Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Kewarganegaraan

pkn
Website

Published by Universitas PGRI Yogyakarta

ISSN : 19780184 EISSN : 27232328 DOI : https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299

Core Subject : Education, Social,

Education Social Sciences Other

Jurnal Kewarganegaraan is published 2 times in 1 year in June and December. The scope of the article includes: 1. Pancasila Education 2. Citizenship Education 3. Social Sciences 4. Politic 5. Law

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan

Articles 1,679 Documents

112 113 114 115 116

Rekonstruksi Mengenai Pengaturan dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial Dwi Jayanti Putri; Yasarman
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 3 (2022): October 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Abstrak Pelanggaran hukum terkait ujaran kebencian di dunia maya sangat marak sekali dilakukan oleh masyarakat terbukti dari data yang diperolehpenerapan dari Direktorat Tindak Pidana Siber Polri bahwa kejahatan dunia maya semakin tahun semakin meningkat. Ketentuan pidana juga telah diatur di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana orang yang terbukti bersalah akan dijatuhi hukuman maksimal 6 (enam) tahun pidana penjara atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000.00,- (Satu Miliar Rupiah). Selain itu, penegakan hukum telah dilaksanakan secara maksimal dengan melibatkan tim khusus siber Polri guna meminimalisir kejahatan dunia maya terkait dengan ujaran kebencian. Para pelaku ujaran kebencian wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum. Pertanggungjawaban pidana telah diatur secara terperinci di dalam undang-undang. Hal yang mendasar adalah perbuatan ujaran kebencian merupakan perbuatan kejahatan di dunia maya yang menimbulkan dampak negatif. Kejahatan ini dilakukan oleh orang tanpa memandang usia selama mereka memiliki dan mampu menggunakan media sosial pada jejaring internet. Hal ini telah diatur di dalam undangundang untuk menentukan seseorang yang telah melakukan ujaran kebencian dapat dipidana atau tidak dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Ujaran Kebencian, Media Sosial Abstract Violations of the law related to hate speech in cyberspace are very widely carried out by the public, as evidenced by data obtained from the Directorate of Cyber Crimes of the National Police that cybercrime is increasing year by year. Criminal provisions have also been regulated in the Electronic Information and Transaction Law, where people who are found guilty will be sentenced to a maximum of 6 (six) years in prison or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000,00 (One Billion Rupiah). In addition, law enforcement has been implemented optimally by involving the National Police's cyber special team to minimize cybercrime related to hate speech. Perpetrators of hate speech must be held accountable for their actions before the law. Criminal liability has been regulated in detail in the legislation. The basic thing is that hate speech is a crime in cyberspace that has a negative impact. These crimes are committed by people regardless of age as long as they have and are able to use social media on internet networks. This has been regulated in the law to determine whether or not a person who has committed hate speech can be convicted of his or her actions before the law Keywords: Accountability, Hate Speech, Social Media

Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Kebencian Melalui Media Sosial La Ode Muhammad Karim
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 3 (2022): October 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Abstrak Penyampaian informasi, komunikasi dan/atau data secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yuridis, yang dilakukan penelitian di wilayah hukum kota Baubau tepatnya di Pengadilan Negeri Baubau. Pertimbangan penulis memilih lokasi penelitian tersebut, karena terdapat cukup data yang relevan tentang Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana Penyebar Kebencian SARA di Jejaring Sosial (Studi Putusan No. 38/Pid.Sus/2018/PN Bau). Hasil penelitian menunjukan bahwa Hate Speech (Ucapan Penghinaan/ atau kebencian) dapat diancam dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1964 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Pasal 156 KUHP, Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP, Undang-undang No.40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dalam Pasal 16, Undang-undang No.7 Tahun 2012 Tentang Penanganan konflik sosial, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial, dan Undang-undang no 11 tahun 2018 tentang Informasi dan transaksi eloktronik Pasal 28 ayat (1) dan (2) dan Pasal 45 ayat (2). Kata Kunci: Sanksi Pidana, Hate Speech, Media Sosial Abstract Submission of information, communication and/or data electronically, especially in terms of evidence and matters related to legal actions carried out through the electronic system. This study uses a normative juridical research, which was conducted in the jurisdiction of the city of Baubau, precisely at the Baubau District Court. The author's consideration in choosing the research location, because there is sufficient relevant data on the application of the law to the perpetrators of the crime of Spreading SARA Hate in Social Networks (Study of Decision No. 38/Pid.Sus/2018/PN Bau). The results of the study show that Hate Speech can be threatened with Law No.1 of 1964 concerning the Criminal Code, in Article 156 of the Criminal Code, Article 310 of the Criminal Code, Article 311 of the Criminal Code, Law No. 40 of 2008 concerning the Elimination of Racial and Ethnic Discrimination in Article 16, Law No. 7 of 2012 concerning Handling of Social Conflicts, Regulation of the National Police Chief Number 8 of 2013 concerning Technical Handling of Social Conflicts, and Law No. 11 of 2018 concerning Information and Transactions electronics Article 28 paragraph (1) and (2) and Article 45 paragraph (2). Keywords: Criminal Sanctions, Hate Speech, Social Media

