Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Kewarganegaraan

pkn
Website

Published by Universitas PGRI Yogyakarta

ISSN : 19780184 EISSN : 27232328 DOI : https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299

Core Subject : Education, Social,

Education Social Sciences Other

Jurnal Kewarganegaraan is published 2 times in 1 year in June and December. The scope of the article includes: 1. Pancasila Education 2. Citizenship Education 3. Social Sciences 4. Politic 5. Law

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan

Articles 1,679 Documents

113 114 115 116 117

Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Muhamad Indrawan; Pita Permatasari
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 3 (2022): October 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Abstrak Kasus penipuan online korban seringkali lebih menuntut ganti rugi yang berisfat meteril kepada si pelaku agar mendapatkan haknya di kembalikan karena kerugian yang di dapatkan oleh korban itu sendiri dan bentuk pertanggungjawaban pelaku penipuan online. Akan tetapi hal itu belum sepenuhnya terealisasikan karena belum ada yang secara sah mengatur tentang bagaimana ganti rugi kepada korban penipuan online itu sendiri. Pentingnya ganti rugi kepada korban penipuan tranksaksi online merupakan ejahwantah tercapainya hak-hak korban yaitu salah satu bentuk keadilan. Dalam Undang-Undang ITE baik tahun 2008 maupun tahun 2016 dapat dilihat bahwa hanya ada satu pasal pidana pokok dan acaman pidana yang diberikan kepada pelaku tetapi belum menjelaskan bagaimana perlindungan kepada korban, perlindungan apa seperti apa yang bisa di dapatkan korban setelah kasus selesai dengan kerugian materil dan imateril diderita oleh korban. Ganti rugi bagi korban yang dirugikan merupakan satu perlindungan hukum kepada korban dimana korban dapat mendapatkan kepastian, korban tidak hanya dilindungi dengan saksi hukum tetapi bagaimana tercapainya hak-hak korban setelahnya. Kata Kunci: Jual Beli Online, Penipuan, Perlindungan Korban. Abstract cases of online fraud victims often demand compensationmaterial loss to the perpetrator in order to get his rights returned because of the loss obtained by the victim himself and the form of responsibility for the perpetrator of online fraud. However, this has not been fully realized because no one has legally regulated how to compensate victims of online fraud themselves. The importance of compensation to victims of online transaction fraud is the ejahwantah of achieving the rights of victims, which is a form of justice. In the ITE Law both 2008 and 2016 it can be seen that there is only one main criminal article and criminal threats are given to the perpetrator but it has not explained how to protect the victim, what kind of protection the victim can get after the case is finished with material losses. and immaterial suffered by the victim. Compensation for victims who are harmed is a legal protection for victims where victims can get certainty, victims are not only protected by legal witnesses but how to achieve the rights of victims afterwards. Keywords: Online Buying And Selling, Fraud, Victim Protection

Analisis Akad Asuransi dalam Akad Pembiayaan Murabahah (Studi Analisis Putusan No.967/Pdt.G/2012/Pa.Mdn) Fikri Amirulloh; Sugeng Djatmiko
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 3 (2022): October 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Abstrak Asuransi merupakan cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan atau kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Dalam hukum Islam telah disebutkan bahwa asuransi adalah transaksi perjanjian antara dua pihak, dimana pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Rumusan penelitian dalam artikel ini adalah bagaimana analisis akad asuransi dalam akan pembiayaan murabahah di Indonesia? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundangan. Hasil dari penelian ini adalah Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya memberi definisi tentang asuransi, menurutnya asuransi syariah (Ta‟min, Takaful, Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau dana tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Kata Kunci: Akad, Asuransi, Murabahah Abstract Insurance is a way or method to nurture a human being in avoiding the various risks (threats) of danger that will occur in his life, in the course or activities of his life or in his economic activities. In Islamic law, it has been stated that insurance is an agreement transaction between two parties, where one party is obliged to pay dues and the other party is obliged to provide full guarantee to the dues payer if something happens to the first party in accordance with the agreement made. The research formulation in this article is how is the analysis of insurance contracts in financing murabahah in Indonesia? The type of research used in this research is Normative with a conceptual approach and laws and regulations. The result of this research is that the National Sharia Council of the Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) in its fatwa gave a definition of insurance, according to him, sharia insurance (Ta‟min, Takaful, Tadhamun) is an effort to protect and help each other among a number of people or parties through investments in the form of assets and or tabarru funds that provide a pattern of return to face certain risks through sharia-compliant contracts (perikatan). Keywords: Contract, Insurance, Murabahah

