Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT Yuli Permatasari; Ujang Jamaludin; Qotrun Nida
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh implementasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Terhadap partisipasi masyarakat di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, implementasi kebijkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro memiliki pengaruh terhadap pasrtisipasi masyarakat di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor sebagai berikut: 1) Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor sangat baik, hal ini berdasarkan tanggapan responden dengan skor = 19009 dengan arti bahwa Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarak Berbasis Mikro memiliki nilai â€œSangat Baikâ€. 2) Pasrtisipasi Masyarakat di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor sangat baik, hal ini berdasarkan hasil tanggapan responden dengan skor = 13230 dengan arti bahwa Pasrtisipasi Masyarakat di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor memiliki nilai â€œSangat Baikâ€. 3) Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Terhadap Pasrtisipasi Masyarakat di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan hasil analisis korelasi didapat nilai r sebesar 0.539 jika mengacu pada kriteria tingkat keeratan hubungan maka dinyatakan memiliki tingkat hubungan sedang antara PPKM terhadap partisipasi masyarakat karena terletak pada interval (0.41-0.60). sedangkan uji koefisien determinasi diperoleh (R2) R Square sebesar 0.291, selanjutnya digunakan perhitungan koefisien determinasi (KD) didapat nilai sebesar 29,05% dinyatakan berpengaruh sedang karena terletak pada interval (0,21% - 40%). Artinya sebesar 29,05% partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh variabel PPKM sisanya sebesar 70.95% dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Sedangkan berdasarkan hasil Uji t didapat ttabel dengan Î± = 5% dan n = 100 diperoleh t (0.05 ;Â 90)Â =Â 1.980. berdasarkan hasil perhitungan dapat dilihat nilai thitungÂ lebih Â besar dari ttabelÂ (6,335 > 1.980) dengan sig.Â 0.000 < 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima, yang artinya terdapat pengaruh antara PPKM terhadap Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Cibinong.Kata Kunci: PPKM, PartisipasiÂ AbstractThe purpose of this study was to determine the effect of the implementation of the policy of the Implementation of Micro-Based Community Activity Restrictions on community participation in Cibinong District, Bogor Regency. Based on the results of the research that has been carried out, it can be concluded that the implementation of the policy of imposing restrictions on micro-based community activities has an influence on community participation in Cibinong District, Bogor Regency as follows: This is based on respondents' responses with a score of = 19009, which means that the Policy for the Implementation of Restrictions on Micro-Based Community Activities has a "Very Good" score. Community Participation in Cibinong District, Bogor Regency is very good, this is based on the results of respondents' responses with a score of = 13230 with the meaning that Community Participation in Cibinong District, Bogor Regency has a "Very Good" score. The Influence of Implementation of Micro-Based Community Activity Restrictions on Community Participation in Cibinong District, Bogor Regency, based on the results of the correlation analysis, the r value of 0.539 when referring to the criteria for the level of closeness of the relationship was stated to have a moderate level of relationship between PPKM on community participation because it is located at intervals (0.41-0.60). while the coefficient of determination test obtained (R2) R Square of 0.291, then used the calculation of the coefficient of determination (KD) obtained a value of 29.05% which was declared to have a moderate effect because it was located in the interval (0.21% - 40%). This means that 29.05% of community participation is influenced by the PPKM variable, the remaining 70.95% is influenced by other variables not included in this study. Meanwhile, based on the results of the t-test, it was obtained ttable with = 5% and n = 100 obtained t (0.05; 90) = 1.980. based on the calculation results, it can be seen that the value of tcount is greater than ttable (6.335 > 1.980) with sig. 0.000 <0.05 so Ho is rejected and Ha is accepted, which means that there is an influence between PPKM on Community Participation in Cibinong District.Keyword: PPKM, Participation

