cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Obing Katubi
Contact Email
jurnalmasyarakati@gmail.com
Phone
+6281319021904
Journal Mail Official
jurnalmasyarakati@gmail.com
Editorial Address
Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK)-LIPI Gedung Widya Graha Lantai 9, Jalan Gatot Subroto Nomor 10 Jakarta Selatan.
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Masyarakat Indonesia
Published by Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
ISSN : 01259989     EISSN : 25025694     DOI : https://doi.org/10.14203/jmi.v44i2
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Artikel yang dimuat dalam Jurnal Masyarakat Indonesia dapat berbasis hasil penelitian maupun pemikiran, dengan fokus bahasan yang berkaitan dengan perihal masyarakat Indonesia. Tiap terbitan memiliki tema yang berbeda-beda dan dapat ditelaah dari berbagai disiplin ilmu berdasar sudut pandang keahlian penulis. Jurnal Masyarakat Indonesia mengutamakan tulisan tentang isu dan tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia yang dikaji dari berbagai sudut pandang ilmu-ilmu sosial kemanusiaan. Artikel yang dikirim ke Jurnal Masyarakat Indonesia, dapat ditulis, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Isi Jurnal Masyarakat Indonesia meliputi artikel ilmiah, ringkasan disertasi, dan review buku-buku terbaru dalam bentuk artikel.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 268 Documents
 9   10   11   12   13 
Politik Protes dan Etnisitas: Kasus Buruh Cina di Tambang Timah di Bangka-Belitung (1920-1950) Erwiza Erman
Masyarakat Indonesia Vol 36, No 1 (2010): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v36i1.625

Abstract

The history of Chinese society during the New Order government was so politically sensitive and economically played an important role. However, during the development of the national history of Indonesia, the fate of ethnic minorities turned out rather as people without history , devoid of any important role in the history of the nation. By conducting a case study in the islands of Bangka-Belitung, this article tries to reveal the history of the lower classes of society who become tin miners. The article analyses the relationship between ethnicity and the political protest of the tin miners by placing it in the context of the regime change of 1920 - 1950. This article shows that at a certain time, the relation between political protest and ethnic consciousness overlapped with class consciousness. At other times, political protest is no longer solely caused by ethnic consciousness, but rather colored by class consciousness.Keywords: political protest, etnicity, Chinese tin miners, Bangka-Belitung
TINJAUAN BUKU COVID-19 DAN PERJALANANNYA: DARI KRISIS KESEHATAN HINGGA DINAMIKA KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA Riqko Nur Ardi Windayanto
Masyarakat Indonesia Vol 46, No 2 (2020): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v46i2.900

Abstract

THE JAKARTA CHARTER IN POST-SOEHARTO INDONESIA: POLITICAL THOUGHTS OF THE ELITES IN MUHAMMADIYAH Ridho Al-Hamdi
Masyarakat Indonesia Vol 41, No 1 (2015): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v41i1.560

Abstract

Sebagai negara muslim terbesar di dunia, sejumlah gerakan Islam di Indonesia meyakini bahwa Piagam Jakarta merupakan jalan terbaik untuk mewujudukan syariat Islam karena nilai sejarah yang mulia dalam piagam tersebut. Namun, misi tersebut belum tercapai karena mayoritas kelompok dan kekuatan politik Muslim beranggapan bahwa Piagam Jakarta sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Tulisan ini mencoba menganalisis pemikiran politik para elite Muhammadiyah, organisasi Islam moderat yang paling berpengaruh di Indonesia, terhadap gagasan pembentukan syariat Islam dengan menerapkan Piagam Jakarta sebagai prinsip negara selama masa transisi terutama seputar Sidang Tahunan MPR RI 19992002. Para elite Muhammadiyah memiliki peranan penting dalam menentukan dinamika politik di masa kini dan mendatang. Oleh karena itu, menguraikan pemikiranpemikiran merupakan hal yang menarik. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa terdapat tiga model pemikiran politik di Muhammadiyah, yaitu moderat-transformatif, moderat-realistis, dan akomodatif-pragmatis. Masingmasing pemikiran memiliki karakteristik yang berbeda-beda, namun satu hal yang pasti adalah bahwa tidak ada elite Muhammadiyah yang mendukung gagasan negara Islam.Kata Kunci: Piagam Jakarta, syariat Islam, elite Muhammadiyah, pemikiran politik
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PERBATASAN PAPUA: UPAYA MENJAMIN HUMAN SECURITY DAN MELAWAN PERDAGANGAN ILLEGAL LINTAS BATAS Melyana R Pugu; Yanyan M. Yani; Wahyu Wardhana
Masyarakat Indonesia Vol 45, No 1 (2019): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v45i1.831

