cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Syarif Hidayatullah
Contact Email
jurnal.sangaji@gmail.com
Phone
+6282341400987
Journal Mail Official
jurnal.sangaji@gmail.com
Editorial Address
http://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/about/editorialTeam
Location
Kota bima,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum
Published by IAI Muhammadiyah Bima
ISSN : 25501275     EISSN : 26151359     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum; terbit dua kali setahun oleh Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima, sebagai media publikasi informasi dan pembahasan yang berkaitan dengan masalah-masalah syariah dan hukum. Berisi kajian ilmiah berupa konseptual-kritis dan ringkasan hasil penelitian baik field research maupun normative. Redaksi mengundang para akademisi, peneliti, pemerhati dan pihak-pihak lain yang memiliki karya ilmiah terkait dengan fokus kajian jurnal ini.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 155 Documents
 10   11   12   13   14 
HAK WARIS ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI KECAMATAN WERA KABUPATEN BIMA Jainuddin, Jainuddin; Putri, Kasturi Salsabila
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 8 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v8i1.2623

Abstract

Anak berkebutuhan khusus di kecamatan wera oleh sebagian masyarakatnya di anggap sebagai anak yang berkekurangan baik dari fisik maupun keterbelakangan mentalnya, sehingga menimbulkan perlakuan yang tidak adil terhadap anak berkebutuhan khusus terlebih dari segi warisan, anak berkebutuhan khusus tetap mendapatkan warisan peninggalan orang tuanya tetapi tidak diberikan sesuai dengan bagian yang seharusnya sesuai dengan syariat islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian yang dilakukan langsung dengan instrumen penelitian berbentuk wawancara terhadap para orang tua serta wali dari anak berkebutuhan khusus, tujuan peneliti melakukan penelitian ini agar peneliti memahami dan mengetahui sepenuhnya bagaimana perlakuan orang tua atau wali anak berkebutuhan khusus dalam memenuhi serta memberikan hak yang harus di dapatkan oleh anak berkebutuhan khusus. Di Kecamatan Wera Kabupaten Bima orang tua dan wali dari anak berkebutuhan khusus masih memiliki pemahaman yang minim mengenai anak berkebutuhan khusus, sehingga dalam pembagian warisannya tidak diberikan dengan adil walau seperti itu dalam proses pengelolaan harta warisan dari anak berkebutuhan khusus tetap diterapkan sesuai dengan ketentuan dalam islam, yaitu menggunakan warisan itu untuk keperluan anak berkebutuhan khusus.
KEDUDUKAN HUKUM PENJUALAN TANAH GADAI TANPA PERSETUJUAN PEMILIK Mahmudah, Husnatul; Muhaimin, Muhaimin; Hidayatullah, Syarif
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 8 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v8i1.2624

Abstract

Penelitian tentang kedudukan hukum penjualan tanah gadai tanpa persetujuan pemilik dilakukan di desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis tentang (1) kedudukan hukum penjualan tanah gadai tanpa persetujuan pemilik; dan (2) konsekuensi hukum yang dihadapi oleh pihak yang melakukan penjualan tanah gadai tanpa persetujuan pemilik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris dengan menggunakan pendekatan (1) Perundang-undangan (statute approach); (2) pendekatan komparatif (comparative approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kedudukan tanah gadai yang dijual tanpa sepengetahuan pemilik adalah masih secara sah dimiliki oleh pemilik tanah. Sebab dalam perjanjian gadai tanah hanya diijinkan untuk dimanfaatkan saja oleh penerima gadai tetapi tidak untuk dijual atau dilakukan peralihan hak; dan (20 Penjualan tanah gadai tanpa persetujuan pemilik tersebut termasuk perbuatan melawan hukum, sebab tidak sesuai dengan perjanjian antar kedua belah pihak dan tidak termasuk dalam unsur serta syarat batalnya gadai. Sehingga penjualan tanah objek gadai tersebut merupakan tindak pidana yang merugikan pemilik tanah.
DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA Putra, Muh. Yunan; Fitriani, Mijratun
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 8 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v8i1.2626