PENGARUH PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PANDEGLANG Seftia Ira Anggraeni; Ronni Juwandi; Qotrun Nida
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip good governance terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini merupakan penelitian korelasi dengan pendekatan kuantitatif, dimana variabel independen adalah penerapan prinsip good governance dan variabel dependen adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat penerima pelayanan di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Pandeglang yang diambil 100 orang untuk dijadikan sampel penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan angket tertutup. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah teknik analisis korelasi product moment dan analisis regresi linier sederhana untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip good governance (X) sebagai variabel bebas terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik (Y) sebagai variabel terikat. Hasil penenlitian ini menunjukan terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan prinsip good governance (X) terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik (Y) di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Pandeglang. Hal tersebut berdasarkan pengujian analisis korelasi pearson product moment, nilai pearson correlation sebesar 1,000 dengan taraf signifikansi sebesar 0,000. Dimana, apabila nilai korelasi product moment yakni thitung lebih besar daripada ttabel atau taraf signifikansi kurang dari 0,05 dan koefisien determinasi bernilai menandakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Hasil penelitian ini juga diperkuat dengan uji t pada Analisis Linier Regresi Sederhana yang menunjukan bahwa thitung yaitu 4,910 lebih besar > ttabel yaitu 1,984.Kata Kunci : Good Governance, Kualitas Pelayanan PublikÂ AbstractThis research is a correlation research with a quantitative approach, where the independent variable is the application of the principles of good governance and the dependent variable is the improvement of the quality of public services. The population in this study was the service recipient community at the BPN (National Land Agency) Pandeglang Regency, which were taken 100 people to be used as research samples. The data collection technique in this study used a closed questionnaire. The data analysis technique used to test the hypothesis is a product moment correlation analysis technique and simple linear regression analysis to determine the effect of applying the principles of good governance (X) as an independent variable to improving the quality of public services (Y) as the dependent variable. The results of this study indicate that there is a significant effect between the application of the principles of good governance (X) on improving the quality of public services (Y) at the BPN (National Land Agency) Pandeglang Regency. This is based on the Pearson product moment correlation analysis test, the Pearson correlation value is 1,000 with a significance level of 0.000. Where, if the product moment correlation value is tcount greater than ttable or the significance level is less than 0.05 and the coefficient of determination is worth indicating that there is a significant influence between the application of the principles of good governance on improving the quality of public services. The results of this study are also strengthened by the t-test on Simple Linear Regression Analysis which shows that tcount is 4.910 greater than ttable is 1.984.Keywords : Good Governance, Public Service Quality

ANALISIS PERLINDUNGAN HAK DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PETANI YANG BERKUALITAS DI PROVINSI BANTEN (STUDI IMPLEMENTASI PASAL 12 DAN PASAL 42 UU NO 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI) Heri Fransisco Siagian; Damanhuri Damanhuri; Ronni Juwandi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Pasal 12 & Pasal 14 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta hambatan dalam pelaksanaan Implementasinya. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Banten dengan menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu Implementasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan sarana dan prasarana pertanian berupa alat-alat pertanian, memberikan kepastian usaha dan kontrol harga dengan penentuan harga melalui Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan juga stabilisasi harga yang dilakukan oleh Bulog, Pemerintah juga memberikan asuransi bagi petani yang mengalami gagal panen melalui Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Selain pemberian prasarana, sarana pertanian dan kontrol harga, pemerintah juga memberikan penyuluhan dan pendampingan untuk pengembangan petani lebih berkualitas dalam proses produksi pertanian.Â Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti di simpulkan bahwa perlindungan dan pengembangan yang dilakukan pemerintah dilihat dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 sudah berjalan cukup baik dengan adanya bantuan bagi petani dalam usaha taninya, walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan dalam pemerataan sarana pertanian, perubahan kebijakan atas Bulog yang berdampak terhadap tidak rutinnya Bulog dalam menyerap panen petani dan juga minimnya penyuluh di Provinsi Banten tidak sebanding dengan jumlah desa yang ada di Provinsi Banten.Kata kunci: Perlindungan Hak Petani, Pemberdayaan Petani, ImplementasiÂ AbstractThe purpose of the study is to knowing the Implementation of Article 12 & Article 14 of the Number 19 Act 2013 About Farmer Protection and Empowerment also the obstacles of its Implementation. This research located in Banten Province using the descriptive method of qualitative approaches. Researcher collect data using observation techniques, interviews and documentation. The result of this study is the Implementation was done by the government providing agricultural infrastructure within of agricultural tools, giving business certainty and price control with establishment prkce named (HPP) also price stabilization by Bulog, the Government also provided insurance for farmers who experienced crop failure through named Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Moreover infrastructure management, agricultural infrastructure and price control, the government also done socialization and mentoring for the development of more qualified farmers in the agricultural production process. From this research can conclude that the protection and development that the government has seen from the Number 19 Law of 2013 has been well enough with assistance for farmers in its farming efforts, although in the implementation there are still barriers to the equalization of agricultural means, policy changes over Bulog that have impacted the non-routine of Bulog in absorbing farmers' harvests and also lack of socialization in Banten Provinces as not worth as number of villages in the Banten Province.Keywords: Farmers' Rights Protection, Farmers' Empowerment, Implementation of Law

