cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
setiawan1000@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id
Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kewarganegaraan
Published by Universitas PGRI Yogyakarta
ISSN : 19780184     EISSN : 27232328     DOI : https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences Other
Jurnal Kewarganegaraan is published 2 times in 1 year in June and December. The scope of the article includes: 1. Pancasila Education 2. Citizenship Education 3. Social Sciences 4. Politic 5. Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 2,551 Documents
 252   253   254   255   256 
Implementasi Metode Iqro Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an di TPQ At-Tadris Kampung Tanah Koja Jakarta Barat Irna Awliyah; Muhammad Abdullah Darras
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6552

Abstract

Abstract This research aims (1) To implement the Iqra method in improving the ability to read the Al-Qur'an at TPQ At-Tadris Kampung Tanah Koja, West Jakarta. (2) To determine the supporting and inhibiting factors of the Iqra method in improving the ability to read the Al-Qur'an at TPQ At-Tadris Kampung Tanah Koja, West Jakarta. This research uses qualitative methodology. The research participants were teaching staff at TPQ At-Tadris. The data collection method is through the process of observing, conducting interviews, and documenting information. Researchers found that the implementation of the Iqra Methodology was effective in increasing proficiency in reading the Al-Quran. This method contains four main components: initial, core, closing activities, and assessment of the learning process. 2) Supporting factors in increasing the ability to read the Al-Qur'an through iqro are cultivating the habit of studying diligently among students, providing students with their own iqro books to increase their learning motivation, and having sincere intentions from the teacher. The presence of complete educational facilities greatly facilitates the process of learning the Koran. Without adequate facilities, the learning process will inevitably be hampered. Meanwhile, the inhibiting factor is that the influence of the environment and family is an obstacle. It is important for families, especially parents, to play an active role in developing the character of students. Consequently, students will improve their understanding of the teachings presented in TPQ by reviewing similar topics at home. As a result, the function of the family is very important, especially in reading the Koran. And there are still students who continue to chat, joke and walk around during the lesson, showing a lack of discipline among the students. Keywords: Implementation, Iqro Method, Ability to Read Al-Quran, TPQ   Abstrak Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengimplementasikan metode Iqra dalam meningkatkan kemampuan membaca  Al-Qur’an di TPQ At-Tadris Kampung Tanah Koja, Jakarta Barat. (2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat metode Iqra dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an di TPQ At-Tadris Kampung Tanah Koja Jakarta Barat. Riset ini memakai metodologi kualitatif. Peserta riset ialah tenaga pendidik di TPQ At-Tadris. Metode pengambilan data melalui proses observasi, melakukan wawancara, dan mendokumentasikan informasi. Peneliti menemukan bahwa implementasi Metodologi Iqra efektif meningkatkan kemahiran membaca Al-Quran. Metode ini memuat empat komponen utama: kegiatan awal, inti, penutup, dan penilaian proses pembelajaran. 2) Faktor yang mendukung dalam peningkatan kemampuan membaca Al-Qur’an lewat iqro ialah dengan menumbuhkan kebiasaan rajin belajar di kalangan santri, membekali santri dengan buku iqro sendiri untuk meningkatkan motivasi belajarnya, dan adanya niat yang tulus dari guru. Kehadiran fasilitas pendidikan yang lengkap sangat memudahkan proses pembelajaran Al-Qur'an. Tanpa adanya fasilitas yang memadai mau tidak mau proses pembelajaran menjadi terhambat. Sedangkan faktor penghambatnya adalah adanya pengaruh lingkungan dan keluarga menjadi kendala. Pentingnya bagi keluarga, khususnya orang tua, untuk berperan aktif dalam pengembangan karakter santri. Konsekuensinya, murid akan meningkatkan pemahamannya terhadap ajaran yang disampaikan di TPQ dengan mereview topik yang serupa di rumah. Alhasil, fungsi keluarga begitu penting, terutama dalam membaca Al-Qur’an. Dan masih ada santri yang terus mengobrol, bercanda, dan berjalan-jalan selama pembelajaran berlangsung, menunjukkan kurangnya  ke disiplinan pada santri. Kata Kunci: Implementasi, Metode Iqro, Kemampuan Membaca Al-Quran, TPQ
Penjatuhan Hukuman Berupa Restitusi Untuk Korban Tindak Pidana Pembunuhan oleh Anak Dalam Perspektif Keadilan Elvira Destianti
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6554

Abstract

Abstrak Menurut hasil penelitian tesis yang diperoleh bahwa terdapat kekosongan hukum pada undang-undang republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai restitusi tindak pidana pembunuhan oleh anak. Pengaturan terkait penggantian ganti rugi/restitusi dalam ketentuan KUHP sekarang ini, belum mengenal dalam hal penjatuhan hukuman pidana anak maupun secara umum, meskipun dalam ketentuan khusus ada mengatur terkait Permohonan restitusi diatur dalam Pasal 30-37 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual namun jika meninjau hal tersebut tentunya berbeda konteks perkara dengan putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm yang membahas terkait tindak pidana pembunuhan oleh anak, sehingga sebenarnya putusan tersebut merupakan suatu pembaharuan hukum yang kedepannya ketika Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diimplementasikan sepenuhnya, maka juga tentunya akan menjadi langkah awal dalam aspek pembaharuan hukum pidana. Didalam Putusan Pengadilan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm, khususnya dipenjatuhan pidana tambahan berupa restitusi terhadap anak memiliki sejumlah problematika, diantaranya penjatuhan hukuman pidana tambahan berupa restitusi dalam putusan tersebut belum diatur secara jelas dalam KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Menurut penulis, putusan ini menimbulkan kekosongan norma hukum, yang mana majelis hakim dalam memutuskan putusan ini tidak berdasar. Kata Kunci: Restitusi, Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak, Keadilan
Realitas Sosial: Dalam Prespektif Pembangunan Sosial Budaya di Era Globalisasi Untuk Mewujudkan Pendidikan Warga Multikultural Dewantara, Jagad Aditya
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i2.6555

Abstract

Krisis perkembangan sosial budaya di lingkungan sekolah yang multietnis atau multikultural mengancam nilai toleransi bagi warga sekolah yang multietnis atau multikultural. Sekolah multietnis atau multikultural memerlukan penanganan untuk mengatasi masalah toleransi di lingkungan sekolah multietnis di era globalisasi ini. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan salah satu mata pelajaran yang bertujuan untuk membentuk karakter siswa dan menanamkan nilai toleransi sehingga di lingkungan sekolah siswa dapat bersosialisasi dengan teman sebayanya tanpa membedakan ras, suku, agama dan sebagainya. melalui penggunaan metode pembelajaran kontekstual. Sedang belajar. PPKn wajib dipelajari mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA dengan tujuan membentuk karakter siswa dan menanamkan nilai-nilai toleransi dan rasa persatuan. Nilai-nilai pancasila dibentuk atas dasar budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, oleh karena itu karakter yang harus melekat pada setiap bangsa Indonesia adalah karakter yang dilandasi oleh nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu PPKn dipelajari dan diterapkan pada siswa sekolah dasar. Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan atau melaksanakan pendidikan kewarganegaraan yang multietnis atau multikultural, diperlukan pengetahuan tentang pendidikan kewarganegaraan yang mengedepankan nilai-nilai toleransi dan rasa persatuan. Kata kunci: PPKn, Multikultural, Pembanguan Sosial Budaya,
Kewenangan Kepolisian Dalam Pemberlakuan Kebijakan Penghentian Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau dari Teori Kewenangan Jenifer Tio Novalna Br Manalu
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6556

Abstract

Abstrak Untuk mengkaji dan menganalisa terkait konsep kebijakan penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif dan Untuk mengkaji dan menganalisa legalitas kewenangan kepolisian dalam pemberlakuan kebijakan penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif ditinjau dari teori kewenangan. Sedangkan metode penelitian yang digunakan penelitian hukum Normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan, teori–teori hukum dan pendapat-pendapat para ahli, dianalisis dan ditarik kesimpulan permasalahan yang digunakan menguji dan mengkaji bahan hukum. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah Konsep keadilan restoratif karena pada dasarnya penghentian perkara berdasarkan KUHAP didasarkan pada Pasal 183. Namun diketahui dasar kebijakan tersebut ternyata diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disahkan pada 30 Juli 2012, Sehingga ketentuan tersebut menjadi dasar lahirnya konsep kebijakan penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan hasil kedua menurut teori kewenangan sendiri menurut J.G. Brouwer “seharusnya didasarkan pada norma wewenang yang lahir pada ketentuan dasarnya”, Yang mana jika meninjau kewenangan dasar POLRI adalah merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga jika meninjau dari legalitas ketentuan yang mengatur keadilan restoratif sendiri yang mana diatur pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah tentunya bertentangan dengan tujuan maksud dari peraturan kepolisian itu sendiri, karena menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 1 ayat 4. Kata Kunci: Kewenangan Kepolisian, Kebijakan Penghentian Penyidikan, Keadilan Restoratif
Kebijakan Hukum Pidana Perampasan Aset “Non-Conviction Based Asset Forfeiture” Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Muhammad Ghulam Reza
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6557

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian tesis adalah untuk dapat memahami konsep “Non-Conviction Based Asset Forfeiture” dalam pengaturan perampasan aset yang ada di Indonesia, sekaligus sebagai kajian untuk memunculkan kebijakan formulasi dalam hukum pidana terkait konsep “Non-Conviction Based Asset Forfeiture” dalam system perampasan aset di Indonesia. Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian normative. Hasil penelitian yang dihasilkan adalah regulasi perihal perampasan aset di Indonesia masih belum memadai sehingga diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang dapat mengakomodir konsep “Non-Conviction Based Asset Forfeiture” dalam melakukan perampasan aset khususnya dalam hal Tindak Pidana Pencucian Uang. Kata Kunci: Non-Conviction Based Asset Forfeiture, Perampasan Aset, Tindak Pidana Pencucian Uang
Tindak Pidana Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Restorative Justice Suyandi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6558

Abstract

Abstrak Sektor ketenagakerjaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan suatu negara. Selain itu, sektor ketenagakerjaan juga memiliki dampak sosial yang besar. Dengan menawarkan pekerjaan kepada masyarakat, termasuk yang kurang terampil atau berpendidikan rendah, dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial. Selanjutnya, melalui pelatihan dan pendidikan kerja, sektor ketenagakerjaan berkontribusi pada peningkatan kualitas tenaga kerja, yang pada gilirannya akan mendukung perkembangan teknologi dan inovasi dalam berbagai industri. Dengan demikian, sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu pilar utama pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, karena berdampak luas terhadap aspek ekonomi, sosial, dan inovasi suatu bangsa. Hukum ketenagakerjaan tidak hanya berfokus pada kepentingan pelaku usaha semata, melainkan juga memperhatikan dan memberikan perlindungan kepada pekerja yang berada dalam posisi sosial yang lebih lemah, dibandingkan dengan pengusaha yang memiliki kestabilan finansial yang cukup. Konsep hukum pidana yang dilaksanakan dalam tindak pidana tentunya akan lebih bermanfaat apabila diterapkan dalam dimensi pidana ketenagakerjaan termasuk dalam hal ini mengenai Restorative Justice. Penyelesaian tindak pidana ketenagakerjaan melalui pendekatan restorative justice menawarkan solusi yang lebih efektif dan manusiawi dibandingkan dengan pendekatan retributif tradisional. Restorative justice menempatkan korban di pusat proses penyelesaian, memungkinkan mereka untuk menyampaikan dampak yang dirasakan dan kebutuhan mereka. Hal ini sangat relevan dalam konteks ketenagakerjaan, di mana pelanggaran sering kali menyangkut hak-hak pekerja yang harus dipulihkan. Selain itu, pendekatan ini mendorong dialog antara korban dan pelaku, memungkinkan pemulihan hubungan kerja yang rusak dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis. Hanya saja pada konteks kepastian hukum belum didapat suatu mekanisme yang didapat dengan jelas yang dapat menjelaskan mengenai pemakaian Restorative Justice dalam bidang ketenagakerjaan, sehingga pihak-pihak yang ada bersengketa dalam bidang tersebut harus didapat suatu mekanisme yang jelas untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan Restorative Justice ini dijelaskan dalam bidang ketenagakerjaan. Kata Kunci: Ketenagakerjaan, Tindak Pidana, Restorative Justice
Pembentukan Karakter dan Moral pada Mahasiswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Riza Hasan
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6559

Abstract

Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperjelas peran pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk karakter dan moral pada mahasiswa di Perguruan Tinggi Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat. Metode penelitian yang dipilih untuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang melibatkan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran krusial dalam membentuk moral dan karakter mahasiswa. Faktor utama dalam hal pembentukan karakter dan moral dapat dilakukan adalah kurikulum yang berkenaan, dosen yang mumpuni, dan mahasiswa yang aktif dalam metode pembelajaran. Analisis pembelajaran Pembelajaan Kewarganegaraan dapat membantu mahasiswa menyelesaikan masalah moral dan sosial dan mengembangkan keterampilan sosial dan emosi. Kesimpulan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dan memberikan bukti bahwa integrasi pendidikan kewarganegaraan dengan program studi dapat memberikan bebas akibat yang akan diakibatkan mahasiswa. Penelitian ini meberikan implikasi secara teoritis bahwa Praktek pembelajaran karakter pendidikan dan tingkat keterwakilan paradigma karakter di Perguruan Tinggi. Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Pembentukan Karakter, Nilai Moral, Perguruan Tinggi Abstract The aim of this research is to elucidate the role of Civic Education in shaping character and morality among students at the West Aceh State Community College. The chosen research methodology is qualitative descriptive, involving interviews, observations, and document analysis. The study's findings demonstrate that Civic Education plays a crucial role in molding the moral and character development of students. Key factors influencing character and moral development include relevant curriculum, competent faculty, and active student participation in learning methodologies. Analyzing Civic Education can assist students in addressing moral and social issues and enhancing their social and emotional skills. These conclusions align with prior research and provide evidence that integrating civic education into academic programs can yield positive outcomes for students. The study offers theoretical implications for character education practices and the representation of character paradigms in higher education. Keywords: Civic Education, Character Formation, Moral Values, Higher Education, Students.
Urgensi Terhadap Kedudukan Badan Otorita Dalam Ibu Kota Negara Ahmadi; M Hadin Muhjad
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6562

Abstract

Abstrak Urgensi dari kedudukan badan otorita ibu kota nusantara baik didalam membentuk badan otorita sudah sesuai dengan norma yang yang ada dan tidak bertentangan dalam pelaksanaan pemerintahan oleh badan otorita ibu kota nusantara danUntuk mengetahui peran wewenang badan otorita ibu kota nusantara didalam menjalankan serta didalam pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan metode penelitian yang digunakan penelitian hukum Normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan, teori–teori hukum dan pendapat-pendapat para ahli, dianalisis dan ditarik kesimpulan permasalahan yang digunakan menguji dan mengkaji bahan hukum Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah kedudukan Badan otorita Ibu kota Nusantara adalah sebagai lembaga Negara dalam hal ini merupakan lembaga daerah yang setara atau sama dengan lembaga Negara provinsi, kepala badan otorita Negara yang di samakan dengan kedudukan seorang mentri tidak sesuai dengan kaidah norma yang terdapat didalam peraturan pemerintah daerah, sehingga Undang-Undang Ibu Kota Negara yang mengatur tentang kedudukan kepala Negara tidak koheran dengan peraturan pemerintah daerah dan akan mengakibatkan kekaburan norma antara keduanya. Kewenangan yang dimiliki oleh kepala badan otorita ibu kota Negara mempuyai banyak aspek yang berkaitan dengan keberlangsungan dan juga kemakmuran masyarakat sekitar, sedangkan kepala badan otorita ibu kota Negara yang kedudukannya sama dengan gubenur dalam hal ini pemilihan kepala badan otorita negara tidak sesuai dengan sistem Negara kita yaitu sistem demokrasi dengan mengjungjung tinggi kedaulatan ditangan rakyat yaitu dipilih secara langsung oleh masyarakat, serta didalam kelembagaan badan otoriter Negara yang ada di ibu kota Negara tidak adanya chek and balance lembaga Negara lainnya seperti DPRD hal tersebut menunjukkan Undang-Undang Ibu kota Negara bertentangan dengan norma, kaidah, dan konsep Negara kesatuan Indonesia. Kata Kunci: Urgensi, Badan Otorita, Ibu Kota Negara
Sanksi Hukum Terhadap Penyidik yang Tidak Memasukkan Alat Bukti Dalam Sebuah Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Veronika Devita Paramita Sari
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6563

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian tesis yang berjudul Sanksi Hukum Terhadap Penyidik Yang Tidak Memasukkan Alat Bukti Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk mengkaji dan menganalisis sanksi hukum terhadap penyidik yang tidak memasukkan alat bukti dalam sebuah proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual serta Untuk mengkaji dan menganalisis upaya hukum yang bisa dilakukan oleh korban ketika penyidik tidak melengkapi alat bukti dalam proses tindak pidana kekerasan seksual. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama, Pengaturan sanksi hukum bagi penyidik (anggota kepolisian) yang tidak memasukkan alat bukti, tidak diatur secara tegas maupun khusus dalam suatu peraturan, tetapi hal tersebut tersebut dapat kita temukan dalam berbagai peraturan, baik peraturan internal kepolisian, maupun dalam peraturan umum yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti dikenakan sanksi atau hukuman disiplin, sanksi pelanggaran kode etik dan hukum pidana yang berlaku. Kedua, Upaya hukum yang dapat dilakukan korban yakni dapat melakukan pengaduan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, karena adanya unsur pelanggaran prosedur atau penyalahgunaan wewenang oleh penyidik. Kedua, korban juga bisa melaporkan ke Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserses Kriminal Peraturan Negara Republik Indonesia. Ketiga, korban juga bisa melaporkan ke Komisi Kepolisian Nasional. Kata Kunci: Alat Bukti, Penyidikan, Sanksi Hukum, Upaya Hukum
Internalisasi Nilai-Nilai Agama Dalam Pendidikan Karakter Cinta Lingkungan Hidup pada Siswa (Studi Kasus pada MTs Negeri 5 Blitar) Mohamad Syahri; Arif Prasetyo Wibowo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6569

Abstract

Abstrak Pendidikan Karakter Bangsa merupakan hal yang sangat penting dalam rangka membentuk Warga Negara yang tahu tentang hak dan kewajiban. Salah satunya adalah penguatan pendidikan karakter cinta lingkungan hidup. Kondisi lingkungan hidup kita semakin lama semakin rusak. Melalui Pendidikan Lingkungan Hidup diharapkan mampu membentuk karakter cinta lingkungan hidup. Penelitian ini mencoba menggali informasi kegiatan internalisasi nilai-nilai Agama dalam pendidikan karakter cinta lingkungan hidup pada Siswa. Penggalian informasi sehubungan dengan internalisasi nilai-nilai Agama dalam pendidikan karakter cinta lingkungan hidup pada Siswa di MTs Negeri 5 Blitar meliputi hal-hal sebagai berikut: 1). Bagaimana kegiatan internalisasi nilai-nilai Agama dalam Pendidikan Karakter Cinta lingkungan hidup pada Siswa di MTs Negeri 5 Blitar, 2). Adakah Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam kegiatan internalisasi nilai-nilai Agama dalam pendidikan karakter cinta lingkungan hidup pada Siswa di MTs Negeri 5 Blitar. Penggalian data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi. Penggalian data dilakukan pada responden yang dianggap memahami tentang kegiatan yang terkait dengan internalisasi nila-nilai Agama dalam pendidikan karakter cinta lingkungan hidup pada Siswa. Kegiatan ini dilakukan kepada Kepala Madarasah, Wakil Kepala Madarasah bidang kurikulum, Wakil Kepala Madarasah bidang Kesiswaan, guru penanggung jawab program kegiatan. Kata Kunci: Nilai-Nilai Agama, Pendidikan Karakter, Cinta Lingkungan Hidup

Page 254 of 256 | Total Record : 2551

 252   253   254   255   256 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 1 (2025): Juni 2025 Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024 Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024 Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press) Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022 Vol 6 No 3 (2022): October 2022 Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021 Vol 5 No 1 (2021): 1 Januari - 30 Juni 2021 Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021 ( In Press ) Vol 5, No 1 (2021): Juni 2021 Vol 4 No 2 (2020): 1 Juli - 31 Desember 2020 Vol 4 No 1 (2020): 1 Januari - 30 Juni 2020 Vol 4, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 4, No 2 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 4, No 1 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 3 No 2 (2019): 1 Juli - 31 Desember 2019 Vol 3 No 1 (2019): 1 Januari - 30 Juni 2019 Vol 3, No 2 (2019): Desember 2019 Vol 3, No 1 (2019): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 2 No 2 (2018): 1 Juli - 31 Desember 2018 Vol 2 No 1 (2018): 1 Januari - 30 Juni 2018 Vol 2, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 2, No 1 (2018): Juni 2018 Vol 1 No 2 (2017): 1 Juli - 31 Desember 2017 Vol 1, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 1, No 1 (2017): Juni 2017 More Issue