cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Titi Darmi
Contact Email
jurnalmpkp123@gmail.com
Phone
+6285234332266
Journal Mail Official
titidarmi@umb.ac.id
Editorial Address
Kampus 4 UMB. Jl. H. Adam Malik Km 9, Bengkulu City, Bengkulu, Indonesia
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Published by Universitas Muhammadiyah Bengkulu
ISSN : 26857499     EISSN : 27458660     DOI : 10.36085/jmpkp
Core Subject : Social,
Environmental Science Social Sciences
Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik, diterbitkan oleh program studi Administrasi Publik , sebagai wadah forum antara para akademisi, peneliti /praktisi, bidang kebijakan publik, manajemen tata kelola pemerintahan (sector publik). Untuk, menyampaikan gagasan dan menumbuhkan keunggulan dan berbagi pengalaman dan membuat strategi dalam mengatasi permasalahan penelitian dalam bidang administrasi , kebijakan publik, manajemen dan tata kelola pemerintahan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 158 Documents
 12   13   14   15   16 
Inovasi Pelayanan Publik Pada Aplikasi Silacak (Sistem Informasi Lacak Armada) Dalam Upaya Peningkatan Layanan Pengangkutan Sampah Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangaerang Bella Nur Hidayah; Agus Suherman; Muhammad Ibrahim Rantau
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhamamdiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v7i1.7012

Abstract

Public services are basically closely related to various social aspects of state life. The government is tasked with providing various public services needed by society in various fields such as education, health and information technology. Currently, Tangerang City has a population of 2,953.85 people, and in a day the waste production of the people of Tangerang City amounts to 1,300 tons per day. One of the efforts to improve public services in Tangerang City is through electronic-based public service innovations carried out in Tangerang City. Tangerang City created a website-based application public service, namely SILACAK (Fleet Tracking Information System). The aim is to find out the implementation of waste transportation services before the SILACAK Application (Fleet Tracking Information System) and after the SILACAK (Fleet Tracking Information System) Application in Public Service Innovation in the SILACAK Application (Fleet Tracking Information System) at the Tangerang City Environmental Service Office. This research uses a type of qualitative research which has descriptive characteristics. The SILACAK Application Waste Transportation Service has received a lot of appreciation from all levels of society who need government assistance for waste transportation and the application or innovation presented by the government is really enjoyed and benefits many people, both from government institutions themselves and non-government .
Trajectory of Corruption in the Implementation of Post-Reform Regional Autonomy I Made Arie Widyasthana Wartana, Putra; Yufensia, Jeflin
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhamamdiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v7i1.7013

Abstract

This article aims to elaborate on the relationship between corruption cases and decentralization policies in Indonesia. The decentralization policy is believed to be one of the sources of problems for the proliferation of corruption cases in Indonesia. Several previous research results show that more and more corruption cases occurred after the implementation of decentralization. The method used is a qualitative method with a literature study approach. The data collection technique was carried out by collecting various existing references that discussed issues of corruption and decentralization. Next, the data is analyzed to obtain a conclusion. This study is descriptive in nature because it focuses on describing corruption incidents that occurred in Indonesia after the enactment of the law on regional autonomy. The results of this research state that corruption is linked to decentralization because regions have the authority to manage their finances independently. Delegating authority to regions to manage their own finances has actually become a breeding ground for corruption. Apart from that, decentralization is also used by local governments as an arena for reaping profits and enriching themselves and their groups. Political dowries in every election/pilkada event also often become grounds for the growth of corruption cases in the decentralization era.
Penerapan Prinsip Value for Money dalam Pengelolaan Keuangan Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Tahun 2024 :Studi Pada Program Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa Astuti, Sri; Santoso, Djonet; Hardayani, Yorry
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 7 No. 2 (2025): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)-IN PROSES
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhamamdiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v7i2.8180

