Journal Presumption of Law
Journal Presumption of Law (JPL) is a peer-reviewed journal published since 2019 and open-access journal (E-ISSN: 2656-7725; URL: https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl/index) that aims to offer a national and international academic platform for cross-border legal research on legal policies and regulatory issues, particularly in developing and emerging countries. These may include, but are not limited to, various fields such as civil law, criminal law, constitutional and administrative law, customary institution law, religious jurisprudence law, international regime law, legal pluralism governance, and another section related to contemporary issues in legal scholarship. Frequency & Publisher : 2 issues/year (April and October) | Faculty of Law Universitas Majalengka.
Articles
87 Documents
<![CDATA[PERAN PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN PERCERAIAN ]]>
<![CDATA[Eko Syukri Mulyadi]]>
<![CDATA[ Journal Presumption of Law Vol 5 No 1 (2023): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Majalengka ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31949/jpl.v5i1.4423
<![CDATA[Sebelum sidang pengadilan, baik Pengadilan Negeri bagi non-Muslim atau Pengadilan Agama bagi Muslim, perceraian adalah proses dimana seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri melepaskan ikatan pernikahan. Sementara itu, pengertian pisah menurut ketentuan umum adalah batalnya perkawinan oleh pilihan penguasa yang ditunjuk atas permintaan salah satu majelis dalam perkawinan itu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang tantangan yang terkait dengan perceraian, serta penyebab utama dan tanggung jawab Pengadilan Agama Kota Banjar sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Metodenya adalah sumber data primer berasal dari peraturan perundang-undangan, sumber data sekunder berasal dari buku dan literatur lainnya, dan sumber data berasal dari sumber, dokumen. Menurut temuan penelitian, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kota Banjar adalah pertengkaran terus-menerus yang diikuti oleh faktor ekonomi. Kata Kunci: Peran; Pengadilan Agama; Penanganan; Perceraian.]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP ANAK PENGEDAR NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk) ]]>
<![CDATA[Intan Nurina Seftiniara]]>;
<![CDATA[Tami Rusli]]>;
<![CDATA[Novita Jaya Putri]]>
<![CDATA[ Journal Presumption of Law Vol 5 No 1 (2023): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Majalengka ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31949/jpl.v5i1.4424
<![CDATA[Saat ini Indonesia rentan terhadap sasaran potensial untuk memproduksi dan pengedaran obat-obatan terlarang seperti narkotika secara melawan hukum atau illegal. Negara seperti Indonesia menjadi sarana untuk di jadikan tempat perlintasan narkotika, oleh karena itu kejahatan narkotika ini bukan lagi kejahatan yang sifatnya bersakala kecil, tetapi telah menjadi permasalahn seluruh elemen bangsa dan nasional, yang juga sering dijadikan sebagai tempat transit bagi para pelaku sebelum mereka sampai ketempat tujuan di negara lain. Oleh karena itu data perkembangan kasus pidana narkotika ini semakin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Anak pengedar Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tantang Narkotika (Studi Putusan Nomor :15/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk), untuk mengetahui apasaja yang menjadi faktor Penghambat Hakim dalam memutus perkara Anak pengedar Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi PutusanNomor :15/Pid.Sus- Anak/2021/PN.Tjk). Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Hasil dari penelitian ini adalah dalam mengadili kasus anak yang didakwa dengan perdagangan narkotika, hakim mempertimbangkan usia anak dan seberapa meyakinkan kesaksian mereka. Jika tidak cukup bukti untuk membuktikan kesalahan anak, hakim dapat tetap menghukum anak tersebut dengan menerbitkan catatan kriminal dan mewajibkan mereka untuk mengikuti rehabilitasi atau pelatihan kerja.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN BERBASIS KEKAYAAN INTELEKTUAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG EKONOMI KREATIF (STUDI PADA DIRJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROVINSI LAMPUNG DAN BANK INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muhammad Ade Rafli]]>;
<![CDATA[Erlina Bachri]]>;
<![CDATA[Suta Ramadan]]>
<![CDATA[ Journal Presumption of Law Vol 5 No 1 (2023): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Majalengka ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31949/jpl.v5i1.4497