Abstract

Selama ini pembangunan wilayah perbatasan, khususnya perbatasan Indonesia di Papua, dinilai tertinggal dari daerah lainnya. Sesungguhnya, wilayah perbatasan memiliki peluang untuk menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi apabila ditunjang oleh pembangunan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu artikel ini berupaya mengeksplorasi pembangunan wilayah perbatasan darat Indonesia-Papua Nugini. Konsep pembangunan perbatasan, khususnya pembangunan infrastruktur, diadopsi sebagai kerangka untuk mendiskusikan dinamika wilayah perbatasan Indonesia di Papua. Pembangunan wilayah perbatasan Indonesia di Papua dalam artikel ini akan dianalisa sebagai upaya untuk menjamin human security dan melawan perdagangan illegal. Maraknya perdagangan illegal di perbatasan Indonesia-Papua Nugini dapat mengancam human security masyarakat Indonesia di Perbatasan Papua. Oleh karena itu, pemerintah mengambil sejumlah kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan Papua melalui pembangunan infrastruktur perbatasan. Sungguhpun sejumlah kebijakan pemerintah tidak secara eksplisit menekankan human security, tetapi kebijakan yang telah diambil pemerintah menunjukkan upaya untuk menjamin human security masyarakat Indonesia di perbatasan Indonesia-Papua Nugini.
MAJLIS TAFSIR AL-QURAN DAN KEBERAGAMAAN DI INDONESIA: STUDI TENTANG PERAN DAN KEDUDUKAN HADIS MENURUT MTA Muhammad Alfatih Suryadilaga
Masyarakat Indonesia Vol 41, No 1 (2015): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v41i1.243

Abstract

Social development of Muslim society in Indonesia related to the study of hadith seems quite dynamic. Each organization has its own characteristics in defining and positioning hadith as the second of Islamic authority after Quran, such as the Majlis Tafsir Al-Quran (MTA). The problem begun since there is a research mentioning that MTA is almost considered not positioning hadith as explanatory of Quran. It is dealing with the MTA jargon its self, returning to the Quran and sunnah shahihah. This article discusses about how MTA, which is currently led by Ahmad Sukino, positions the hadith as the second of Islamic authority after Quran. In addition, MTA states that only sunah shahihah can be used as dalil or hujjah. MTA also distinguishes human cultural behaviors with pure religious behaviors as they are generally called ibadah. Thus, for MTA, no ibadah except there is nash sharih, both from the Quran and sunnah. Then, when we read more deeply and critically, MTA is actually inconsistent in understanding and practicing Islam textually, but sometimes they use the fikih and usul fikih as a means to analyse the Quran and hadith.Keywords: MTA, Textualist, Hadith, Islamic Authority
HARMONI DAN KETAHANAN KULTURAL DALAM TRADISI LISAN TYARKA DI KEPULAUAN BABAR, MALUKU BARAT DAYA Mariana Lewier
Masyarakat Indonesia Vol 43, No 2 (2017): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v43i2.742