PEMANFAATAN E-LEARNING DALAM MENANAMKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS KEWARGANEGARAAN (INTELLECTUAL CIVIC SKILLS) PESERTA DIDIK MELALUI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Herdi Winangun; Damanhuri Damanhuri; Ria Yuni Lestari
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

AbstrakTujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pemanfaatan elearning dalam menanamkan kemampuan berpikir kritis kewarganegaraan Peserta Didik melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Kota Serang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitiatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pendidik memanfaatkan bentuk atau fitur-fitur yang tersedia di microsoft teams seperti fitur chating, memberikan ulangan atau kuis melalui fitur penugasan, mengadakan diskusi dan memerintahkan untuk On Cam, memberikan penugasan berbentuk file yang dapat di save di one drive. Strategi penerapan Pendidik dan kepala sekolah yaitu mengembangkan keterampilan diri dan mengembangkan instrument evaluasi hasil belajar. Faktor pendukung yaitu faktor intenal berupa peran pendidik dan kepala sekolah serta sarana dan pra sarana, sedangkan faktor eksternal yaitu berasal dari pemerintah dan orang tua, adapun faktor penghambat seperti terkendala dijaringanKata Kunci: E-learning, Kemampuan Berpikir Kritis, PPKnÂ AbstractThe purpose of this study is to determine the use of e-learning in instilling students critical thinking skills in citizenship through learning pancasila and citizenship education at SMA Negeri 1 kota attack. This study uses a qualitative approach with the descriptive. The data collection technique in this study used the technique of interviews, observations and documentation. The result showed that educators take advantage of forms or features available in microsoft teams such as chat featrures, giving tests or quizzes through the assignment feature, hold discussions and order to on cam, give assignment in the form of files that can saved on one drive. Strategy for implementing educators and principals, namely develoving self-skills and developing learning outcomes evalution instrument. Supporting factors are internal factors in the form of: the role of the educators and school principals as well as facilities and infrastructure, while the external that comes from the government and parents, as for the inhibiting factors like being constrained in the network.Keywords: E-learning, Critical Thinking Skills,

PENANAMAN KOMPETENSI KEWARGANEGARAAN MELALUI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP SISWA Ervina Putri Utami; Febrian Alwan Bahrudin; Wika Hardika Legiani
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

