cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Syarif Hidayatullah
Contact Email
jurnal.sangaji@gmail.com
Phone
+6282341400987
Journal Mail Official
jurnal.sangaji@gmail.com
Editorial Address
http://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/about/editorialTeam
Location
Kota bima,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum
Published by IAI Muhammadiyah Bima
ISSN : 25501275     EISSN : 26151359     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum; terbit dua kali setahun oleh Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima, sebagai media publikasi informasi dan pembahasan yang berkaitan dengan masalah-masalah syariah dan hukum. Berisi kajian ilmiah berupa konseptual-kritis dan ringkasan hasil penelitian baik field research maupun normative. Redaksi mengundang para akademisi, peneliti, pemerhati dan pihak-pihak lain yang memiliki karya ilmiah terkait dengan fokus kajian jurnal ini.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10 No 1 (2026)" : 5 Documents clear
Analisis Yuridis Tindak Pidana Penistaan Agama melalui Media Sosial TikTok dan YouTube (Studi Putusan Nomor 2771/Pid.Sus/2022/PN.Mdn) Vallensia, Devita; Gunawan, Frederich; Emmanuel Sutanto, Theodore Francisco; Tirta, Marcell; Zebua, Johan Kristian
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 10 No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v10i1.6748

Abstract

This study aims to analyze the application of criminal law to acts of blasphemy committed through social media, particularly in Decision Number 2771/Pid.Sus/2022/PN.Mdn. This research is a normative juridical study employing statutory, case, and conceptual approaches, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The results indicate that the application of Article 28 paragraph (2) in conjunction with Article 45A paragraph (2) of the Electronic Information and Transactions Law has fulfilled the elements of the criminal offense, including intent and the potential to incite hatred based on SARA (ethnicity, religion, race, and inter-group relations). The judges’ considerations were based not only on juridical aspects but also on the social impact of the act and the defendant’s attitude during the trial. From the perspective of sentencing theory, the decision reflects a combined approach between retributive and preventive objectives. However, the effectiveness of criminal sanctions in creating a deterrent effect remains a challenge. The study also highlights the tension between freedom of expression and the protection of religious values in the digital era, emphasizing the need for preventive measures such as improving digital literacy and promoting religious tolerance within society.
Digitalisasi dan Transformasi Hukum Islam: Tantangan Peradilan Agama Dalam Era Peradilan Elektronik Mustafa, Mustafa; Kurniati, Kurniati; misbahuddin, misbahuddin
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 10 No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v10i1.6839

Abstract

Transformasi peradilan agama melalui digitalisasi merefleksikan perubahan mendasar dalam cara hukum Islam dipahami dan dijalankan. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan sistem peradilan elektronik tidak hanya menggeser aspek teknis-prosedural, tetapi juga menyentuh dimensi struktur, kultur, dan epistemologi hukum. Pergeseran tersebut tampak pada berubahnya otoritas hukum yang tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada aktor, melainkan juga pada sistem digital yang membingkai proses peradilan. Di sisi lain, munculnya problematika normatif dan epistemologisterutama dalam pembuktian dan kehadiran para pihak menuntut penafsiran ulang terhadap konsep klasik hukum Islam. Dalam kerangka ini, pendekatan maqāṣid al-sharī‘ah relevan sebagai landasan reflektif agar transformasi tetap berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan. Kekuatan kajian ini terletak pada integrasi dimensi normatif, sosial, dan teknologi dalam satu kerangka analisis yang utuh. Pendekatan tersebut memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap dinamika hukum Islam di tengah perubahan zaman. Selain itu, pengembangan gagasan seperti rekonstruksi epistemologi hukum dan ekosistem fikih digital memberikan kontribusi reflektif terhadap pengayaan diskursus hukum Islam kontemporer, sekaligus menegaskan fleksibilitas dan relevansinya dalam menghadapi kompleksitas modernitas. Namun demikian, kajian ini memiliki keterbatasan, terutama karena dominasi pendekatan normatif yang membuat dimensi empiris belum tergali optimal. Selain itu, perkembangan teknologi yang cepat menantang relevansi analisis. Oleh karena itu, diperlukan kajian lanjutan yang lebih komprehensif dan empiris guna memperkuat temuan serta pengembangan konseptual.
Urgensi Pengaturan Khusus Online Dispute Resolution dalam Sistem Hukum Indonesia Ashari, Nurul Fajar; Rahman, Muhammad Gazali; Sutiyoso, Bambang
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 10 No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v10i1.6886