Abstract

Abstrak Pengelolaan keuangan desa yang transparan, efisien, dan akuntabel merupakan elemen penting dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip value for money dalam pengelolaan keuangan desa pada program pembangunan sumber air bersih di Desa Air Petai, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma tahun 2024. Prinsip value for money, yang meliputi aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, digunakan sebagai pendekatan untuk mengevaluasi sejauh mana program ini berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Penelitian ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang berupaya memberikan deskripsi secara komprehensif terhadap masalah penelitian. Selanjutnya untuk memperkuat argumentasi maka penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek ekonomis, pemerintah desa telah melaksanakan pengelolaan anggaran secara hemat dan cermat, termasuk melalui musyawarah bersama masyarakat dan survei harga untuk memastikan pemilihan material yang berkualitas. Pada aspek efisiensi, pelaksanaan kegiatan dilakukan secara terstruktur dengan pendekatan gotong royong untuk mengurangi biaya tanpa mengorbankan hasil. Sementara itu, pada aspek efektivitas, program berhasil mencapai tujuan pembangunan sumber air bersih, namun pemanfaatannya belum optimal akibat keterbatasan pipanisasi ke rumah-rumah warga.
Analisis Faktor Pendukung Kinerja Karyawan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Bantul Kota Nawang Wulan; Gerry Katon Mahendra
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 7 No. 2 (2025): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)-IN PROSES
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhamamdiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v7i2.8215

Abstract

Salah satu Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) terbaik adalah LAZISMU Bantul Kota. Lembaga ini melakukan penghimpunan, pengelolaan, dan pendayagunaan dana untuk berbagai program pemberdayaan. LAZISMU Bantul Kota memiliki berbagai prestasi yang diperoleh selama tiga tahun berturut-turut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung kinerja karyawan di LAZISMU Bantul Kota yang telah menjadikan institusi ini mendapatkan predikat sebagai LAZISMU terbaik di DIY. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif diskriptif yaitu dengan menceritakan peristiwa yang terjadi di lapangan, untuk teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data diolah dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan faktor pendukung kinerja karyawan LAZISMU Bantul Kota terdiri dari kehidupan sosial, Etos kerja, Motivasi kerja, Kepemimpinan, Kebijakan Organisasi, dan Kompensasi. Namun dalam melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan di LAZISMU Bantul Kota belum ada penilaian secara formal atau tertulis. Selain itu adanya kendala dalam kedisiplinan masuk kerja dari beberapa karyawan, walapun tidak menganggangu secara signifikan hal ini harus tetap ditindak lanjuti karena dapat menjadi kebiasaan karyawan    
Penyimpangan Moral dan Kepercayaan Publik Studi tentang Perselingkuhan Aparatur Sipil Negara di Indonesia Nugraha, Irwan Abdu; MIDHOL, AHMAD BAIHAQI
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 7 No. 2 (2025): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)-IN PROSES
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhamamdiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v7i2.8315

Abstract

This research aims to examine the phenomenon of infidelity among Civil Servants through the perspective of social role theory that emphasizes the influence of norms, social expectations, and sanctions on individual behavior. Civil Servants infidelity not only reflects individual moral deviations but also has serious repercussions on the image and integrity of government institutions. This study employs a qualitative approach with literature analysis, online news content analysis, and review of regulations such as Government Regulation Number 94 of 2021 concerning the Discipline of Civil Servants. The results indicate that cases of Civil Servants infidelity undermine public trust and have significant social and professional consequences. Although regulations have explicitly outlined sanctions, their implementation in the field still faces various challenges, including inconsistencies in law enforcement and organizational cultural resistance. This study emphasizes the importance of enforcing social norms and maintaining an integrity-driven bureaucracy to uphold public trust in civil servants.
Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kalurahan Sriharjo Kabupaten Bantul Pamungkas, Panji; Khozin, Muhammad
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 7 No. 2 (2025): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)-IN PROSES
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhamamdiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v7i2.8402