Penyelesaian Perkara Anak di Indonesia Melalui Keadilan Restoratif (Studi Kasus Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kng.) Morten Erick Espana; Amsori
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 3 (2022): October 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Abstrak Pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musywarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah penyelesaian perkara anak di INDONESIA melalui (Studi Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Kng.)? Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian yaitu Konsep telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternative penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversi (pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah). Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Perkara Anak, Pidana Abstract In principle, it is a philosophy (basic guideline) in the peace process outside the judiciary by using mediation or deliberation methods in achieving justice expected by the parties involved in the criminal law, namely the perpetrators of criminal acts (their families) and victims of criminal acts (their families) to find the best solution agreed and agreed upon by the parties. The formulation of the problem in this study is the settlement of children's cases in INDONESIA through (Verdict Study Number: 8 / Pid.Sus-Anak / 2018 / Pn Kng.)? The type of research used is juridical-normative with a conceptual and statutory approach. The result of the research is that the concept has emerged more than twenty years ago as an alternative to solving child criminal cases. The United Nations Juvenile Justice Working Group defines as a process of all parties dealing with a particular criminal act sitting together to solve a problem and thinking about how to cope with future consequences. This process is basically carried out through discretion (policy) and diversion (transfer from criminal court proceedings to outside formal proceedings to be resolved by deliberation). Settlement through deliberation is actually not new to Indonesia, even customary law in Indonesia does not distinguish between criminal and civil case settlements, all cases can be resolved by deliberation with the aim of obtaining balance or restoration of the situation. Keywords: Restorative Justice, Child Case

Peran Lembaga Penyedia Layanan Terpadu Berbasis Gender dan Anak Terhadap Anak Korban KDRT Dhita Sariwidayanti; Jamiatur Robekha
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 3 (2022): October 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Abstrak Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sangat kompleks dan mempengaruhi ketahanan individu maupun ketahanan keluarga sehingga memerlukan penanganan yang serius untuk memulihkan korban. Dalam aspek hukum diperlukan lembaga-lembaga khusus dan aparat penegak hukum serta pendampingan korban KDRT untuk membantu jalannya proses penyelesaian korban KDRT. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan diketahui bahwa terdapat layanan untuk membantu jalannya proses penyelesaian korban KDRT yang dikelola oleh pihak yang berbeda, diantaranya adalah organisasi perempuan (misalnya women’s crisis centre), lembaga non-pemerintah (misalnya lembaga bantuan hukum) maupun pemerintah seperti badan pemberdayaan perempuan (misalnya P2TP2A), kepolisian (misalnya RPK) dan rumah sakit (misal PPT). Dalam perspektif pemenuhan HAM, pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) merupakan langkah yang sangat progresif karena merupakan implementasi pemenuhan HAM bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam berbagai aspek, baik pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan hukum dan pemulangan serta reintegrasi sosial. Dalam tataran kebijakan, peraturan pembentukan PPT sudah diatur, namun implementasinya masih banyak mengalami kendala. Kata Kunci: Lembaga Penyedia Layanan Terpadu, Perempuan dan Anak, Korban KDRT Abstract The impact of domestic violence is complex and affects the resilience of individuals and family resilience so that it requires serious treatment to recover victims. In the legal aspect, special agencies and law enforcement officials and assistance for victims of domestic violence are needed to assist in the process of resolving victims of domestic violence. In this study, it uses normative juridical methods and it is known that there are services to help the process of resolving victims of domestic violence managed by different parties, including women's organizations (for example women's crisis centers), non-governmental institutions (for example legal aid agencies) and governments such as women's empowerment agencies (for example P2TP2A), police (e.g. RPK) and hospitals (e.g. PPT). In the perspective of fulfilling human rights, the establishment of an Integrated Service Center (PPT) is a very progressive step because it is the implementation of human rights fulfillment for women and children who are victims of violence in various aspects, both complaint services, health services, social rehabilitation services, legal aid services and repatriation as well as social reintegration. At the policy level, regulations for the formation of CFT have been regulated, but their implementation is still experiencing many obstacles. Keywords: Integrated Service Providers, Women and Children, Victims of Domestic Violence

