cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
setiawan1000@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id
Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kewarganegaraan
Published by Universitas PGRI Yogyakarta
ISSN : 19780184     EISSN : 27232328     DOI : https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences Other
Jurnal Kewarganegaraan is published 2 times in 1 year in June and December. The scope of the article includes: 1. Pancasila Education 2. Citizenship Education 3. Social Sciences 4. Politic 5. Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 2,551 Documents
 251   252   253   254   255 
Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Sebagai Mediator Dalam Konflik Agraria Kampus STAIN dengan Pemilik Tanah Akbar Dwi Putra; Anang Puji Utama; Puguh Santoso; Pujo Widodo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6510

Abstract

Abstrak Konflik agraria saat ini masih menjadi permasalahan utama di Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Barat yang ikut menjadi salah satu penyumbang terbanyak dalam hal konflik agraria. Penelitian ini membahas konflik agraria yang terjadi antara Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) di Kabupaten Majene dengan pemilik tanah di sekitarnya. Konflik ini muncul karena lahan yang akan digunakan untuk akses jalan umum menuju kampus STAIN diklaim oleh masyarakat sebagai hak milik mereka serta dipicu oleh ketidaksesuaian aturan dan realisasi di lapangan, tumpang tindih hak atas tanah, kelalaian Pemerintah Daerah dan indikasi penipuan dalam transaksi pembelian tanah. Pengggunaan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini untuk menggambarkan situasi konflik dan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Majene sebagai mediator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik agraria antara Kampus STAIN dan pemilik tanah semakin meningkat yang berakhir pada pemblokiran jalan utama. Aksi demonstrasi mahasiswa dilakukan untuk menuntut akses jalan yang mudah, sementara Pemerintah Daerah sebagai mediator, diharapkan dapat menemukan resolusi konflik agar tidak semakin meningkat eskalasi konfliknya. Penelitian ini juga menemukan adanya mafia tanah yang memperburuk situasi. Untuk itu, sebagai resolusi konflik, diperlukan sinergi dari berbagai pihak lintas sektor, serta pemahaman yang lebih baik dari masyarakat mengenai pengadaan dan pembebasan tanah untuk kepentingan umum. Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya penerapan good governance dalam transaksi lahan dan sosialisasi yang efektif untuk mengurangi konflik agraria di masa mendatang. Kata Kunci = Konflik Agraria, Pemerintah Daerah, Kampus STAIN.
Politik Hukum Presidential Threshold Sebagai Bentuk Pembatasan Partai Politik Ari Ariyadi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6511

Abstract

Abstrak Pada masa demokrasi saat ini pemilu merupakan representasi dari kedaulatan rakyat. Partai Politik sebagai motor dalam perjuangan politik demokrasi dalam kontestasi politik memiliki peran yang sentral. Pemilihan umum di Indonesia mengenal syarat presidential threshold atau ambang batas yang harus di miliki oleh partai politik atau gabungan partai politik jika ingin mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Hal tersebut merupakan bentuk ketidakadilan bagi partai politik baru atau partai politik non parlemen. Dengan syarat ambang batas (presidential threshold) yang diambil dari suara Pemilihan Umum anggota DPR terakhir (pemilu sebelumnya), justru dapat mereduksi atau mengamputasi hak konstitusional partai politik peserta pemilu khususnya parta politik baru yang dinyatakan sebagai peserta pemilihan umum namun tidak ikut berpartisipasi pada pemilu terakhir (sebelumnya). Maka dari itu, dalam peneliti ini penulis ingin mengkaji lebih dalam terhadap hak partai politik dalam pemilihan umum serta aturan tentang relevansi presidential threshold dalam pemilu di Indonesia. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana politik hukum presidential threshold terhadap hak partai politik dan implikasinya terhadap partai politik dan pemilu di Indonesia. Kata Kunci: Politik Hukum, Presidential Threshold, Hak Partai Politik
Kewenangan Pemberian Nomor Registrasi Rancangan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Provinsi Bintari Widyaputri Utami; Achmad Faishal
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6512

