cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zuraidah
Contact Email
zuraidahsyahdan@gmail.com
Phone
+6282266660590
Journal Mail Official
zuraidahsyahdan@gmail.com
Editorial Address
Gedung Program Studi Ilmu Hukum Universitas Majalengka Jl. K.H Abdul Halim No 103 Majalengka, Jawa Barat, 45418.
Location
Kab. majalengka,
Jawa barat
INDONESIA
Journal Presumption of Law
Published by Universitas Majalengka
ISSN : -     EISSN : 26567725     DOI : doi.org/10.31949/jpl
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal Presumption of Law (JPL) is a peer-reviewed journal published since 2019 and open-access journal (E-ISSN: 2656-7725; URL: https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl/index) that aims to offer a national and international academic platform for cross-border legal research on legal policies and regulatory issues, particularly in developing and emerging countries. These may include, but are not limited to, various fields such as civil law, criminal law, constitutional and administrative law, customary institution law, religious jurisprudence law, international regime law, legal pluralism governance, and another section related to contemporary issues in legal scholarship. Frequency & Publisher : 2 issues/year (April and October) | Faculty of Law Universitas Majalengka.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 96 Documents
 2   3   4   5   6 
PUNGUTAN LIAR PADA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DASAR DALAM PERSPEKTIF BUDAYA HUKUM Yoyo Rohaya; Dede Sumiati; Cicik Komalasari
Journal Presumption of Law Vol 5 No 2 (2023): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v5i2.6509

Abstract

Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) merupakan dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan, namun meskipun adanya BOSP. Implementasi pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang melahirkan luaran yang berbudipekerti dan yang dalam pelaksanaannya tidak anak lepas dari perilaku pungutan liar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dan pendekatan penelitian ini meggunakan pendekatan yuridis empiris atau disebut juga penelitian hukum sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan. Untuk itu hukum seringkali dikaitkan dengan dinamika kemasyarakatan yang sedang dan akan terjadi. Setelah data sekunder dan primer terkumpul, selanjutnuya dilakukan analisis secara kualitatif. Menurut dari hasil penelitian serta data analytic, disimpulkan bahwa sekolah atau komite sekolah mengemas pungutan liar tersebut seakan-akan berdasarkan pada perjanjian kesepakatan antar pihak di sekolah, komite sekolah, dan orangtua atau wali murid, namun pungutan liar yang terjadi di penyelenggara pendidikan dasar berdasarkan perspektif budaya hukum bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, kepentingan umum dan subtansi hukum positif dan pungutan liar dalam perspektif budaya hukum, akan dapat dicegah atau hilang tergantung pada budaya hukum penyelenggara pendidikan tersebut.
EKSISTENSI PENERAPAN SANKSI ADAT BERTINGKAT DALAM PERADILAN ADAT ACEH: RELASI HUKUM ADAT DENGAN QANUN ACEH: THE EXISTENCE OF THE IMPLEMENTATION OF MULTI-LEVEL CUSTOMARY SANCTIONS IN ACEH'S CUSTOMARY COURT: THE RELATIONSHIP BETWEEN CUSTOMARY LAW AND ACEH'S QANUN Eka Faizin Hidayat; Muhammad Dzaki Irsyad; Adam Haidar Kamal; Badrut Tamam
Journal Presumption of Law Vol 7 No 2 (2025): Volume 7 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v7i2.11506

Abstract

Sistem peradilan adat di Aceh memiliki karakteristik khas yang mengakar kuat dalam kehidupan sosial masyarakat, salah satunya melalui penerapan sanksi adat bertingkat. Sistem ini mencerminkan nilai-nilai keadilan restoratif yang berbeda dari pendekatan hukum formal yang bersifat retributif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi penerapan sanksi adat bertingkat dalam peradilan adat Aceh serta menelaah hubungan antara hukum adat dan Qanun Aceh dalam proses penerapannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta teknik analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem sanksi adat bertingkat masih eksis secara kuat dalam masyarakat Aceh, baik secara sosial maupun kelembagaan. Hubungan antara hukum adat dan Qanun Aceh terjalin harmonis melalui pengakuan formal dalam regulasi daerah, yang turut memperkuat legitimasi dan pelaksanaan sanksi adat. Proses pengambilan keputusan dilakukan secara berjenjang oleh lembaga adat, dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, agama, dan riwayat pelaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan sanksi adat bertingkat berperan penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan memperkuat integrasi antara hukum adat dan hukum formal di Aceh. Temuan ini menunjukkan pentingnya penguatan regulasi dan kapasitas kelembagaan agar sistem peradilan adat tetap relevan, adaptif, dan berkeadilan dalam menghadapi dinamika masyarakat modern.
TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP SENGKETA WILLOW PROJECT YANG BERDAMPAK PADA LINGKUNGAN: INTERNATIONAL LEGAL REVIEW OF THE WILLOW PROJECT DISPUTE WITH IMPACT ON THE ENVIRONMENT Siti Sumartini; Saeful Kholik; Ayu Rachmawati
Journal Presumption of Law Vol 7 No 2 (2025): Volume 7 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v7i2.13292

