cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Syarif Hidayatullah
Contact Email
jurnal.sangaji@gmail.com
Phone
+6282341400987
Journal Mail Official
jurnal.sangaji@gmail.com
Editorial Address
http://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/about/editorialTeam
Location
Kota bima,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum
Published by IAI Muhammadiyah Bima
ISSN : 25501275     EISSN : 26151359     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum; terbit dua kali setahun oleh Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima, sebagai media publikasi informasi dan pembahasan yang berkaitan dengan masalah-masalah syariah dan hukum. Berisi kajian ilmiah berupa konseptual-kritis dan ringkasan hasil penelitian baik field research maupun normative. Redaksi mengundang para akademisi, peneliti, pemerhati dan pihak-pihak lain yang memiliki karya ilmiah terkait dengan fokus kajian jurnal ini.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9 No 2 (2025)" : 8 Documents clear
Kekaburan Hukum Hak Cipta pada Fotografi Berbasis Artificial Intelligence dalam bingkai Radburch Formula Naufal, Yamani
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 9 No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i2.5328

Abstract

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan Artificial Intelligence (AI) telah menghadirkan tantangan baru dalam rezim hukum hak cipta. Salah satunya adalah munculnya karya fotografi yang dihasilkan sepenuhnya atau sebagian oleh AI. Persoalan utama yang timbul adalah siapakah yang dapat dikategorikan sebagai pencipta, apakah karya tersebut memenuhi unsur orisinalitas, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap ciptaan berbasis AI. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak mengatur secara eksplisit posisi karya AI, sehingga menimbulkan kekaburan hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil analisis menunjukkan adanya kekosongan norma terkait subjek hukum dalam ciptaan AI, serta perdebatan mengenai syarat orisinalitas. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi regulasi, baik dengan memperluas definisi pencipta maupun melalui model atribusi tertentu, agar perlindungan hukum dapat mencerminkan asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.
Implementasi Kaidah Al-Hajah Tunazzalu Manzilat Ad-darurah dalam Pengambilan Ujrah pada Produk dan Layanan Lembaga Keuangan Syariah Nurrahman, M. Wildan; Nashirudin, Muh
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 9 No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i2.4491

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi kaidah al-hajah tunazzalu manzilatad ad-darurah dalam penetapan ujroh pada produk dan layanan lembaga keuangan syariah. Kaidah ini memberikan kelonggaran dalam pengambilan keputusan hukum atas dasar kebutuhan masyarakat di era ini. Dengan menggunakan metode kualitatif, normatif-teologis, dan yuridis-analitis, penelitian ini mengeksplorasi penerapan kaidah tersebut dalam konteks keuangan syariah, khususnya dalam kebijakan pengenaan biaya jasa atau ujroh. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup literatur klasik dan kontemporer, fatwa DSN-MUI. Hasil analisis terhadap 4 fatwa DSN MUI menunjukkan bahwa kaidah al-hajah tunazzalu manzilatad ad-darurah dapat dijadikan landasan argumentatif bagi lembaga keuangan syariah dalam menghadapi kebutuhan mendesak, seperti kebijakan pengambilan ujroh, Dan pembolehan transaksi yang pada dasarnya terlarang melalui kaidah ini tetap tidak boleh menabrak larangan yang bersifat qaṭh‘ī, sehingga DSN-MUI tetap melakukan modifikasi terhadap akad-akad yang mengandung unsur riba
Maqāṣid Al-Syarī‘Ah Sebagai Basis Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan Puspa Devi, Chindya; Aminuddin, Aminuddin
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 9 No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i2.5357

