cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Obing Katubi
Contact Email
jurnalmasyarakati@gmail.com
Phone
+6281319021904
Journal Mail Official
jurnalmasyarakati@gmail.com
Editorial Address
Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK)-LIPI Gedung Widya Graha Lantai 9, Jalan Gatot Subroto Nomor 10 Jakarta Selatan.
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Masyarakat Indonesia
Published by Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
ISSN : 01259989     EISSN : 25025694     DOI : https://doi.org/10.14203/jmi.v44i2
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Artikel yang dimuat dalam Jurnal Masyarakat Indonesia dapat berbasis hasil penelitian maupun pemikiran, dengan fokus bahasan yang berkaitan dengan perihal masyarakat Indonesia. Tiap terbitan memiliki tema yang berbeda-beda dan dapat ditelaah dari berbagai disiplin ilmu berdasar sudut pandang keahlian penulis. Jurnal Masyarakat Indonesia mengutamakan tulisan tentang isu dan tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia yang dikaji dari berbagai sudut pandang ilmu-ilmu sosial kemanusiaan. Artikel yang dikirim ke Jurnal Masyarakat Indonesia, dapat ditulis, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Isi Jurnal Masyarakat Indonesia meliputi artikel ilmiah, ringkasan disertasi, dan review buku-buku terbaru dalam bentuk artikel.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 268 Documents
 11   12   13   14   15 
THE CONSEQUENCES OF URBAN AIR POLLUTION FOR CHILD HEALTH: WHAT DOES SELF-REPORTING DATA IN THE JAKARTA METROPOLITAN AREA REVEAL? Mia Amalia; P Resosudarmo; Jeff Bennet
Masyarakat Indonesia Vol 39, No 2 (2013): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v39i2.631

Abstract

Since the early 1990s, the air pollution level in the Jakarta Metropolitan Area hasarguably been one of the highest in developing countries. This article utilizes selfreporting data on illnesses available in the 2004 National Socio-Economic HouseholdSurvey to test the hypothesis that air pollution impacts human health, particularlyamong children. Test results confirm that air pollution, represented by the PM10 levelin a sub-district, significantly correlates with the level of human health problems,represented by the number of restricted activity days (RAD) in the previous month.Results show that the younger the person, the higher the number of RAD in theprevious month; that is the impact of a given level of PM10 concentration is morehazardous for children.Keywords: Air pollution, Environmental economics, Health economics, Exposureresponse model
Peta Konflik dan Konflik Kekerasan di Minangkabau Sumatera Barat Zaiyardam Zubir; Nurul Azizah Zayzda
Masyarakat Indonesia Vol 36, No 1 (2010): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v36i1.596

Abstract

The democratic transition from the New Order Regime towards the Reform Era was followed by a series of ethnic and religious conflicts in several regions. These conflicts appeared not only at the grassroots but also at the politicians and governments levels. This article explains the map, the causes and the forms of the conflicts within the Minangkabau, society in West Sumatra. Minangkabau society is one of the ethnic groups in Indonesia that consists of two regions (darek-rantau), with a matrilineal system known as orthodox Moslems that believes to the prophecy Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah. This article analyses the question of why during the Reform era the numbers of conflict in West Sumatra increased with high intensity. If the Paderi War history with its conflicts and violence aspects are inherent within the Minangkabau society, is there any mechanism within the local wisdom to solce these conflicts?Key Words : the mapping of conflict, causes and effects of conflict, physical violence, Minangkabau ethnic group, West Sumatra
Push and Pull Driven Development: A Proposed Development Paradigm for West Papua, Indonesia Marlon Arthur Huwae
Masyarakat Indonesia Vol 45, No 2 (2019): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v45i2.886