Abstract

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianya belum mencapai batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur di dalam undang-undang. Usia untuk melakukan perkawinan menurut undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. pembatasan umur dalam menikah ini di harapkan agar pasangan lebih siap menjalani bahtera rumah tangga. Namun realita yang terjadi di masyarakat pernikahan di bawah umur ini menimbulkan dampak terhadap keharmonisan dalam pernikahan, dimana karena keinginan melangsungkan pernikahan namun belum mencapai kematangan psikis atau bisa dikatakan belum cukup umur menyebabkan permasalahan dalam berumah tangga dan menimbulkan ketidak seriusan dalam melangsungkan pernikahan tersebut. Fenomena tersebut menunjukan bahwa pasangan yang menikah di bawah umur masih labil dalam menghadapi masalah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, teknik pengumpulan data yang diguakan adalah observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga memberikan dampak yang negatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemui bahwa faktor dari dampak perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga yakni seperti: (1) Hamil duluan, (2) Faktor ekonomi, (3) kekhwatiran orang tua, (4) peran media massa. Sedangkan dampak dari perkawinan di bawah umur akan menimbulkan seperti: (1) Bidang kesehatan, (2) Bidang pendidikan, (3) Bidang psikologis, (4) Bidang ekonomi, (5) Bidang sosial.
ANALISIS PENGARUH PERNIKAHAN DINI TERHADAP KEMAMPUAN PENYESUAIAN DIRI DI LINGKUNGAN SOSIAL DAN KELUARGA (STUDI KASUS KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER) Manshuroh, Thoifah; Basalamah, Syafiq Riza Hasan
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 8 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v8i1.2663

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kondisi mereka yang melakukan pernikahan dini dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan keluarga, mencari faktor-faktor dan dampak dalam pernikahan dini serta mencari bagaimana penyesuaiannya terhadap lingkungan sosial, keluarga dan keluarga pasangan. Penelitian dilakukan di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Jawa timur yang menikah usia dini, yaitu pada usia dibawah 19 tahun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik studi kasus sebagai pengumpulan data melalui wawancara dengan subjek penelitian berjumlah lima orang menikah dini, satu orang tokoh masyarakat yakni Kepala KUA Sumbersari. Semua subjek mengungkapkan bahwa meskipun mereka menikah diusia dini, mereka tidak menemukan adanya paksaan dalam proses menikah di usia dini dikarenakan daerah mereka sudah menjadi hal yang biasa dilakukan tetapi pasangan yang menikah dini tentu mengalami proses penyesuaianan yang tidak mudah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan dini adalah sebagai berikut: (1) Faktor pendidikan, (2) Faktor ekonomi, (3) Faktor keinginan sendiri, (4) Faktor lingkungan, (5) Faktor orangtua. Adapun dampak dari pernikahan dini adalah sebagai berikut: (1) KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), (2) Perceraian, (3) Ekonomi, (4) Emosi tidak stabil. Adapun penyesuaian terhadap lingkungan sosial dan keluarga sebagai berikut: (1) penyesuaian lingkungan sosial, (2) Penyesuaian pasangan, (3) Penyesuaian dengan keluarga pasangan.
Tradisi Mangan Maradat dalam Acara Walimatul ‘Ursy Persfektif ‘‘Urf (Studi Kasus di Pasaman Barat) Kartini, Aisyah; Azwar, Zainal
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 8 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v8i1.2916

Abstract

Tradisi mangan maradat merupakan sebuah praktik turun-temurun dalam perayaan Walimatul 'Urs, yang dipandang dari sudut pandang maslahah (kepentingan bersama) di Pasaman Barat. Studi ini mengungkap signifikansi dan implikasi dari tradisi tersebut dalam konteks kehidupan masyarakat setempat. Dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan analisis dokumentasi, penelitian ini mendalam dalam aspek kualitatif dan etnografi untuk memahami bagaimana tradisi ini memengaruhi dan direspon baik oleh masyarakat. Temuan studi ini memberikan wawasan yang dalam tentang peran Tradisi mangan maradat dalam memperkuat hubungan sosial, budaya, dan agama dalam konteks perayaan Walimatul 'Urs di Pasaman Barat. Tradisi mangan maradat merupakan sebuah simbol pelepasan sekaligus penerimaan kepada pasangan baru yang akan menempuh ibadah rumah tangga disebut juga acara patobangon. Tradisi ini dilakukan oleh pemangku adat, seluruh kepala keluarga, kedua mempelai, pihak keluarga dan poso-poso(pemuda), bujing-bujing(pemudi). Praktek mangan maradat ini mempunyai arti penting dalam tradisi perkawinan pada suku Mandailing juga dari sudut pandang maslahah lebih kepada mendatangkan manfaat dan jauh dari mafsadat.
Kriteria Memilih Pasangan Hidup Alumni Pondok Pesantren Minhaj Shahabah Perspektif Hukum Islam Haekal, Rifky; Galih Permana, Muhammad Yogi
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 8 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v8i1.3063

Abstract

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan ini, penting bagi calon pasangan untuk mempertimbangkan kriteria pasangan agar kehidupan rumah tangga harmonis. Hukum Islam dalam bab munakahat membahas kriteria pasangan hidup sesuai syariat, seperti dalam hadis riwayat Bukhari No. 4700. Penelitian dilakukan kepada alumni Pondok Pesantren Minhaj Shahabah angkatan 2020 yang telah mempelajari fikih nikah, termasuk kriteria memilih pasangan hidup sesuai syariat. Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis studi kasus dengan metode wawancara. Hasil dari peneltian adalah bahwasanya kriteria pasangan ideal menurut Islam adalah: (1) Salihah dan baik agamanya, (2) Yang dapat menyenangkan pasanganya, (3) Yang sesuai fisiknya dengan preferensi pribadi dan (4) Memiliki kesuburan. Adapun kriteria yang tidak ideal adalah: (1) Suka ber-tabarruj, (2) Suka melupakan kebaikan pasangan dan (3) Suka bergaul dengan pria yang bukan mahramnya (salfa). Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, peneliti menemukan beberapa faktor yang memengaruhi informan dalam menentukan kriteria pasangan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah: (1) Faktor agama, (2) Faktor pendidikan, dan (3) Faktor pekerjaan. Adapun permasalahan yang didapati informan adalah (1) Penyelarasan dalam prinsip beragama dan (2) Perbedaan pandangan dengan keluarga.
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BERITA ACARA RUPS DALAM SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERKAIT DENGAN IMTA (Studi kasus putusan PN No 150/Pdt.G/2017/PN.Jkt. Pst) Wiweko, Bambang
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 8 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v8i1.3127

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menjadi Objek gugatan oleh mantan Direktur perseroan dengan tuduhan perbuatan melawan hukum terkait Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Studi kasus ini berfokus pada putusan Pengadilan Negeri No 150/Pdt.G/2017/PN.Jkt. Pst, yang memberikan gambaran mendalam mengenai peran notaris dalam pembuatan akta RUPS dan konsekuensi hukum yang dihadapinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang signifikan dalam proses pembuatan akta RUPS, termasuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dan keabsahan dokumen yang dihasilkan. Namun, dalam kasus ini, mantan Direktur mengajukan gugatan atas dasar dugaan adanya perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan IMTA, yang menimbulkan pertanyaan tentang batas kewenangan dan tanggung jawab notaris terkait dengan pembuatan akta Berita Acara Rapat RUPS perseroan. Analisis putusan PN No 150/Pdt.G/2017/PN.Jkt. Pst mengungkapkan beberapa aspek penting mengenai interpretasi hukum terkait peran notaris dan perlindungan hukum terhadap profesi notaris dalam konteks gugatan yang diajukan oleh mantan Direktur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun notaris berperan sebagai pihak yang netral dan independen, mereka tetap harus berhati-hati dan teliti dalam menjalankan tugasnya untuk menghindari potensi gugatan hukum.
LEGALITAS PERNIKAHAN BEDA AGAMA (STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.1400K/PDT/1986) permata, Rahma salsabila; Khuluq, Arif Husnul
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 8 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v8i2.2720

