Khazanah Multidisiplin
Jurnal Multidisiplin e-ISSN 2746-2803 merupakan media ilmiah sebagai wadah publikasi hasil penelitian, kajian pustaka, dan / atau gagasan dari berbagai disiplin ilmu. Jurnal Khazanah Multidisiplin merupakan wadah publikasi bersama Ilmuwan Humaniora dan Ilmu Sosial, serta IPTEK yang bertujuan untuk mengembangkan peradaban manusia ke arah yang lebih baik, antara lain: Ilmu Sosial, Hukum dan Hukum Islam, Pendidikan, Politik, Sains dan Teknologi, dan Linguistik. Khazanah Multidisiplin adalah jurnal ilmiah berkala dua tahunan (satu tahun dua publikasi ) yang diterbitkan oleh Pusat Sistem Informasi Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Articles
142 Documents
<![CDATA[POLITIK HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK ]]>
<![CDATA[Lazuardy, Gemmy]]>
<![CDATA[ Khazanah Multidisiplin Vol. 3 No. 2 (2022): Khazanah Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/kl.v3i2.17473
<![CDATA[Politik hukum pidana diartikan sebagai bagian dari satu kebijakan penegakan hukum. Dalam hal ini kebijakan menanggulangi kejahatan yang dilaksanakan dengan mekanisme membuat peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan dan terintegrasi dengan kebijakan perlindungan masyarakat secara umum serta termasuk bagian dari politik sosial. Menurut Barda Nawawi politik sosial dapat dimaknai sebagai pelaku sebuah ikhtiar yang rasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan termasuk juga dengan perlindungan masyarakat. Jenis riset yang dipergunakan pada riset ini ialah riset hukum normatif. Penelitian hukum normatif yakni sebuah jenis riset hukum yang didapatkan dari studi pustaka dengan menganalisa sebuah masalah hukum dengan aturan undang-undang sumber referensi dan literatur yang berkaitan erat dengan tindakan pidana pencemaran nama baik. Pengaturan mengenai pencemaran nama baik diatur sedemikian rupa pada KUHP dan diluar KUHP yakni pada “UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)†sebagaimana telah direvisi dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan terhadap UU No.11 Tahun 2008 Menegnai Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam hal ini dirasa masih belum jelas dan lugas, khususnya mengenai unsur ‘pencemaran nama baik’. Agar kemudian pasal yang termaktub bisa diimplementasikan di masyarakat, kejelasan mengenai unsur itu perlu dicarikan terlebih dahulu dengan mempergunakan teknik penafsiran. Penafsiran yang sangat mungkin Pasal 27 ayat 3 UU ITE normanya sangat bisa dipergunakan ialah penafsiran sistematis, dengan menghubungkan UU ITE selaku lex specialis dengan KUHP sebagai lex generali.]]>
<![CDATA[ASET KRIPTO SEBAGAI OBJEK HARTA WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA ]]>
<![CDATA[Feliks, Danggur]]>
<![CDATA[ Khazanah Multidisiplin Vol. 3 No. 2 (2022): Khazanah Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/kl.v3i2.18147
<![CDATA[Teknologi berkembang begitu pesat dan salah satunya ialah perubahan fisik ke dalam bentuk digital pada sektor investasi. Instrumen investasi aset kripto yang memanfaatkan teknologi kriptografi dan blockchain merupakan suatu hak atau kepentingan sebagai komoditi yang dapat diperjualbelikan di bursa berjangka menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 serta ditetapkan melalui Peraturan Menteri Nomor 99 Tahun 2018. Dalam perkembangannya pemilik aset kripto yang memiliki hak kepemilikan kebingungan untuk mengalihkan asetnya kepada ahli warisnya dikarenakan di Indonesia sendiri belum terdapat pengaturan mengenai aset kripto dijadikan sebagai objek harta waris. Dalam penelitian ini dikaji mengenai: (1) Peraturan mengenai aset kripto di Indonesia dan (2) Aset kripto sebagai objek harta waris dalam perspektif hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan berdasarkan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa aset kripto tergolong sebagai benda bergerak yang tidak berwujud (intangible) dan dapat dijadikan sebagai objek waris oleh karena memiliki keistimewaan hak atau kepentingan. Pemerintah Indonesia perlu menciptakan aturan lebih spesifik mengenai pengalihan aset kripto melalui konsep pewarisan sehingga dirasa mampu mewujudkan tujuan hukum yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi seluruh masyarakat]]>
<![CDATA[DIMENSI KAJIAN POLITIK HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN HUBUNGANNYA DENGAN HUKUM SEBAGAI PRODUK POLITIK ]]>
<![CDATA[Faqih, Moch Dinul]]>
<![CDATA[ Khazanah Multidisiplin Vol. 3 No. 2 (2022): Khazanah Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/kl.v3i2.18597
<![CDATA[Kajian berkenaan politik hukum pada hakikatnya tidak dapat terlepaskan di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena politik hukum mrupakan unsur penting dalam terbentuknya suatu peraturan undang-undang. Pernyataan yang menyebutkan bahwasanya hukum merupakan bagian produk politik akan dipersoalkan sebab pernyataan seperti demikian menempatkan posisi hukum sebagai bagian kemasayarakatan yang dipengaruhi politik. Sebenarnya negara Indonesia merupakan negara yang memberlakukan supremasi hukum. Maka sudah sepatutnya menjadikan politik sebagai aspek yang dipengaruhi oleh hukum. Manakah yang tepat dari keduanya, politik yang determinan atas hukum ataukah hukum yang determinan atas politik? Metode deskriptif analitis digunakan dalam penelitian ini yaitu menyajikan gambaran yang sesuai berkenaan dengan karakteristik maupun sifat suatu keadaan permasalahan pada penelitian untuk kemudiaan dianalisis dan diolah menurut praktek pelaksanaan hukum positif dan didukung dengan teori-teori hukum. Hasil pada penelitian menyimpulkan bahwasanya politik hukum lahir untuk menentukan hukum mana yang patut diberlakukan di masyarakat. Salah satu bentuk dari politik hukum adalah undang-undang. Perbedaan politik hukum dapat diklasifikasi menjadi dua dimensi: pertama, alasan dari dibentuknya suatu perraturan undang-undang disebabkan karena politik hukum. Kedua, alasan maupun tujuan diberlakukannya suatu peraturan undag-undang salah satunya dipengaruhi politik hukum. Hukum merupakan produk politik yang sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang membentuknya.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN MELALUI MEDIASI SEBAGAI PENCEGAHAN TERJADINYA PERCERAIAN ]]>
<![CDATA[Surasa, Ais]]>;
<![CDATA[Herningsih, Enung]]>;
<![CDATA[Laela, Novia]]>
<![CDATA[ Khazanah Multidisiplin Vol. 3 No. 2 (2022): Khazanah Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/kl.v3i2.18628
<![CDATA[Mediasi menjadi salah satu alternatif penyelesaian yang dianggap lebih efisien dalam meminimalisir dampak negatif yang timbul pasca konflik. Jika dibandingkan dengan proses yang dilakukan secara langsung melalui proses persidangan. dalam proses peradilan mediasi menjadi instrumen yang sangat penting karena perkara dapat batal demi hukum jika hakim lalai dalam menerapkan proses mediasi. Dengan pesatnya perkembangan zaman perlu adanya pembaharuan konsep dalam sistem mediasi yang dapat menyesuaikan serta menyelaraskan keadilan serta mencegah terjadinya perpecahan. Oleh karenanya perlu ada dukungan baik moril maupun materil dari pemerintahan terkait hal itu karena sumberdaya manusia serta sarana prasarana menjadi faktor penting dalam terwujudnya penyelesaian sengketa perceraian melalui proses mediasi.]]>
<![CDATA[STABILITAS KETERSEDIAAN MINYAK GORENG DINEGARA PENGHASIL CPO TERBESAR INDONESIA ]]>
<![CDATA[Wahyu, Fitri Febriani]]>;
<![CDATA[Nurhamidah, Nurhamidah]]>;
<![CDATA[Kurnia, Rahma Fitri]]>;
<![CDATA[Kursid, Shinggo Al Ghazali]]>
<![CDATA[ Khazanah Multidisiplin Vol. 3 No. 2 (2022): Khazanah Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/kl.v3i2.19472
<![CDATA[Kenaikan harga minyak goreng menyebabkan bahan lainnya menjadi meningkat dan menimbulkan masalah social. Masyarakat yang mengalami dampak dari naiknya harga minyak goreng tidak sedikit. semoga pemerintah dapat segara memberantas mafia minyak goreng, sebelum adanya kenaikan harga minyak goreng yang cukup drastis. disini kami menggunakan metode kualitatif sebagai metode penelitian kami dari hasil penelitian, penjualan minyak goreng turun hingga 50%, tak tahu penyebabnya apa menjadi naik terus menerus. lalu kerugian yang disebabkan dari naiknya harga minyak goreng diperkirakan mencapai Rp 4 triliun. Pemerintah harus memfasilitasi kebijakan yang mendorong pelaku usaha. Penyesuaian biaya CPO pada sektor bisnis dunia memberikan efek positif pada nilai produk barang-barang minyak sawit, perkembangan moneter, pasokan uang tunai dan tingkat ekspansi. sebelum adanya kenaikan harga minyak goreng yang cukup drastis, maka dari itu pemerintah menjamin bahwa harga minyak goreng sawit curah di masyarakat tidak melebihi Rp. 14.000/liter]]>
<![CDATA[PERSPEKTIF MAHASISWA TERHADAP KEBIJAKAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA ]]>
<![CDATA[Septiadi, Muhammad Andi]]>;
<![CDATA[Thaifury, Abdullah Afif]]>;
<![CDATA[Sasmita, Fachri Khairan Ganda]]>;
<![CDATA[Kusyaeri, Irlani Alifah]]>
<![CDATA[ Khazanah Multidisiplin Vol. 3 No. 2 (2022): Khazanah Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/kl.v3i2.22129
<![CDATA[Maraknya kasus narkoba di kalangan remaja yang terus meningkat setiap tahunnya sehingga bersifat urgent untuk dipersoalkan. Tujuan penelitian ini untuk menciptakan generasi muda Indonesia yang lebih baik dan bebas narkoba. Metode kuantitatif dan teknik analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini. Pentingnya sosialisasi narkoba pada remaja dapat membantu mengedukasi remaja untuk tidak terjerumus kedalamnya juga peran mahasiswa dalam upaya pencegahan narkoba di kalangan remaja. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi literasi masyarakat mengenai edukasi tentang bahaya narkoba dalam struktur masyarakat untuk mewujudkan karakter generasi muda yang berkualitas. ]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Shiddieq, Fajar]]>
<![CDATA[ Khazanah Multidisiplin Vol. 3 No. 2 (2022): Khazanah Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/kl.v3i2.23837
<![CDATA[Penelitian ini mengkomparasikan antara implementasi penyalahgunaan narkotika dengan aturan yang ditetapkan dalam UU. No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika. Yuridis normatif menjadi salah satu pendekatan yang diterapkan karena menyangkut substansi dari UU. Narkotika serta bedasarkan deskriptif analisis terkait kejadian yang ada di lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa kendala terkait keberlangsungan penanganan rehabilitasi disebabkan faktor sumberdaya manusia serta sarana prasarana yang masih butuh pembenahan. Hal itu berdampak pada kekeliruan dalam membedakan antara orang yang harus direhabilitasi atau harus dihukum.]]>
<![CDATA[TELAAH TEORI DEMOKRASI PROSEDURAL: REFLEKSI PILKADA DI KOTA CIMAHI ]]>
<![CDATA[Satria, Iqbal Reza]]>;
<![CDATA[Kurniawan, Hamdani]]>
<![CDATA[ Khazanah Multidisiplin Vol. 3 No. 2 (2022): Khazanah Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/kl.v3i2.24093
<![CDATA[Seluruh walikota hasil dari Pagelaran pilkada kota cimahi dari tahun 2007 hingga 2017 tercatat terjaring oleh KPK karena terjerat kasus suap. Hal ini kemudian menjadi cacatatan yang serius bagi keberlangsungan pemilu di Indonesia khususnya di kota cimahi. Melalui artikel ini penulis berupaya untuk menganalisa kegagalan pilkada di kota cimahi dengan menggunakan teori demokrasi procedural yang dikembangkan oleh Robert Dahl. Dalam penelitiannya Artikel ini menggunakan metode penilitan deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berguna dalam membangun konstruksi logika dan penggalian interpretatif berdasarkan dokumentasi dan bahan-bahan literatur yang relevan dengan topik dan masalah penelitian ini.sedangkan Teknik pengumpulan data dalam artikel ini menggunakan data sekunder yakni studi Pustaka (library research). Hasil penelitian ini menyatakan jika kegagalan pilkada di kota cimahi bersfiat mekanistik. Kegalalan yang bersfiat mekanistik ini dapat diurai dengan minimnya penerapan unsur dan kriteria demokrasi prosedural di kota Cimahi. Unsur demokrasi prosedural berbicara tentang menciptakan Pemilu yang ideal melalui prosedur, legalitas, dan kelembagaan. Sedangkan kriteria demokrasi prosedural adalah pengejawantahan peran warga negara dalam mengawasi roda pemerintahan pasca Pemilu. Kasus suap yang menimpa seluruh mantan Walikota Cimahi membuktikan jika kriteria persamaan suara, partisipasi efektif pemahaman yang cerah, pengawasan agenda, pencakupan orang dewasa tidak berjalan dengan baik.]]>
<![CDATA[Imla dan Komputer Arab Sebagai Transformasi Mata Kuliah Kitabah Mubtadi di UIN Raden Fatah Palembang ]]>
<![CDATA[Nurani, Qoim]]>;
<![CDATA[Qaaf, Muhammad Alfath]]>;
<![CDATA[Aripin, Ahmad Saiful]]>
<![CDATA[ Khazanah Multidisiplin Vol. 4 No. 2 (2023): Khazanah Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/kl.v4i2.25146
<![CDATA[The Kitabah lil mubtadi course is a special course in the Arabic language education study program. In the 2022 academic year, this odd semester course will undergo a transformation into Arabic Imla and Computer courses. This is the background of this research so that it needs to be studied in depth to describe the transformation or changes in this course. This research is a library research that uses inductive-deductive analysis techniques. This study aims to reveal Arabic Imla and Computer courses as a transformation of special Arabic science courses. The results of this study indicate that the change in this course is a form of responding to the demands of national qualifications at the undergraduate level. This course focuses on digitizing the ability to write Arabic in a sentence and paragraph that is contained in the software offline and online. Imla and Arabic Computers are also a manifestation of the integration of science, religion, technology.]]>
<![CDATA[Hubungan Agama dan Internet: Perusak sekaligus pelengkap Otoritas Agama ]]>
<![CDATA[Busro, Busro]]>
<![CDATA[ Khazanah Multidisiplin Vol. 3 No. 2 (2022): Khazanah Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/kl.v3i2.25205
<![CDATA[This study contributes to the study of religion and media, especially the internet, an area of study that is becoming increasingly popular in religious studies. Its purpose is to discuss the relationship between religion and the internet and how it relates to traditional religious authority. This research applies qualitative research through literature study. This study's result is that the increasing number of religious content on the internet has both negative and positive effects. Another important finding is that the internet and religion follow the logic of discontinuity to religious authority, namely, seeing the internet as a destroyer of traditional religious authority. Besides, at the same time, the internet and religion can also follow the logic of continuity and complement. The internet is seen as an extension of and complementing and strengthening traditional religious authority.]]>