Abstract

West Papua is the eastern part of Indonesia with a long history of governance and development scheme under the Dutch and the government of Indonesia. The notion of the state inbetweeness and the state of belatedness is obvious in the development and policy given by the Dutch and the government of Indonesia. The state of inbetweeness is the preference of West Papuan to be either an independent West Papua, Melanesian which is culminated in the Dutch era or an integral part of Indonesia which is constructed under the government of Indonesia. The notion of state belatedness is related to the implementation of a catch-up development model and policy namely special autonomy and partition under Indonesia and the accelerated decolonized development model under the Dutch. It is then important to formulate a proposed development model and paradigm called push and pull driven development to better develop West Papua.
NASIONALISME MASYARAKAT DI PERBATASAN LAUT: STUDI KASUS MASYARAKAT MELAYU-KARIMUN Cahyo Pamungkas
Masyarakat Indonesia Vol 41, No 2 (2015): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v41i2.253

Abstract

Tulisan ini mempunyai tujuan sebagai berikut. Pertama, mendeskripsikan upaya pemeliharaan rasa kebangsaan yang telah dilakukan negara terhadap masyarakat perbatasan. Kedua, mengkaji sejauh mana masyarakat perbatasan mempunyai pengetahuan tentang negara dan perbatasan. Ketiga, melihat sejauh mana masyarakat perbatasan memiliki kebanggaan nasional dan memaknai nasionalisme. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam artikel ini terdiri dari wawancara, diskusi kelompok terbatas, pengamatan terlibat, dan studi literatur yang dilakukan di Tanjung Balai Karimun dan Tanjung Batu (Kabupaten Karimun). Temuan dalam studi ini sebagai berikut. Pertama, penguasaan pengetahuan terhadap NKRI sebagai konsepsi politik serta kebanggaan nasional masyarakat perbatasan pada masa kini semakin meningkat karena perkembangan teknologi informasi dan upaya pemeliharaan wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh Pemerintah. Kedua, nasionalisme yang didefinisikan oleh negara, yang diukur dengan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, kurang relevan dengan konteks sosial ekonomi masyarakat perbatasan yang masih hidup dalam keterbatasan. Ketiga, upaya pemeliharaan rasa kebangsaan dapat dilakukan dengan mengakomodasi dan memberikan ruang bagi perkembangan identitas dan kebudayaan masyarakat perbatasan dalam bingkai rumah Indonesia.Kata kunci: perbatasan, nasionalisme, upaya pemeliharaan nasionalisme, makna nasionalisme.
PERSPEKTIF GENDER DALAM KEBERLANJUTAN SAWIT Rini Hanifa; Eusebius Pantja Pramudya
Masyarakat Indonesia Vol 43, No 1 (2017): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v43i1.715

Abstract

The emerging initiatives to improve sustainability of the palm oil sector, i.e. RSPO and ISPO, have started paying attention to gender aspect. This study analyzes the ways the sustainable palm oil initiatives have addressed gender issues. The analysis is based on literature study and field information from Riau, Jambi, North Sumatra, and East Kalimantan. The findings of this study indicate that several initiatives to achieve gender equality in sustainable palm oil have not successfully reach its objective because of the limitations in operationalizing gender perspectives into sustainability standards. Gender issue in the standards is still limited to women’s protection from the occupational risks of working in the palm oil sector, which is still within the scope of Women in Development  paradigm. Further development is needed by applying Gender and Development paradigm to achieve equitable gender relations between men and women and addressing structural barriers that influence them is still limited.Keyword: sustainable palm oil, RSPO, ISPO, gender perspective ABSTRAKBerbagai inisiatif untuk meningkatkan keberlanjutan (sustainability) sektor sawit yang belakangan muncul, seperti RSPO dan ISPO, mulai ikut memberikan perhatian terhadap aspek gender. Studi ini mencoba menganalisis bagaimana inisiatif-inisiatif sawit berkelanjutan berusaha menjawab isu gender. Analisis dilakukan dengan berdasarkan pada studi pustaka dan informasi lapangan dari Riau, Jambi, Sumatra Utara, dan Kalimantan Timur. Temuan dari penelitian ini menunjukkan upaya membangun kesetaraan gender dalam sawit berkelanjutan belum terjadi sepenuhnya karena keterbatasan dalam mengoperasionalkan perspektif gender dalam standar sustainability. Isu gender yang dicakup masih sebatas upaya perlindungan perempuan terhadap risiko pekerjaan dalam sektor sawit, yang masih sebatas paradigma women in development. Pengembangan yang seharusnya dilakukan adalah mengaplikasikan paradigma gender and development untuk mencapai relasi yang setara antara laki-laki dan perempuan serta mengatasi berbagai hambatan struktural yang memengaruhinya.Kata Kunci: perspektif gender, keberlanjutan sawit, RSPO, ISPO
OPOSISI DALAM KEHIDUPAN DEMOKRASI: ARTI PENTING KEBERADAAN OPOSISI SEBAGAI BAGIAN PENGUATAN DEMOKRASI DI INDONESIA Firman Noor
Masyarakat Indonesia Vol 42, No 1 (2016): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v42i1.358