Sistem Hukum Berkeadilan Gender Sebagai Arah Pembangunan di Indonesia Ernia Duwi Saputri; Itok Dwi Kurniawan
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 3 (2022): October 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Abstrak Perempuan merupakan penggerak arah perkembangan suatu negara dan penentu arus generasi penerus bangsa. Sebuah negara perlu meningkatkan kesetaraan gender untuk meningkatkan daya saing negara dan pembangunan, dengan cara meningkatkan hak, tanggung jawab, kapabilitas dan peluang yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Tentunya hal itu harus terimplementasi dari keadilan gender dalam system hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaiamana sistem hukum berkeadilan gender sebagai arah pembangunan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 3 macam bahan hukum yakni : Bahan Hukum Primer berupa semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis seperti Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Bahan Hukum Sekunder berupa doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet, Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sistem hukum berkeadilan gender sebagai arah pembangunan di Indonesia terbagi menjadi 3 sistem yaitu struktur pembuat regulasi harus kredibilitas, kompeten dan independen sesuai asas umum penyelengaraan Negara. Subtansi hukum harus sesuai dalam penyusunan peraturan perundang-undangan mengacu pada Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan dalam pasal 6 ayat 1 huruf G yaitu “asas keadilan” dan pada huruf H “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” tentunya juga harus terkonsep . Kultur hukum yang tidak tergolong patriarki, dimana memposisikan laki-laki jauh di atas perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa peran perempuan dalam pembangunan sangatlah penting karena perempuanlah pihak yang melahirkan serta mendidik generasi-generasi pembangun Negara Kata Kunci: Sistem Hukum Berkeadilan Gender, Pembangunan Indonesia Abstract Women are the drivers of the direction of development of a country and determine the flow of the next generation of the nation. A country needs to improve gender equality to improve state competitiveness and development, by increasing equal rights, responsibilities, capabilities and opportunities for women and men. Of course, it must be implemented from gender justice in the legal system. The formulation of the problem in this study is how the gender justice legal system as a development direction in Indonesia. This research uses qualitative research methods with 3 kinds of legal materials, namely: Primary Legal Materials in the form of all legal materials / materials that have a juridically binding position such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Laws and Regulations, Secondary Legal Materials in the form of doctrines in books, law journals and the internet, Tertiary legal materials are the Big Indonesian Dictionary and the Legal Dictionary. This research uses a statutory approach and a case approach. The gender-just legal system as the direction of development in Indonesia is divided into 3 systems, namely the structure of regulators must be credible, competent and independent according to the general principles of state governance. The legal substance must be in accordance with the preparation of laws and regulations referring to Law number 12 of 2011 concerning the Establishment of Laws and Regulations mentioned in article 6 paragraph 1 letter G, namely "the principle of justice" and in letter H "the principle of equality of position in law and government" of course must also be conceptualized. A legal culture that is not classified as patriarchal, which positions men far above women. This shows that the role of women in development is very important because women are the ones who give birth and educate generations of State builders Keywords: Gender Justice Legal System, Indonesia's Development

Penerapan Sanksi Hukum Pelaku Tindak Kekerasan dan Intimidasi Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Dwi Susanto; Nia Ayu Mayang Sari
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 3 (2022): October 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Abstrak Kejahatan atau tindak pidana pada dasarnya dapat terjadi pada siapapun dan dapat juga dilakukan oleh siapapun baik itu pria, wanita maupun anak-anak. Anak sangat rentan atau rawan menjadi korban tindak pidana kekerasan fisik yang mana anak merupakan manusia yang sangat lemah dan masih membutuhkan perlindungan dari orang dewasa yang ada di sekitarnya.Anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan suatu bangsa.4 Perlindungan terhadap anak merupakan suatu usaha untuk mengadakan kondisi untuk melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Melindungi anak adalah melindungi manusia seutuhnya. Kata Kunci: Tanggungjawab Hukum, Kekerasan Terhadap Anak, Hukum Pidana Abstract Crimes or criminal acts can basically happen to anyone and can also be committed by anyone, be it men, women or children. Children are very vulnerable or prone to become victims of criminal acts of physical violence where children are very weak human beings and still need protection from adults around them. Children are the inheritors and continuation of the future of a nation. Protection of children is an attempt to provide conditions to protect children from carrying out their rights and obligations. Protecting children is protecting the whole person. Keywords: Legal Responsibility, Violence Against Children, Criminal Law