Abstract

Violence against women remains a pressing humanitarian problem at both the global and national levels, with complex impacts encompassing physical, psychological, social, and even spiritual dimensions. From an Islamic perspective, this issue cannot be addressed solely through a normative approach but requires a contextual framework aligned with the universal objectives of the Sharī‘ah. This study seeks to examine the role of Maqāṣid al-Sharī‘ah as both a theoretical and practical foundation for providing protection to women from various forms of violence, particularly through the lens of Jasser Auda. The research method employed is normative-juridical with a qualitative-descriptive approach, utilizing the analysis of classical and contemporary Islamic legal literature, national regulations, and international legal instruments. The findings indicate that acts of violence against women constitute a fundamental violation of the five essential principles of Maqāṣid, namely ḥifẓ al-dīn (protection of religion), ḥifẓ al-nafs (protection of life), ḥifẓ al-‘aql (protection of intellect), ḥifẓ al-nasl (protection of lineage), and ḥifẓ al-māl (protection of property). Furthermore, Jasser Auda’s systemic approach, with its six features—cognition, purposefulness, holism, openness, multidimensionality, and teleology—provides a dynamic and applicable analytical framework for creating a just and equitable system of women’s protection. In this regard, Maqāṣid al-Sharī‘ah functions not only as a normative framework within Islamic law but also as an ethical and practical paradigm capable of strengthening policies, regulations, and public awareness in efforts to eliminate violence against women.
Analisis Maslahah terhadap Tradisi Ajun Arah dalam Adat Kerinci: Perspektif Hukum Islam Lagus, Wegestin; Azwar, Zainal
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 9 No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i2.5373

Abstract

Ajun Arah is a tradition of customary law in the Kerinci community that regulates the procedure for establishing a house through permits and briefings from traditional stakeholders. This tradition plays a role in maintaining social order, strengthening family values, and ensuring fair and orderly land use in the community. This research aims to analyze the practice of Ajun Arah from the perspective of maslahah in Islamic law and assess its relevance in the midst of modern social and legal developments. Using a qualitative-normative study employing a literature-based method, this study examines the extent to which Ajun Arah provides benefits to society and supports the main goals of Islamic sharia (maqashid sharia), especially in the protection of property (hifzh al-mal) and social order. The results of the study show that Ajun Arah can be categorized as a practice that reflects the maslahah mursalah, because it provides real benefits without contradicting sharia principles. This tradition helps prevent land ownership conflicts, strengthens indigenous social structures, and creates harmony in the community. However, along with the dynamics of land laws and regulations in Indonesia, there is a need for renewal and harmonization so that the Ajun Arah remains relevant, does not cause legal overlap, and is inclusive for all citizens. The maslahah-based approach opens up space for the preservation of this tradition in a more contextual, adaptive manner, and still based on Islamic justice values.
Tanggung Jawab Perdata Perusahaan Pelayaran Terhadap Keterlambatan Masa Tambat Kapal di Pelabuhan Panjang Rusli, Tami; Vanesia, Vanesia
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 9 No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i2.6458

Abstract

Masa tambat kapal adalah jangka waktu kapal berada dalam keadaan tertambat atau bersandar di pelabuhan, baik untuk keperluan bongkar muat barang, pengisian bahan bakar, perbaikan, maupun menunggu izin pelayaran. Dalam praktik hukum perdata, masa tambat kapal dapat berujung pada sengketa apabila terjadi pelampauan waktu tambat yang telah diperjanjikan atau ditetapkan dalam kontrak, seperti perjanjian sewa tambat, perjanjian pengangkutan, atau perjanjian jasa kepelabuhanan, yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Sengketa perdata terkait masa tambat kapal umumnya timbul akibat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, sehingga menimbulkan tuntutan ganti rugi dan penyelesaian melalui mekanisme peradilan. Penelitian ini menganalisis tentang Keterlambatan Proses Penurunan Muat Barang Akibat Hujan dalam kasus PT.Trigade Artha Samudera yang dapat dikategorikan sebagai force majeure (keadaan memaksa) yang menghapuskan tanggung jawab perdata untuk membayar denda peraturan hukum mengenai tanggung jawab perdata perusahaan pelayaran terhadap pengelola pelabuhan dalam keterlambatan masa tambat kapal di pelabuhan panjang. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan analisis kualitatif yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan menggunakan pendekatan kasus melalui putusan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Sumber data yang diperoleh yaitu berdasarkan studi pustaka dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian wawancara untuk mendapatkan keterangan dan jawaban atas pokok permasalahan penelitian.
Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Gugatan Sederhana Di Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Putusan Nomor: 01/Pdt.G.S/2020/PA.TnK) Arzety Sinaga, Putri Areta; Maulidiana, Lina
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 9 No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i2.6472