Abstract

Poverty is still the most pressing problem faced by Indonesia. Because poverty is the most complex problem with many aspects, this problem must be addressed immediately. The Indonesian government has innovated by developing various programs for poverty alleviation. This study aims to analyze the factors that influence the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Sriharjo Village. This study uses a qualitative descriptive research approach in the Sriharjo Village, Imogiri District, Bantul Regency. Data were collected using observation, interview and documentation techniques. The results of the study indicate that. Limitations in understanding complex language, technical terms, and concepts of beneficiaries are less accustomed to communicating formally and in long writings. Resources from the Sriharjo Village government who have not participated in the implementation process of this PKH. Lack of PKH assistants in Sriharjo Village, where there are only 2 assistants, so the implementation process is less than optimal. The attitude of PKH assistants is committed to the implementation of this assistance program, which is monitored every month on KPM in spending their assistance. Beneficiaries are still dependent on assistance and are reluctant to leave PKH. The findings show that PKH assistants have been implemented in accordance with SOPs in accordance with the guidelines. The training received by PKH assistants can be used to improve the economy.Economic empowerment training is carried out for KPM so that they are not dependent on social assistance. KPM is also expected to be confident in graduating independently with PKH, assistants and the Srihajo Village government socialize this assistance as a stepping stone for economic improvement.
Analisis Implementasi Penataan Batas KHDTK untuk Pendidikan dan Penelitian di Hutan Lindung Bukit Daun Register 5 Bengkulu Tengah ROSYIDIN, Rosyidin
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 7 No. 2 (2025): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)-IN PROSES
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhamamdiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v7i2.8443

Abstract

Penataan batas Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas Muhammadiyah Bengkulu di Hutan Lindung Bukit Daun Register 5 bertujuan untuk menetapkan batas tetap kawasan hutan guna memberikan kepastian lokasi, letak, dan luas areal yang dimohon. KHDTK ini diberikan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.425/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 dengan luas awal sekitar 2.000 Ha. Setelah dilakukan proses penataan batas, luas akhir ditetapkan melalui SK Menteri Kehutanan RI No. 1178 Tahun 2025 menjadi 1.992,69 Ha, mencerminkan hasil verifikasi lapangan dan penyesuaian batas sesuai ketentuan. Penelitian ini menganalisis implementasi penataan batas KHDTK, mencakup tahapan pelaksanaan, tantangan teknis dan administratif, serta implikasinya terhadap pengelolaan kawasan untuk pendidikan dan penelitian. Metode yang digunakan meliputi studi dokumen perizinan, wawancara dengan pemangku kepentingan, dan analisis spasial batas kawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan batas berperan penting dalam meminimalkan konflik tenurial, memperjelas status legal kawasan, dan mendukung fungsi KHDTK sebagai laboratorium alam bagi akademisi. Rekomendasi kebijakan diajukan untuk memperkuat kelembagaan pengelolaan dan optimalisasi pemanfaatan berkelanjutan kawasan.
Implementasi Program Jemput Bola Administrasi Kependudukan (JEBOL ANDUK) Goes to School dalam Mempercepat Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemula Ilham Wijaya, Muhammad; Hertati, Diana
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 7 No. 2 (2025): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)-IN PROSES
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhamamdiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v7i2.8519

Abstract

Surabaya, as the second largest metropolitan city in Indonesia with an area of 333.063 km² and a population of approximately 2.87 million, faces complex challenges in the implementation of population administration services. Data from the Surabaya City Population and Civil Registration Office (Dispendukcapil) in 2024 reveals a significant gap between targets and actual outcomes, where KTP ownership only reaches 46.68% of the eligible population. This condition indicates a discrepancy between public service theory which emphasizes accessibility and on-the-ground practices that remain hindered by conventional systems. This study aims to analyze the implementation of the "Jemput Bola Administrasi Kependudukan" (JEBOL ANDUK) Goes to School program in increasing KTP ownership among students at SMA Negeri 17 Surabaya, using George C. Edward III’s policy implementation theory. The research employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. The main findings indicate that program implementation is not yet optimal in the aspect of communication, as the dissemination of information regarding the importance of KTP and population administration remains limited. On the other hand, the resource aspect has been effectively managed, supported by four trained officers and adequate facilities. The disposition aspect demonstrates a positive response, with participation from 156 students. Furthermore, the bureaucratic structure aligns with a flexible standard operating procedure (SOP). The results of this study suggest that although the JEBOL ANDUK Goes to School program has the potential to increase KTP ownership among students, improvements in communication strategies are necessary to achieve optimal and sustainable implementation.

Page 16 of 16 | Total Record : 158

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)-IN PROSES Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 6 No. 2 (2024): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 6 No. 1 (2024): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Manajemen Publik dan kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 3, No 2 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 3, No 1 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 3 No. 1 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 2 No. 2 (2020): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 2, No 2 (2020): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 2, No 1 (2020): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 1 No. 1 (2019): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) More Issue