Tanggungjawab Hukum Pelaku Demonstrasi yang Anarkis dan Menimbulkan Kerusakan Fandy Lucky Septiyandi; Fikrotul Jadidah
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 3 (2022): October 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Abstrak Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum diharapkan masyarakat dapat melakukan kegiatan menyampaikan pendapat dimuka umum dengan bebas namun tetap menjungjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis normative, artinya data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Kesimpulannya adalah bahwa Pertanggungjawaban hukum atas perusakan fasilitas umum oleh demonstran, secara umum diatur oleh ketentuan Pasal 406 KUHP ayat 1 berbunyi “Barang Siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau dan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Kata Kunci: Tanggungjawab Hukum, Demonstran Anarkis Abstract With the enactment of Law Number 9 of 1998 concerning Freedom of Expressing Opinions in Public, it is hoped that the public can carry out activities to express opinions in public freely but still uphold responsible freedom. The research method used by the author is a normative juridical method, meaning that the data used are primary, secondary and tertiary legal materials. The conclusion is that legal responsibility for the destruction of public facilities by demonstrators is generally regulated by the provisions of Article 406 of the Criminal Code paragraph 1 which reads "Anyone who intentionally and against the law destroys, damages, renders unusable or eliminates something wholly or partly belonging to another person. otherwise, it is punishable by a maximum imprisonment of two years and eight months or a maximum fine of four thousand five hundred rupiahs. Keywords: Legal Responsibility, Anarchist Demonstrators

Penerapan Penghapusan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Heydi Perdana Santoso; Ardiansyah
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 3 (2022): October 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Abstrak UU Tipikor menyatakan bahwa selain dapat dijatuhi pidana pokok terdakwa dalam perkara korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan, salah satu bentuknya adalah pembayaran uang pengganti. Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui Pelaksanaan Penghapusan Tindak Pidana melalui Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dan pengembalian kerugian keuangan negara dapat menjadi alasan penghapusan pidana dalam tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan kualitatif Data sekunder yang dimaksudkan adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara. Hasil Penelitian ini yaitu mengembalikan pidana tambahan berupa pengembalian uang pengganti. Pidana tambahan untuk pembayaran uang pengganti merupakan kebijakan kriminal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Uang pengganti harus dapat ditarik dari terpidana korupsi membayar uang pengganti, paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan. Pidana uang pengganti merupakan pidana tambahan yang harus disertai dengan pidana pokok, dan pengembalian uang pengganti tersebut dalam hal pengembalian keuangan negara tidak berarti menghapus tuntutan pidana. Kata Kunci: Penghapusan, Tindak Pidana Korupsi, Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Abstract The Tipikor Law states that in addition to being able to be sentenced to the principal criminal defendant in a corruption case can be sentenced to additional crimes, one form of which is the payment of substitute money. The purpose of this study is to know the Implementation of the Elimination of Criminal Acts through the Return of State Financial Losses and the return of state financial losses can be the reason for the elimination of criminals in corruption crimes. The research method used is normative juridical research using a qualitative approach The secondary data intended is legislation related to the implementation of the return of state financial losses. The result of this study is to return additional criminal penalties in the form of replacement refunds. Additional criminal for payment of surrogate money is a criminal policy to achieve the welfare of society The surrogate money must be withdrawn from the convicted corruption of paying the surrogate's money, no later than 1 month after the court decision. A surrogate's money penalty is an additional criminal offense that must be accompanied by a principal criminal, and the refund of such a substitute money in the case of a state financial return does not mean removing the criminal charges. Keywords: Abolition, Corruption Crime, Return of State Financial Losses

Pembebasan Tersangka Dugaan Pembunuhan oleh Korban Begal Karena Membela Diri Andreas Yosbenhard; Khilmatin Maulida
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 3 (2022): October 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Abstrak Salah satu tindak kejahatan yang marak terjadi terutama pada malam hari adalah kejahatan begal. Kejahatan tersebut secara umum merupakan tindak kejahatan dengan cara perampasan atau pencurian kendaraan kendaraan bermotor dengan kekerasan. Pelaku kejahatan begal terkadang tidak mengenal waktu untuk melakukan aksinya, kadang dilakukan pada siang hari, namun lebih sering dilakukan pada malam hari, yang mana suasana jalan sangat sepi dan dapat membuat pelaku lebih lengang untuk menjalankan niat buruknya. Untuk melancarkan aksinya pelaku begal biasanya merampas kendaraan korbannya dengan paksa dan tak segan-segan untuk melukai korbannya dengan senjata baik dari benda tumpul maupun senjata tajam. Perbuatan tersebut bisa dilakukan oleh satu orang atau lebih dengan modal keberanian dan senjata yang digunakan untuk mengancam korbannya. Kata Kunci: Korban Begal, Membela Diri, Bebas Dugaan Pembunuhan Abstract One of the most common crimes, especially at night, is the crime of robbery. These crimes are generally crimes by confiscation or theft of motorized vehicles with violence. The perpetrators of robbery crimes sometimes do not know the time to carry out their actions, sometimes during the day, but more often at night, where the road is very quiet and can make the perpetrators more quiet to carry out their bad intentions. To carry out their actions, the robbers usually rob the victim's vehicle by force and do not hesitate to injure the victim with weapons, either blunt objects or sharp weapons. This act can be carried out by one or more people with the courage and weapons used to threaten the victim. Keywords: Victim of Robbery, Self-Defense, Free of Murder Suspicion

