cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Moh. Fadhil
Contact Email
klawrev@gmail.com
Phone
+6285255326025
Journal Mail Official
klawrev@gmail.com
Editorial Address
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Jl. Letjend Suprapto No. 19 Pontianak, Kalimantan Barat, Kode Pos 78113 (0561) 734170 (main number) (0561) 734170 (fax)
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Khatulistiwa Law Review
Published by Institut Agama Islam Negeri Pontianak
ISSN : 27222519     EISSN : 27222489     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Khatulistiwa Law Review (P-ISSN 2722-2519 and e-ISSN 2722-2489) is the Journal of Law and Social Institutions published by the Sharia Faculty of the State Islamic Institute (IAIN) Pontianak. This journal is in the form of research results and conceptual ideas that focus on the field of legal studies with various perspectives like normative, sociological, and other perspectives relevant to the contribution and scientific development in the field of law. This journal invites writers from various fields among academics, practitioners, researchers, and students to develop legal studies and research results that are useful for the development of legal science. Khatulistiwa Law Review is published twice a year (April and October).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 5 No. 1 (2024): Khatulistiwa Law Review" : 5 Documents clear
KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KONSTITUSI Amalia , Rizky
Khatulistiwa Law Review Vol. 5 No. 1 (2024): Khatulistiwa Law Review
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/klr.v5i1.5078

Abstract

Kewarganegaraan merupakan status hukum fundamental yang mendefinisikan hubungan antara individu dan negara, serta memberikan hak dan kewajiban. Kehilangan status ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti memperoleh kewarganegaraan asing atau tindakan yang bertentangan dengan kepentingan nasional, yang membawa dampak signifikan bagi individu maupun negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan untuk menganalisis penyebab dan dampak dari kehilangan kewarganegaraan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kehilangan kewarganegaraan mengakibatkan hilangnya hak-hak sipil dan politik individu, seperti hak memilih, memiliki dokumen identitas, dan mendapatkan perlindungan hukum, yang berpotensi menjadikan mereka tanpa kewarganegaraan (stateless). Bagi negara, dampaknya mencakup potensi penurunan jumlah penduduk dan tenaga kerja berkualitas, serta dapat menimbulkan masalah keamanan dan diplomatik di ranah internasional. Untuk memitigasi konsekuensi negatif tersebut, direkomendasikan agar pemerintah menerapkan kebijakan kewarganegaraan yang lebih fleksibel, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta menyediakan mekanisme pemulihan status kewarganegaraan.
IMPLEMENTASI ADMINISTRASI PERKARA ELEKTRONIK (E COURT) DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK SELAMA PANDEMI COVID-19: Analisis Kesenjangan Antara Kesiapan Institusional dan Adopsi Publik Sa'adah, Nur; Haliah , Dahlia
Khatulistiwa Law Review Vol. 5 No. 1 (2024): Khatulistiwa Law Review
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/klr.v5i1.5080

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1)Bagaimana pelaksanaan PERMANo. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronikpada masa Pandemi Covid-19 di PA Pontianak. 2)Apa saja faktor penghambat danpendukung dalam pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang AdministrasiPenelitian ini menganalisis secara mendalam implementasi, faktor pendukung, dan penghambat dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara elektronik (e-Court) di Pengadilan Agama Pontianak, dengan fokus pada periode krusial pandemi Covid-19. Secara paradoksal, meskipun pandemi mendorong akselerasi digital di berbagai sektor, adopsi e-Court oleh masyarakat pencari keadilan non-advokat tidak mengalami peningkatan signifikan. Dengan menggunakan metode yuridis empiris dan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan membongkar akar penyebab dari kesenjangan antara kesiapan institusional pengadilan dan rendahnya tingkat adopsi oleh publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PA Pontianak secara institusional telah siap melalui penyediaan infrastruktur dan upaya sosialisasi, implementasi efektif terhambat oleh tiga faktor krusial yang saling terkait di sisi pengguna: (1) Kesenjangan digital (digital divide) yang mencakup rendahnya literasi dan akses teknologi; (2) Budaya hukum masyarakat yang masih sangat konvensional dan mengutamakan interaksi tatap muka sebagai bentuk validasi proses hukum; dan (3) Kendala teknis sporadis pada sistem yang menurunkan tingkat kepercayaan pengguna. Sementara itu, faktor pendukung utama adalah adanya regulasi yang kuat dari Mahkamah Agung dan komitmen internal pengadilan untuk modernisasi. Disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi e-Court merupakan tantangan sosio-teknis yang kompleks, di mana mengatasi hambatan budaya dan meningkatkan kapasitas digital masyarakat sama pentingnya dengan penyediaan teknologi itu sendiri.
ANALISIS KRITIS IMPLEMENTASI UU NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT: Antara Kepatuhan Prosedural Dan Optimalisasi Dampak Safitri, Melani
Khatulistiwa Law Review Vol. 5 No. 1 (2024): Khatulistiwa Law Review
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/klr.v5i1.5087