<![CDATA[Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka memberikan fasilitas dan solusi kepada para pelaku Ekonomi Kreatif, untuk mempertahankan hak-hak ekonomis pada suatu karya dari hasil Kekayaan Intelektualnya yang dapat dijadikan jaminan utang pada lembaga keuangan bank maupun non bank, serta diharapkan dapat mengatasi problematika pembiayaan bagi para pelakunya. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui pengaturan dan implementasi mengenai skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan jaminan utang. Dasar pertimbangan dari Kekayaan Intelektual dijadikan jaminan utang yaitu nilai-nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya. Menurut PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, penggunaan skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual digunakan untuk pengajuan utang bagi para pelakunya. Terdapat beberapa hambatan atau rintangan dalam penerapan PP Ekraf, hal itu dikarenakan skema pembiayaan yang diatur dalam PP Ekraf bisa dikatakan belum jelas dan konkret sehingga dikhawatirkan regulasi ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Maka dari itu, menurut OJK masih ada beberapa halangan yang perlu di perhatikan dalam mewujudkan kesejahteraan pelaku Ekraf dan perkembangan ekonomi bangsa melalui skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang dapat dijadikan jaminan utang pada lembaga perbankan maupun non bank dalam PP tersebut.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN ANAK DIBAWAH UMUR DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK ]]>
<![CDATA[Yeni Nuraeni]]>;
<![CDATA[Deni Heriawan]]>
<![CDATA[ Journal Presumption of Law Vol 5 No 1 (2023): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Majalengka ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31949/jpl.v5i1.4634
<![CDATA[It is undeniable that the increasingly sophisticated advances in technology can no longer be overcome. We all agree that technological advances, especially in Indonesia, have touched all levels of society. This has brought a change in new lifestyles, but most of our society is not fully prepared to face the advances in technology, many of which are misused. One tangible form of technological progress is the ease of accessing the internet which encourages people, especially teenagers, to access pornographic actions and pornography. This has caused moral damage to the generations of the Indonesian people and this has also become one of the reasons for the rise of criminal cases, for example the rape of both adults and children. Based on this, the identification of the problems that will be examined in this study is about law enforcement for the rape of minors and legal remedies in dealing with the rape of minors. The purpose of this study was to find out about the law enforcement of rape of minors and legal efforts to deal with the rape of minors. The approach used is a juridical approach. The data used in this study are secondary data obtained from literature studies. After the data is collected, and analyzed qualitatively. From the results of this study it can be concluded that the criminal acts of rape that occurred lately often occur and those who are victims not only to adults but the perpetrators of crimes often target minors to be imprisoned. Criminals use telecommunication tools based on modern technology, because through social networks to ensnare victims they are easily deceived by lure and so on.]]>
<![CDATA[ANALISA PENGARUH IMPLEMENTASI PROGRAM KESELAMATAN KERJA DAN KESEHATAN KERJA (K3) TERHADAP PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KERJA ]]>
<![CDATA[Nasrullah]]>;
<![CDATA[Mohamad Adam Hidayat]]>;
<![CDATA[Raden Mas Hafizh Swardana Suryo Bintoro]]>;
<![CDATA[Muhammad As’ad]]>
<![CDATA[ Journal Presumption of Law Vol 5 No 2 (2023): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Majalengka ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31949/jpl.v5i2.4415
<![CDATA[Perkembangan dalam sektor industri di Indonesia yang mengalami kenaikan pesat, ditandai dengan banyaknya perusahaan yang dibangun. Dengan begitu, perusahaan dituntut untuk meningkatkan perlindungan kerja bagi para pekerja agar terhindar dari kecelakaan kerja. Perlindungan ini dapat dilakukan dengan adanya Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dimana program tersebut harus dimiliki oleh setiap perusahaan. Dalam ipembahasan iini ipenulis imemberikan iinformasi itentang iimplementasi iprogram ikeselamatan idan ikesehatan ikerja idalam ihal iproduktivitas ikerja iserta ipenjelasan i ikendala apa saja yang idialami iperusahaan idalam imenyediakan iperlindungan iK3 ibagi itenaga ikerjanya. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan penelitian kepustakaan, dengan mempelajari dan menganalisa literatur atau jurnal yang membahas tema ini. Data yang digunakan merupakan data sekunder, kemudian dijelaskan melalui metode deskriptif dengan cara mendeskripsikan hasil penelitian dan pengamatan. Hasil penelitian bahwa perusahaan yang ingin meningkatkan produktivitas perlu serius untuk meningkatkan penerapan program dan melengkapi faktor-faktor pendukung untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan kendala yang dialami kurangntya kesadaran, pertolongan dan keterlibatan administrasi operasi terhadap perjuangan pengendalian ancaman, kemampuan petugas keselamatan kerja dibidang rekayasa operasi, rekayasa keselamatan kerja, administrasi pengendalian ancaman dirasakan sangat kurang.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANGGOTA TNI (Studi Putusan Nomor: 359/Pid.B/2022/PN.Tjk) ]]>
<![CDATA[Zainab Ompu Jainah]]>;
<![CDATA[Melisa Safitri]]>;
<![CDATA[Savitri Gautama]]>
<![CDATA[ Journal Presumption of Law Vol 5 No 2 (2023): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Majalengka ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31949/jpl.v5i2.4470
<![CDATA[Hukum menjadi aturan tata kehidupan masyarakat tertujukan untuk menciptakan keamanan serta ketertiban yang konsekuensinya merupakan segala tindakan serta perilaku komponen masyarakat harus sesuai dengan nilai hukum berlaku. Penelitian tertujukan untuk Mempertanggungjawabkan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anggota TNI (Studi Putusan Nomor: 359/Pid.B/2022/PN.Tjk). Penelitian memakai pendekatan hukum normatif serta pendekatan hukum empiris. Sumber data dipergunakan merupakan data sekunder serta jenis data dipergunakan meliputi data sekunder serta data utama. Proses analisis data dideskripsikan dan dianalisis secara kualitatif, serta hasil analisisnya diinterpretasikan pada bentuk kesimpulan deduktif, yaitu jawaban atas permasalahan sesuai hasil penelitian. Sesuai hasil penelitian serta pembahasan yang diuraikan, disimpulkan bahwa majelis hakim akhirnya serta secara meyakinkan menetapkan terdakwa Rachmad Ardian Saputra Bin Diansyah F Nata bersalah atas tindak pidana “penganiayaan”. Dengan hukuman penjara satu tahun delapan bulan, terdakwa tetap pada penahanan prapersidangan serta penahanan serta masa tahanan terdakwa sudah dikurangi seluruhnya dari pidana dijatuhkan serta terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp 2.000. Pertimbangan Hakim pada Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Penganiayaan Anggota TNI Kajian Putusan No: 359/Pid.B/2022/PN Tjk. sempurna sebab hakim menilai bahwa perbuatan dilakukan oleh terdakwa sangat bertentangan menggunakan aturan hukum positif ada serta bahkan perbuatan dilakukan oleh terdakwa membuat korban pusing serta memaksa korban buat beristirahat selama beberapa hari sebagai akibatnya beliau bisa melakukan aktivitas sehari-hari, yaitu bekerja menjadi anggota TNI.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN SEORANG AYAH YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA TIPU MUSLIHAT DAN MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor: 435/Pid.Sus/2021/PN Kot) ]]>
<![CDATA[Lukmanul Hakim]]>;
<![CDATA[Risti Dwi Ramasari]]>;
<![CDATA[Cindi Iklima]]>
<![CDATA[ Journal Presumption of Law Vol 5 No 2 (2023): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Majalengka ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31949/jpl.v5i2.4545
<![CDATA[Semakin berkembangnya zaman tidak hanya membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat, tetapi juga membawa dampak yang negatif. Hal tersebut terbukti dengan makin maraknya kejahatan yang terjadi di Indonesia. Pelaku kejahatan tersebut juga tidak hanya berasal dari luar rumah, tetapi juga bisa berasal dari rumah atau keluarga sendiri. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Faktor penyebab seorang ayah melakukan tindak pidana tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan yaitu dikarenakan adanya beberapa faktor seperti faktor internal yang berupa kurangnya pemahaman terdakwa terhadap agama, keadaan kejiwaan terdakwa pun ikut menjadi faktor penyebab, serta adanya kelainan seksual terdakwa seperti pedofilia yang dimana terdakwa lebih menyukai anak kecil disbanding seseorang yang sebaya nya. Selain faktor internal adapun faktor eksternal yang ikut mempengaruhi terdakwa dalam melakukan tindak pidana, seperti keadaan lingkungan serta keadaan tempat tinggal terdakwa yang mendukung terjadinya tindak pidana tersebut, lalu tidak bisa melampiaskan hasrat seksualnya karena istri sedang tidak berada di rumah, rendahnya Pendidikan terdakwa, serta media dan kemajuan teknologi pun menjadi salah satu bagian dari faktor eksternal yang menyebabkan terdakwa melakukan tindakan tersebut. Pertanggungjawaban pidana oleh seorang ayah yang melakukan tindak pidana tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan adalah Terdakwa dijatuhi pidana penjara kepada Terdakwa selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan serta masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.]]>
<![CDATA[ANALISIS KESESUAIAN FATWA DSN-MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010 TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH CICIL EMAS ]]>
<![CDATA[Ginan Wibawa]]>;
<![CDATA[Alda Rifada Rizqi]]>;
<![CDATA[Diar Faroha]]>;
<![CDATA[Rianti Oktaviani]]>
<![CDATA[ Journal Presumption of Law Vol 5 No 2 (2023): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Majalengka ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31949/jpl.v5i2.5044
<![CDATA[Melihat perkembangan zaman saat ini, pembiayaan kepemilikan emas semakin banyak diminati oleh masyarakat dengan pembayaran dicicil. Oleh karena itu, lembaga-lembaga keuangan syariah mulai meluncurkan sebuah produk pembiayaan murabahah emas dalam bentuk jual beli tidak tunai. Sepintas tidak ada masalah dengan jual beli emas secara tidak tunai ini, namun praktik tersebut justru bertolak belakang dengan hadits Nabi Saw. dan mendapatkan pertentangan dari berbagai pendapat mayoritas fuqaha dan ulama kontemporer lainnya. Namun dalam fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai dinyatakan bahwa jual beli emas secara tunai itu boleh (Mubah, jaiz). Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research) dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis yang berupa pencarian fakta, hasil dan ide pemikiran seseorang melalui cara mencari, menganalisis, membuat interpretasi serta melakukan generalisasi terhadap hasil penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukan bahwa alasan diperbolehkannya jual beli emas secara tidak tunai ini karena merujuk pada Fatwa DSN-MUI dengan menggunakan dasar hukum dari pendapat ulama-ulama kontemporer yang membolehkan. Namun, fatwa tersebut dilemahkan oleh ulama kontemporer seperti Erwandi Tarmizi dengan menyatakan bahwa fatwa tersebut masih dipertanyakan istinbat hukum Islamnya.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PT. GO-JEK INDONESIA TERHADAP KERUGIAN MITRA (PENGEMUDI GO-JEK) DALAM APLIKASI GO-FOODAKIBAT KONSUMEN YANG TIDAK MEMBAYAR PESANANNYA ]]>
<![CDATA[Rani Dewi Kurniawati]]>;
<![CDATA[Yeni Nuraeni]]>
<![CDATA[ Journal Presumption of Law Vol 5 No 2 (2023): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Majalengka ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31949/jpl.v5i2.6422
<![CDATA[Transportasi online saat ini banyak hadir di Indonesia, salah satunya adalah Go-Jek yang merupakan transportasi online berbasis aplikasi. Berbagai fitur layanan disediakan oleh GO-JEK Indonesia,diantaranya adalah Go-Food. Layanan pesan antar makanan untuk konsumen yang menginginkan berbagai jenis makanan pada suatu toko atau restoran dapat dilakukan dengan order melalui aplikasi Go- Food.Pada prakteknya terjadi berbagai macam kendala, diantaranya adalah terjadinya pemesanan oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab dengan pembayaran tunai atau COD (Cash on Delivery), yaitu berupa order fiktif dan pembatalan order ketika makanan telah dibayar oleh Mitra atau pengemudi GO-JEK kepada toko atau restoran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian , adapun 3 (tiga) permasalahan yang akan diteliti adalah hubungan hukum antara para pihak dalam fitur Go-Food, tanggung jawab GO-JEK Indone- sia, dan perlindungan hukum terhadap pengemudi Go-Jek yang mengalami kerugian dalam hal penggunaan fitur Go-Food oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab. Dalam penggunaan aplikasi Go-Jek, para pihak tunduk dan terikat pada perjanjian elektronik kerjasama kemitraan, dimana perjanjian ini merupakan perjanjian baku serta memuat pula beberapa klausula baku yang dalam hukum dilarang sehingga berakibat perjanjian dinyatakan batal demi hukum. Penelitian ini diharapkan dapat membantu para pihak untuk mengkaji ulang klausula pada perjanjian yang dibuatnya , sehingga tidak akan ada kerugian yang dialami oleh Mitra atau Pengemudi GO-JEK dalam penggunaan fitur GO-Food oleh konsumen yang tidak bertanggungjawab.]]>
<![CDATA[PUNGUTAN LIAR PADA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DASAR DALAM PERSPEKTIF BUDAYA HUKUM ]]>
<![CDATA[Yoyo Rohaya]]>;
<![CDATA[Dede Sumiati]]>;
<![CDATA[Cicik Komalasari]]>
<![CDATA[ Journal Presumption of Law Vol 5 No 2 (2023): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Majalengka ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31949/jpl.v5i2.6509
<![CDATA[Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) merupakan dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan, namun meskipun adanya BOSP. Implementasi pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang melahirkan luaran yang berbudipekerti dan yang dalam pelaksanaannya tidak anak lepas dari perilaku pungutan liar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dan pendekatan penelitian ini meggunakan pendekatan yuridis empiris atau disebut juga penelitian hukum sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan. Untuk itu hukum seringkali dikaitkan dengan dinamika kemasyarakatan yang sedang dan akan terjadi. Setelah data sekunder dan primer terkumpul, selanjutnuya dilakukan analisis secara kualitatif. Menurut dari hasil penelitian serta data analytic, disimpulkan bahwa sekolah atau komite sekolah mengemas pungutan liar tersebut seakan-akan berdasarkan pada perjanjian kesepakatan antar pihak di sekolah, komite sekolah, dan orangtua atau wali murid, namun pungutan liar yang terjadi di penyelenggara pendidikan dasar berdasarkan perspektif budaya hukum bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, kepentingan umum dan subtansi hukum positif dan pungutan liar dalam perspektif budaya hukum, akan dapat dicegah atau hilang tergantung pada budaya hukum penyelenggara pendidikan tersebut.]]>