Prinsip Kehati-Hatian dalam Pembuatan Akta Otentik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Azwardi; Meysita Arum
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 3 (2022): October 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Abstrak Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat umum yang telah diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk membuat akta otentik. PPAT dalam melakukan suatu tindakan hukum harus senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian guna menghindari pemasalahan hukum yang akan terjadi dikemudian hari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (normative legal research) dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan prinsip kehati-hatian dapat diimplementasikan dengan cara: sebelum melaksanakan pembuatan akta, PPAT wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada Kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan setempat dengan memperlihatkan sertifikat asli, pembuatan akta PPAT harus dihadiri oleh para pihak, pembuatan akta PPAT harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi, PPAT wajib membacakan akta kepada para pihak yang bersangkutan dan memberi penjelasan mengenai isi dan maksud pembuatan akta, akta PPAT harus dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT. Adpun akibat hukum jika PPAT tidak menggunakan prinsip kehati-hatian tersebut, terhadap akta yang dibuat oleh PPAT dapat dibatalkan oleh pihak yang merasa dirugikan bahkan bisa sampai ke pengadilan. Menurut Ali Yusuf Amin, apabila PPAT tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, maka berpotensi terkena ketentuan Pasal 28 ayat (2) perkaban Nomor 1 Tahun 2006 yaitu diberhentikan secara tidak hormat. Kata Kunci: Prinsip Kehati-hatian, PPAT, Akta. Abstract Land Deed Making Officials (PPAT) are public officials who have been given the authority by laws and regulations to make authentic deeds. PPAT in carrying out a legal action must always apply the precautionary principle in order to avoid legal problems that will occur in the future. This study uses a normativelegal researchwith a statutory approach. The results of the study show that the precautionary principle can be implemented by: before carrying out the making of the deed, the PPAT must first conduct an inspection at the Land Office regarding the suitability of the land rights certificate in question with the lists at the local Land Office by showing the original certificate, making the PPAT deed must be attended by the parties, the making of the PPAT deed must be witnessed by at least two witnesses, the PPAT must read the deed to the parties concerned and provide an explanation of the contents and purposes of making the deed, the PPAT deed must be read/explained its contents to the parties in the presence of at least 2 (two) witnesses before being signed immediately by the parties, witnesses and PPAT. As for the legal consequences if PPAT does not use the precautionary principle, the deed made by PPAT can be canceled by the party who feels aggrieved and can even go to court. According to Ali Yusuf Amin, if the PPAT does not apply the precautionary principle, it will potentially be subject to the provisions of Article 28 paragraph (2) of the Kaban Number 1 of 2006 which is dishonorably dismissed. Keywords: Prudential Principle, PPAT, Deed.

Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Industri yang Mencemarkan Lingkungan (Kasus PT. Pertamina Hulu Energi atas Tumpahan Minyak di Perairan Karawang) Arum Rindani; Erwin Syahruddin
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 3 (2022): October 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Abstrak Hukum lingkungan dibuat dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dan memberi manfaat kepada masyarakat. Artinya peraturan tersebut dibuat adalah untuk kepentingan masyarakat, sehingga jangan sampai terjadi bahwa, karena dilaksanakannya peraturan tersebut, masyarakat justru menjadi resah. Unsur ketiga adalah keadilan. Dalam penegakan hukum lingkungan harus diperhatikan, namun demikian hukum tidak identik dengan keadilan, Karena hukum itu sifatnya umum, mengikat semua orang, dan menyamaratakan. Dalam penataan dan penegakan hukum lingkungan, unsur kepastian, unsur kemanfaatan ,dan unsur keadilan harus dikompromikan, ketiganya harus mendapat perhatian secara proporsional. Sehingga lingkungan yang tercemar dapat dipulihkan kembali. Kata Kunci: Sanksi Hukum, Industri Pelaku Pencemaran Abstract Environmental laws are made with the aim of protecting environment and benefit society. This means that the regulation is made for the benefit of the community, so it should not happen that, because of the implementation of the regulation, the community will become restless. The third element is justice. In the enforcement of environmental law, attention must be paid to the law, however, the law is not synonymous with justice, because the law is general in nature, binding on everyone, and generalizing. In structuring and enforcing environmental law, the element of certainty, the element of benefit, and the element of justice must be compromised, all three of which must receive proportional attention. So that the polluted environment can be restored. Keywords: Legal Sanctions, Polluting Industry