Abstract

Perkawinan memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan agama atau kepercayaan sehingga aturan agama menjadi patokan terhadap keabsahan suatu perkawinan selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang. Pada tahun 1986 Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan perkawinan beda agama yang dijukan oleh Andy Vanny Gani P dengan pertimbangan bahwa pemohon tidak lagi tunduk terhadap agamanya (in case islam) serta adanya kekosongan hukum atas kebolehan dan larangan perkawinan beda agama. Penelitian ini mengggunakan pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini bahwa dasar hakim mengabulkan perkawinan beda agama pada tahun 1986 ialah adanya kekosongan hukum mengenai perkawinan beda agama pada saat itu. Pada akhirnya pada 7 juli 2023 Mahkamah Agung menerbitkan surat edaran nomor 2 tahun 2023 yang dapat menjawab bahwasanya perkawinan beda agama di Indonesia dilarang sehingga peraturan ini dapat menutup celah hukum yang tidak mengatur dengan tegas mengenai perkawinan beda agama di Indonesia.
Efektivitas Program Pusaka Sakinah di Kantor Urusan Agama ‎Kecamatan Sumbersari Jember dalam Meningkatkan Ketahanan ‎Rumah Tangga dari Perceraian Pada Tahun 2023‎ Zahra, Tsania Ayu
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 8 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v8i2.2943

Abstract

Penelitian ini ‎bertujuan untuk mengetahui efektivitas program kegiatan Pusaka Sakinah di ‎Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari Jember dalam meningkatkan ‎ketahanan rumah tangga tahun 2023. Penelitian ini menggunakan ‎pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan ‎wawancara, observasi kegiatan, dan dokumen pendukung sebagai data ‎penting dalam penelitian. Terdapat 3 kegiatan utama yang dilaksanakan ‎dalam program Pusaka Sakinah yaitu Berkah (belajar rahasia nikah), ‎Kompak (konseling, mediasi, pendampingan, dan konsultasi)‎, dan Lestari ‎‎(layanan bersama ketahanan keluarga Indonesia‎). Pada tahun 2023 terjadi ‎penurunan jumlah perceraian yang terjadi di kecamatan Sumbersari yang ‎mencapai 16.7% dari tahun sebelumnya walaupun kuantitas pelaksanaan ‎kegiatan yang hanya bisa dilaksanakan satu kali dalam seminggu. Sehingga ‎program Pusaka sakinah dinilai efektif dari segi kegiatan yang dilaksanakan ‎dan kurang efektif dari segi ‎pelaksanaannya dalam meningkatkan ketahanan ‎‎rumah tangga ‎dari ‎perceraian pada tahun 2023.‎
UPAYA KELUARGA BERMANHAJ SALAF DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN RUMAH TANGGA Shera, Maura Michelle; Arifin, Muhamad
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 8 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v8i2.3092

Abstract

Manhaj Salaf adalah kata serapan dari Bahasa Arab, Manhaj secara bahasa adalah metode, atau jalan, sedangkan Salaf adalah generasi yang telah berlalu, atau terdahulu. Jika digabungkan maka Manhaj Salaf ialah jalan atau metode yang ditempuh oleh orang yang terdahulu. Keluarga adalah entitas di mana anggota-anggotanya, mulai dari ayah, ibu, hingga anak-anak, Bersatu dalam lingkup kecil masyarakat. Pondok Pesantren (PonPes) Imam Bukhari adalah sebuah institusi pendidikan Islam swasta yang didirikan oleh Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta. Lokasi pesantren ini terletak di desa Selokaton, kecamatan Gondangrejo, kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan menemukan upaya keluarga bermanhaj salaf dalam mewujudkan ketahanan rumah tangga dari alumni putri PonPes Imam Bukhari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Manhaj Salaf mempunyai pengaruh dalam keberlangsungan rumah tangga. (2) Upaya yang dilakukan keluarga bermanhaj salaf antara lain menuntut ilmu dan mengimplementasikannya. (3) terdapat perbedaan dalam pola didik keluarga bermanhaj salaf dan yang tidak salah satunya adalah tata cara ibadahnya.

Page 12 of 16 | Total Record : 155

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 2 (2025) Vol 9 No 1 (2025) Vol 8 No 2 (2024) Vol 8 No 1 (2024) Vol 7 No 2 (2023) Vol 7 No 1 (2023) Vol 6 No 2 (2022) Vol 6 No 1 (2022) Vol 5 No 2 (2021) Vol 5 No 1 (2021) Vol 4 No 2 (2020) Vol 4 No 1 (2020) Vol 3 No 2 (2019) Vol 3 No 1 (2019) Vol 2 No 2 (2018) Vol 2 No 1 (2018) Vol 1 No 2 (2017) Vol 1 No 1 (2017) More Issue