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Barat. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung berfokus pada kepatuhan prosedural, studi ini menggali lebih dalam kesenjangan antara pelaksanaan formal dan optimalisasi dampak sosio-ekonomi zakat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-empiris dan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji bagaimana BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat menerjemahkan amanat undang-undang ke dalam praktik pengelolaan—mulai dari penghimpunan hingga pendayagunaan—serta mengidentifikasi tantangan-tantangan fundamental yang dihadapinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat telah menjalankan tahapan pengelolaan zakat sesuai dengan alur yang ditetapkan dalam undang-undang, kinerjanya masih menghadapi tantangan signifikan. Ditemukan adanya kesenjangan yang cukup besar antara realisasi penghimpunan zakat dengan potensi zakat yang ada di provinsi tersebut, yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti rendahnya literasi zakat di masyarakat, dominasi pembayaran zakat melalui kanal informal, dan strategi sosialisasi yang belum menjangkau seluruh segmen muzaki potensial. Selain itu, program pendayagunaan zakat, meskipun telah diarahkan pada model produktif, masih perlu dievaluasi efektivitasnya secara terukur dalam upaya pengentasan kemiskinan. Disimpulkan bahwa implementasi UU No. 23 Tahun 2011 di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat telah berhasil pada level kepatuhan prosedural, namun belum mencapai level optimalisasi dampak. Diperlukan pergeseran paradigma dari sekadar "menjalankan amanat" menjadi "menganalisis dan memaksimalkan potensi" untuk mewujudkan tujuan luhur zakat sebagai instrumen keadilan sosial.
PERAN KPPAD KALIMANTAN BARAT DALAM PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL: Analisis Kritis Efektivitas dan Kendala Apriandi, Seldy; Achmad, Firdaus; Rahman , Abdul
Khatulistiwa Law Review Vol. 5 No. 1 (2024): Khatulistiwa Law Review
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/klr.v5i1.5090

Abstract

Penelitian ini menganalisis peran, efektivitas, dan kendala yang dihadapi Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kalimantan Barat dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual di Kota Pontianak. Tingginya angka kasus kekerasan seksual terhadap anak menuntut evaluasi kritis terhadap peran lembaga pengawasan seperti KPPAD. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, penelitian ini mengkaji bagaimana KPPAD menjalankan mandatnya serta tantangan nyata di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan komisioner KPPAD, sementara data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPAD telah menjalankan peran multifaset yang mencakup pencegahan, pengawasan, pendampingan hukum, hingga rehabilitasi. Namun, analisis kritis mengungkap sejumlah kendala fundamental yang menghambat efektivitasnya, antara lain keterbatasan anggaran, sumber daya manusia yang belum terspesialisasi, tantangan koordinasi antar-lembaga, serta hambatan sosio-kultural di masyarakat. Disimpulkan bahwa meskipun KPPAD memiliki peran strategis, efektivitasnya belum optimal. Diperlukan penguatan kelembagaan melalui alokasi anggaran yang memadai, peningkatan kapasitas SDM, dan penyusunan protokol koordinasi yang lebih solid antar-instansi penegak hukum dan layanan sosial.
IMPLIKASI ASAS LEX SPECIALIS PADA PENETAPAN USIA NIKAH DAN DISPENSASINYA DI INDONESIA Fajarwati, Nada; Wagiyem, Wagiyem; Hakimah, Nur
Khatulistiwa Law Review Vol. 5 No. 1 (2024): Khatulistiwa Law Review
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/klr.v5i1.5115

Abstract

Kajian ini memiliki fokus untuk menelaah dua pilar fundamental: pertama, regulasi mengenai batas usia kedewasaan berdasarkan asas lex specialis dalam koridor Undang-Undang Perkawinan; kedua, implementasi asas tersebut dalam praktik penetapan dispensasi untuk menikah. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan (library research) dengan sifat yuridis-normatif. Pengambilan data bersumber dari data sekunder yang mencakup literatur seperti buku, produk perundang-undangan, jurnal, serta karya ilmiah lainnya. Proses pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik studi dokumentasi, yang kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama: 1) Pemberlakuan asas lex specialis dalam Undang-Undang Perkawinan merupakan instrumen yuridis negara untuk memberikan proteksi kepada anak dan remaja dari dampak negatif perkawinan dini. Asas ini memperkukuh kedudukan Undang-Undang Perkawinan sebagai referensi primer dalam pengaturan usia nikah demi terpeliharanya kerangka hukum yang solid dan konsistensi keadilan. 2) Aplikasi asas lex specialis pada penetapan dispensasi nikah menggarisbawahi urgensi untuk mematuhi ketentuan yang lebih terperinci dan bersifat teknis, sebagaimana termuat dalam Perma No. 5 Tahun 2019, yang menjadi acuan operasional bagi hakim dalam memutus permohonan dispensasi.  

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Khatulistiwa Law Review Vol. 6 No. 1 (2025): Khatulistiwa Law Review Vol. 5 No. 2 (2024): Khatulistiwa Law Review Vol. 5 No. 1 (2024): Khatulistiwa Law Review Vol. 3 No. 2 (2022): Khatulistiwa Law Review Vol. 3 No. 1 (2022): Khatulistiwa Law Review Vol. 2 No. 2 (2021): Khatulistiwa Law Review Vol. 2 No. 1 (2021): Khatulistiwa Law Review Vol. 1 No. 2 (2020): Khatulistiwa Law Review Vol. 1 No. 1 (2020): Khatulistiwa Law Review