Abstract

This paper had been carried out to expose the cultural survivorship of oral tradition tyarka in Babar Archipelago, South West Mollucas as a cultural heritage based on its language aspect and performance,defense, and inheritance. The endurance or cultural survivorship of the linguistic aspect is expressed through the creativity of the production of poetic expression, while the performance aspect is examined based on the situation of the performance and audience participation. The defense and inheritance of the tyarka is revealed in connection with Babar’s collective memory. This paper is the result of a qualitative research using an etnography method. The data were focused on the tyarka performance in Eastern Babar and Masela Island without neglecting the others in Babar Archipelago. By analizing the oral and poetic expression, it was found that the structure and composition of tyarka have repeating patterns in the old language plurality in Babar Archipelago. The plurality of old languages used and understood by the indigenous people of Southwest Maluku shows a mutually acceptable harmony of life.1 Tulisan ini merupakan ringkasan disertasi yang berjudul “Kesintasan Tradisi Lisan Tyarka di Kepulauan Babar, Maluku BaratDaya (2016). The structure of tyarka describes “tree and edge”philosophy which is its survival methaphore. As a ritual performances that are believed to be sacred, the oral tradition of tyarka have been developing significant after the formation ofSouthwest Maluku Regency. The endeavour to defend and inherit tyarka showed the concern and appreciation of the community toward their ancesor and its regeneration. This became a cultural force of the Babar community as an archipelago society that maintained unity and involvement.Keywords: harmony and cultural survivorship, oral tradition, Tyarka, inheritanceABSTRAKTulisan ini mengungkapkan harmoni dan ketahanan kultural tradisi lisan tyarka di Kepulauan Babar Maluku Barat Daya sebagai suatu warisan budaya yang dilihat dari aspek kebahasaan dan pertunjukan, serta pemertahanan dan pewarisannya. Ketahanan atau kesintasan kultural dari aspek kebahasaan diperlihatkan melalui kreativitas produksi ekspresi puitik, sedangkan aspek pertunjukan dikaji berdasarkan situasi pertunjukan dan partisipasi penonton. Pemertahanan dan pewarisan tyarka diungkap dalam kaitan dengan memori kolektif masyarakat Babar. Tulisan ini merupakan hasil penelitian bertipe kualitatif dengan menggunakan metode etnografi. Data penelitian difokuskan pada pertunjukan tyarka dari Babar Timur dan Pulau Masela dengan tetap memperhatikan data tyarka dari pulau lainnya di Kepulauan Babar.Temuan yang diperoleh dari analisis kelisanan dan ekspresi puitika menunjukkan struktur dan komposisi tyarka yang memiliki pola perulangan baku dalam pluralitas bahasa tua di Kepulauan Babar. Pluralitas bahasa tua yang digunakan dan dapat dipahami oleh masyarakat adat Maluku Barat Daya menunjukkan harmoni kehidupan yang saling berterima. Struktur tyarka menggambarkan falsafah “pohon dan ujung” yang merupakan metofora kesintasannya. Sebagai sebuah pertunjukan ritual yang diyakini kesakralannya, tradisi lisan tyarka mengalami perkembangan yang cukup signifikan setelah terbentuknya Kabupaten Maluku Barat Daya. Upaya untuk mempertahankan dan mewariskan tyarka menunjukkan sikap kepedulian yang didasari penghargaan dan penghormatan terhadap tradisi leluhur dalam kesinambungan antargenerasi. Hal ini menjadi suatu kekuatan kultural masyarakat Babar sebagai masyarakat kepulauan yang tetap menjaga kesatuan dan keterikatan secara adat.Kata Kunci: harmoni dan ketahanan kultural, tradisi lisan, Tyarka, pewarisan
PERTANIAN TERPADU DAN ASPEK KETENAGAKERJAAN DI PERDESAAN Angga Sisca Rahadian
Masyarakat Indonesia Vol 36, No 2 (2010): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v36i2.659

Abstract

Keberadaan sektor pertanian dalam negara berkembang seperti Indonesia cukup signifikan karena pertanian merupakan salah satu sektor utama perekonomian yang dapat menunjang kehidupan masyarakat. Akan tetapi sektor pertanian Indonesia saat ini menghadapi berbagai permasalahan yang melilit sehingga terkesan bermasa depan suram. Pertama, permasalahan dari segi lingkungan yang terlihat dari kesuburan tanah yang semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh penggunaan bahan-bahan kimia yang terlampau berlebih dan dalam jangka waktu lama alih-alih untuk meningkatkan produktivitas. Kedua, produktivitas pertanian menurun akibat tanah yang tidak subur sehingga memberi efek pada kesejahteraan petani. Ketiga, sektor pertanian lebih banyak diisi oleh tenaga kerja angkatan tua, sementara angkatan kerja muda tidak memiliki ketertarikan untuk terjun di sektor pertanian. Hal ini berpengaruh terhadap produktivitas pertanian, karena kondisi fisik angkatan tua tidak sekuat angkatan muda. Kemudian pemasaran produksi pertanian masih menjadi permasalahan karena petani masih bergantung dengan tengkulak di mana justru keberadaan tengkulak merugikan petani itu sendiri.
PERATURAN PERUNDANGAN DAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF Titik Handayani; Angga Sisca Rahadian
Masyarakat Indonesia Vol 39, No 1 (2013): Majalah Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v39i1.307

