Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan
Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan merupakan jurnal terbitan kerjasama antara Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (PSP3-LPPM IPB) dan Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) Alamat Penerbit Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (PSP3-LPPM IPB), Gedung Utama Kampus IPB Baranagsiang, Jl. Raya Pajajaran No.7, RT.02/RW.05, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129 P: +62 251 8345 724 F: +62 251 8344 113 E: psp3@apps.ipb.ac.id
Articles
191 Documents
<![CDATA[RAGAM SKEMA SERTIFIKASI HUTAN GLOBAL DAN OPSI TRANSFORMASINYA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Agung Wibowo]]>;
<![CDATA[Muhammad Alif K. Sahide]]>;
<![CDATA[Santi Pratiwi]]>;
<![CDATA[Budi Dharmawan]]>;
<![CDATA[Lukas Giessen]]>
<![CDATA[ RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 2 No 1 (2015): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Saat ini ada tiga skema sertifikasi hutan sukarela (voluntary scheme) yang beroperasi di Indonesia, yakni skema Forest Stewardship Council (FSC), Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), dan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI). Selain itu ada pula skema Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang sejak tahun 2009 diterapkan secara wajib (mandatory scheme) oleh pemerintah kepada seluruh produsen kayu bulat dan industri pengolahannya. Tulisan ini memetakan beragam skema sertifikasi dan opsi transformasinya di Indonesia yang mungkin diambil untuk menjaga eksistensinya dalam persaingan bisnis sertifikasi hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecuali LEI, seluruh skema sertifikasi dan verifikasi memiliki kelompok pendukung yang solid, yakni FSC didukung oleh kelompok pelestarian lingkungan hidup; PEFC didukung oleh pengelola lahan hutan; dan SVLK didukung oleh pemerintah dan industri perkayuan nasional. Ketiga skema tersebut cenderung terfragmentasi dimana PEFC dan SVLK akan menjadi skema pro-produsen, dan FSC akan menjadi skema pro-lingkungan. Agar dapat bertahan dan berkembang, LEI disarankan bergabung dengan salah satu kelompok skema tersebut atau memperluas jangkauan sertifikasinya kepada produk berbasis sumberdaya alam hayati lainnya.]]>
<![CDATA[STRATEGI TENURIAL PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG: STUDI KASUS HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[Asis Budiawan]]>;
<![CDATA[Hariadi Kartodihardjo]]>;
<![CDATA[Dodik Ridho Nurrochmat]]>
<![CDATA[ RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 2 No 1 (2015): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hutan lindung yang berfungsi utama sebagai penyangga sistem kehidupan dalam ekosistem perlu dipertahankan keberlanjutannya. Hutan lindung berkarakteristik common–pool resources (CPRs) sehingga dalam pengelolaannya memiliki inherent risks yang tinggi. Risiko terkait dengan ciri substraktibilitas dan ekskludabilitas aliran manfaat hutan. Untuk itu diperlukan pengelolaan kelembagaan yang mampu menjaga keseimbangan fungsi kawasan lindung serta memberikan kemanfaatan bagi masyarakat di sekitar hutan secara berkeadilan dan berkesinambungan. Hasil kajian mengungkapkan kombinasi tenurial yang tepat dan mantap yang mampu mengurangi dan mengantisipasi ketidakpastian (uncertainty) tenurial. Kepastian ini tidak hanya bermanfaat bagi pengelola, namun juga masyarakat subsisten yang mengklaim atau menguasai lahan di kawasan hutan lindung.]]>
<![CDATA[POTENSI EKONOMI EKOSISTEM HUTAN MANGROVE DI DESA KULU, KECAMATAN WORI KABUPATEN MINAHASA UTARA ]]>
<![CDATA[Devitha Windy Kalitouw]]>;
<![CDATA[Dudung Darusman]]>;
<![CDATA[Cecep Kusmana]]>
<![CDATA[ RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 2 No 1 (2015): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Keberadaan hutan mangrove merupakan salah satu sumber daya wilayah pesisir yang mempunyai manfaat sangat penting secara ekologis bagi mahluk hidup lainnya dan telah menjadi sumber kehidupan bagi manusia secara ekonomis. Banyak potensi yang dapat dikembangkan dalam kawasan hutan mangrove untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Proses pembangunan wilayah pesisir seringkali mengubah keberadaan mangrove tersebut untuk penggunaan lain yang mungkin saja nilai ekonomi dan ekologisnya tidak lebih baik dari pemanfaatan hutan mangrove yang sebelumnya. Penelitian ini dilakukan pada hutan mangrove di Desa Kulu yang dilaksanakan pada bulan April-Agustus 2014, yang bertujuan untuk mengetahui komposisi jenis mangrove serta untuk mengetahui nilai total dari manfaat ekonomi hutan mangrove tersebut.]]>
<![CDATA[EVALUASI PRAKTIK TEBANG BUTUH DI HUTAN RAKYAT KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT ]]>
<![CDATA[Faridh Almuhayat Uhib Hamdani]]>;
<![CDATA[Dudung Darusman]]>;
<![CDATA[Tatang Tiryana Tiryana]]>
<![CDATA[ RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 2 No 1 (2015): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hutan rakyat (HR) yang dibangun di atas lahan milik memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan petani HR karena tegakan kayu HR merupakan tabungan yang dapat diambil sewaktu-waktu. HR di Kabupaten Ciamis dapat menyuplai kayu ke berbagai wilayah di Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta dengan salah satu sumber produksinya berasal dari hasil tebang butuh (TB). Banyak pihak yang meragukan produksi kayu dari TB tidak dapat kontinyu baik secara waktu maupun jumlah karena HR dianggap sebagai hasil dari kebutuhan mendesak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa TB bersifat insidental dan merupakan kebiasaan masyarakat dalam memanen kayu untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Beragamnya kebutuhan mendesak petani berdampak pada beragamnya waktu panen kayu oleh masyarakat, sehingga pola suplai kayu dari HR bersifat tidak teratur. Ketidakteraturan pola produksi tersebut jika dipetakan dalam skala wilayah yang lebih luas maka produksi kayu akan terus mengalir secara bergantian. Namun praktik TB selayaknya mendapat perhatian khusus karena dapat membantu memenuhi kebutuhan kayu yang selama ini berasal dari hutan negara.]]>
<![CDATA[ANALISIS PEMASARAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK) KENARI DI PULAU MAKIAN PROVINSI MALUKU UTARA ]]>
<![CDATA[Fadhlan K. Hamdja]]>;
<![CDATA[Dodik Ridho Nurrochmat]]>;
<![CDATA[Efi Yuliyati Yovi]]>
<![CDATA[ RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 2 No 1 (2015): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kenari merupakan tanaman buah tropis yang tumbuh Indonesia yang dibudidayakan dan menjadi salah satu hasil hutan bukan kayu (HHBK) unggulan bagi masyarakat setempat khususnya di Pulau Makian Provinsi Maluku Utara. Meskipun tanaman kenari sangat luas penyebarannya dan merupakan HHBK unggulan di Pulau Makian, akan tetapi besarnya peluang pemasaran kenari masih sangat rendah. Hasil penelitian menunjukan bahwa saluran pemasaran kenari di Pulau Makian masih sebatas tingkat kabupaten dan belum dipasarkan dalam skala yang lebih luas. Terdapat tujuh lembaga pemasaran yang berperan dalam pemasaran daging buah kenari, dengan margin pemasaran terbesar terdapat pada saluran pemasaran lima dan tiga dan persentase farmer's share tertinggi terdapat pada saluran pemasaran enam dan tujuh. Jika dilihat berdasarkan tipe pemasaran, hanya terdapat dua tipe pemasaran yaitu pemasaran dua tingkat dan pemasaran tiga tingkat.]]>
<![CDATA[POTENSI PENGEMBANGAN BAMBU TUTUL SEBAGAI KOMODITAS UNGGULAN DI MALUKU UTARA ]]>
<![CDATA[Firlawanti Lestari Baguna]]>;
<![CDATA[Dodik Ridho Nurrochmat]]>;
<![CDATA[Efi Yuliati Yovi]]>
<![CDATA[ RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 2 No 1 (2015): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Bambu tutul merupakan komoditas unggulan yang diharapkan memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan temuan yang dapat dimanfaatkan dalam upaya pengembangan bambu tutul berdasarkan kriteria analisis karakteristik usaha bambu tutul terkait potensi ketersediaan, pemanfaatan dan pemasaran. Penelitian dilaksanakan di Pulau Ternate dan Tidore, Provinsi Maluku Utara, berlangsung selama bulan Maret sampai Juni 2014. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Potensi ketersediaan bambu tutul di Maluku Utara sebesar 17.74 rumpun/ha digolongkan rendah berdasarkan P.21/Menhut-II/2009. Kondisi ini tidak selaras dengan kebutuhan untuk industri per tahun, sehingga perlu adanya budidaya dan pengolahan pascapanen yang tepat. Di sisi lain pemasaran bambu tutul cukup potensial, distribusi produk ke luar daerah memberikan peluang bagi pengusaha untuk mengembangkan usahanya.]]>
<![CDATA[PENGARUH SERTIFIKASI HUTAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH PETANI KOPERASI HUTAN RAKYAT ]]>
<![CDATA[Handyan Atyanto Putro]]>;
<![CDATA[Sudarsono Soedomo]]>;
<![CDATA[Iin Ichwandi]]>
<![CDATA[ RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 2 No 1 (2015): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sertifikasi hutan berupaya untuk memastikan bahwa produksi kayu dilakukan secara legal dan memenuhi asas kelestarian. Sertifikasi juga diterapkan pada hutan milik (hutan rakyat). Sertifikasi hutan rakyat mempersyaratkan untuk membentuk kelompok/koperasi. Kondisi tersebut akan memengaruhi manfaat akses, korbanan biaya transaksi, dan faktor-faktor yang memengaruhi petani dalam pengambilan keputusan dalam skema sertifikasi hutan. Penelitian dilaksanakan di Koperasi Wana Lestari Menoreh dan Wana Manunggal Lestari. Hasil studi menunjukkan bahwa keberadaan koperasi memberikan beban biaya transaksi, namun koperasi juga mampu meningkatkan kapasitas akses bisnis petani. Keputusan petani dalam bisnis hutan rakyat dipengaruhi oleh momen kebutuhan. Koperasi dipandang sebagai bentuk asuransi terhadap nilai kayu karena ada harapan terhadap harga premium.]]>
<![CDATA[DAMPAK KEGIATAN WISATA ALAM BAGI MASYARAKAT DALAM KAWASAN TAMAN NASIONAL KOMODO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ]]>
<![CDATA[Jadda Muthiah]]>;
<![CDATA[Rinekso Soekmadi]]>;
<![CDATA[Dodik Ridho Nurrochmat]]>
<![CDATA[ RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 2 No 1 (2015): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Wisata alam menjadi alternatif pemanfaatan sumber daya alam yang menjanjikan sumber pemasukan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan bagi kawasan konservasi termasuk juga Taman Nasional Komodo dengan berbagai potensi kekayaan alamnya yang unik. Di dalam kawasan Taman Nasional Komodo terdapat masyarakat yang bermukim sejak lama dan sedikit banyak bersinggungan dengan wisata alam. Pengelolaan wisata alam tentu saja memberikan dampak bagi masyarakat baik positif maupun negatif. Dampak positif perlu untuk dimaksimalkan sedangkan dampak negatif diantisipasi dan dikendalikan. Kapasitas sosial masyarakat Taman Nasional Komodo termasuk tinggi sehingga alternatif pelibatannya dalam pengelolaan wisata dapat dipertimbangkan. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata tentu saja membutuhkan persiapan serta deteksi dampak dan ancaman terhadap keberlanjutan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat serta nilai pentingnya bagi kelestarian kawasan konservasi.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KELESTARIAN SUMBERDAYA IKAN DAN EKONOMI PERIKANAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Suhana Suhana]]>
<![CDATA[ RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 2 No 1 (2015): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait penghentian sementara (moratorium) perizinan usaha perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP RI), penghentian alih muatan (transshipment) ditengah laut, larangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan ukuran tertentu, larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di WPP RI dan larangan penangkapan ikan di WPP RI 714, dalam jangka panjang sangat baik untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya ikan dan usaha perikanan di Indonesia. Keberadaan kelima aturan tersebut diharapkan dapat mengatasi kejahatan perikanan yang kerap dilakukan oleh kapal asing yang terjadi di perairan Indonesia, yaitu illegal dan unreported fishing.]]>
<![CDATA[PERUBAHAN KELEMBAGAAN FORMAL DALAM PENGELOLAAN LAHAN DI BLOK PEMANFAATAN TAMAN HUTAN RAYA WAN ABDUL RACHMAN (TAHURA WAR) ]]>
<![CDATA[Tri Mayasari]]>;
<![CDATA[Bramasto Nugroho]]>;
<![CDATA[Nurheni Wijayanto]]>
<![CDATA[ RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 2 No 1 (2015): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman mengalami perubahan kelembagaan formal. Perubahan yang terjadi dilihat pada perubahan peraturan ketika ditetapkannya kelembagaan-kelembagaan formal yang ada di Tahura WAR. Perubahan yang terjadi dilihat pada perubahan peraturan yang mencakup status fungsi kawasan dan sistem pengelolaan ketika ditetapkannya kelembagaan-kelembagaan formal yang ada di Tahura WAR. Sebelumnya kawasan ini termasuk kawasan Hutan Lindung, namun pada tahun 1993 status fungsi kawasan berubah menjadi Tahura sampai saat ini. Pada tahun 1998, pemerintah menetapkan sistem pengelolaan bersama masyarakat yang dikenal dengan program Hutan Kemasyarakatan (HKm) dengan izin sementara pengusahaan HKm dalam kurun waktu paling lama 5 tahun. Perubahan peraturan dalam pengelolaan ini menyebabkan perubahan dalam property right dan perubahan perilaku. Pengelolaan Kawasan Tahura WAR yang dilakukan bersama masyarakat dalam bentuk program HKm dapat memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan kelembagaan Tahura WAR. Pada tahun 2001 izin sementara pengusahaan HKm dicabut karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini berimplikasi pada keberlanjutan pengelolaan lahan di Tahura WAR.]]>