Abstract

Willow Project merupakan proyek eksplorasi minyak yang dikembangkan oleh ConocoPhillips di Alaska dan telah memicu kontroversi global terkait dampaknya terhadap lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif terhadap berbagai produk hukum dan literatur terkait, termasuk regulasi domestik Amerika Serikat, hukum internasional tentang perubahan iklim, dan perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun proyek ini memiliki dasar perizinan dari pemerintah Amerika Serikat, keputusan tersebut menghadapi tantangan hukum internasional. Sebagai negara yang berkomitmen pada Perjanjian Paris, Amerika Serikat berisiko melanggar kewajiban untuk mengurangi emisi karbon dan menjaga lingkungan global. Selain itu, proyek ini berpotensi merusak ekosistem Arktik dan memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat adat Alaska. Penelitian ini juga menyoroti tanggung jawab perusahaan, ConocoPhillips, dalam memastikan bahwa kegiatan eksplorasi minyak tidak melanggar prinsip hak asasi manusia dan regulasi lingkungan internasional. Keputusan ini menjadi preseden penting dalam hukum lingkungan global, menciptakan dilema antara kepentingan ekonomi dan tanggung jawab terhadap perubahan iklim.
ASPEK VIKTIMOLOGI GANDA DAN PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI SAKSI-KORBAN SEKUNDER KDRT DI INDONESIA: ASPECTS OF DOUBLE VICTIMOLOGY AND LEGAL PROTECTION OF CHILDREN AS SECONDARY VICTIMS-WITNESSES OF DOMESTIC VIOLENCE IN INDONESIA Arini Hidayati; Hani Irhamdessetya
Journal Presumption of Law Vol 7 No 2 (2025): Volume 7 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v7i2.15068

Abstract

Artikel ini membahas urgensi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi saksi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang dalam perspektif viktimologi modern dapat dikategorikan sebagai korban sekunder. Meskipun anak tidak menjadi target kekerasan secara langsung, dampak psikologis dan emosional yang dialaminya seperti trauma kronis, kecemasan, dan gangguan relasi sosial membuktikan adanya penderitaan yang setara dengan korban langsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode analisis dokumen, mengkaji kecukupan dan kesenjangan norma dalam perlindungan anak saksi-KDRT. Hasil analisis menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia, termasuk UU Perlindungan Anak dan UU PKDRT, belum secara eksplisit mengakui posisi anak sebagai korban sekunder. Praktik hukum di lapangan juga belum ramah anak dan belum memberikan mekanisme pemulihan yang memadai. Artikel ini menyarankan pembaruan hukum berbasis teori viktimologi modern, teori perlindungan anak, dan teori trauma perkembangan. Ketiga teori ini menjadi dasar pembentukan kebijakan perlindungan yang lebih holistik, yang tidak hanya fokus pada pelaku, tetapi juga menjamin hak-hak anak atas perlindungan dan pemulihan. Temuan ini penting untuk mendorong reformasi kebijakan hukum nasional yang lebih berpihak pada anak korban tidak langsung.
CYBERBULLYING SEBAGAI VIKTIMISASI DIGITAL: KEBUTUHAN PENDEKATAN HUKUM PIDANA RESTORATIF DI INDONESIA.: CYBERBULLYING AS DIGITAL VICTIMIZATION: THE NEED FOR A RESTORATIVE CRIMINAL LAW APPROACH IN INDONESIA. Hana NurHanifah; Arista Candra Irawati
Journal Presumption of Law Vol 7 No 2 (2025): Volume 7 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v7i2.15093

Abstract

Kemajuan teknologi informasi membawa konsekuensi sosial yang kompleks, termasuk meningkatnya kasus perundungan siber bentuk kekerasan digital yang menyerang psikologis korban secara berulang, anonim, dan tanpa batas ruang. Fenomena ini berdampak signifikan pada kesehatan mental, terutama pada anak dan remaja, yang kerap mengalami kecemasan, depresi, hingga trauma jangka panjang. Sayangnya, sistem hukum pidana Indonesia saat ini masih bersifat retributif, seperti tercermin dalam UU ITE dan KUHP Baru, yang tidak mengakomodasi mekanisme mediasi atau pemulihan psikologis korban. Penelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas pendekatan hukum tersebut dan menawarkan integrasi pendekatan keadilan restoratif sebagai solusi hukum yang lebih humanis dan responsif terhadap korban. Metode yang digunakan adalah kualitatif normatif dengan pendekatan studi literatur terhadap regulasi, jurnal ilmiah, dan praktik hukum komparatif internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif melalui mediasi, dialog, dan rekonsiliasi sosial lebih mampu memenuhi kebutuhan psikologis korban dan mengurangi dampak negatif jangka panjang. Oleh karena itu, integrasi prinsip keadilan restoratif ke dalam kerangka hukum pidana Indonesia, khususnya dalam kasus cyberbullying, merupakan kebutuhan mendesak untuk menjamin perlindungan hukum yang substantif dan partisipatif.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LINGKUNGAN AKIBAT BENCANA BANJIR ROB DI KOTA SEMARANG: LEGAL PROTECTION FOR THE ENVIRONMENT DUE TO FLOOD DISASTERS IN SEMARANG CITY Adelia Putri Prihaningtyas; Soediro
Journal Presumption of Law Vol 7 No 2 (2025): Volume 7 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v7i2.15240

Abstract

Banjir rob adalah fenomena berulang di Kota Semarang yang diakibatkan oleh interaksi rumit antara faktor lingkungan dan aktivitas manusia, menimbulkan dampak luas seperti kerugian materi, kerusakan ekosistem, masalah kesehatan, bahkan korban jiwa. Regulasi yang ada dinilai belum optimal karena bersifat sektoral dan kurang terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum serta berbagai kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Semarang dalam upaya mengatasi dan mencegah banjir rob. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, mengkaji peraturan perundang-undangan dan teori hukum relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang telah mengimplementasikan bentuk perlindungan hukum, seperti Perda RTRW No. 14 Tahun 2011 dan pembangunan infrastruktur fisik, namun masih menghadapi kendala dalam penanggulangan banjir rob. Kendala tersebut meliputi lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antarinstansi, dampak perubahan iklim dan penurunan muka tanah, serta minimnya partisipasi masyarakat.
URGENSI PERLINDUNGAN HAK NARAPIDANA ATAS KESEHATAN DAN MAKANAN DALAM PEMBAHARUAN SISTEM PEMASYARAKATAN INDONESIA: THE URGENCY OF PROTECTING THE RIGHTS OF PRISONERS TO HEALTH AND FOOD IN THE REFORM OF THE INDONESIAN CORRECTIONAL SYSTEM Eva Dwi Dayati; Rani Hendriana; Alef Musyahadah Rahmah; Rohadhatul Aisy
Journal Presumption of Law Vol 7 No 2 (2025): Volume 7 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v7i2.15372

Abstract

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah menganut konsep reintegrasi sosial sebagai pengganti konsep pembalasan dan penjeraan. Hak untuk memperoleh makanan yang layak dan kesehatan merupakan hak dasar bagi narapidana sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia yang seringkali terabaikan dalam praktik pemasyarakatan di Indonesia. Overkapasitas, keterbatasan sumber daya manusia seperti tenaga medis dan juru masak, menjadi faktor utama terhambatnya pemenuhan hak-hak dasar narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya perlindungan terhadap hak narapidana atas makanan dan kesehatan serta merumuskan suatu pembaharuan dalam sistem pemasyarakatan Indonesia yang lebih humanis dan berkeadilan (studi di Lemabga Pemasyarakatan Kelas I Semarang). Metode penelitian yang digunakan adalah yurudis empiris, yakni dengan melakukan kajian hukum bukan hanya terhadap peraturan tertulis (normatif) tetapi juga dengan melihat praktik bekerjanya hukum di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan hukum mengenai hak narapidana dengan praktik yang terjadi di lapangan. Tidak adanya juru masak dan fasilitas kesehatan yang terbatas menjadi faktor utama yang menjadi kendala di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Oleh karena itu, diperlukan suatu  reformasi kebijakan yang menitikberatkan pada perlindungan hak-hak narapidana dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, seperti peningkatan anggaran, sumber daya manusia serta pengawasan terhadap para petugas Lapas dalam pelaksanaan hak-hak narapidana. Pembaharuan sistem pemasyarakatan indonesia yang menjamin hak atas kesehatan dan makanan bagi narapidana merupakan langkah strategis menuju sistem pemasyarakatan Indonesia yang humanis dan beradab.
PENEGAKAN HUKUM: PENGGUNAAN BOM OLEH NELAYAN DI PERAIRAN PESISIR INDRAMAYU: LAW ENFORCEMENT: USE OF BOMB BY FISHERMEN IN THE INDRAMAYU COASTAL WATERS Otong Syuhada; Riky Pribadi
Journal Presumption of Law Vol 7 No 2 (2025): Volume 7 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v7i2.15760