AbstrakMempelajari cara menumbuhkan penanaman kompetensi kewarganegaraan melalui pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan terhadap siswa, serta untuk mengetahui Apa faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi dalam penanaman kompetensi kewarganegaraan melalui pembelajaran PPKn terhadap siswa, dan memperoleh informasi mengenai Metode pembelajaran apa saja yang digunakan untuk menanamkan kompetensi kewarganegaraan melalui pembelajaran PPKn terhadap siswa. Penelitian dilakukan di SMK Bismillah Barugbug Serang Banten dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan studi deskriptif. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa penanaman kompetensi kewarganegaraan kepada siswa melalui berbagai macam metode, strategi pembelajaran yang inovatif dan memberikan contoh keteladanan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Adapun faktor penghambat dalam penanaman kompetensi yaitu sumber daya manusia dalam tenaga pengajar yang tidak linear, fasilitas laboratorium yang kurang memadai dan kurangnya ketertarikan siswa dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Metode yang digunakan untuk penanaman kompetensi kewarganegaraan dengan menerapkan pemberian tugas, metode diskusi dan metode literasi.Kata kunci: Kompetensi Kewarganegaraan, Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanÂ AbstractLearn how to cultivate citizenship competence through learning Pancasila and citizenship education for students, as well as to find out what are the supporting factors, inhibiting factors and solutions in inculcating civic competence through Civics learning in students, and obtain information about what learning methods are used to instill civic competence through Civics learning to students. The research was conducted at Bismillah Barugbug Vocational School, Serang Banten, using a qualitative approach with a descriptive study. Data collection is carried out by conducting observations, interviews, and documentation. The results of the study found that the inculcation of civic competence in students through various methods, innovative learning strategies and providing exemplary examples in accordance with the values of Pancasila. inadequate and lack of student interest in learning Pancasila and citizenship education. The method used to inculcate civic competence is by applying assignment assignments, discussion methods and literacy methods.Keywords: Citizenship Competence, Learning Pancasila and Citizenship Education.

SUATU KAJIAN PELESTARIAN BUDAYA LOKAL PADEPOKAN PENCAK SILAT DI KABUPATEN PANDEGLANG DALAM UPAYA MELESTARIKAN NILAI-NILAI NASIONALISME Rachmat Ajie Sabda Pamungkas; Wika Hardika Legiani; Roni Juwandi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

AbstrakTujuan dari Penelitian ini adalah mendeskripsikan peran padepokan pencak silat dalam upaya melestarikan budaya lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan subjek Penelitian anggota Padepokan Karang Setra, Padepokan Tunas Mekar, Padepokan Cimande dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang. Data yang telah dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data lalu kesimpulan dan diuji keabsahan data dengan triangulasi. Hasil dari Penelitian ini didapatkan bahwa padepokan pencak silat sudah menjalankan perannya sesuai dengan status dan kedudukannya, selaras dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang sesuai dengan Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tata kerja. Adapun kendala yang dihadapi oleh padepokan pencak silat yaitu kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang latihan pencak silat dan adanya perbedaan pandangan dari setiap anggota. Kemudian, hambatan yang dialami oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang yakni letak geografis yang sangat luas yang dimiliki Kabupaten Pandeglang, sehingga kurang maksimal dalam melalukan pembinaan kepada semua padepokan dan sanggar seni yang berada dalam cangkupan Pemerintahan Kabupaten Pandeglang.Kata Kunci: Pencak Silat, Budaya Lokal, Nilai-Nilai Nasionalisme.Â AbstractThe purpose of this study is to describe the role of pencak silat hermitage in an effort to preserve local culture. This study uses a descriptive qualitative approach with research subjects are members of the Karang Setra Padepokan, Tunas Mekar Padepokan, Cimande Padepokan and the Education and Culture Office of Pandeglang Regency. The data that has been collected with interview data collection techniques, observation and documentation, then analyzed using data reduction, data presentation and conclusions and tested the validity of the data by triangulation. The results of this study found that the Pencak Silat hermitage had carried out its role in accordance with its status and position in line with the Education and Culture Office of Pandeglang Regency in accordance with Regent Regulations No. 40 of 2016 concerning the position of organizational structure, details of duties and functions as well as work procedures. The obstacles faced by the pencak silat hermitage are the lack of facilities and infrastructure to support the practice of pencak silat and the different views of each member. Then, the obstacle experienced by the Education and Culture Office of Pandeglang Regency is the very wide geographical location of the Pandeglang Regency, so that it is less than optimal in carrying out guidance to all hermitages and art studios that are within the scope of the Pandeglang Regency Government.Keywords: Pencak Silat, Local Culture, Values of Nationalism.

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DALAM MENJAGA KEBUDAYAAN DAERAH BAHASA JAWA DIALEK BANTEN Ahmad Fauzan; Roni Juwandi; Qotrun Nida
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

AbstrakIndonesia merupakan negara kepulauan yang mencakup lebih dari 17.000 pulau yang di huni oleh sekitar 255 juta penduduk, sebuah angka yang membuat Indonesia menjadi negara urutan keempat dalam hal negara dengan jumlah populasi yang tersebar di dunia. Angka ini dapat mengimplikasikan bahwa keanekaragaman budaya, etnis, agama maupun linguistik yang dapat di temukan di dalam negara ini. Dengan begitu banyak jumlah kebudayaan di Indonesia di tiap daerah, tidak lupa juga dengan para pelaku/pelestari kebudayaan yang ada di tiap daerah dalam menjaga kebudayaannya di tiap daerah,sebagai upaya manifestasi berharga untuk bagaimana bisa dilanjutkan oleh generasi selanjutnya, contoh kecilnya adalah bahasa, sampai saat ini masih konsisten dalamÂ bahasa yaitu bahasa Indonesia, sedangkan bahasa-bahasa daerah merupakan kekayaan plural yang dimiliki bangsa Indonesia sejak jaman kerajaan nenek moyang. Bahasa adalah kebudayaan utuh dan proses sampai menjadi bahasa yang permanen dipakai cukup lama untuk bisa dijadikan bahasa. Karna secara dialek harus bisa menyesuaikan gaya komunikasi dan penamaan suatu benda/kata kerja di suatu kelompok masyarakat. Kesenian tradisional yang tumbuh dan berkembang di suatu lokalitas didukung oleh masyarakat yang terikat pada aturan adat yang disepakati, telah berlangsung secara turun temurun dari generasi ke generasi. Berbeda dengan kesenian modern yang cenderung lebih mudah berubah mengadopsi unsur-unsur luar, kesenian tradisional lebih cenderung lambat mengalami perubahan. Dikarenakan, secara umum kesenian tradisional ini memiliki ciri sebagai berikut: Pertama, ia memiliki jangkauan terbatas pada lingkungan kultur yang menunjangnya. Kedua, ia merupakan pencerminan dari suatu kultur yang berkembang secara perlahan, karena dinamika masyarakat yang menujangnya memang demikian. Ketiga, ia tidak terbagi-bagi pada pengkotakkan spesialisasi. Keempat ia bukan merupakan hasil kretivitas individu individu tapi tercipta secara anonym bersama dengan sifat kolektivitas masyarakat yang menunjangnya.Kata kunci: Bahasa, BudayaÂ AbstractIndonesia is an archipelagic country that includes more than 17,000 islands inhabited by about 255 million people, a number that makes Indonesia the fourth country in terms of countries with a population spread across the world. This figure can imply that cultural, ethnic, religious and linguistic diversity can be found in this country. With so many cultures in Indonesia in each region, don't forget also the actors / cultural conservationists in each region in maintaining their culture in each region, as a valuable manifestation effort for how it can be continued by the next generation, a small example is language, until Currently, it is still consistent in the language, namely Indonesian, while regional languages are a plural wealth that has been owned by the Indonesian nation since the days of the ancestral kingdom. Language is a complete culture and the process until it becomes a permanent language is used long enough to become a language. Because in dialect one must be able to adjust the communication style and naming an object/verb in a community group. Traditional art that grows and develops in a locality is supported by people who are bound by agreed customary rules, which have been passed down from generation to generation. In contrast to modern art which tends to change more easily by adopting external elements, traditional art tends to be slower to change. Because, in general, this traditional art has the following characteristics: First, it has a limited reach in the cultural environment that supports it. Second, it is reflection of a culture that develops slowly, because the dynamics of the society that supports it are like that. Third, it is not divided into specialization categorization. Fourth, it is not the result of individual creativity but is created anonymously along with the collectivity of the community that supports it.Keywords: Language, Culture

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM KONTEKS PEMBUATAN KTP ELEKTRONIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA SERANG PADA TAHUN 2021 Siti Nurul Hasanah; Damanhuri Damanhuri; Ronni Juwandi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

AbstrakMelayani masyarakat merupakan tugas utama pemerintah, salah satu pelayanan pemerintah yaitu pembuatan E-KTP dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan serta keberlangsungan penyediaan data kependudukan secara nasional, pemerintah bertanggungjawab dalam menyediakan data kependudukan yang akurat dan terkini. Dalam hal ini peneliti memilih untuk meneliti Kualitas Pelayanan Pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih ditemukannya beberapa masalah dalam proses pembuatan KTP-El seperti waktu pengurusan yang lama, rendahnya sikap kedisiplinan pegawai, serta sarana dan prasarana kurang memadai. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan pembuatan KTP-El di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskrptif kuantitatif dengan menggunakan tabel frekuensi dan skala likert. Pengumpulan data dilakukan dengan pembagian kuesioner kepada 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Kualitas Pelayanan KTP-El di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kota Serang dengan menggunakan teori yang dikemukakan Zeithaml, Bitner dan Gremler yakni bukti langsung (Tangible), Keandalan (Reliability), Daya tanggap (Responsiveness), Jaminan (Assurance), Kepedulian/Empati (Empathy) sudah berkualitas.Kata kunci: Pelayanan, Kualitas Pelayanan, KTP-ElÂ AbstractServing the community is the main task of the government, one of the government services is the creation of an Electronic Cards ID in order to realize orderly population administration and the continuity of providing population data nationally, the government is responsible for providing accurate and up-to-date population data. In this case, the researcher chose to examine the Quality of Service for Making E-KTP at the Makassar City Population and Civil Registry Service. This research is motivated by the discovery of several problems in the process of making the Electronic Cards ID such as long processing time, low employee discipline, and inadequate facilities and infrastructure. The goal to be achieved in this study is to find out how the quality of service for making Electronic Cards ID at the Department of Population and Civil Registry of Serang City is. The method used in this research is quantitative descriptive using a frequency table and a Likert scale. Data was collected by distributing questionnaires to 100 respondents. The results showed that in general the Quality of Service of the Electronic Cards ID at the Department of Population and Civil Registry of Serang City by using the theory put forward by Zeithaml, Bitner and Gremler, namely direct evidence (Tangible), Reliability (Reliability), Responsiveness (Responsiveness), Guarantee (Assurance), Caring / Empathy (Empathy) is already qualified.Keywords: service, quality of service, Electronic ID Cards

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KOTA CILEGON Mulyani Febriyanti; Wika Hardika Legiana; Dinar Sugiana Fitrayadi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

AbstrakSampah masih menjadi topik yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat, padahal dengan mekanisme yang benar dalam pengelolaan sampah mampu memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup siginifikan. Menurunnya pendapatan daerah, seperti di Kota Cilegon, juga dapat menimbulkan kejomplangan dalam pembiayaan kegiatan pemerintah untuk membangun fasilitas umum daerah. Maka, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Kota Cilegon dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Metode pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Pengumpulan data lapangan yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon belum maksimal dalam kebijakan Retribusi Kebersihan, sehingga target yang dimiliki pun tidak tercapai dalam pelaksanaannya. Belum adaya fasilitas yang memadai, kurangnya sumber daya manusia serta belum cukupnya pemahaman masyarakat menjadi penyebab dari belum maksimalnya pelaksanaan kebijakan tersebut. Teori yang digunakan oleh peneliti adalah teori Implementasi Kebijakan dari Charles O. Jones (1996: 296) dalam Agustino (2016:154). Teori tersebut memiliki 3 variabel, yaitu: 1) Organisasi; 2) Interpretasi; 3) Penerapan;Kata kunci; Implementasi, Retribusi, SampahÂ AbstactGarbage is still a topic that is underestimated by the community, even though with the correct mechanism in waste management it is able to provide significant Regional Original Income (PAD). The decline in regional income, such as in Cilegon City, can also create gaps in the financing of government activities to build regional public facilities. So, the purpose of this study is to find out how the Cilegon City Government implements Regional Regulation No. 8 of 2012 concerning Retribution for Waste/Cleaning Services. The approach method used is descriptive qualitative. Field data collection is using observation techniques, interviews, and documentation. The results of this study are that the efforts made by the Environmental Service of Cilegon City have not been maximized in the Cleanliness Retribution policy, so that the target has not been achieved in its implementation. The lack of adequate facilities, the lack of human resources and the lack of public understanding are the causes of the not yet maximal implementation of the policy. The theory used by the researcher is the theory of Policy Implementation from Charles O. Jones (1996: 296) in Agustino (2016:154). The theory has 3 variables, namely: 1) Organization; 2) Interpretation; 3) Implementation;Keywords: Â Implementation, Retribution, Garbage

PERSPEKTIF MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN LITERASI MITIGASI BENCANA TSUNAMI UNTUK MEMBENTUK CIVIC KNOWLEDGE Anti Karlina; Wika Hardika Legiana; Dinar Sugiana Fitrayadi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Perspektif Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Literasi Mitigasi Bancana Tsunami Untuk Membentuk Civic Knowledge di Pesisir Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan Kualitatif dengan metode Deskriptif. Subjek penelitian ini adalah Wakil Kepala DesaTeluk Kecamatan Labuan, Wakil Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pandeglang danWarga lingkungan sekitar di Desa Teluk Kecamatan Labuan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Hasil yang ditemukan yaitu adanya upaya pengembangan kegiatan literasi mitigasi bencana tsunami dalam meningkatkan pemahaman masyarakat di lingkungan sekitar Desa Teluk, sebagai upaya pengurangan resiko bencana yang harus dijalankan multi pihak dan untuk membangun kesadaran bersama, yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat sekitar Desa Teluk oleh aparatur Desa Teluk, bersama BPBD Pandeglang, BNPB Pusat serta komunitas dan relawan-relawan lainnya. Peran aparatur Desa Teluk sebagai masyarakat dalam pelaksanaan literasi mitigasi bencana tsunami berperan sebagai pelaku atau aktor yang memberikan informasi serta mendiskusikan dan meluruskan perihal pemahaman atau penafsiran jika ada yang kurang sesuai di masyarakat.Kata Kunci: Literasi Mitigasi, Bencana Tsunami, Pengetahuan KewarganegaraanÂ AbstactThe study was intended to describe how people's perspective on the implementation of the bancana tsunami task force to form civic knowledge on the coastal village of the gulf sub-district pandeglang. The research methods used in this study are a qualitative approach with a descriptive method. The study subject is the vice principal labuoluk district dendono, deputy chief of the regional disaster relief agency (BPBD) pandeglang and residents of the surrounding bay area. Data-collecting techniques using interviews, observations, documentation, and library studies. Data analysis USES data reduction, data presentation, deduction drawing. The validity of data is done with technical triangulation and source triangulation. The result has been the development of tsunami mitigation efforts to increase the understanding of communities in the surrounding gulf village, as a disaster relief effort to achieve joint awareness, carried out in communities around the gulf village by the gulf village, along with BPBD pandeglang, the central and community and other volunteers. The role of the gulf village's personnel as people in implementing the tsunami disaster will serve as information actors or actors who discuss and correct matters of understanding or interpretation if anything is misfit in society.Keywords: Mitigation Literacy, Tsunami, Civic Knowledge

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
T Heru Nurgiansah

Contact Email
setiawan1000@gmail.com

Phone
+6281322551635

Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id

Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182

Location
Kota yogyakarta,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name T Heru Nurgiansah

Contact Email setiawan1000@gmail.com

Phone +6281322551635

Journal Mail Official nurgiansah@upy.ac.id

Editorial Address Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182

Location Kota yogyakarta, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
T Heru Nurgiansah

Contact Email
setiawan1000@gmail.com

Phone
+6281322551635

Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id

Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182

Location
Kota yogyakarta,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA