cover
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
setiawan1000@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id
Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kewarganegaraan
ISSN : 19780184     EISSN : 27232328     DOI : https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299
Core Subject : Education, Social,
Jurnal Kewarganegaraan is published 2 times in 1 year in June and December. The scope of the article includes: 1. Pancasila Education 2. Citizenship Education 3. Social Sciences 4. Politic 5. Law
Articles 2,551 Documents
Analisis Birokrasi Penegakan Good Governance: Studi Kasus Penegakan Hukum MKD-RI Terhadap Pelanggaran Anggota DPR-RI Atala; Alma Dheafany; Azahra Nabila; Nurfathiya Efsya; M. Prakoso Aji
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6633

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme birokrasi penegakan hukum MKD-RI terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPR-RI mulai dari tahap pengaduan hingga tahap pengambilan keputusan. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data yakni wawancara dan studi literatur. Teknik analisis data yang digunakan ialah dengan melakukan pengumpulan data, validasi data, dan diakhiri dengan penjabaran. Hasil penelitian terkait mekanisme birokrasi penegakan hukum MKD-RI terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPR-RI dapat dikatakan sudah terstruktur dan berjalan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Mekanisme birokrasi yang ada juga sudah dapat dikatakan efektif yang dimana terbukti dengan MKD-RI menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPR-RI. Faktor penghambat yang ditemukan dari penelitian ini berada pada pelayanan MKD-RI yang masih belum bisa melakukan pengaduan melalui online. Saran dari penelitian ini ialah agar lebih terciptanya good governance, MKD-RI diharapkan membuka pelayanan pengaduan online agar dapat memudahkan akses pengaduan masyarakat yang berada di luar Jakarta. Kata Kunci: DPR- RI, MKD- RI, Birokrasi, Pengaduan, Kode Etik
Pengaruh Media Snakes and Leadders dalam Pembelajaran PPkn untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa Agus Supriatna; Nadya Putri Saylendra; Aris Riswandi Sanusi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i2.6952

Abstract

Riset ini tujuannya untuk mengetahui pengaruh media ular dan kijang terhadap minat belajar anak dalam mempelajari mata pelajaran PKn. Riset ini dilakukan di SMPN 1 Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat 41361, beralamat di Jl. Sukadana I. Pinayungan, Telukjambe Timur. Riset ini memakai teknik kuantitatif. Untuk melaksanakan penelitian, khususnya memakai desain quasi eksperimen. Populasi riset ini yaitu 460 siswa. Dalam riset ini, empat puluh siswa kelas VIII C sebagai kelompok kontrol, sedangkan empat puluh satu siswa kelas VIII A sebagai kelompok eksperimen. Untuk memperbandingkan tingkat minat belajar kedua kelas penelitian, data riset ini dikumpulkan dengan memakai angket posttest. Berdasarkan hasil penelitian, 59,7 persen pengaruh media ular dan kijang terhadap motivasi belajar siswa berasal dari media ular dan kijang, sedangkan 40,3 persen berasal dari sumber lain. Jadi, jika mencari pendekatan baru untuk menarik perhatian siswa dan menumbuhkan pemahaman mereka dalam pelajaran kewarganegaraan, cobalah memakai Ular Tangga. Kata Kunci: Media Snakes and Leadders, Pembelajaran PPKn, Minat Belajar
Cultural Responsibility Teaching Sebagai Pondasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Mayang Sari Hasibuan; Panggih Nur Adi; Siti Zahara Saragih; Zindan Baynal Hubi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i2.7145

Abstract

Cultural Responsive Teaching (CRT) merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya, menerapkan pembelajaran yang gotong-royong, dan adaptif. Pembelajaran yang terkoneksi dengan nilai budaya menjadi salah-satu manifestasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang mengajarkan nilai karakter. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan cara mengumpulkan berbagai macam sumber literatur yang relevan dengan topik. Studi literatur merupakan proses mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi dari berbagai sumber bacaan. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa nilai-nilai budaya sebagai filsafat pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dihasilkan melalui perenungan dan berpikir secara bijaksana dapat memberikan pemikiran yang kritis dan logis terhadap aspek kehidupan yang berkembang dalam masyarakat, termasuk nilai-nilai budaya yang merupakan hasil pemikiran masyarakat hakikatnya ialah diproduksi melalui rangkaian pemikiran dan kausalitas masyarakat dalam melaksanakan interaksi. Nilai budaya sebagai landasan karakter peserta didik dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terelaborasikan melalui berbagai macam budaya-budaya nusantara yang menjunjung tinggi nilai kerukunan dan gotong-royong. Kata Kunci: CRT, Karakter, PPKn
Tinjauan Peran Pendidikan Politik Dalam Kehidupan Demokrasi Generasi Z Siti Kholiza Aulia; Siti Zahara Saragih; Panggih Nur Adi; Zindan Baynal Hubi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i2.7146

Abstract

Gen-Z merupakan agent of change atau garda perubahan politik bangsa Indonesia agar menuju kehidupan demokrasi yang relevan. Pendidikan politik merupakan langkah fundamental untuk mengubah cara pandang Gen-Z agar tidak terkontaminasi sifat apatis dan berpikir kritis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka atau literature review dengan mengumpulkan berbagai literatur yang relevan dengan topik. Tahapan penelitian meliputi kegiatan membaca, menganalisis, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai literatur relevan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa mayoritas Gen-Z menganggap bahwa politik merupakan sesuatu yang bersifat kotor, kejam, dan koruptor, Sensivitas Gen-Z terkait politik muncul karena hegemoni eksternal diri yaitu media sosial. Pendidikan politik dikalangan Generasi Z menjadi suatu kewajiban agar mereka yang merupakan lumbung bonus demografi Indonesia tahun 2024 menjadi partisipasi politik yang cerdas, aktif, dan mampu berpikir secara kritis, bukan hanya bersifat apatis atau kapitalistik. Langkah pendidikan politik bagi generasi Z salah satunya ialah tauladan yang positif dari pejabat politik yang memegang kebijakan. Hal itu untuk menunjukan budaya kehidupan yang baik sebagai suri tauladan atau contoh baik kepada masyarakat. Langkah selanjutnya ialah pelaksanaan sosialisasi pendidikan politik bagi generasi Z yang dilaksanakan oleh Bawaslu, KPU, maupun instansi lainya. Selain itu, pendidikan politik yang bernuansa menghibur dan menghindari isu agama, SARA digelorakan melalui media sosial. Kata Kunci: Gen-Z, Demokrasi, Pendidikan Politik
Filsafat Pendidikan Perenialisme dan Essensialisme Dalam Perspektif Pendidikan Pancasila Anita Rahma Munthe; Siti Zahara Saragih; Panggih Nur Adi; Zindan Baynal Hubi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i2.7172

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis filsafat pendidikan perenialisme dan filsafat pendidikan essensialisme dalam perspektif Pendidikan Pancasila. Metode penelitian ini menggunakan literature review yaitu suatu metode dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis literatur yang relevan. Hail penelitian ini menunjukan bahwa filsafat pendidikan perenialisme merupakan landasan berpikir pendidikan yang berpatronase kapada nilai-nilai budaya masa lampau yang terbukti dapat menumbuhkan karakter baik bagi peserta didik. Filsafat pendidikan essensialisme ialah perpaduan dari ajaran kuno dan pertengahan yang ditambahkan dengan modernitas dan nilai-nilai budaya yang mampu tumbuh dan berkembang ditengah distrupsi zaman. Tujuan pendidikan dalam pandangan filsafat essensialisme ialah mengakomodir potensi peserta didik yang direlevansikan menggunakan budaya dan tersubstansikan dalam nilai-nilai spiritualitas. Komparasi filsafat pendidikan perenialisme dengan Pendidikan Pancasila termaktub dalam kesamaan pendidikan karakter, penanaman budaya, serta kemampuan berpikir rasionalitas, sedangkan komprasi filsafat pendidikan essensialisme dengan Pendidikan Pancasila termaktub dalam kesamaan nilai spiritualitas, kemampuan peserta didik dalam pengetahuan, kreativitas, budaya, dan kepribadian. Kata Kunci: Filsafat, Perenialisme, Essensialisme, Pendidikan Pancasila
Pengaruh Penyalahgunaan Narkoba terhadap Perilaku Berkendara: Tinjauan Kasus Sopir Truk JFN Andryawan; George Anderson Tirta; Selvin Matthew Chandra; Yusuf Muhammad Yasin; Gesang Khalis
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i2.7256

Abstract

Penyalahgunaan narkoba telah menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi perilaku berkendara dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penyalahgunaan narkoba terhadap perilaku berkendara dengan meninjau kasus sopir truk berinisial JFN yang terlibat dalam kecelakaan beruntun di Cipondoh, Tangerang. Sopir truk JFN terbukti positif menggunakan narkoba jenis sabu berdasarkan hasil tes urine, yang menyebabkan perilaku mengemudi ugal-ugalan dan berujung pada tabrakan yang melibatkan 16 kendaraan dengan enam korban luka-luka. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengacu pada data empiris dari laporan media, regulasi lalu lintas, serta teori terkait pengaruh narkoba terhadap fungsi kognitif dan motorik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan narkoba memengaruhi kemampuan pengemudi dalam mengambil keputusan, mengontrol emosi, dan merespons situasi di jalan secara tepat. Selain itu, studi ini juga menyoroti kelemahan pengawasan terhadap pengemudi kendaraan berat, termasuk kurangnya tes narkoba rutin dan pengawasan operasional. Dari segi hukum, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan ancaman pidana hingga 10 tahun. penyalahgunaan narkoba memiliki dampak signifikan terhadap keselamatan lalu lintas, khususnya dalam kasus pengemudi kendaraan berat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan berkala, pelatihan keselamatan, dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Kata Kunci: Penyalahgunaan Narkoba,Perilaku Berkendara, Kecelakaan Lalu Lintas
Hukum Acara Pidana dalam Kasus Korupsi di Kementrian Pertanian dengan tersangka Syahrul Yasin Limpo Claritha Delia Lohanda; Christine S T Kansil
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i2.7257

Abstract

Kasus korupsi di Kementerian Pertanian dengan tersangka Syahrul Yasin Limpo telah menarik perhatian publik dan menyoroti pentingnya penerapan hukum acara pidana yang efektif dalam menangani tindak pidana korupsi. Artikel ini membahas prosedur hukum acara pidana yang diterapkan dalam kasus tersebut, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan kasus korupsi ini. Dalam kasus Syahrul Yasin Limpo, terdapat beberapa tahapan penting yang dianalisis, termasuk penetapan tersangka, penahanan, pengumpulan bukti, serta mekanisme peradilan yang digunakan. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun hukum acara pidana sudah memiliki kerangka yang cukup kuat, terdapat beberapa hambatan seperti intervensi politik, kendala teknis dalam pengumpulan bukti, dan kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum yang mempengaruhi efektivitas penanganan kasus. Artikel ini juga menyoroti peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses penyidikan dan penuntutan, serta bagaimana independensi lembaga ini diuji dalam menangani kasus yang melibatkan pejabat tinggi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas hukum acara pidana dalam kasus korupsi, diperlukan perbaikan dalam hal koordinasi antar lembaga penegak hukum, peningkatan kapasitas teknis penyidik, serta penguatan mekanisme pengawasan untuk mencegah intervensi yang tidak semestinya. Selain itu, penting untuk mengedukasi publik tentang pentingnya integritas dan transparansi dalam proses penegakan hukum untuk memastikan dukungan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Dengan demikian, diharapkan proses hukum dalam kasus korupsi dapat berjalan lebih efektif dan adil, serta memberikan efek jera yang signifikan bagi pelaku korupsi.Kata Kunci: Hukum Acara Pidana, Korupsi, Kementerian Pertanian, Syahrul Yasin Limpo
Evolusi Sistem Pendidikan di Indonesia: Sejarah dan Perkembangan Pendidikan di Indonesia Muhammad Idris; Arismunandar; Ismail Tolla
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i2.7258

Abstract

Education in Indonesia has undergone significant changes throughout its history, influenced by various social, political, and cultural factors in each period. During the colonial era, the education system in Indonesia was designed to maintain colonial power, with a discriminatory structure that provided access to education only for the elite and a small number of indigenous people considered suitable for supporting colonial administration. However, educational figures such as Ki Hajar Dewantara sought to introduce a more inclusive education system based on local culture through the establishment of Taman Siswa. After Indonesia’s independence in 1945, the education system faced significant challenges, with the primary focus being on equalizing access to education and shaping the national character that accommodates social and cultural diversity. During the New Order period, the implementation of the nine-year compulsory education policy successfully increased access to education, yet it was still influenced by the goal of political stability and economic development driven by the authoritarian government. Following the 1998 Reformation, Indonesia introduced decentralization policies, granting local governments more autonomy in managing education, although disparities in education quality between urban and rural areas remain a major challenge. Additionally, in the era of globalization, Indonesian education faces new challenges in creating a more inclusive, high-quality, and relevant education system that meets current social and economic needs. Therefore, understanding the evolution of Indonesia's education system is essential not only to identify policy changes but also to explore the role of education in shaping national identity and supporting national development.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pengancaman Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Revenge Porn) Bertram Beryl Hanni Arrafi; Mesha Sabila Hakim; Raidah Hazirah; Nasywa Nabilla Putri A; Michaella Anandita; Jeanette Dwisca Oktaviani; Larasati
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i2.7276

Abstract

Revenge porn, or the distribution of sexual content without the victim's consent, is a form of gender-based violence that exploits digital technology. This act is often accompanied by threats and aims to humiliate the victim. This article seeks to analyze the legal protection available for victims of revenge porn in Indonesia, evaluate the existing regulations, and provide recommendations to enhance the effectiveness of legal safeguards. The analysis reveals that the current legal framework, such as the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE) and the Pornography Law, falls short in optimally protecting victims, particularly due to ambiguous interpretations in its implementation. Comprehensive solutions, including victim-focused legal reforms, public education, and training for law enforcement officers, are urgently needed to address this issue effectively. Keyword: Revenge porn, electronic threats, legal protection, online gender-based violence, privacy rights
Dampak Kecerdasan Emosional, Penempatan Kerja yang Tepat dan Etos Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Aceh Tamiang M. Rizky Fernanda; Aprinawati
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i2.7277

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti dampak secara parsial dan simultan pengaruh kecerdasan emosional,penempatan kerja yang tepat dan etos kerja terhadap kepuasan kerja pegawai Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabuoaten Aceh Tamiang. Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Tamiang. Populasi penelitian mencakup seluruh pegawai yang bekerja di Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Aceh Tamiang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai, berjumlah 71 responden, dengan teknik pengambilan sampel total sampling. Teknik analisis data yang digunakan meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji hipotesis, dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan emosional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai BPN di Kabupaten Aceh Tamiang. Penempatan Kerja juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai BPN di Kabupaten Aceh Tamiang. Selain itu, Etos Kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja Pegawai BPN di Kabupaten Aceh Tamiang. Secara keseluruhan, kecerdasan emosional, penempatan kerja, dan etos Kerja secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai BPN di Kabupaten Aceh Tamiang. Keywords: Kecerdasan Emosional, Penempatan Kerja, Etos Kerja, Kepuasan Kerja,BPN