Abstract

This article discusses issues related to the regulation and implementation of inclusive education. Inclusive education is an effort to provide access to education for all citizens, including citizens with special needs. It reviews various legal products related to education and other relevant literature. It finds that the content of the provisions of various laws, regulations and ministerial regulations have not fully addressed inclusive education as one of the approaches and principles in education in Indonesia. At the level of implementation, these legal products also contained discrimination for students with special needs, which is contrary to the nature and basic principles of inclusive education. Beyond regulations, there are many problems, including the lack of facilities and infrastructure, lack of teachers, rigid curriculum, and low public support for inclusive education. Therefore, in advance Indonesia needs to reform educational policy in order to meet inclusive education goal.Keywords: Inclusive Education, Regulatory Problems, Discrimination.
Tinjauan Buku: Ekologi Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan puji hastuti
Masyarakat Indonesia Vol 44, No 2 (2018): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v44i2.808

Abstract

Buku yang berjudul Ekologi Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan yang ditulis oleh Oekan S. Abdoellah bermaksud mengetengahkan persoalan serius mengenai interaksi manusia dengan alam dalam membangun lingkungan hidup yang berkelanjutan. Selama ini, manusia aktor yang memiliki kuasa penuh terhadap alam. Dipandang sebagai penguasa alam, tak ayal manusia ponggah menghisap nilai komoditasnya untuk kepentingan ekonomi semata. Kondisi ini menyebabkan timbulnya permasalahan lingkungan dimana manusia hidup. 
THE UNBROKEN LEGACY: AGRARIAN REFORM OF YUDHOYONOS ERA Lilis Mulyani
Masyarakat Indonesia Vol 40, No 2 (2014): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v40i2.112

Abstract

Di saat pemerintahan yang baru akan segera dipilih, Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sebetulnya masih menyisakan beberapa pekerjaan rumah yang cukup besar bagi pemerintahan baru. Sebuah program (dan visi) mengenai reforma agraria telah dilaksanakan dalam bentuk proyek rintisan (pilot project) sejak tahun 2007 meskipun kenyataan memperlihatkan bahwa pelaksanaan program ini mendapat banyak tantangan. Sebagai sebuah visi pemerintahan, diujicobakannya program reforma agraria di beberapa daerah sangat menarik, karena telah lama reforma agraria dipetieskan, belum lagi tantangan yang kemudian muncul karena saat ini pemerintah telah terlalu berat berpijak pada sistem ekonomi pasar bebas, sementara di sisi lain masih amat tergantung pada pola-pola kolonial yang mengandalkan industri ekstraktif atas pengelolaan sumber daya alam. Pola-pola industri ekstraktif ini terbukti membawa keuntungan bagi sektor yang mengelolanya sehingga ketika ada suatu program yang membutuhkan elemen terpenting dari industri itu, yaitu tanah dan sumber daya agraria untuk diredistribusikan pada masyarakat miskin, resistensi sektoral kemudian menguat. Dengan menggunakan pendekatan sosio-legal, tulisan ini mencoba mendalami bagaimana peninggalan pemerintahan-pemerintahan yang lalu berupa industri ekstraktif dan pengelolaan sektoral dalam sumber daya agraria, menjadi penghalang dilaksanakannya programprogram berbasis agrarian, termasuk program reforma agraria, baik secara ideologi maupun secara kelembagaan.Kata kunci: Reforma agraria, land reform, Pemerintahan SBY, pengelolaan sumber daya agrarian, institusi ekstraktif

Page 11 of 27 | Total Record : 268

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2010 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 49, No 2 (2023): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 49, No 1 (2023): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 48, No 2 (2022): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 48, No 1 (2022): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 47, No 2 (2021): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 47, No 1 (2021): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 46, No 2 (2020): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 46, No 1 (2020): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 45, No 2 (2019): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 45, No 1 (2019): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 44, No 2 (2018): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 44, No 1 (2018): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 43, No 2 (2017): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 43, No 1 (2017): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 42, No 2 (2016): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 42, No 1 (2016): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 41, No 2 (2015): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 41, No 1 (2015): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 40, No 2 (2014): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 40, No 1 (2014): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 39, No 2 (2013): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 39, No 1 (2013): Majalah Ilmu-ilmu Sosial Indonesia Vol 38, No 2 (2012): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 38, No 1 (2012): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 37, No 2 (2011): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 37, No 1 (2011): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 36, No 2 (2010): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 36, No 1 (2010): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia More Issue