cover
Contact Name
Obing Katubi
Contact Email
jurnalmasyarakati@gmail.com
Phone
+6281319021904
Journal Mail Official
jurnalmasyarakati@gmail.com
Editorial Address
Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK)-LIPI Gedung Widya Graha Lantai 9, Jalan Gatot Subroto Nomor 10 Jakarta Selatan.
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Masyarakat Indonesia
ISSN : 01259989     EISSN : 25025694     DOI : https://doi.org/10.14203/jmi.v44i2
Artikel yang dimuat dalam Jurnal Masyarakat Indonesia dapat berbasis hasil penelitian maupun pemikiran, dengan fokus bahasan yang berkaitan dengan perihal masyarakat Indonesia. Tiap terbitan memiliki tema yang berbeda-beda dan dapat ditelaah dari berbagai disiplin ilmu berdasar sudut pandang keahlian penulis. Jurnal Masyarakat Indonesia mengutamakan tulisan tentang isu dan tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia yang dikaji dari berbagai sudut pandang ilmu-ilmu sosial kemanusiaan. Artikel yang dikirim ke Jurnal Masyarakat Indonesia, dapat ditulis, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Isi Jurnal Masyarakat Indonesia meliputi artikel ilmiah, ringkasan disertasi, dan review buku-buku terbaru dalam bentuk artikel.
Articles 268 Documents
PENGARUH NEGARA DAN ORGANISASI KEAGAMAAN PADA KEBIJAKAN SEKOLAH BERBASIS AGAMA Mohamad Yusuf; Carl Sterkens
Masyarakat Indonesia Vol 39, No 1 (2013): Majalah Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v39i1.311

Abstract

This paper describes different models of religious education that have been adopted by Islamic, Christian and Hindu schools in Indonesia. We describe the educational goals, teaching methods and curriculum content, as well as the opinions of teachers and headmasters concerning religious education. Moreover, we examine the institutional influence of State and religious communities on religious education in these schools. We selected three areas in which, respectively, Muslims, Christians and Hindus were in the majority. In each area, we selected five secondary schools (Sekolah Menengah Atas or SMA): three schools representing the majority group in the concerning area, and two schools belonging to religious minority groups. We interviewed fifteen headmasters and nineteen teachers of religion. We found that most religiously affiliated schools employ a mono-religious model of religious education. Even though some schools introduce teachings about other religions in their curriculum, the perspective is from their own point of view. The Catholic school in West Java (Christian minority) offers an inter-religious model of religious education. Moreover, we discovered that the State and religious communities influence the policies of religious education at school level in different ways. In Islamic schools, all types of institutional power from both the State and religious communities are responded positively. In Christian schools the influence of the State is less strong than in Islamic schools. In Hindu schools the States regulations are very influential on the policies of religious education.Keywords: Religious Education, Institutional Power, Religious Schools, Headmaster, Teacher
Lapisan Marginalisasi dan Konstruksi Ilegalitas dalam Masyarakat Perbatasan di Perbatasan Indonesia-Filipina Dhimas Langgeng Gumelar
Masyarakat Indonesia Vol 44, No 2 (2018): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v44i2.810

Abstract

Studi marginal mendekatkan fokus kajian sering pada identitas suatu komunitas tempatan, tanpa disadari, pandangan tersebut mengkonstruksi dimensi marginal yang anakronistik. Studi tersebutmenjerumuskan masyarakat di perbatasan Indonesia-Filipina, dan memunculkan romantisme. Studi yang dilakukan di Kepulauan Sangihe, berdasar pada fakta-fakta etnografis dan historis, serta observasi yang dilakukan selama bulan Juli-Agustus 2018. Kami menggunkan hubungan relasional untuk menangkap plot transformasi pada catatan Eropa serta kajian historis yang sudah diterbitkan. Hubungan tersebut pada dasarnya mendeskripsikan kelompok pejuang yaitu buruh paksa yang dijadikan budak. Transformasi tidak meninggalkan dimensi tradisional, khususnya adalah bagaimana penguasaan selama ini dilakukan oleh sistem ekonomi Feodalisme hingga Kapitalisme. Di wilayah perbatasan, Orang Sangir yang tinggal dekat dengan laut melakukan mobilisasi sebelum orang-orang Eropa datang, dan dimensi tradisional tersebut masih dilakukan, tetapi dibawah kuasa baru, yaitu negara modern. Mendasarkan diri pada isu transnasionalisme dan sekuritas, Indonesia dan Filipina membuat regulasi yang mengatur mobilitas migran. Pada akhirnya, Orang Sangir tersebut merasa selalu menjadi kriminal, disematkan stigma ilegal, tereksklusi dari kepulauannya sendiri di mana masyarakat yang tidak tinggal di Sangihe Besar mengklaim dirinya sebagai Orang Pulo. Kami melihat bahwa wilayah perbatasan Indonesia-Filipina sebagai wilayah abu-abu, cair, dan laboratorium kreatif.
INTEGRASI OTONOMI DAERAH DENGAN KEARIFAN LOKAL SEBAGAI USULAN UPAYA PENCEGAHAN KONFLIK BAGI PEMERINTAHAN BARU INDONESIA PASCA-SBY Studi Kasus: Harmonisasi Kehidupan Masyarakat di Kota Mataram Jerry Indrawan
Masyarakat Indonesia Vol 40, No 2 (2014): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v40i2.116

Abstract

Kearifan lokal memiliki potensi yang sangat besar dalam upaya-upaya harmonisasi kehidupan masyarakat di hampir seluruh daerah di Indonesia. Kearifan lokal adalah bagian inheren dalam budaya lokal di Indonesia, di mana budaya nasional kita adalah personi? kasi dari budaya-budaya lokal di seluruh Indonesia. Dengan memperkuat elemen-elemen kearifan lokal di dalam kehidupan masyarakat lokal atau daerah, di bawah supervisi pemerintah daerah, tentunya akan sangat berguna dalam upaya-upaya pencegahan kon? ik dan penguatan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Pemerintah daerah di Kota Mataram telah berusaha mengakomodasi kearifan lokal ke dalam berbagai macam program di masyarakat. Program-program ini ditujukan untuk menciptakan keharmonisan dan menyamakan visi dan misi pemerintah daerah dengan komponen-komponen masyarakat lainnya. Implementasi dari kearifan lokal dapat menciptakan suatu kondisi di mana relasi antaranggota masyarakat menjadi positif. Karena itu, kondisi demikian menjadi parameter bagi terwujudnya harmonisasi. Unsur-unsur kearifan lokal dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk memahami dinamika lokal sehingga partisipasi publik daerah pun semakin besar. Jika ekonomi berjalan baik dan rakyat sejahtera, otomatis kon? ik pun tidak terjadi. Studi ini dimaksudkan untuk melihat kearifan lokal yang berguna bagi harmonisasi kehidupan masyarakat dalam perspektif pencegahan kon? ik. Studi ini penting karena harmonisasi dapat memicu terjadinya perdamaian dalam sebuah masyarakat. Studi ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara, yaitu wawancara, observasi lapangan, dan studi kepustakaan.Kata kunci: Otonomi daerah, kearifan lokal, integrasi, dan harmonisasi
DRAMA PERAMPASAN YANG DIBAYANGKAN: ARTIKULASI IDENTITAS DAN KEPEMILIKAN PRIMORDIAL KELOMPOK IDENTITAS ASLI PASCA ORDE BARU Geger Riyanto
Masyarakat Indonesia Vol 43, No 2 (2017): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v43i2.740