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik Panji Adela; Agri Chairunisa Isradjuningtias
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 3 (2022): October 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Abstrak Ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) adalah Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Pertimbangan dikeluarkannya Peraturan pemerintah ini adalah : 1) Untuk memberikan pelindungan dan kepastian pemilik Hak Terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan/atau musik serta setiap Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau music dibutuhkan pengaturan mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik; 2) Untuk mengoptimalkan fungsi pengelolaan Royalti Hak Cipta atas pemanfaatan Ciptaan dan produk Hak Terkait di bidang lagu dan/atau music sesuai dengan ketentuan Pasal 87, pasal 89, dan pasal 90 UU Hak Cipta, perlu disusun suatu sistem pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik yang dilakukan oleh lembaga manajemen kolektif nasional.Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah: Bagaimana bentuk perlindungan terhadap pemegang hak cipta lagu musik terkait hak penerimaan royalty. Kata Kunci: Pemegang Hak Cipta Musik, Perlindungan Hukum, Royalty Abstract The implementing provisions of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (Copyright Law) are Government Regulation Number 56 of 2021 concerning Management of Song and/or Music Copyright Royalties. The considerations for the issuance of this government regulation are: 1) To provide protection and certainty for the owners of Related Rights to the economic rights to songs and/or music as well as any Person who makes Commercial Use of songs and/or music, it is necessary to regulate the Royalty Management of Copyright of songs and/or music. music; 2) In order to optimize the function of managing Copyright Royalties for the use of Works and Related Rights products in the field of songs and/or music in accordance with the provisions of Article 87, Article 89, and Article 90 of the Copyright Law, it is necessary to develop a management system for Copyright Royalties for songs and/or music. or music performed by a national collective management agency. The formulation of the problem discussed is: What is the form of protection for copyright holders of music songs related to the right to receive royalties. Keywords: Music Copyright Holder, Legal Protection, Royalty

Pandangan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Profesionalisme Pejabat Akta Tanah Atas Pensertifikatan Tanah Milik Adat Joko Sulistiyo; Meysita Arum Nugroho
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 3 (2022): October 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Abstrak Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran hak atas tanah masyarakat hukum adat, tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah, PPAT terbatas pada kewajiban untuk mendaftarkan dan menyerahkan akta tersebut. berikut dokumen yang berhubungan dengan peralihan hak atas tanah, sedangkan untuk biaya pensertifikatan bukan tugas dan tanggung jawab PPAT, melainkan terserah kepada pihak yang bersangkutan, apabila akta berikut dokumen ini telah diterima oleh Kantor Pertanahan. Dalam hal ini PPAT dinyatakan tidak ikut terlibat dikarenakan PPAT hanya diberikan wewenang membuat suatu akta dari bukti yang diberikan oleh para pihak. Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, PPAT, Tanah Adat Abstract The results showed that the registration of land rights of indigenous peoples, the responsibility of the land deed-making official, PPAT is limited to the obligation to register and submit the deed. the following documents related to the transfer of land rights, while the cost of certification is not the duty and responsibility of the PPAT, but is up to the party concerned, if the deed following this document has been received by the Land Office. In this case, PPAT is declared not to be involved because PPAT is only given the authority to make a deed from the evidence provided by the parties. Keywords: Land Registration, PPAT, Customary Land