Abstract

Masa Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan, yang tercermin dari meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah, koperasi berbasis syariah, serta ak tivitas bisnis yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, yang berpotensi menimbulkan berbagai bentuk sengketa. Sengketa ekonomi syariah dapat timbul dari beragam jenis transaksi. Mekanisme yang dikembangkan untuk memenuhi gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu penerapan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana di Pengadilan agama tanjung karang dan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana di Pengadilan agama tanjung karang berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan data hukum sekunder, primer dan tersier. analisis data menggunakan analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana di Pengadilan Agama Tanjung Karang berdasarkan Putusan Nomor : 01/Pdt.G.S/2020/PA.TnK, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya Peraturan Mahkamah Agung tentang gugatan sederhana dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Mekanisme ini mampu mewujudkan proses penyelesaian perkara yang lebih cepat, sederhana dan berbiaya ringan.
Efektivitas Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2023 (Studi di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar) Wahyudi, Muhamad Andra; Marpaung, Lintje Ana; Ainita, Okta
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 9 No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i2.6493

Abstract

This study examines the role of the Village Consultative Body (BPD) in carrying out its supervisory function based on South Lampung Regency Regulation No. 2 of 2023 concerning Village Government, with a case study in Kerawang Sari Village, Natar District. The main problem in this study is the suboptimal involvement of the BPD in supervising village administration and the existence of various structural and operational obstacles that hamper the performance of this institution. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the BPD's role in supervision and to identify the obstacles faced in the implementation of the Perda. The research method used is a juridical-empirical approach. Primary data was obtained through observation and interviews with the Village Head and the Chair of the Kerawang Sari Village Council, while secondary data was obtained through a literature study of relevant regulations. Data analysis was conducted qualitatively with deductive conclusions. The results of the study show that the role of the Kerawang Sari Village Council in its supervisory function has not been maximized in accordance with the mandate of Local Regulation No. 2 of 2023. The main obstacles identified include low quality human resources, minimal understanding of regulations, and less than harmonious working relationships with village heads. The conclusion of this study emphasizes the need to improve human resource capacity through ongoing training and strengthened coordination between the BPD and village government.
Analisis Dampak Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Perspektif Psikologis, Sosiologis, Ekonomis) Khatimah, Husnul; Hidayatullah, Syarif
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 9 No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i2.6525

Abstract

Pernikahan dini masih menjadi fenomena sosial yang cukup tinggi di berbagai wilayah Indonesia dan sering kali berujung pada perceraian. Ketidaksiapan individu dalam aspek psikologis, ekonomi, dan sosial menjadi faktor utama yang memicu ketidakharmonisan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perceraian akibat pernikahan dini melalui perspektif psikologi, ekonomi, dan sosiologi. Metode yang digunakan adalah studi literatur terhadap berbagai sumber ilmiah berupa jurnal, buku, dan laporan penelitian yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perceraian akibat pernikahan dini menimbulkan dampak psikologis berupa stres, depresi, dan trauma emosional; dampak ekonomi berupa kemiskinan dan ketergantungan finansial; serta dampak sosiologis berupa stigma sosial dan terganggunya struktur keluarga. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan pernikahan dini serta penguatan edukasi pranikah untuk menekan angka perceraian dan dampak sosial yang ditimbulkannya

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 2 (2025) Vol 9 No 1 (2025) Vol 8 No 2 (2024) Vol 8 No 1 (2024) Vol 7 No 2 (2023) Vol 7 No 1 (2023) Vol 6 No 2 (2022) Vol 6 No 1 (2022) Vol 5 No 2 (2021) Vol 5 No 1 (2021) Vol 4 No 2 (2020) Vol 4 No 1 (2020) Vol 3 No 2 (2019) Vol 3 No 1 (2019) Vol 2 No 2 (2018) Vol 2 No 1 (2018) Vol 1 No 2 (2017) Vol 1 No 1 (2017) More Issue