Abstract

The post-New Order period witnessed the resurgence of the discourse of indigenous identity in various lines of social life in Indonesia. As authenticity often underlies the claims, struggles, or protection of resource ownership in the diverse groups, the notion that the discourse of identity is recreated and manipulated in order to emphasize control over resources becomes commonplace. However, this article would like to show that moral intuition and supposition also have a meaningful contribution in enablingindigenous identity maneuvers. Regardless of the chance of securing resources, undeniably encouraged the parties to identify themselves as indigenous, the narratives of indigenous people’s rights are usurped by outsiders that constantly accompanying the rhetoric of the original identity group. By personalizing and simplifying impersonal entities such as corporations, states, immigrants become fictional human beings who violate their moral obligations by depriving what the original group actually possesses. As imagined as fictional human beings, primordial possession narrative has an evocative power that unifies members and invitee’s response of other parties. Furthermore, it also serves as a foothold of structures that bind and organize the actions of the human beings that involved. The rules, institutions, and maneuversof actors must be realized to comply with their discursive logic.Keywords: primordial ownership, identity recreated, indigenous identity, morality, reciprocal ABSTRAKPeriode pasca-Orde Baru menjadi saksi kebangkitan wacana identitas asli di berbagai lini kehidupan sosial di Indonesia. Seiring keaslian acap mendasari klaim, perjuangan, atau perlindungankepemilikan sumber daya pusparagam kelompok, gagasan bahwa wacana identitas direkacipta dan dimanipulasi demi menandaskan kontrol atas sumber daya menjadi lazim kita jumpai. Namun, artikelini hendak memperlihatkan, intuisi moral dan pengumpamaan juga mempunyai andil yang berarti dalam memungkinkan manuver-manuver identitas asli. Terlepas kesempatan-kesempatan mengamankan sumber daya tak bisa ditampik mendorong pihak-pihak untuk mengidentifikasi diri sebagai orang asli, narasi hak orang asli dirampas oleh orang luar senantiasa mengiringi retorika-retorika kelompok identitas asli. Dengan mempersonifikasi sekaligus menyederhanakan entitas impersonal seperti perusahaan, negara, pendatang menjadi insan khayali yang melanggar obligasi moralnya dengan merampas apa yang sejatinyadimiliki kelompok asli, yang sama-sama dibayangkan sebagai insan khayali, narasi kepemilikan primordial memiliki kekuatan menggugah, menyatukan para anggota maupun mengundang respons pihak-pihak lain. Lebih jauh, hal ini juga menjadi pijakan struktur yang mengikat dan menata tindakan-tindakan para insan yang terlibat di dalamnya. Aturan, lembaga, maupun manuver para aktor harus direalisasikan mematuhi logika diskursifnya.Kata kunci: kepemilikan primordial, rekacipta identitas, identitas asli, moralitas, timbal-balik
CUCUPATIAN (TEKA-TEKI) BANJAR: ANALISIS STRUKTUR, FUNGSI, DAN NILAI BUDAYA Rustam Effendi
Masyarakat Indonesia Vol 36, No 2 (2010): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v36i2.652

Abstract

Results of an early observation show that cucupatian (riddles), one of the pillars of the Banjar culture has been ignored by the Banjar communities and is now in the brink of extinction. To confirm the findings, the research uses the qualitative approach where the researcher functions as a human instrument. The research uses the theory of transformation generative-grammar, a theory of folklore (a theory that pertains to the structure of folklore, and functions as well as cultural values), and a theory of pragmatics. The main location of the study is Kota Banjarmasin, Kabupaten Hulu Sungai Utara, and Kabupaten Hulu Sungai Tengah. The data collection was carried out by using a participant-observation method and in-depth interviews. The research commenced with four Banjarian culturalists. From two informants, information about other informants who knew cucupatian was gathered. To avoid qualms on the data that have been accumulated, the researcher tested the validity of the data by using triangulation. The analysis of the data was carried out with the methodology proposed by Miles and Huberman (1992) which begins with data reduction and continued with data presentation and the conclusion. Based on the analysis of data, this research has produced the followings: (1) Banjars cucupatian is divided into tatangguhan dan mahalabiu. (2) Tatangguhan is rooted in the traditional community while mahalabiu is rooted in the current modern society. (3) Tatangguhan is rarely found, and it can be said that it is in the brink of extinction. Todays era is the era of mahalabiu, a variation of tatangguhan which stresses on the joke aspects by using words, phrases, or sentences which are ambiguous. (4) There are five 210 | Masyarakat Indonesiafunctions of tatangguhan, which are: the knowledge system, the mediation system, the participation system, the communication system, and the practice system. From these functions, knowledge and mediation systems are more dominant in tatangguhan. (6) Cultural values of tatangguhan revolve around social values, ethics, philosophies, religions, and aesthetics, and the values of mahalabiu in addition to being social values (especially social critics) are also having religious values. (7) The structure of tatangguhan inclines not to follow the inner structure method of the Banjar language and it has a surface structure (transformation of sentences) that has 11 forms of transformation of sentences; FN+FPrep; FN+FAdj; FN+FNum; FNum+FAdj; FV+FAdj; FAdj+FV; FV+FPrep; FAdj+FAdj; FV+FN; FPrep+FPrep; FAdj+FAdj. (8) The structure of mahalabiu tends to follow the sentences inner structure of the Banjar language. Occasionally, to explain sentence information, mahalabiu is turned into a discourse. Cucupatian contains many cultural teachings. Hence, it is suggested that every societal member, in particular the local government and scholars need to strive in order to save cucupatian from extinction.Key words: cucupatian, tatangguhan, mahalabiu
BAHASA SEBAGAI MODEL STUDI KEBUDAYAAN DI INDONESIA - ANTROPOLOGI STRUKTURAL DI INDONESIA Heddy Shri Ahimsa-Putra
Masyarakat Indonesia Vol 37, No 1 (2011): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v37i1.617

Abstract

This paper examines the development of structural paradigm in theanthropology discipline in Indonesia during the period of 1979 - 2009. It looksat cultural models used by new anthropology paradigms. There are two newparadigms considered in the paper. One is ethnoscience from America and theother is Levi-Strauss structuralism from France. Although the two paradigmsare different, but both use model originated from the same discipline, namelylinguistic, or phonology sub-discipline. The key difference is that Frenchstructuralism get the model from structural phonology developed by RomanJakobson, while ethnoscience get the model from descriptive phonology.Keywords: model, paradigm, ethnoscience, French structuralism
KARAKTER ORANG MADURA, NASIONALISME, DAN GLOBALISASI ardhie raditya
Masyarakat Indonesia Vol 46, No 1 (2020): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v46i1.860

Abstract

This paper is an essential part for those who are interested in Madurese Studies, which have been mostly written from outsiders’ point of views, mainly Western researchers. This paper aims to produce a counter-discourse to the writings of outsiders who tend to position the Madurese as a violent and destructive ethnicity. By utilizing the method of ethnographic imagination, it is shown that the honourable character of the Madurese is unlike what has been imagined in various Western or Colonial literature. The Madurese have a vital contribution to the nationalism of anti-colonial for the development of Indonesian culture after the independence period. The spirit of Islamic values and culture respects human dignity as the locomotive of the development of the noble character of the Madurese. After the New Order regime, the true character of the Madurese begins to scatter. Intolerant Islamic groups in Madura tried to use the momentum of democracy in Indonesia to oppose all forms of globalization products and Chinese minority groups that were considerably not aligned with their political agenda. Their presence could potentially threaten not only the development of the noble character of the Madurese, but also the integrity of the Indonesian nation. 
Teknologi Digital dan Ketimpangan Ekonomi di Indonesia Dr. Ahmad Helmy Fuady
Masyarakat Indonesia Vol 44, No 1 (2018): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v44i1.803