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola transaksi bisnis dan memunculkan kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efisien, dan adaptif. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Online Dispute Resolution dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia dengan menggunakan kerangka teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch yang menekankan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ODR mampu meningkatkan efisiensi, memperluas akses penyelesaian sengketa, serta menyesuaikan proses hukum dengan karakter transaksi digital. Namun, implementasinya belum optimal. Dari aspek keadilan, masih terdapat risiko bias teknologi dan kesenjangan akses digital. Dari aspek kepastian hukum, belum adanya regulasi khusus menimbulkan ketidakjelasan terkait eksekusi putusan, yurisdiksi lintas batas, dan validitas bukti digital. Dari aspek kemanfaatan, manfaat ODR belum dirasakan secara merata karena keterbatasan infrastruktur dan literasi digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan regulasi, standar teknis, dan pemerataan akses digital agar pemanfaatan teknologi dalam penyelesaian sengketa bisnis dapat berjalan efektif serta menjamin keadilan dan kepastian hukum.
Konstruksi Otoritas Fatwa dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah Upaya Menjawab Problem Hukum Kontemporer Putra, Muh Yunan; Kurniati, Kurniati; Misbahuddin, Misbahuddin
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 10 No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v10i1.6922

Abstract

Tujuan penelitian ini berupaya untuk merekonstruksi otoritas fatwa melalui lensa maqāṣid al-sharīʿah sebagai respons terhadap kompleksitas tantangan hukum modern yang semakin meningkat. Desentralisasi otoritas keagamaan, khususnya di era digital, telah mengakibatkan fragmentasi fatwa dan ketidakpastian publik dalam mengidentifikasi referensi hukum yang sah. Akibatnya, diperlukan metodologi yang tidak hanya berorientasi pada teks, tetapi juga secara substantif membahas tujuan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kerangka kerja normatif-filosofis yang berlandaskan maqāṣid al-sharīʿah, dengan memanfaatkan tinjauan pustaka dari sumber primer dan sekunder yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa otoritas fatwa yang berlandaskan maqāṣid telah berevolusi dari paradigma tekstual-formal menjadi kerangka kerja substantif dan kontekstual yang memprioritaskan manfaat. Jenis otoritas ini memiliki aspek tambahan yang bersifat substantif, kontekstual, kolektif-institusional, dan etis-transformatif. Proses pembuatannya mencakup pemulihan metodologi ijtihad, penggabungan analisis tekstual dan kontekstual, serta penggunaan instrumen uṣūl fiqh yang ditingkatkan dengan pendekatan multidisiplin. Validasi juga dilakukan melalui ijtihad kelompok, metode yang jelas, dan akuntabilitas publik. Implikasi dari metode ini menunjukkan bahwa fatwa menjadi semakin fleksibel, sensitif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Hal ini menjadikan lembaga fatwa lebih sah di masyarakat dan membantunya lebih sesuai dengan sistem hukum nasional. Jadi, maqāṣid al-syarī'ah memberi kerangka strategis untuk menjadikan otoritas fatwa lebih terbuka, aktif, dan berfokus pada kemaslahatan manusia.
Transformasi Hukum Islam dalam Sistem Kolonial di Indonesia: Analisis Historis-Kritis terhadap Politik Hukum Kolonial Hamid, Muhammad Achyar; Kurniati, Kurniati; Misbahuddin, Misbahuddin
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 10 No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v10i1.6928

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi hukum Islam dalam konteks kolonialisme serta implikasinya terhadap sistem hukum di Indonesia. Fokus utama kajian ini adalah mengungkap bagaimana intervensi kolonial tidak hanya memengaruhi struktur kelembagaan hukum Islam, tetapi juga membentuk ulang dasar konseptual dan legitimasi otoritasnya dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain historis-kritis melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen. Pendekatan tersebut digunakan untuk menelusuri dinamika perubahan hukum Islam secara sistematis dan kontekstual dalam relasi kekuasaan kolonial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolonialisme berperan signifikan dalam mereduksi otoritas hukum Islam melalui kebijakan hukum yang bersifat subordinatif, terutama melalui penerapan teori resepsi yang menempatkan hukum Islam di bawah hukum adat dalam sistem hukum kolonial. Selain itu, kolonialisme juga mengubah cara pandang terhadap sumber dan legitimasi hukum Islam sehingga berdampak terhadap praktik hukum pada era kontemporer. Penelitian ini menemukan bahwa transformasi hukum Islam tidak hanya terjadi pada level kelembagaan, tetapi juga pada dimensi epistemologis dan praksis hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan integratif yang menggabungkan analisis historis, konseptual, dan kritis dalam memahami hubungan antara kolonialisme dan transformasi hukum Islam secara multidimensional. Implikasi penelitian menunjukkan pentingnya rekonstruksi hukum Islam yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga adaptif terhadap konteks sosial modern guna mewujudkan sistem hukum yang lebih adil, inklusif, dan relevan dalam kerangka negara hukum Indonesia.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2026) Vol 9 No 2 (2025) Vol 9 No 1 (2025) Vol 8 No 2 (2024) Vol 8 No 1 (2024) Vol 7 No 2 (2023) Vol 7 No 1 (2023) Vol 6 No 2 (2022) Vol 6 No 1 (2022) Vol 5 No 2 (2021) Vol 5 No 1 (2021) Vol 4 No 2 (2020) Vol 4 No 1 (2020) Vol 3 No 2 (2019) Vol 3 No 1 (2019) Vol 2 No 2 (2018) Vol 2 No 1 (2018) Vol 1 No 2 (2017) Vol 1 No 1 (2017) More Issue