Tinjauan Yuridis Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan Nomor 175/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst) Winny Merita Sharon Toha; Yana Sukma Permana
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 3 (2022): October 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Abstrak Salah satu permasalahan ketenagakerjaan adalah Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan oleh Perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memeriksa dan memutus perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan buruh atau pekerja. Dalam melakukan pelaksanaan penelitian ini penulis memakai pendekatan yuridis normatif sebab sasaran penelitian ini adalah kaedah atau hukum Masalah yang terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan suatu peristiwa yang tentunya sangat tidak diharapkan akan terjadi, terutama dari kalangan buruh atau pekerja, karena dengan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja buruh atau pekerja tersebut akan kehilangan pekerjaan yang menjadi sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan dirinya beserta keluarganya. Menurut hasil penelitian ini diketahui bahwa kasus mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja atau buruh di PT. Permatagriya Asri sudah melalui proses bipartit dan mediasi, tetapi keduanya tidak mencapai kesepakatan dan buruh atau pekerja mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat Nomor 175/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst. menyatakan bahwa buruh atau pekerja telah melakukan pelanggaran yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja tetapi pengusaha tetap harus membayarkan kewajibannya membayar kompensasi akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja yang tidak sesuai terhadap pekerja atau buruh. Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Kewajiban Membayar Kompensasi. Abstract One of the employment problems is the unilateral Termination of Employment carried out by the Company. This study aims to find out the legal considerations of judges in examining and deciding termination disputes caused by violations committed by workers or workers. In conducting this study, the author uses a normative juridical approach because the target of this study is the method or law The problem related to termination of employment (PHK) is an event that is certainly very unexpected to occur, especially from workers or workers, because with the termination of employment the worker or the worker will lose his job which is a source of livelihood to meet his own needs and his family. According to the results of this study, it is known that cases regarding violations committed by workers or laborers in PT. Permatagriya Asri had already gone through a bipartite and mediation process, but the two did not reach an agreement and the workers or workers filed a lawsuit with the Industrial Relations Court. The decision of the Central Jakarta Industrial Relations Court Number 175/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst. states that the worker or workers have committed violations that result in termination of employment but the employer still has to pay his obligation to pay compensation as a result of the inappropriate termination of employment of the worker or laborer. Keywords: Termination of Employment (LAYOFFS), Obligation to Pay Compensation.

Analisis Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Selatan) Hendy Tannady; Siti Annisa Wahdiniawati; Ikhsan Amar Jusman; Nanny Mayasari; Alain Rishi Zacharias; Iwan Henri Kusnadi; Irma M Nawangwulan; Samuel PD Anantadjaya
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 3 (2022): October 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Abstrak Tujuan pada penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui seberapa besar pengaruh beban kerja dan lingkungan kerja fisik terhadap kinerja karyawan yang ada di Sudin Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengolahan data statistik deskriptif. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan, guna dapat melihat secara langsung kondisi yang sebenarnya terjadi di Sudin Disnakertrans. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 77 karyawan yang ada di Sudin Disnakertrans. Kesimpulan dari penelitian adalah Beban kerja menunujukkan hasil bahwa nilai t hitung lebih kecil daripada nilai t tabel (0.590 < 1.971) atau Sig <α (0,557 > 0,05) yang mana hal ini menunjukan bahwa beban kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan, dan dengan demikian H1 pun ditolak. Lingkungan Kerja Fisik menunjukkan hasil bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel (7.940 > 1.971) atau Sig < α (0.000 < 0.05) yang mana hal ini menunjukan bahwa lingkungan kerja fisik berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, dan dengan demikian H2 pun diterima. Kata kunci: Beban Kerja, Lingkungan Kerja Fisik, Kinerja Karyawan, Sudin Abstract The purpose of this study was to determine how much influence the work and work environment had on the performance of employees in the South Jakarta Sub-Department of Manpower, Transmigration and Energy Administration. This study uses a quantitative approach with descriptive statistical data processing techniques. This research method uses the type of field research (field research). Researchers made direct observations in the field, in order to be able to see firsthand the actual conditions that occurred in the Manpower and Transmigration Sub- Department. Data collection in this study was carried out by distributing questionnaires to 77 employees in the Manpower and Transmigration Sub-Department. The conclusion of the study is that the workload shows the result that the t-count value is smaller than the t-table value (0.590 < 1.971) or Sig <α (0.557 > 0.05) which indicates that the workload does not significantly affect employee performance, Thus H1 was rejected. Physical Work Environment shows that the arithmetic value is greater than the table (7.940 > 1.971) or Sig < (0.000 < 0.05) which indicates that the work environment has a positive and significant effect on employee performanc, and thus H2 is accepted. Keywords: Workload, Physical Work Environment, Employee Performance, Sub-Department