Abstract

Abstrak Tahapan pemberian nomor registrasi rancangan peraturan daerah, gubernur bertanggung jawab untuk memberi nomor registrasi tersebut. Di mana ini diatur dalam pasal 242 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mengenai mekanisme diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Gubernur memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan perda sebagai bentuk pengawasan pembentukan produk hukum daerah Namun, yang menjadi masalah disini terkait Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah dicabut dengan Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016, pasal tersebut memang telah dicabut, nama pasal 242 ayat (5) ada maksud pembatalan rancangan perda secara implisit, yang mana dalam pasal tersebut hanya menyebutkan batas waktu paling lama 7 hari untuk pemberian nomor registrasi. Menjadi masalah, bagaimana jika rancangan perda tersebut tidak diberikan nomor registrasi lebih dari 7 hari. Walaupun di dalam peraturan menteri mengatur bahwa rancangan perda itu belum dapat diundangkan, namun sampai kapan, jika tidak ada batasan maka rancangan perda tersebut akan sia-sia. Di mana rancangan perda ini sudah melalui berbagai tahapan, banyak biaya yang sudah dikeluarkan, maka ini akan membuat negara dan daerah mengalami kerugian akibat rancangan peraturan daerah yang ditunda sampai batas waktu yang tidak diketahui. Kata Kunci: Gubernur, Registrasi Rancangan Perda, Pembatalan Perda
Analisis Efektivitas Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Pembangunan Lokal (Studi Kasus Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang) Sri Wulan; Puja Rizqy Ramadhan
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6528

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur efektivitas sistem pengelolaan keuangan desa dalam mendukung pembangunan lokal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengolahan data menggunakan metode deskriptif dan effectiveness ratio untuk membandingkan keluaran dan hasil yang dicapai. Hasil penelitian menujukkan efektivitas sistem pengelolaan keuangan desa dalam mendukung pembangunan lokal di Desa Sei Mencirim, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, dimana dalam proses pengelolaan keuangan desa meliputi tiga tahapan yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sudah efektif karena dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah desa mengatur pendapatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan pelayanan yang dapat dirasakan dengan baik oleh masyarakat. Kata Kunci: Efektivitas, Keuangan Desa, Pembangunan Abstract The purpose of this study is to measure the effectiveness of the village financial management system in supporting local development. This study uses a quantitative descriptive method. The types of data used are primary data and secondary data. Data processing uses descriptive methods and effectiveness ratio to compare outputs and results achieved. The results of the study show the effectiveness of the village financial management system in supporting local development in Sei Mencirim Village, Sunggal District, Deli Serdang Regency, where the village financial management process includes three stages, namely the planning, implementation, and accountability stages, which are effective because they are influenced by how the village government regulates revenue to meet the needs of the community and provide services that can be well felt by the community Keywords: Effectiveness, Village Finance, Development
Right To Be Forgotten Vis-À-Vis Hak Atas Informasi Heribertus Untung Setyardi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6529

Abstract

Abstract Right to be forgotten (RBF)is defined as a mechanism provided by electronic system providers to delete electronic information or electronic documents that are considered irrelevant in relation to a person. When looking at the meaning of RBF, it can be said that this is also closely related to information, because one of the things that is asked to be "forgotten" is information. Talking about information, it cannot be separated from Law Number 14 of 2018 concerning Public Information Disclosure. This law emphasizes that information is a basic need for everyone in developing themselves. Moreover, obtaining information is a right guaranteed in a country that upholds human rights. In this regard, through this paper the author will answer the question whether the presence of the RBF strengthens the right to information that has been guaranteed in Law No. 14 of 2008 or vice versa. Keywords: Right to be forgotten, right to information, human rights. Abstrak Right to be forgotten (RBF) atau yang biasa disebut dengan “hak untuk dilupakan” diartikan sebagai suatu mekanisme yang disediakan oleh penyelenggara sistem elektronik untuk menghapus informasi elektronik maupun dokumen elektronik yang dianggap tidak relevan berkaitan dengan diri seseorang. Apabila melihat sepintas dari makna RBF tersebut, dapat dikatakan bahwa hal ini juga mempunyai kaitan erat dengan informasi, sebab salah satu hal yang dimintai untuk “dilupakan” ialah mengenai informasi. Berbicara mengenai informasi, maka tidak dapat dilepas-pisahkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang ini menegaskan bahwa informasi merupakan suatu kebutuhan pokok untuk setiap orang dalam mengembangkan dirinya. Terlebih lagi untuk memperoleh informasi merupakan suatu hak yang dijamin dalam negara yang menunjung tinggi hak asasi manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, lewat tulisan ini penulis akan menjawab suatu pertanyaan apakah kehadiran RBF ini menguatkan hak atas informasi yang selama ini dijamin dalam UU No. 14 Tahun 2008 ataukah sebaliknya. Kata Kunci: Right to be forgotten, ha katas informasi, HAM
Peran Perang Gerilya dalam Menghadapi Tantangan Kedaulatan Negara: Tinjauan atas Empat Konflik Bersejarah Suciati; Ansori Zaini; Sovian Aritonang
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6530

Abstract

Abstract Penggunaan taktik gerilya telah menjadi sarana peperangan utama bagi negara-negara dengan kedaulatan atau kemajuan teknologi yang lebih rendah. Esai ini mengkaji peran perang gerilya dalam mengatasi kesenjangan teknologi dalam empat konflik penting dalam sejarah. Pendekatan dalam melakukan penelitian ini adalah kualitatif, dengan fokus pada pendalaman pemahaman fenomena sosial atau budaya melalui analisis naratif dan interpretatif. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yang memungkinkan peneliti menyelidiki beberapa kasus tertentu secara komprehensif dan rinci dalam situasi dunia nyata. Studi kasus dalam penelitian ini antara lain perang gerilya Jenderal Sudirman, perang gerilya Tentara Vietnam Utara (Viet Cong), perang gerilya Mujahidin, dan perang gerilya Mao Tse Tung melawan agresi militer Jepang. Melalui analisis rinci mengenai strategi, taktik, dan keputusan kebijakan dalam keempat konflik tersebut, penulis menyoroti pentingnya perang gerilya sebagai alat untuk melindungi kedaulatan negara-negara yang secara teknologi lemah. Hasil penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai strategi perang gerilya dalam konteks modern dan implikasinya terhadap pertahanan nasional. Keywords: Kedaulatan Negara, Perang Gerilya, Strategi Perang, Tantangan Teknologi
Menekan Politik Identitas di Pemilihan Bupati Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 Melalui Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Yulius Luturmas
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6534

Abstract

Abstrak Politik identitas merupakan praktek dalam berpolitik yang memprioritaskan pendekatan emosional dalam menentukan pilihan politik. Pemilih mempertimbangkan kedekatan emosional, etnis, agama, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Nasionalisme dan cinta negara yang tidak diakomodir dalam pemilihan umum karena pemilih yang belum cerdas. Fakta memperlihatkan adanya politik identitas dari hasil Pemilihan Anggota Legislatif di tahun 2019 dan tahun 2024 bahwa mayoritas di daerah pemilihan satu Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang sekarang berubah nomenklatur menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar /KKT: 1. Peraih suara terbanyak di desa-desa dengan mayoritas agama Katolik didominasi oleh figur-figur yang beragama Katolik yaitu Desa Sifnana, Olilit, Lauran, Kabiarat, Ilngei, Wowonda, Lorulun, Tumbur, dan Bomaki 2. Peraih suara terbanyak di desa-desa dengan mayoritas agama Kristen Protestan didominasi oleh figur-figur yang beragama Kristen Protestan yaitu Desa Matakus, Lermatang, Latdalam. Urgensi penelitian ini terlihat ketika melakukan diskusi singkat dengan calon pemilih pemula yang masih sekolah, sudah tamat dan putus sekolah memperlihatkan tentang konsep berdemokrasi yang baik bahkan pilihan politik telah diatur oleh orang tua mereka sehingga menjadi penting dan diprioritas untuk menata tatanan politik bangsa lebih khusus pada pemilihan Bupati Kepulauan Tanimbar di Tahun 2024. Kata Kunci: Politik, Pemilih Pemula, Nasionalisme, Identitas
Perilaku Pengguna Media Sosial (Generasi Z) pada Mahasiswa Surabaya Terhadap Berita Ringkas Pemilihan Umum 2024 Ditinjau dari Perspektif Teori Atribusi Amanda Kalista; Annora Badriya; Nabila Zhoulva Salim
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i2.6537