Abstract

In real politics, the acknowledgement and implementation of democracy would be in vain if the government in daily basis is actually run without any effective controls or balancer from the opposition. Such a government is actually close to the oligarchy or authoritarian government. Indonesia as a country that believes in democracy up until today still has not been able to develop a strong opposition. In this regards, this article aims to discuss the relationship between democracy and opposition. Some specific issues would also be discussed namely, (1) the essence of opposition in democratic framework, (2) the opposition in Indonesian politics and why it is important for democracy strengthening, (3) some aspects that should be performed in order to solidify opposition in political life.Keywords: Democracy, opposition, oligarchy, people sovereignty, controlABSTRAKDalam realitas politik pengakuan dan pelaksanaan atas demokrasi di suatu negara tidak akan banyak berarti jika pemerintah yang ada berjalan tanpa pengimbang atau tanpa kontrol yang efektif dari oposisi. Pemerintah sedemikian sesungguhnya lebih dekat dengan sebentuk pemerintahan oligarkis atau otoriter ketimbang pemerintahan demokratis. Indonesia sebagai sebuah negara yang mengakui demokrasi hingga kini belum dapat dikatakan sebagai negara yang berhasil dalam menumbuhkan oposisi yang kuat. Sehubungan dengan itu artikel ini akan membahas beberapa persoalan terkait dengan hakekat oposisi dalam kehidupan demokrasi. Secara lebih spesifik artikel ini akan membahas (1) hakekat oposisi dalam kerangka demokrasi, (2) oposisi dalam realitas politik di Indonesia dan mengapa hal itu menjadi penting untuk penguatan demokrasi, (3) beberapa hal yang dapat dipertimbangkan untuk menumbuhkan oposisi dalam kehidupan politik bangsa. Kata kunci: Demokrasi, oposisi, oligarki, kedaulatan rakyat, kontrol
Conspiracy Theories and Modern Disjuncture Amidst COVID-19 in Indonesia Ibnu Nadzir
Masyarakat Indonesia Vol 46, No 2 (2020): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v46i2.909

Abstract

Amidst the global outbreak of COVID-19 in Indonesia, the government has been under the spotlight for not being able to formulate a proper response. Aside from the malfunctioning bureaucracy, the low compliance among Indonesian citizen toward public health advice complicates the impact of COVID-19 in Indonesia. One factor that contributes to the attitude of society is the spread of false information and conspiracy theories associated to the virus itself. How do we explain the spread of conspiracy theories propagation under the threat of COVID-19 in Indonesia? The article argues that the spread of conspiracy theories amidst the pandemic reflects the on-going contestation of political legitimacy between state and society in Indonesia. To elaborate this point, the article elucidates the three critical junctures that buttressed the propagation of conspiracy theories. First, conspiracy theory was utilized as a foundation of authoritarian regime of Soeharto, and later became an institutionalized tool to maintain its power. Second, the entanglement between democratic ecosystem and proliferation of social media after Reformasi has enabled society to appropriate conspiracy theories as a form of resistance and skepticism toward government. Third, the tension between state and society in regards to the authority manifested on the contention on COVID-19 management in Indonesia. The government have been trying to maintain the legitimacy by being secretive on COVID-19 information. At the same time, some elements of society responded to the secretive government with propagation conspiracy theories that also justify public disobedience toward health protocols. These combinations have further exacerbated the impact of COVID-19 in Indonesia.
MEMBANGUN PEREKONOMIAN INDONESIA YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN Siwage Dharma Negara
Masyarakat Indonesia Vol 39, No 1 (2013): Majalah Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v39i1.319