Manajemen Resiko, Tantangan dan Ketidakpastian Regulasi Investasi Cryptocurrency dalam Pandangan Ekonomi Syariah Zayyan Hadhari Bik
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 3 (2022): October 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Abstrak Teknologi blockchain mendapatkan daya tarik secara global. Blockchain menawarkan mekanisme validasi yang aman dan kolaborasi massal yang terdesentralisasi. Cryptocurrency memanfaatkan teknologi ini sebagai kelas aset baru bagi investor di seluruh dunia. Cryptocurrency sedang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan modal melalui Initial Coin Offering (ICO). Aliran masuk modal yang tidak diatur secara substansial ke dalam industri transaksional dan transnasional telah membangkitkan minat tidak hanya dari investor, tetapi juga sekuritas nasional dan badan pengatur moneter. Penelitian bersifat kualitatif ini meninjau pernyataan awal Komisi Keamanan dan Pertukaran. Selanjutnya pernyataan pada ICO untuk menggambarkan potensi masalah dengan menerapkan kerangka hukum lama menuju ekosistem yang terus berkembang. Adanya ketidakmampuan penegakan dalam peraturan yang ada kerangka kerja, kami membahas pentingnya regulasi aset kripto dan kolaborasi internal antara instansi pemerintah dan pengembang dalam pembentukan ekosistem yang terintegrasi perlindungan investor dan investasi. Serta model harus dioperasikan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Pengoperasian total model harus difasilitasi oleh struktur hibrid yang sesuai dengan syariah. harus mematuhi semua persyaratan hukum Syariah dan harus diterima hanya jika sesuai dengan syariah dalam pembentukan, sistem, operasi dan kode etik dalam lingkup Maqashid al-Shari'ah. Kata Kunci: Manajemen Resiko; Ketidakpastian Regulasi; Investasi Cryptocurrency; Ekonomi Syariah Abstract Blockchain technology is gaining traction globally. Blockchain offers a secure validation mechanism and decentralized mass collaboration. Cryptocurrencies are leveraging this technology as a new asset class for investors around the world. Cryptocurrencies are being used by companies to raise capital through Initial Coin Offerings (ICOs). Substantially unregulated capital inflows into the transactional and transnational industries have aroused interest not only from investors, but also national securities and monetary regulatory bodies. This qualitative study reviews the initial statement of the Security and Exchange Commission. Further statements at the ICO to illustrate the potential problems with applying the old legal framework towards an ever-evolving ecosystem. Given the inability to enforce existing regulatory frameworks, we discuss the importance of crypto asset regulation and internal collaboration between government agencies and developers in the establishment of an integrated ecosystem of investor protection and investment. And the model must be operated based on Sharia principles. The operation of the total model should be facilitated by a hybrid structure that is compliant with sharia. must comply with all the requirements of Sharia law and must be accepted only if it is in accordance with sharia in the formation, system, operation and code of ethics within the scope of Maqashid al-Shari'ah. Keywords: Risk Management; Regulatory Uncertainty; Cryptocurrency Investment; Sharia Economics

Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Transportasi Online Gojek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Danil Siswadi; Feny Windiyastuti
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 3 (2022): October 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Abstrak Kemajuan zaman dalam bidang transportasi sudah ditransformasi dari sistem konvensional menjadi lebih multi-kreatif salah satunya dengan lahirnya transportasi berbasis online yang dapat dimanfaatkan oleh individu-individu maupun oleh kelompok. Saat ini, muncul berbagai macam jenis transportasi berbasis online, salah satunya Go-jek. Dalam penelitan ini digunakan metode penelitian hukum normatif/metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan Terdapat dua pertanggungjawaban sebagai pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan oleh PT Gojek terhadap konsumen sebagai pengguna jasa transportasi online, yaitu tanggung jawab yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya (responsibility) dan tanggung jawab ganti rugi (liability), yang diatur dalam Surat Perjanjian Kemitraan PT. Gojek Indonesia dengan Mitra Gojek tentang Klaim Asuransi. Perlindungan hukumnya adalah kecelakaan, objek pesanan rusak/hilang, objek tidak sampai ke konsumen. Caranya adalah driver Go-jek mendatangi Kantor Perusahaan PT. Go-jek untuk menyampaikan masalah yang dihadapi kepada perwakilan perusahaan dengan membawa dokumen-dokumen bukti pemesanan Go-jek. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila hak-haknya tidak terpenuhi dapat dilakukan melalui dua cara, pertama melalui jalur non litigasi dan kedua melalui jalur litigasi. Jalur non litigasi dilakukan dengan cara mediasi, negosiasi, maupun konsiliasi yang dapat di fasilitasi dan didampingi oleh LPKSM atau Advokat. Namun apabila salah satu pihak tidak sepakat dengan penyelesaian yang telah dilaksanakan melalui jalur-jalur tersebut, maka Konsumen dapat menempuh jalur litigasi, yaitu jalur melalui pengadilan yang dapat ditempuh melalui proses hukum pidana maupun proses gugatan perdata untuk mendapatkan ganti rugi. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Transportasi Online. Abstract The progress of the times in the field of transportation has been transformed from a conventional system to a more multi-creative one, one of which is the birth of online-based transportation that can be used by individuals and by groups. Currently, various types of online-based transportation appear, one of which is Go-Jek. In this research, normative legal research methods/normative juridical methods are used. The results of the study show that there are two responsibilities as the implementation of legal protection provided by PT Gojek to consumers as users of online transportation services, namely responsibilities that must be carried out as well as possible (responsibility) and responsibility for compensation (liability), which are regulated in the Partnership Agreement. PT. Gojek Indonesia with Gojek Partners regarding Insurance Claims. The legal protection is an accident, the object of the order is damaged/lost, the object does not reach the consumer. The trick is the Go-jek driver comes to the PT. Go-jek to convey the problems encountered to company representatives by bringing documents proof of Go-jek orders. Legal remedies that can be taken by consumers if their rights are not fulfilled can be done in two ways, first through non- litigation and secondly through litigation. The non- litigation path is carried out by means of mediation, negotiation, or conciliation which can be facilitated and accompanied by LPKSM or an advocate. However, if one of the parties does not agree with the settlement that has been carried out through these channels, then the consumer can take litigation, namely the path through the courts that can be taken through criminal law processes or civil lawsuits to obtain compensation. Keywords: Legal Protection, Consumers, Online Transportation.

Page 114 of 168 | Total Record : 1679

112 113 114 115 116

Filter by Year

2017 2024

Filter By Issues

All Issue Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024 Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024 Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press) Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022 Vol 6 No 3 (2022): October 2022 Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021 Vol 5 No 1 (2021): 1 Januari - 30 Juni 2021 Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021 ( In Press ) Vol 5, No 1 (2021): Juni 2021 Vol 4 No 2 (2020): 1 Juli - 31 Desember 2020 Vol 4 No 1 (2020): 1 Januari - 30 Juni 2020 Vol 4, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 4, No 2 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 4, No 1 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 3 No 2 (2019): 1 Juli - 31 Desember 2019 Vol 3 No 1 (2019): 1 Januari - 30 Juni 2019 Vol 3, No 2 (2019): Desember 2019 Vol 3, No 1 (2019): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 2 No 2 (2018): 1 Juli - 31 Desember 2018 Vol 2 No 1 (2018): 1 Januari - 30 Juni 2018 Vol 2, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 2, No 1 (2018): Juni 2018 Vol 1 No 2 (2017): 1 Juli - 31 Desember 2017 Vol 1, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 1, No 1 (2017): Juni 2017 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
T Heru Nurgiansah

Contact Email
setiawan1000@gmail.com

Phone
+6281322551635

Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id

Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182

Location
Kota yogyakarta,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name T Heru Nurgiansah

Contact Email setiawan1000@gmail.com

Phone +6281322551635

Journal Mail Official nurgiansah@upy.ac.id

Editorial Address Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182

Location Kota yogyakarta, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
T Heru Nurgiansah

Contact Email
setiawan1000@gmail.com

Phone
+6281322551635

Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id

Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182

Location
Kota yogyakarta,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA