cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Kaswanto, SP, MSi
Contact Email
kaswanto@apps.ipb.ac.id
Phone
+628121939739
Journal Mail Official
jkebijakan@apps.ipb.ac.id
Editorial Address
Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (PSP3-LPPM IPB), Gedung Utama Kampus IPB Baranangsiang, Jl. Raya Pajajaran No.7, Bogor 16129, Jawa Barat
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan
Published by Institut Pertanian Bogor
ISSN : 23556226     EISSN : 24770299     DOI : https://doi.org/10.29244/jkebijakan
Core Subject : Economy, Humanities, Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences
Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan merupakan jurnal terbitan kerjasama antara Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (PSP3-LPPM IPB) dan Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) Alamat Penerbit Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (PSP3-LPPM IPB), Gedung Utama Kampus IPB Baranagsiang, Jl. Raya Pajajaran No.7, RT.02/RW.05, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129 P: +62 251 8345 724 F: +62 251 8344 113 E: psp3@apps.ipb.ac.id
Arjuna Subject : Ilmu Pertanian dan Biologi (Semua) - Ilmu Pertanian dan Biologi (Lain-Lain)
Articles 191 Documents
 4   5   6   7   8 
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA IKAN PELAGIS BESAR DI KOTA AMBON Ahadar Tuhuteru; Tridoyo Kusumastanto; Aceng Hidayat
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 2 No 3 (2015): Desember
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ikan pelagis besar yang dominan ditangkap oleh nelayan-nelayan di Kota Ambon adalah ikan cakalang dan tuna. Kecenderungan penangkapan yang meningkat terhadap dua komoditas pelagis besar tersebut mengancam keberlanjutan sumberdayanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat alokasi optimal dan kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan pelagis besar di pesisir Kota Ambon. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis bioekonomi serta Analytic Hierarchy Process (AHP). Hasil studi menunjukkan bahwa rente ekonomi tertinggi adalah rezim MEY yaitu Rp.11.723 juta dengan tingkat produksi sebesar 1.926 ton dan effort 2.404 trip. Tingkat produksi aktual sebesar 1.813 ton per tahun dan nilai effort 3.221 trip per tahun lebih rendah dari MSY (2.491 ton per tahun dan 4.589 trip per tahun) dengan nilai rente ekonomi  Rp.2.543 juta per tahun menunjukkan kondisi sumberdaya ikan pelagis besar di Kota Ambon belum terindikasi overfishing. Para pakar (responden) menganggap kriteria ekologi memegang peranan penting dalam keberlanjutan sumberdaya ikan pelagis besar di pesisir Kota Ambon. Agar pengelolaan sumberdaya perikanan pelagis besar berkelanjutan, maka arah kebijakan yang diperlukan meliputi pengaturan quota, pengembangan investasi armada tangkap pancing tonda (trolling) dibandingkan huhate (pole and line), peningkatan kapasitas SDM, manajemen usaha terpadu, dan penguatan peran lembaga sasi.
STRATEGI PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA DI TAMAN WISATA ALAM KAWAH IJEN Handini Widiyanti; Rinekso Soekmadi; Nyoto Santoso
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 2 No 3 (2015): Desember
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Taman Wisata Alam Kawah Ijen (TWAKI) merupakan salah satu obyek wisata di Jawa Timur yang sudah sangat terkenal akan keindahan alamnya dan semakin tahun jumlah wisatawan semakin meningkat. Namun, pengelolaan kawasan konservasi di TWAKI saat ini belum optimal dalam pengembangan ekowisatanya. Pengelolaan kawasan TWAKI menghadapi berbagai macam tantangan, dari faktor eksternal seperti vandalisme, kebakaran hutan, TWAKI menjadi mass tourism, gempa freatik dan keluarnya gas beracun, serta dari faktor internal, seperti: sumber daya, anggaran, tata batas, dan manajemen. Terkait permasalahan dan upaya pengelolaan yang telah dilakukan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur, maka perlu dilakukan penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di TWAKI. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji efektivitas pengelolaan kawasan konservasi pada setiap siklus pengelolaan yaitu perencanaan, masukan, proses dan keluaran sehingga didapat rekomendasi strategis yang efektif untuk peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dalam pengembangan ekowisata di TWAKI. Berdasarkan hasil penilaian Management Effectiveness Tracking Tool (METT) kawasan TWAKI, didapat nilai skor METT telah mencapai nilai minimum indeks METT yang artinya kawasan konservasi sudah dikelola secara efektif. Salah satu strategi untuk mendorong pengelolaan TWAKI yang berkelanjutan, efektif dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat yaitu pengelolaan secara bersama dengan pemangku kepentingan (stakeholders) untuk membangun suatu model kolaborasi pengelolaan.
NILAI KERUGIAN DAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN GAMBUT (STUDI KASUS DI TAMAN NASIONAL SEBANGAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH) Khulfi M Khalwani; Bahruni Bahruni; Lailan Syaufina
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 2 No 3 (2015): Desember
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pencegahan kebakaran hutan gambut di Taman Nasional Sebangau (TNS) telah dilakukan setiap tahun oleh pengelola kawasan. Hingga kini kebakaran masih menjadi ancaman terutama di musim kemarau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab kebakaran, mengukur nilai kerugian di tahun 2014 dan menganalisis efektivitas pencegahannya. Penyebab kebakaran dipicu oleh aktifitas masyarakat di dalam dan sekitar kawasan. Nilai Kerugian Total akibat kebakaran seluas ± 4364 ha mencapai Rp 134 Milyar. Kegiatan pencegahan kebakaran termasuk efektif jika hanya dilihat dari persentase penyerapan input (realisasi anggaran), namun sangat tidak efektif dilihat dari persentase pencapaian sasaran (outcome) berupa penurunan jumlah titik panas (hotspot) dan luas kebakaran. Analisis kualititatif dilakukan untuk menggambarkan kendala permasalahan di tingkat tapak. Kegiatan pencegahan harus ditingkatkan dengan lebih memperhatikan akar masalah penyebab kebakaran yaitu faktor sosial-ekonomi masyarakat.
STRATEGI MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT BERKELANJUTAN PADA EKOSISTEM MANGROVE DI WONOREJO, KOTA SURABAYA Luthfia Zahra Zen; Dudung Darusman; Nyoto Santoso
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 2 No 3 (2015): Desember
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat adalah hal yang penting bagi perlindungan ekosistem mangrove. Bahkan sumber daya alam akan dipertahankan, jika memberikan manfaat dan menjadi sumber utama bagi pendapatan masyarakat. Penelitian  ini bertujuan untuk menentukan model mata pencaharian masyarakat yang berkelanjutan pada ekosistem mangrove di Wonorejo. Dengan pendekatan MDS dan RAPFISH, hasilnya menunjukkan bahwa penghidupan masyarakat bermata pencaharian sebagai petani mangrove, petani tambak dan nelayan harian cukup berkelanjutan. Keberlanjutan penghidupan dapat dilakukan oleh dua strategi terpilih melalui analisis SWOT yang terdiri dari menghentikan alih fungsi lahan yang bersifat komersial di tanah konversi dan pemanfaatan daerah-daerah potensial yang dikombinasikan dengan keterampilan masyarakat. Model dapat dikembangkan untuk lokasi ekowisata dengan konsep memanfaatkan potensi SDA dan potensi kelompok masyarakat di Wonorejo.
STRATEGI PENGELOLAAN AGROFORESTRI BERBASIS AREN DI PULAU BACAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN Mahdi Tamrin; Leti Sundawati; Nurheni Wijayanto Wijayanto
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 2 No 3 (2015): Desember
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Agroforestri merupakan bentuk pemanfaatan lahan yang dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi, ekologi dan sosial. Selain itu agroforestri memiliki peran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin ketersediaan pangan yang cukup dan mampu berperan sebagai penyedia bahan baku untuk bahan bakar nabati dan fungsi ekologis bagi masyarakat. Sistem penggunaan lahan agroforestri di Propinsi Maluku Utara mencampurkan banyak jenis tanaman, diantaranya adalah aren (Arenga pinnata Merr) sebagai tanaman utama. Salah satu sentra agroforestri berbasis aren adalah Kabupaten Halmahera Selatan. Penelitian ini  dilaksanakan di Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan agroforestri berbasis aren dapat memberi kontribusi sebesar 99.29% terhadap pendapatan rumah tangga desa Kampung Makian. Agroforestri berbasis aren di Kabupaten Halmahera Selatan dapat dikembangakan dengan melakukan deversifikasi produk dan perluasan pasar hasil–hasil agroforestri.
WISATA ALAM BERBASIS MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN PENYU DI PANTAI TEMAJUK KAWASAN PERBATASAN KALIMANTAN BARAT Nurita Nurita; Sri Mulatsih; Meti Ekayani
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 2 No 3 (2015): Desember
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelestarian Penyu di Pantai Temajuk yang semakin terancam dari waktu ke waktu karena masalah kemiskinan dan terbatasnya lapangan pekerjaan. Daerah perbatasan umumnya jauh dari pembangunan menyebabkan masyarakat lokal cenderung memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada. Salah satunya adalah penjualan telur Penyu secara ilegal yang mengakibatkan keberadaan Penyu di Pantai Temajuk terancam. Dalam lingkup nasional dan internasional Penyu berstatus dilindungi, namun kondisi Penyu semakin terancam karena aktivitas tersebut. Status perlindungan saja tidak cukup untuk mempertahankan kelestarian Penyu, selama secara ekonomi masyarakat lokal masih lemah. Penyu mempunyai potensi yang lebih besar dan bernilai jual. Pemanfaatan Penyu sebagai objek wisata merupakan salah satu alternatif solusi terhadap kepentingan perlindungan Penyu dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Pengunjung Pantai Temajuk mendukung usaha pelestarian Penyu melalui kesediaan membayar untuk tarif tiket wisata alam Penyu yang mempengaruhi penerimaan wisata dan berpotensi untuk memotivasi masyarakat lokal bekerja di bidang wisata. Selain itu, adanya dukungan dari masyarakat lokal menyatakan bersedia mengubah pola mencari nafkah dari menjual telur Penyu ke usaha di bidang wisata.
EFEKTIVITAS TENAGA TEKNIS PENGUJI KAYU BULAT DALAM PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN (STUDI KASUS HUTAN ALAM KALIMANTAN TENGAH) Hajrah Hajrah; Hariadi Kartodihardjo; Bramasto Nugroho
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 2 No 3 (2015): Desember
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tenaga teknis dalam pengusahaan hutan di Kalimantan Tengah mengalami kecenderungan peningkatan namun tidak diimbangi dengan peningkatan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta kelestarian usaha. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas tenaga teknis dalam penatausahaan hasil hutan. Dengan menggunakan content analysis dan agency theory diketahui bahwa selama periode 1990 sampai dengan sekarang kebijakan penatausahaan hasil hutan hampir tidak mengalami perubahan secara substantif dan tetap berimplikasi pada tingginya biaya transaksi. Biaya pengawasan yang dibebankan kepada agent selaku pihak yang diawasi menimbulkan konflik kepentingan baik pada principal maupun agent, sehingga berakibat pada ketidakefektifan tenaga teknis dalam melaksanakan tugasnya. Untuk menghindari hal tersebut maka sumber daya untuk keperluan pengawasan harusnya menjadi tanggung jawab principal. Kemajuan teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan penatausahaan hasil hutan.
KEBIJAKAN PERUBAHAN FUNGSI PARSIAL HUTAN LINDUNG (STUDI KASUS DI KABUPATEN TORAJA UTARA) Fidelia Balle Galle; Bramasto Nugroho; Hariadi Kartodihardjo
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 3 No 1 (2016): April
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perubahan fungsi kawasan hutan lindung bertujuan mengoptimalkan fungsi kawasan hutan.  Perubahan fungsi hutan lindung di Kabupaten Toraja Utara mengalami keterlambatan karena adanya pandangan yang berbeda antara Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.  Tujuan penelitian ini adalah menggali wacana yang mendasari antara Ditjen Planologi Kehutanan dan Ditjen PHKA yang memunculkan narasi terhadap kebijakan perubahan fungsi, memunculkan aktor/jaringan dan kepentingan/politik yang menyebabkan proses perubahan fungsi berjalan lambat.  Proses yang mengalami keterlambatan dilihat dari sudut wacana, aktor dan kepentingan sehingga dapat digunakan pendekatan kerangka IDS 2006.  Aktor yang terlibat dalam proses perubahan fungsi hutan lindung memiliki kepentingan dan pengaruh yang berbeda sehingga perubahan fungsi hutan lindung akan sulit dilakukan.  Oleh karena itu perlu mengambil kebijakan yang mempertimbangkan persamaan wacana dengan kepentingan yang sama dan dukungan aktor yang mempunyai visi yang sama.
KONSERVASI HUTAN BELAJAR DARI NILAI-NILAI ETIK DAN TRADISI BEJERNANG SUKU ANAK DALAM DI TAMAN NASIONAL BUKIT DUABELAS, PROVINSI JAMBI Harnov Harnov; Ervizal Amzu; Rinekso Soekmadi
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 3 No 1 (2016): April
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Suku Anak Dalam (SAD) adalah salah satu suku di Indonesia yang sampai saat ini masih hidup secara tradisional di kawasan hutan. Salah satu hutan tempat tinggal dan sumber penghidupan mereka adalah Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNDB) di Provinsi Jambi.  Interaksi masyarakat SAD dengan hutan  yang  berlangsung sejak dulu ini melahirkan tradisi-tradisi dan nilai-nilai kultural yang berakar pada nilai-nilai konservasi  hutan. Hal ini tercermin dari perilaku mereka terhadap sumberdaya hutan,  yakni; perilaku  pemanfaatan sumberdaya hutan secara lestari. Salah satu tradisi yang mereka lakukan adalah tradisi bejernang, yakni; tradisi memanfaatkan buah rotan jernang (Daemonorops spp) untuk memenuhi kebutuhan spiritual, sosial dan ekonomi mereka. Rotan jernang (Daemonorops spp) memiliki nilai ekologis dan nilai ekonomis bagi masyarakat SAD. Rotan jernang  untuk bertahan  hidup memerlukan pohon-pohon di sekitarnya sebagai tempat rambat guna mendapat iklim mikro yang sesuai, sinar matahari dan guna dapat tumbuh tegak. Apabila Rotan jernang rebah maka tidak dapat menghasilkan buah. Masyarakat SAD mengumpulkan buah Rotan jernang kemudian diolah menjadi jernang dan menjualnya kepada pengumpul di desa, dengan  harga Rp. 2.800.000 sampai dengan Rp. 3.000.000 per kg. Jernang memiliki harga yang tinggi karena menurut literatur  memiliki khasiat obat, seperti; aktifitas apoptic, antiplatelet effects, anticoagulant, antiviral activity, anti-inflammatory, aktifitas cytotoxic.
PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN DI KERINCI OLEH KELEMBAGAAN ADAT Hefri Oktoyoki; Didik Suharjito; Saharuddin Saharuddin
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 3 No 1 (2016): April
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan argumen tentang relasi kelembagaan adat dan kelestarian sumber daya hutan. Oleh karena itu penelitian tentang kelembagaan adat dalam pengelolaan hutan masih menjadi kajian penting untuk dilakukan di berbagai daerah karena setiap daerah memiliki corak tersendiri. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kelembagaan adat dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Kasus yang dipilih adalah masyarakat Sungai Deras dan Masyarakat Lekuk 50 Tumbi. Pengambilan data dengan cara wawancara semi terstruktur, observasi lapangan, pengukuran tegakan hutan. Data dianalisis menggunakan konsep kelembagaan, analisis efektivitas kelembagaan  dan analisis performansi hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga bentuk kategorisasi hutan pada masing-masing kasus. Kategorisasi hutan pada masyarakat Sungai Deras yaitu Bukit Tinggai, Bukit Kemunaing, dan Bukit Kemenyan. Pada masyarakat Lekuk 50 Tumbi yaitu Imbo Adat, Imbo Dusen, Imbo Peladangan. Kategorisasi tersebut membantu mengendalikan prilaku masyarakat dalam mengelola hutan dan berimplikasi baik terhadap performa hutannya. Performa hutan ditunjukkan dengan tingginya kerapatan, jumlah jenis, keanekaragaman jenis, dan volume pohon pada hutan simpanan dan larangan. Performa hutan Bukit Kemenyan dan imbo peladangan lebih rendah, tetapi fungsi ekonominya sebagai sumber mata pencaharian tambahan bagi masyarakat masih tetap terjaga. Kelembagaan adat yang masih dipercaya dan dipatuhi masyarakat efektif dalam menunjang pengelolaan sumberdaya hutan yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya tingkat kepercayaan, tingkat pemahaman terhadap aturan dan rendahnya tingkat pelanggaran masyarakat terhadap aturan serta terdapat sanksi yang jelas dalam penegakkan aturan adat

Page 6 of 20 | Total Record : 191

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 2 (2025): Agustus Vol 12 No 1 (2025): April Vol 11 No 3 (2024): Desember Vol 11 No 2 (2024): Agustus Vol 11 No 1 (2024): April Vol 10 No 3 (2023): Desember Vol 10 No 2 (2023): Agustus Vol 10 No 1 (2023): April Vol 9 No 3 (2022): Desember Vol 9 No 2 (2022): Agustus Vol 9 No 1 (2022): April Vol 8 No 3 (2021): Desember Vol 8 No 2 (2021): Agustus Vol 8 No 1 (2021): April Vol 5 No 1 (2018): April Vol 4 No 3 (2017): Desember Vol 4 No 2 (2017): Agustus Vol 4 No 1 (2017): April Vol 3 No 3 (2016): Desember Vol 3 No 2 (2016): Agustus Vol 3 No 1 (2016): April Vol 2 No 3 (2015): Desember Vol 2 No 2 (2015): Agustus Vol 2 No 1 (2015): April Vol 1 No 3 (2014): Desember Vol 1 No 2 (2014): Agustus Vol 1 No 1 (2014): April More Issue