Abstract

Perekonomian Indonesia sedang menghadapi tantangan besar. Tantangan ini terkait upaya mengubah pola pertumbuhan ekonomi yang sarat tergantung pada sumber daya alam yang berlimpah dan upah tenaga kerja yang murah, menjadi pola pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif (inclusive growth) serta ramah lingkungan dan berkelanjutan (green growth). Pertumbuhan yang inklusif didefinisikan sebagai pertumbuhan yang tidak hanya menghasilkan peluang ekonomi, tetapi juga menjamin akses yang adil bagi seluruh anggota masyarakat terhadap peluang ekonomi yang tercipta. Pertumbuhan yang inklusif memungkinkan semua anggota masyarakat untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi atas dasar kesetaraan terlepas dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda (Hill, Khan, Zhuang 2012: 2)Pertumbuhan yang inklusif perlu disertai dengan pertumbuhan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pertumbuhan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan didefinisikan sebagai strategi pertumbuhan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan dan ekosistem dalam jangka panjang. Strategi pertumbuhan ini tidak hanya mengejar target pertumbuhan yang tinggi,tetapi lebih menitikberatkan pada upaya mengurangi emisi karbon, mencapai ketahanan energi melalui pengembangan renewable energy, mengelola sumber-sumber daya termasuk hutan, tanah dan air secara cermat untuk menghindari kerusakan lingkungan dan menjaga ketersediaan sumber daya bagi generasi yang akan datang sekaligus menciptakan kesempatan ekonomi dan meminimalisasi dampak sosial yang negatif.
RINGKASAN DISERTASI RITUAL BEDEKEH SUKU AKIT DI PULAU RUPAT KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU PADA ERA GLOBAL Suroyo Suroyo
Masyarakat Indonesia Vol 44, No 2 (2018): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v44i2.806

Abstract

Ritual bedekeh sangat erat kaitannya dengan tradisi dan adat istiadat masyarakat suku Akit. Suku Akit menggunakan sistem pengetahuan, kepercayan presepsi sebagai bagian dari kebudayaan dan tradisi mereka terhadap konsep sehat dan sakit serta penyebab sakit tersebut. Suku Akit dan masyarakat pendukungnya telah memiliki pengetahuan lokal (local knowlegde) dan kearifan lokal (local wisdom) dalam mengatasi masalah kesehatan dan cara mengobatinya apabila masyarakat mengalami gangguan kesehatan.Penelitian ini membahas tradisi ritual bedekeh suku Akit di Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.  Tradisi ini masih tetap dipraktikkan oleh masyarakat suku Akit, tetapi keberadaan sekarang semakin terpinggirkan oleh faktor intern dan ekstern. Pelaksanaan ritual bedikie banyak mengandung kearifan lokal, simbol, nilai, dan dampak bagi kehidupan masyarakat pendukungnya.Penelitian ritual bedekeh oleh bomoh pada suku Akit di Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dirancang sesuai dengan paradigma keilmuan kajian budaya (cultural studies). Sebagai landasan analisis, digunakan teori hegemoni, teori praktik, dan teori wacana relasi kuasa dan pengetahuan. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, studi pustaka, dan dokumentasi.Berdasarkan telaah dan metode analisis pelaksanaan upacara ritual mempunyai tahap-tahap yang harus dilakukan sebagai berikut Pertama, pemeriksaan, yaitu pemeriksaan perlengkapan upacara ritual dipimpin oleh Batin dan Bomoh menentukan waktu untuk mengadakan ritual. Kedua, penyerahan, yaitu Bomoh menyerahkan peralatan dan bahan yang dibutuhkan dalam upacara pelaksanaan ritual, Ketiga, tegak bomoh, yaitu berlangsungnya upacara ritual pengobatan oleh bomoh. Faktor yang memengaruhi semakin terpinggirnya ritual bedekeh suku Akit di Desa Hutan Panjang, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau adalah relasi kuasa dalam konversi agama, stigma negatif bahwa orang Akit terkenal dengan ilmu sihir, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sistem pengobatan modern dan pengaruh pendidikan formal dan nonformal dalam berbagai jenjang dan cara berpikir manusia. Implikasi dari keterpinggiran ritual bedekeh adalah sikap terbuka suku Akit melalui kontak budaya (akulturasi) dengan kebudayaan lain, penyederhanaan praktik ritual oleh bomoh dalam dimensi waktu, dan semakin menguatnya identitas suku Akit. Upaya yang dilakukan sebagai langkah strategis pewarisan ritual bedekeh secara intern dan ekstern. Profesi bomoh dianggap sangat membantu dan masih dibutuhkan untuk pengobatan, pemerintah diharapkan memberikan bantuan kepada profesi bomoh dari segi pendanaan (tunjangan) agar lebih fokus terhadap profesi sebagai pengobat tradisional. 
STOP KAM BAKU TIPU: PEMEKARAN DAERAH, ISU STRATEGIS PENGELOLAAN KONFLIK, DAN TRANSFORMASI SOSIAL DI PAPUA BARAT I Ngurah Suryawan
Masyarakat Indonesia Vol 40, No 2 (2014): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v40i2.119

Abstract

Artikel ini membahas pengelolaan kon? ik dan transformasi sosial budaya yang terjadi akibat pemekaran daerah yang berlangsung di Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Dukungan pemekaran dimobilisasi oleh elite Papua yang mengatasnamakan kepentingan rakyat untuk mewujudkan pemekaran bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Namun, yang sering terjadi adalah para elite ini merampok kedaulatan rakyat dengan menipu rakyat. Stop kam (para elite) baku tipu adalah pernyataan rakyat kecil perihal perilaku elite mereka yang saling menipu mengatasnamakan kepentingan rakyat. Saat pemekaran terjadi di Kabupaten Kaimana tahun 2003 dan Kabupaten Manokwari Selatan tahun 2012 hingga kini masih terjadi kon? ik di tengah masyarakat yang berhubungan dengan kepemilikan tanah, siasat-siasat dalam memanfaatkan berbagai program pembangunan, dan dalam wacana yang lebih luas tentang transformasi orientasi sosial budaya. Artikel ini berargumentasi bahwa pemekaran daerah dan transformasi sosial budaya yang mengikutinya mengakibatkan terjadinya keterpecahan di tengah rakyat Papua. Pemekaran daerah yang masif terjadi di Provinsi Papua Barat berimplikasi serius terhadap keterpecahan yang melumpuhkan di tengah rakyat karena hilanganya inisiatif perubahan sosial yang sebenarnya dicita-citakan dalam transformasi sosial budaya di Papua Barat.Kata kunci: Pemekaran daerah, transformasi sosial budaya, pembangunan, elite Papua

Page 13 of 27 | Total Record : 268

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2010 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 49, No 2 (2023): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 49, No 1 (2023): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 48, No 2 (2022): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 48, No 1 (2022): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 47, No 2 (2021): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 47, No 1 (2021): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 46, No 2 (2020): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 46, No 1 (2020): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 45, No 2 (2019): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 45, No 1 (2019): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 44, No 2 (2018): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 44, No 1 (2018): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 43, No 2 (2017): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 43, No 1 (2017): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 42, No 2 (2016): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 42, No 1 (2016): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 41, No 2 (2015): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 41, No 1 (2015): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 40, No 2 (2014): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 40, No 1 (2014): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 39, No 2 (2013): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 39, No 1 (2013): Majalah Ilmu-ilmu Sosial Indonesia Vol 38, No 2 (2012): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 38, No 1 (2012): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 37, No 2 (2011): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 37, No 1 (2011): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 36, No 2 (2010): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 36, No 1 (2010): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia More Issue