Penerapan Teknologi Pakan Ikan Mandiri Untuk Kelompok Pembudidaya Ikan “Panle Bersaudara” Desa Danda Jaya, Kabupaten Barito Kuala Pahmi Ansyari; Noor Arida Fauzana
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 3 (2022): October 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Abstrak Permasalahan prioritas yang perlu secepatnya diatasi oleh Kelompok Pembdidaya Ikan ”Panle Bersaudara” adalah masalah semakin mahalnya harga pakan ikan lele dan patin, sehingga diperlukan adanya desiminasi Iptek berupa pembuatan pakan ikan mandiri berbasis bahan baku lokal yang berbiaya murah. Metode penyampaian yang digunakan dalam penerapan Iptek ini adalah: penjelasan teori dan FGD; demonstrasi dan pendampingan. Hasil kegiatan didapat luaran Iptek berupa pakan ikan mandiri yang memenuhi standar gizi untuk ikan patin dan lele yaitu 30%. Telah dilakukan bimbingan teknis pembuatan pakan ikan berupa: memilih bahan baku yang murah tapi bergizi, memformulasi, penimbangan bahan, mencampur dan mengadon, mencetak dan menjemur serta mengeringkan dan menyimpan. Hasil evaluasi terhadap khalayak sasaran dengan uji t, uji dua pihak sebelum dan sesudah penerapan Iptek, ternyata terjadi peningkatan pengetahuan dan keterampilan khalayak sasaran. Faktor pendukung dalam kegiatan ini adalah bahan baku tersedia kontinu, motivasi kuat dalam usaha, sarana prasarana transportasi mendukung, dan tidak terkendala pemasaran ikan. Sedangkan faktor penghambat adalah sulitnya akses modal usahadan anggaran Pemerintah yang terbatas dalam pembinaan. Kata Kunci: Pakan Mandiri, Bahan Baku Lokal, Kelompok Pembudidaya Ikan ”Panle Bersaudara” Abstract The priority problem that needs to be addressed as soon as possible by the “Panle Bersaudara” Fish Farming Group is the problem of the increasing price of catfish and catfish feed, so that science and technology dissemination is needed in the form of making independent fish feed based on low-cost local raw materials. The delivery methods used in the application of this science and technology are theoretical explanations and FGDs; demonstration and assistance. The results of the activity obtained the output of science and technology in the form of independent fish feed that met the nutritional standards for catfish and catfish, namely 30%. Technical guidance on the manufacture of fish feed has been carried out in the form of choosing cheap but nutritious raw materials, formulating, weighing ingredients, mixing and kneading, printing and drying and drying, and storing. The results of the evaluation of the target audience with the t-test, a two-party test before and after the application of science and technology, show an increase in the knowledge and skills of the target audience. The supporting factors in this activity are the continuous availability of raw materials, strong motivation in business, support transportation infrastructure, and not being constrained by fish marketing. Meanwhile, the inhibiting factors are difficulty accessing business capital and the limited government budget for fostering. Keywords: Independent Feed, Local Raw Materials, “Panle Bersaudara” Fish Cultivator Group

Page 115 of 168 | Total Record : 1679

113 114 115 116 117

Filter by Year

2017 2024

Filter By Issues

All Issue Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024 Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024 Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press) Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022 Vol 6 No 3 (2022): October 2022 Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021 Vol 5 No 1 (2021): 1 Januari - 30 Juni 2021 Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021 ( In Press ) Vol 5, No 1 (2021): Juni 2021 Vol 4 No 2 (2020): 1 Juli - 31 Desember 2020 Vol 4 No 1 (2020): 1 Januari - 30 Juni 2020 Vol 4, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 4, No 2 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 4, No 1 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 3 No 2 (2019): 1 Juli - 31 Desember 2019 Vol 3 No 1 (2019): 1 Januari - 30 Juni 2019 Vol 3, No 2 (2019): Desember 2019 Vol 3, No 1 (2019): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 2 No 2 (2018): 1 Juli - 31 Desember 2018 Vol 2 No 1 (2018): 1 Januari - 30 Juni 2018 Vol 2, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 2, No 1 (2018): Juni 2018 Vol 1 No 2 (2017): 1 Juli - 31 Desember 2017 Vol 1, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 1, No 1 (2017): Juni 2017 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
T Heru Nurgiansah

Contact Email
setiawan1000@gmail.com

Phone
+6281322551635

Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id

Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182

Location
Kota yogyakarta,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name T Heru Nurgiansah

Contact Email setiawan1000@gmail.com

Phone +6281322551635

Journal Mail Official nurgiansah@upy.ac.id

Editorial Address Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182

Location Kota yogyakarta, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
T Heru Nurgiansah

Contact Email
setiawan1000@gmail.com

Phone
+6281322551635

Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id

Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182

Location
Kota yogyakarta,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA