cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zuraidah
Contact Email
zuraidahsyahdan@gmail.com
Phone
+6282266660590
Journal Mail Official
zuraidahsyahdan@gmail.com
Editorial Address
Gedung Program Studi Ilmu Hukum Universitas Majalengka Jl. K.H Abdul Halim No 103 Majalengka, Jawa Barat, 45418.
Location
Kab. majalengka,
Jawa barat
INDONESIA
Journal Presumption of Law
Published by Universitas Majalengka
ISSN : -     EISSN : 26567725     DOI : doi.org/10.31949/jpl
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal Presumption of Law (JPL) is a peer-reviewed journal published since 2019 and open-access journal (E-ISSN: 2656-7725; URL: https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl/index) that aims to offer a national and international academic platform for cross-border legal research on legal policies and regulatory issues, particularly in developing and emerging countries. These may include, but are not limited to, various fields such as civil law, criminal law, constitutional and administrative law, customary institution law, religious jurisprudence law, international regime law, legal pluralism governance, and another section related to contemporary issues in legal scholarship. Frequency & Publisher : 2 issues/year (April and October) | Faculty of Law Universitas Majalengka.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 87 Documents
 5   6   7   8   9 
TERORISME, RADIKALISME DAN KHILAFAH DI NEGARA DEMOKRASI PANCASILA Kurniawati, Rani Dewi; Nuraeni, Yeni; Zuraidah
Journal Presumption of Law Vol 6 No 2 (2024): Volume 6 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v6i2.10939

Abstract

Beberapa organisasi keagamaan dengan pandangan ekstrem telah melahirkan pemikiran radikal, menghalalkan tindakan teror, dan mendorong konsep khilafah, yang semuanya dapat mengancam keutuhan bangsa. Pemerintah dan masyarakat perlu berperan aktif dalam mencegah hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dan terukur dampak paham radikalisme, terorisme, dan khilafah di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap ketatanegaraan dalam konteks negara demokrasi Pancasila. Penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana penguatan ideologi Pancasila dapat menjadi penangkal terhadap paham-paham tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan membandingkan aturan normatif dalam Pancasila dan peraturan perundang-undangan dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Keberpihakan pada nilai-nilai ekstrem ini berpotensi menyebabkan disintegrasi bangsa dan memudarkan nilai-nilai Pancasila. Sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki pandangan yang bertolak belakang dengan radikalisme, terorisme, dan khilafah, karena inti falsafah Pancasila adalah persatuan bangsa dan kebebasan beribadah tanpa takut diintimidasi. Pada penyelesaikan masalah antar agama, Pancasila mengajarkan pendekatan yang humanis dengan mengutamakan dialog, gotong royong, dan menghilangkan persepsi mayoritas dan minoritas yang tidak tepat.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) ATAS BIDANG TANAH SEBAGAI OBJEK SENGKETA YANG TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT SECARA SEPIHAK. (Studi Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Kla): LEGAL REVIEW OF UNLAWFUL ACTIONS IN THE ISSUANCE OF OWNERSHIP RIGHTS CERTIFICATES (SHM) ON LAND AS AN OBJECT OF DISPUTE THAT DOES NOT HAVE UNIFORMALLY BINDING LEGAL FORCE. (Study of Decision Number 6/Pdt.G/2023/PN.Kla) S. Endang Prasetyawati; Suta Ramadan; Rizka Dewi Aprillia
Journal Presumption of Law Vol 6 No 2 (2024): Volume 6 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v6i2.10985

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum, memposisikan hukum sebagai dasar utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu masalah hukum yang sering terjadi di Indonesia adalah sengketa tanah. Sengketa tanah sering kali berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM). Tanah sebagai aset yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sering menjadi objek sengketa akibat proses penerbitan SHM yang tidak sah atau melanggar prosedur hukum. Perbuatan melawan hukum dalam konteks ini dapat mencakup penyalahgunaan wewenang, manipulasi data, dan ketidakpatuhan terhadap prosedur yang berlaku. Studi ini mengkaji kasus putusan nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Kla yang menggambarkan berbagai permasalahan hukum dalam penerbitan SHM dan dampaknya terhadap kepastian hukum. Penelitian ini menemukan bahwa ketidakpastian hukum yang timbul dari penerbitan SHM yang melawan hukum tidak hanya merugikan pihak-pihak yang terlibat tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap administrasi pertanahan. Kesimpulan dari studi ini menunjukkan perlunya perbaikan prosedur dan pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah perbuatan melawan hukum dalam penerbitan SHM, serta memastikan kepastian hukum yang lebih baik di masa depan.
PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK PEKERJA LEPAS: MENYIKAPI TANTANGAN DI ERA GIG ECONOMY: LEGAL PROTECTION FOR FREELANCE WORKERS: ADDRESSING CHALLENGES IN THE GIG ECONOMY ERA Rachmayani
Journal Presumption of Law Vol 7 No 1 (2025): Volume 7 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v7i1.11866

Abstract

Perlindungan hukum bagi pekerja lepas di era gig economy menjadi isu penting yang memerlukan perhatian khusus. Dengan meningkatnya ketergantungan pada pekerjaan fleksibel dan kontrak, pekerja lepas menghadapi tantangan signifikan terkait hak dan perlindungan hukum mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai aspek perlindungan hukum yang ada, menganalisis kebijakan ketenagakerjaan yang relevan, dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh pekerja lepas dalam mendapatkan hak-hak mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis yuridis normatif, di mana penelitian ini akan mengkaji peraturan dan undang-undang yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan mempelajari dokumen hukum serta literatur yang berkaitan dengan perlindungan pekerja lepas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa upaya untuk melindungi hak pekerja lepas, masih banyak celah dalam implementasi hukum yang perlu diperbaiki. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan pengembangan kebijakan yang lebih baik untuk memastikan perlindungan hak-hak pekerja di era gig economy
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL: LEGAL PROTECTION OF CHILDREN IN INTERNATIONAL ARMED CONFLICT Prasetia, Riky; Sudibyo, Ateng
Journal Presumption of Law Vol 7 No 1 (2025): Volume 7 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v7i1.12080

Abstract

Konflik bersenjata internasional yang terjadi di dunia telah memanfaatkan dan berdampak buruk pada anak. Bukan hanya menjadi korban, tetapi anak juga dimanfaatkan dalam angkatan bersenjata, yang tentu saja melanggar hak asasi manusia. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam konflik bersenjata internasional. Metode penelitian dikaji secara yuridis normatif di mana penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yakni menggunakan teknik studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai literatur. Hasil penelitian menemukan bahwa hukum internasional telah menetapkan perlindungan hukum atas anak di tengah konflik bersenjata internasional di antaranya diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 tahun 1977, dan Konvensi Hak Anak 1989. Anak yang merupakan bagian dari penduduk sipil harus dilindungi, tidak dilibatkan dan tidak dijadikan sasaran dalam konflik bersenjata internasional. Namun, dalam pelaksanaannya banyak anak yang terlibat serta menjadi korban dalam konflik bersenjata internasional. Hal ini disebabkan karena tidak diperhatikannya prinsip pembedaan antara warga sipil dan kombatan yang dapat menjadi objek sasaran perang. Simpulan dalam penelitian ini yakni Perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu usaha untuk dilaksanakannya hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Perlindungan sipil termasuk anak-anak menjelaskan bahwa anak tidak dapat mengambil bagian dalam permusuhan. Anak-anak memiliki hak untuk diberlakukan selayaknya anak serta mendapat perlindungan atas hak-hak nya dalam kondisi konflik bersenjata sekalipun.
EKSISTENSI HUKUM ADAT DI TENGAH MODERNISASI : PENGARUH MODERNISASI TERHADAP ADAT ROBO’-ROBO’ BAGI MASYARAKAT MEMPAWAH: THE EXISTENCE OF CUSTOMARY LAW IN MODERNIZATION: THE INFLUENCE OF MODERNIZATION ON ROBO’-ROBO’ CUSTOMS FOR THE MEMPAWAH COMMUNITY Agung Maulana
Journal Presumption of Law Vol 7 No 1 (2025): Volume 7 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v7i1.12205

Abstract

Hukum adat, sebagai hukum yang hidup dan diwariskan dalam masyarakat, mencerminkan budaya dan kebiasaan yang berkembang dari generasi ke generasi. Meskipun kemajuan peradaban dan teknologi modern dapat mengancam keberadaannya, hukum adat masih eksis dan beradaptasi dengan tuntutan zaman. Penelitian ini berfokus pada hukum adat Melayu di Kalimantan Barat, khususnya tradisi Robo-Robo di Kabupaten Mempawah, yang merupakan ritual tolak bala. Tradisi ini lahir dari kedatangan Opu Daeng Manambon dan dijalankan setiap tahun sebagai bentuk syukur dan permohonan keselamatan. Agenda ritual Robo-Robo meliputi berbagai kegiatan yang dianggap sakral dan penting bagi masyarakat, terutama nelayan, untuk terhindar dari marabahaya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali kedudukan dan urgensi hukum adat di masyarakat, sejarah dan tujuan tradisi Robo-Robo, serta dampak modernisasi terhadap pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris, yang mengumpulkan data primer melalui observasi dan wawancara di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum adat sering dianggap tidak relevan dalam era modern, tradisi Robo-Robo tetap menjadi pondasi moral dan integrasi masyarakat. Penelitian ini menekankan pentingnya mempertahankan hukum adat sebagai bagian dari identitas budaya Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi.
PEMENUHAN HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM MENJALANI PENDIDIKAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II TENGGARONG: FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW IN UNDERGOING EDUCATION AT THE CLASS II TENGGARONG SPECIAL GUIDANCE INSTITUTION FOR CHILDREN (LPKA) Rahma, Rahmawati Bakhri; Ikhwanul Muslim; Sunariyo
Journal Presumption of Law Vol 7 No 1 (2025): Volume 7 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v7i1.13067

Abstract

Pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum menjadi tanggung jawab Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai wujud perlindungan hak asasi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA Kelas II Tenggarong berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif kualitatif, menggunakan data primer yang didapatkan di LPKA Kelas II Tenggarong dan data sekunder dari kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPKA Kelas II Tenggarong telah melaksanakan program pendidikan non-formal melalui program kejar paket A, B, dan C yang bekerja sama dengan PKBM Puspa Wijaya Kutai Kartanegara. Namun, pendidikan formal belum terlaksana secara maksimal karena minimnya kerja sama dengan institusi pendidikan, dengan hanya tersedia di tingkat SMA. Kesimpulan dari penelitian ini, meski telah mengikuti pedoman kepmenkumham 2014, masih diperlukan peningkatan sarana prasarana dan kerja sama dengan pihak eksternal untuk memaksimalkan layanan pendidikan. Temuan ini penting sebagai bahan evaluasi bagi LPKA dalam meningkatkan kualitas pemenuhan hak pendidikan anak binaan demi mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka.
ANALISIS KESIAPAN PELAKSANAAN PAJAK KARBON DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN EKONOMI HIJAU DI JAWA TENGAH: ANALYSIS OF CARBON TAX IMPLEMENTATION READINESS IN PREVENTION OF GREEN ECONOMIC CRIMES IN CENTRAL JAVA Chandra Aldi Wibowo; Benny Sumardiana
Journal Presumption of Law Vol 7 No 1 (2025): Volume 7 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v7i1.13178

Abstract

Indonesia berkomitmen terhadap penerapan Sustainable Development Goals 2030. Namun, Pajak Karbon yang merupakan instrumen penurunan emisi melalui Green Economy justru menghadapi Green Financial Crime, terkhusus TPPU yang menghambat kesejahteraan dan keadilan. Adapun tujuan dari artikel ini, yaitu (1) Mengetahui analisis kesiapan pelaksanaan pajak karbon di Jawa Tengah dan (2) Mengetahui pencegahan kejahatan ekonomi hijau pada tindak pidana pencucian uang terhadap pajak karbon di Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis, yaitu yuridis empiris untuk mendalami analisis pencegahan kejahatan ekonomi hijau menyongsong pelaksanaan pajak karbon di Jawa Tengah. Kemudian, dituangkan dalam artikel ini menggunakan teknik deskriptif analitik. Hasil dari penelitian ini, yaitu penerapan pajak karbon Indonesia, terkhusus Jawa Tengah masih menghadapi tantangan, terutama dalam regulasi yang belum lengkap serta kesiapan stakeholder dan masyarakat. Terlebih, kesiapan sektor dan risiko Green Financial Crime, termasuk pencucian uang dan manipulasi data emisi. Indonesia telah memperkuat regulasi melalui berbagai peraturan.

Page 9 of 9 | Total Record : 87

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2025): Volume 7 Nomor 1 Tahun 2025 Vol 6 No 2 (2024): Volume 6 Nomor 2 Tahun 2024 Vol 6 No 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Tahun 2024 Vol 5 No 2 (2023): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023 Vol 5 No 1 (2023): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023 Vol 4 No 2 (2022): Volume 4 Nomor 2 Tahun 2022 Vol 4 No 1 (2022): Volume 4 Nomor 1 Tahun 2022 Vol 3 No 2 (2021): Volume 3 Nomor 2 tahun 2021 Vol 3 No 1 (2021): Volume 3 Nomor 1 Tahun 2021 Vol 2 No 2 (2020): Volume 2 Nomor 2 Tahun 2020 Vol 2 No 1 (2020): Volume 2 Nomor 1 Tahun 2020 Vol 1 No 2 (2019): Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019 Vol 1 No 1 (2019): Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019 More Issue