Abstract

Perkembangan teknologi yang begitu cepat melalui revolusi digital telah menimbulkan optimisme kemajuan ekonomi. Namun, perkembangan teknologi tersebut juga memunculkan kekhawatiran bagi semakin tingginya tingkat ketimpangan. Otomatisasi yang muncul akibat perkembangan teknologi dianggap akan menggerus permintaan atas tenaga kerja. Dengan pendekatan sejarah dan ekonomi, tulisan ini bertujuan menganalisis hubungan antara kemajuan teknologi dan Ketimpangan ekonomi di Indonesia.  Peran teknologi dalam pembangunan mengalami perubahan seiiring dengan perubahan kebijakan untuk pemerataan, di Indonesia. Selanjutnya, tulisan ini menunjukkan bahwa di Indonesia pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) antar wilayah di Indonesia masih sangat timpang. Pembangunan TIK juga lebih banyak menguntungkan tenaga kerja terampil dan kelompok berpendapatan tinggi dibanding tenaga kerja kasar dan kelompok berpendapatan rendah.  
LEGENDA, CERITA RAKYAT, DAN BAHASA DI BALIK KEMUNCULAN POLITIK PEREMPUAN JAWA Kurniawati Dwi Hastuti
Masyarakat Indonesia Vol 40, No 1 (2014): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v40i1.101

Abstract

Tulisan ini hendak memperlihatkan bahwa unsur budaya lokal berperan sangat penting dan seharusnya tidak dikesampingkan dalam melihat dan memahami fenomena politik. Tulisan ini mengelaborasi peran legenda, cerita rakyat, dan bahasa dibalik kemunculan politik perempuan di Jawa. Dengan mengamati dan meneliti strategi kampanye dua politisi perempuan Jawa yang berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah langsung di Banyuwangi (Jawa Timur) dan Kebumen (Jawa Tengah) pada tahun 2005, tulisan ini menunjukkan bahwa kemenangan politik mereka dipermudah oleh pandangan masyarakat setempat yang melihat para politisi perempuan itu sebagai penjelmaan kembali sosok perempuan pahlawan dan dihormati dalam sejarah setempat, atau sebagai orang yang memperoleh legitimasi kultural dari Keraton Yogyakarta sebagai pusat kosmis dalam kosmologi Jawa. Tulisan ini secara jelas menunjukkan bahwa bahasa daerah di Banyuwangi dan Kebumen berperan penting sebagai media untuk membangun identitas kolektif, dan pada saat bersamaan digunakan untuk membangun persepsi mengenai norma gender ideal (yang melekat pada sosok perempuan itu) untuk menumbuhkan simpati kelompok and meningkatkan keterpilihan politik.Kata Kunci: Kebudayaan, legenda, cerita rakyat, bahasa, kemunculan politik perempuan Jawa.
KETAHANAN SOSIAL NELAYAN: UPAYA MERUMUSKAN INDIKATOR KERENTANAN [VULNERABILITY] TERKAIT DENGAN BENCANA PERUBAHAN IKLIM Ary Wahyono
Masyarakat Indonesia Vol 42, No 2 (2016): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v42i2.665

Abstract

Studies on the impact of climate change on the vulnerability of fishermen communities are still rare. The vulnerability studies highlight the physical dimensions whereas the social dimensions with climatic change are rarely performed. This paper attempts to obtain an understanding about the issue of the vulnerability offishermen communities with climate change context. Vulnerability caused as a result of climate change is an important component of any effort to determine the magnitude of the threat posed by its natural phenomenon. Measuring the social vulnerability indicators starts from the understanding about social vulnerability refers to theexposure that is an exposure acceptance of a danger or stress conditions in groups or individual level. The level of social vulnerability is strongly influenced by access factor to natural resources and diversity of income sources. Vulnerability changes all the time, both in short or long term, depending on how much adaptation changes, as in the character threats, exposure to the threats, sensitivity, and capacity to response or recovery efforts that produce results quicker. Vulnerability analysis is useful for determining the effective instrument to propose the correctiveactions with defensive strategies and facilitate the adaptation. One of the important things is vulnerability happens when the fishermen do not have the anticipation capacity to make any adjustments or efforts to overcome the impact of natural disasters due to weather anomalies or extreme weather. Reduced income plus the growing debt-ridden life sustaining household is vulnerability characteristic. Meanwhile, there is no mechanism solutions to overcome the marginalization of fishermen, there is no diversification of the fishing gear, and no other activities outside the fishery. The social relations pattern on a patron-client fishing community does not help fishermen (workers) from the slump caused by climate change. Collectivity do not provide an insurance for lower groups, while institutional foundations are underprivileged to provide social durability to fishermen communities as a whole.Keywords: fishing vulnerability, exposure, adaptive capacity, climate changeABSTRAKStudi tentang dampak perubahan iklim terhadap kerentanan masyarakat nelayan masih jarang dilakukan. Studi tentang kerentanan lebih menyoroti dimensi kerentanan fisik, sedangkan dimensi sosial terkait dengan perubahan iklim kurang sekali dilakukan. Tulisan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai isu kerentanan masyarakat nelayan yang kontekstual dengan perubahan iklim. Kerentanan yang ditimbulkan sebagaidampak perubahan iklim merupakan komponen penting dari setiap upaya untuk menentukan besarnya ancaman yang ditimbulkan oleh fenomena alam dari perubahan iklim. Upaya mengukur indikator kerentanan sosial (social vulnerability) berangkat dari pemahaman bahwa kerentanan sosial merujuk pada keterpaparan, yaitu penerimaan terhadap terpaan suatu bahaya atau terdapatnya kondisi stress di tingkat kelompok atau perorangan akibat terpaansuatu bencana. Tingkat kerentanan masyarakat tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor akses terhadap sumber daya alam dan diversitas sumber pendapatan. Kerentanan dapat berubah setiap saat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, tergantung seberapa besar perubahan adaptasi, seperti karakter ancaman, exposure to the threats, sensitivitas, dan capacity to response atau usaha pemulihan yang menghasilkan hasil lebih cepat. Analisis kerentanan sangat bermanfaat untuk menentukan instrumen apa yang efektif untuk mempromosikan tindakan perbaikan dengan strategi bertahan dan memfasilitasi adaptasi yang dilakukan. Salah satu temuan penting adalah kerentanan terjadi jika nelayan tidak memiliki kapasitas mengantisipasi dengan melakukan penyesuaian atau upaya mengatasi dampak dari bencana alam akibat anomali cuaca atau cuaca ekstrem. Penghasilan yang berkurang ditambah dililit utang yang semakin membesar untuk menopang kehidupan rumah tangga adalah karakteristik kerentanan. Sementara itu, tidak ada mekanisme solusi untuk mengatasi terjadinya marginalisasi nelayan, tidak ada diversivikasi alat tangkap, dan tidak ada kegiatan mata pencaharian di luar perikanan. Pola relasi sosial patron-client pada komunitas nelayan tidak menolong nelayan (buruh) dari keterpurukan akibat perubahan iklim. Kolektivitas yang ada tidak memberikan asuransi bagi kelompok lapisan bawah, sementara pranata kelembagaan kurang mampu memberikan daya tahansosial masyarakat nelayan secara keseluruhan.Kata kunci: kerentanan nelayan, keterpaparan, kapasitas adaptasi, perubahan iklim

Filter by Year

2010 2023


Filter By Issues
All Issue Vol 49, No 2 (2023): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 49, No 1 (2023): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 48, No 2 (2022): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 48, No 1 (2022): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 47, No 2 (2021): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 47, No 1 (2021): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 46, No 2 (2020): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 46, No 1 (2020): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 45, No 2 (2019): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 45, No 1 (2019): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 44, No 2 (2018): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 44, No 1 (2018): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 43, No 2 (2017): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 43, No 1 (2017): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 42, No 2 (2016): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 42, No 1 (2016): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 41, No 2 (2015): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 41, No 1 (2015): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 40, No 2 (2014): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 40, No 1 (2014): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 39, No 2 (2013): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 39, No 1 (2013): Majalah Ilmu-ilmu Sosial Indonesia Vol 38, No 2 (2012): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 38, No 1 (2012): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 37, No 2 (2011): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 37, No 1 (2011): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 36, No 2 (2010): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 36, No 1 (2010): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia More Issue