERSITAS KARIMUN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berawal dari masalah minimnya fasilitas alat penerangan jalan umum (PJU) di kelurahan pasir panjang. Penerangan jalan umum merupakan salah satu pelayanan Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan umum. Pengelolaan PJU sepenuhnya wewenang Pemda melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan (PERKIM). Peraturan Menteri Perhubungan No 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan Umum bahwa untuk mengoptimalkan fasilitas perlengkapan jalan berupa alat penerangan jalan. Guna mewujudkan Keselamatan, Keamanan, Ketertiban, dan Kelancaran lalu lintas seta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas. Alat penerangan jalan adalah lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan Umum di Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun. Teori yang digunakan dalam peneitian ini adalah teori menurut George C Edward III. Yang didalamnya memiliki 4 faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan, Implementasi suatu kebijakan, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriftif kualitatif. Penelitian dilakukan dua siklus dimulai pada bulan mei dan juni 2020. Data penelitian diperoleh dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah untuk memaksimalkan Peraturan Menteri Perhubungan No 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan Umum Di Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun. Koordinasi antara Dinas PERKIM dan Masyarakat Kelurahan Pasir Panjang unutk alat penrangan jalan umum seharusnya lebih efektif dan efisien, supaya tercapainya tujuan dari Dinas PERKIM. Faktor pendukung pada penertiban PJU ini adalah perlunya izin yang dilakukan sesuai prosedur yang benar.
STRATEGI BAPAK BALIA DALAM PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF DAERAH PEMILIHAN KECAMATAN MERAL BARAT KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 Roli Sambuardi; Marwansyah
KEMUNTING Vol 2 No 01 (2021)
Publisher : PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA. UNIVERSITAS KARIMUN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.0506/jkg.v2i1.269

Abstract

Abstrak Pemilihan Umum Calon Legislaif tahun 2019 yang dilaksanakan di kabupaten karimun pada tanggal 17 April 2019, berbicara masalah pemilhan umum calon legislaif sangat erat kaitannya dengan pemimpin. Pemimpin adalah tokoh atau elit anggota sistem sosial yang dikenal oleh masyarakat dan berupaya mempengaruhi para pengikutnya secara langsung atau tidak langsung. Pemilihan umum calon legislatif dilaksanakan di Indonesia dalam proses mencari seorang pemimpin perwakilan rakyat yang bisa mengaspirasi suara rakyat. Sangat menarik bagi penulis untuk mengangkat judul tersebut, kerena bapak Balia sebagai pendatang baru dapat mengantongi suara banyak yang dapat mengantarkan dia kekursi badan legislatif didaerah pemilihannya yaitu kecamatan meral barat karena mayoritas penduduk disana mengunggulkan bapak Balia sebagai perwakilan mereka dari Partai Amanat Nasional. Adapun yang terjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat dan seluruh tim suskes pemenangan bapak Balia sebagai kandidat calon legislatif di kecamatan meral barat kabupaten karimun. Strategi yang dilakukan oleh bapak Balia selaku calon legislatif daerah pemilihan kecamatan meral barat dalam pemilihan umum di kabupaten karimun yang pertama dilakukan adalah survei lapangan, melihat kondisi lapangan yang terjadi, mencaritahu kelemahan dan kekuatan lawan serta peluang yang bisa di manfaatkan. Mengembangkan isu-isu yang ada, mengblow up isu-isu kelemahan awan. Pendekatan kepada masyarakat dengan terjun langsung, bertatap muka dengan masyrakat, sehingga benar- benar memahami yang menjadi keinginan masyarakat. Menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat, membangun kerjasama yang baik antar tim dan menjaga kesolidan tim. Namun dalam semua strategi yang dilakukan tidak lepas dari pemilihan strategi dan penyusunan serta pelaksanaan yang tepat dan baik sehingga dapat mencapai tujuan bersama. Kata Kunci: Strategi, Pemilihan Umum, Kandidat Calon Legislatif
PERAN PIMPINAN DALAM PENGAWASAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI PADA KANTOR INSPEKTORAT KABUPATEN KARIMUN Muhammad Rosmansyah; Artika
KEMUNTING Vol 2 No 01 (2021)
Publisher : PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA. UNIVERSITAS KARIMUN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.0506/jkg.v2i1.270

Abstract

Abstrak Disiplin kerja sangat penting dalam suatu organisasi dan instansi jika tidak maka instansi akan kesulitan dalam melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Disiplin kerja merupakan suatu sikap dan perilaku. Tujuan penelitian, untuk mengetahui bagaimana Peran Pimpinan dalam Pengawasan Disiplin Kerja pegawai pada Kantor Inspektorat Kabupaten Karimun dan factor apa saja yang menghambat dan mendukung dalam Pengawasan Disiplin Kerja pegawai pada Kantor Inspektorat Kabupaten Karimun. Metode penelitian menggunakan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dua siklus dimulai pada bulan Mei sampai dengan bula Juli 2020. Data penelitian diperoleh dalam bentuk data kualitatif. Data kualitatif dikumpulkan melalui Observasi, Interview, dan Dokumentasi. Hasil penelitian: berdasarkan analisa indikator, yaitu Adanya Penetapan standard dan kebijakan, menggunakan kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dimana pada pasal-pasal diuraikan tentang kewajiban-kewajiban PNS dan Larangan dan Pasal 5 mengurai tentang Hukuman Disiplin. Pengukuran Kinerja dalam Pengawasan kedisiplinan kerja, dilakukan ada 3 pengawasan yaitu Pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan, selama kegiatan dan setelah kegiatan. Meningkatkan Disiplin kerja dan Tindakan Koreksi dilakukan dengan cara Motivasi yaitu Motivasi Langsung (Direct Motivation) dan Motivasi Tak Langsung (Indirect Motivation). Dan Tindakan koreksi bilater dapat pegawai yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam kedisiplinan dilakukan dengan adanya sanksi dengan melakukan pemotongan pada Tambahan Pengahasilan Pegawai (TPP). Kata Kunci :Peran, Pengawasan, Disiplin Kerja
PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM UPAYA MANFAATKAN PROGRAM TANAMAN OBAT KELUUARGA BERKELANJUTAN (STUDI KELURAHAN PARIT BENUT KECAMATAN MERAL) Azmi; Muhammad Taufik
KEMUNTING Vol 2 No 01 (2021)
Publisher : PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA. UNIVERSITAS KARIMUN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.0506/jkg.v2i1.271

Abstract

Abstrak Peran pemerintah kelurahan dalam upaya manfaatkan program tanaman obat memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa peran pemerintah kelurahan dalam meningkatkan program Tanaman obat keluarga upaya dalam melakukan untuk pemanfaatan sumber daya alam, yang salah satunya pemanfaatan lahan perkarangan yang merupakan salah satu sumber potensial penyedia lahan pangan yang bernilai gizi dan memiliki ekonomi tinggi khususnya komoditas pangan. Pemanfaatan lahan perkarangan ini dapat difokuskan pada tanaman yang menjadi kebutuhan sehari-hari meliputi umbi-umbian, tanaman obat, produk hortikultura seperti sayuran cabai, bayam ,sawi dan kacang-kacangan, Metode Penelitian di gunakan dalam buku Prof. Dr. Sugiyono penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, ( sebagai lawannya adalah eksperimen ) dimana peneliti adalah sebagai instrument terkunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triagulasi ( gabungan ), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari generalisas, hasil Penelitian ini adalah dapat diketahuai bahwa “ peran pemerintah kelurahan dalam meningkatkan program tanaman obat keluarga ( studi kelurahan parit benut kecamatan meral) pemerintah kelurahan berperan dalam program tersebut Kata Kunci : Peran, Kelurahan, Program Tanaman Obat Keluarga.
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGJASA SECARA ELEKTRONIK DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU Noktavia Saputri; Lilis Suriani; Eko Handrian
KEMUNTING Vol 2 No 01 (2021)
Publisher : PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA. UNIVERSITAS KARIMUN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.0506/jkg.v2i1.272

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini berujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan faktor penghambatnya. Penelitian ini dilakukan dengan cara melihat proses dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dengan menggunakan beberapa indikator yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Indragiri Hulu bertepatan di Pematang Reba yang menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan metode kuantitatif serta jenis dan sumber data yang digunakan peneliti yaitu data primer dan data sekunder. Pada pelaksanaannya peneliti melakukan analisa data dengan menggunakan kuantitaif deskrriptif yang mana peneliti menggambarkan keadaan yang ada dilapangan selanjutnya data yang didapat dikumpulkan dan diklarifikasi melalui kuisioner menurut jenisnya dan diuraikan kemudian diberi pembahasan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Sekretariat Daerah Kabupaten Indargiri Hulu dikatakan cukup terimplementasi, rekomendasi yang perlu dipertimbangkan terutama berkaitan dengan pembagian tugas yang jelas dan harus ditata kembali agar tidak ada rangkap jabatan serta melakukan evaluasi secara detail untuk melihat apakah proses pengadaan sudah dilakukan sesuai dengan peraturan dan SOP yang berlaku. Kata Kunci : Pelaksanaan, Pengadaan, Elektronik
IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU Dwi Herlinda
KEMUNTING Vol 2 No 01 (2021)
Publisher : PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA. UNIVERSITAS KARIMUN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.0506/jkg.v2i1.273

Abstract

Abstrak Penelitian ini tentang Implementasi Permendagri No.10 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan melihat pelasksanaan Permendagri No.10 Tahun 2018 dan mencari solusi atas kendala yang dihadapi. Permasalah dalam penelitian ini adalah keterlambatan pelaksanaan layanan admistrasi yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yang menunjukan bahwa kualitas pelayana yang diberkan pada masyarakat belum maksimal. Hasil penelitian ini adalah Permendagri No. 19 tahun 2018 telah diimplementasikan namum poin yeng belum terlaksana yaitu ketidak sesuainya SOP dalam lama waktu pelayanan berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No. 7 tahun 2016 dengan Permendagri No. 19 tahun 2018 serta belun ada Perda terbaru sesuai dengan Permendagri No. 19 tahun 2018. Rekomendasiterhadap Disdukcapil Kota Pekanbaru adalah melaksanakan sosialisasi Permendagri No. 19 tahun 2018 kepada seluruh staff dan pegawai Disdukcapil serta membuat strategi dan SOP sesuai dengan Permendagri No. 19 tahun 2018 agar terjadi peningkatan kualitas pelayanan kependudukan di Disdukcapil Kota Pekanbaru.
ANALISIS IMPLEMENTASI LAYANAN E-PUSKESMAS PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK Surita; Hendry Andry
KEMUNTING Vol 2 No 01 (2021)
Publisher : PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA. UNIVERSITAS KARIMUN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.0506/jkg.v2i1.274

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Layanan E-Puskesmas Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah para pegawai Puskesmas Bungaraya yag berjumlah 12 orang. Berpegang pada prinsip rasionalitas dan untuk mendukung validitas hasil penelitian maka ditetapkan jumlah sampel yaitu dari pegawai sebanyak 12 orang dari jumlah populasi secara purposive. Jenis dan sumber data yang dikumpulkan meliputi data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden penelitian, sedangkan data sekunder merupakan sumber data dan informasi serta keterangan dari instansi yang berhubungan dengan penelitian ini. Teori implementasi yang penulis gunakan adalah menurut George Edward III. Bahwa Implementasi adalah satu aktivitas dari kegiatan administrasi sebagai suatu institusi dimaksudkan sebagai salah satu proses kegiatan yang dilakukan oleh unit administratif atau unit birokratik. Dalam pendekatan yang diteoremakan oleh Edward III terdapat 4 indikator variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi yaitu : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih valid, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuisioner, observasi, dan wawancara. Penelitian ini berbentuk survey deskriptif yaitu dengan menarik sejumlah sampel dari populasi yang ada, memprioritaskan alat bantu penelitian berupa kuisioner sehingga data tersebut diharapkan dapat menjawab penelitian yang diinginkan. Adapun hasil penelitian tentang bagaimana Implementasi Layanan E-Puskesmas Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak dinilai “Cukup Baik”. Kata Kunci: Analisis; E-Puskesmas; Implementasi