Abstract

Generasi Z adalah generasi digital yang lahir bersama dan fasih menggunakan internet. Melalui teknologi yang makin canggih tersebut membuat generasi Z mengakses segala informasi dengan mudah, terutama berita seputar pemilu 2024. Tujuan penelitian ini adalah mencari tahu perilaku atau tindakan apa yang akan dilakukan generasi Z ketika menemukan atau membaca berita ringkas pemilu 2024 di sosial media yang ditinjau dari teori atribusi. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menyebar kuisioner secara daring kepada 25 informan, penelitian ini dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2024 pukul 19.10 WIB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki perilaku yang berbeda – beda terhadap berita ringkas pemilu 2024. Dalam penelitian yang telah kami lakukan, kami memberikan beberapa opsi (sikap selektif, sikap abai dan perilaku yang tidak bertanggung jawab) ada dua kelompok perilaku yang mendominasi, yakni mahasiswa yang berperilaku positif dan berpikiran kritis sementara beberapa lainnya memiliki perilaku abai karena didasari oleh beberapa faktor, seperti belum adanya kebenaran dari berita tersebut dan kurangnya pengetahuan tentang politik dari beberapa informan. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku mahasiswa terhadap berita ringkas pemilu 2024 tergantung pada faktor – faktor yang berbeda, seperti perilaku individu, perilaku kelompok, dan lingkungan pada media sosial. Kata kunci: generasi Z, berita ringkas, pemilu, atribusi.
Penggunaan Performance Assessment Sebagai Instrumen Penilaian pada Mata Pelajaran Al-Quran Hadist Kelas VIII di MTs-S Thawalib Padang Juwi Chahnia; Remiswal; Khadijah; Lidia Suzianti
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i2.6538

Abstract

Abstrak Performance assessment atau penilaian kinerja adalah metode evaluasi yang mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam situasi yang nyata atau simulasi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat penggunaan performance assessment sebagai instrumen penilaian pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis kelas 8 semester satu tema Q.S. Al-Fajr ayat 15-18 di MTs S Thawalib Padang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif, jenis penelitan yaitu field and research, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui, wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan penggunaan performance assessment sebagai instrumen penilaian pada mata pelajaran Al-Quran Hadist. Adapun hasil dari penelian ini yaitu dengan penggunaan performance assessment atau penilaian kinerja evaluasi yang dilakukan pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada mata pelajaran Al-Quran Hadist. tema Q.S. Al-Fajr ayat 15-18 sangat sesuai dengan tuntutan tujuan pembelajarannya. Karena siswa dituntunt untuk hapal dan juga dapat menuliskan ayat yang dihapal, maka performance assessment atau penilaian kinerja dapat menilai hal-hal tersebut dengan baik, dikarenakan memiliki rubrik penilaian atau kriteria penilaian yang digunkan dalam evaluasi pembelajaran tersebut. Kata Kunci: Performance assessment, instrumen penilaian, Al-Qur’an Hadis
Benarkah Pendidikan Karakter Memberikan Kontribusi Terhadap Perkembangan Kemampuan Berfikir Tingkat Tinggi Siswa? Ahmad Wahyu Hidayat; Anisa Oktaviana; Ekayanti Sulastri; Ilman Hermawan; M.Tapaul Jahidin; Edy Herianto
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i2.6539

Abstract

Abstract Character education and the development of higher-order thinking skills (HOTS) play an important role in educational transformation. This research aims to examine the contribution of character education in improving students' high-level thinking skills in the context of Pancasila and Citizenship Education (PPKn) subjects at SMPN 1 Narmada. This research uses a quantitative approach with a quasi-experimental type through a non-equivalent control group design. Data collection uses tests that meet the elements of validity, reliability, difficulty level, and distinguishability. Before testing the hypothesis statistically, the researcher ensures prerequisite tests to ensure the use of influence tests with parametric or non-parametric models. The research results show an influence of internalization of character education on students' HOTS abilities in PPKn subjects. These findings emphasize the importance of character education as a moral foundation for students in developing higher-order thinking abilities. Keywords : Character Education, Higher Level Thinking Skills, PPKn Subjects

Page 253 of 256 | Total Record : 2551

 251   252   253   254   255 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 1 (2025): Juni 2025 Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024 Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024 Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press) Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022 Vol 6 No 3 (2022): October 2022 Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021 Vol 5 No 1 (2021): 1 Januari - 30 Juni 2021 Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021 ( In Press ) Vol 5, No 1 (2021): Juni 2021 Vol 4 No 2 (2020): 1 Juli - 31 Desember 2020 Vol 4 No 1 (2020): 1 Januari - 30 Juni 2020 Vol 4, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 4, No 2 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 4, No 1 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 3 No 2 (2019): 1 Juli - 31 Desember 2019 Vol 3 No 1 (2019): 1 Januari - 30 Juni 2019 Vol 3, No 2 (2019): Desember 2019 Vol 3, No 1 (2019): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 2 No 2 (2018): 1 Juli - 31 Desember 2018 Vol 2 No 1 (2018): 1 Januari - 30 Juni 2018 Vol 2, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 2, No 1 (2018): Juni 2018 Vol 1 No 2 (2017): 1 Juli - 31 Desember 2017 Vol 1, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 1, No 1 (2017): Juni 2017 More Issue