Abstract

Tindakan penangkapan ikan dengan menggunakan alat atau bahan peledak sangat tidak dibenarkan, karena pemanfaatan dan pelestarian daerah bawah laut harus berbanding lurus. Luasnya wilayah laut Provinsi Jawa Barat menjadikan mayoritas pendapatan penduduk masyarakat pantai atau dekat bibir laut sebagaian besar berprofesi sebagai nelayan. Jika dibiarkan ekosistem laut akan terganggu. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis deskriptif analitis berdasar pada aturan perundang-undangan, serta aturan lainnya yang berhubungan dengan penangkapan ikan illegal mengunakan bom atau bahan peledak. Tujuan dari penelitian ini ialah upaya penegakan hukum bagi nelayan yang mengunakan bom dalam menangkap ikan. Adapaun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan penangkapan ikan tanpa izin. Tindakan pencegahan terhadap penangkapan ikan secara ilegal di perairan pantai Indramayu terus dilakukan, salah satunya melakukan patroli secara rutin oleh pihak kepolisian indramayu. Namun disisi lain upaya memberantas perilaku pemboman ikan terkendala pada terbatasnya personil kepolisian, serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pihak kepolisian Indramayu dan didorong oleh kebutuhan nelayan tercapaksa melakukan karena tuntutan dalam mencari nafkah. Hasil dari penelitian ini yakni, terpaksanya nelayan menangkap ikan menggunakan bahan peledak, penegakan hukum bagi nelayan harusnya dapat memberikan edukasi akan kerusakan yang dihasilkan dan hukuman yang diberikan, dengan upaya penegakan nya berupa memberikan edukasi tentang kehidupan laut, memberikan lapangan kerja baru yang berhubungan dengan kehidupan di pesisir pantai.
IMPLEMENTASI NASKAH AKADEMIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MAJALENGKA Otong Syuhada; Nita Ariyanti
Journal Presumption of Law Vol 1 No 1 (2019): Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v1i1.1

Abstract

Tahap perencanaan merupakan tahap pertama yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembentukan peraturan daerah yang baik. Salah satu kegiatan perencanaan pembentukan peraturan daerah adalah penyusunan naskah akademik. Melalui kajian dan penyusunan naskah akademik diharapkan peraturan daerah yang dibentuk dapat memenuhi pencapaian tujuan pembentukan, dapat dilaksanakan dan ditegakan. Namun dalam pembentukan Pearaturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majalengka tidak disertai naskah akademik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembentukan peraturan daerah dan faktor-faktor yang menyebabkan tidak adanya naskah akademik dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Majalengka. Berbagai teori yang dipakai untuk mengkaji penelitian ini adalah teori negara hukum, teori hukum murni, teori otonomi daerah, teori pembagian kekuasaan, teori legislasi, teori produk hukum daerah dan teori naskah akademik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif karena dalam pelaksanaannya meliputi data, analisis dan interprestasi tentang arti dan data yang diperoleh. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mengdePenelitiankan dan menginterprestasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang sedang berlangsung. Hasil penelitian Penulis menunjukan bahwa Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majalengka dibentuk diluar prolegda Kabupaten Majalengka dan mengalami cacat prosedur atau tidak sesuai dengan sistem hukum nasional karena dalam pembentukannya tidak disertai naskah akademik. Hal ini merupakan kemunduran dalam pembentukan peraturan daerah.
KAJIAN YURIDIS PENGGUNAAN GANJA SEBAGAI METODE KESEHATAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN JO UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG Rani Dewi Kurniawati; Fahmi Ihwani Fadilah
Journal Presumption of Law Vol 1 No 1 (2019): Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v1i1.2

Abstract

Sebagian masyarakat di Indonesia saat ini berpendapat kalau ganja adalah tanaman yang bisa menjerumuskan manusia dalam hidup yang penuh dosa, penyakit dan kecanduan. Ganja juga dikenal secara negatif oleh masyarakat sebagai tanaman yang mendekatkan kematian, tanaman yang dicari dan diburu oleh pemakainya hanya untuk kesenangan sesaat. Sehingga yang terjadi tidak sesuai dengan yang di harapkan oleh masyarakat ketika mereka berupaya mempertahankan hidup dengan memanfaatkan ganja untuk kesehatan, mereka justru terhalang oleh beberapa paradigma negatif yang menyebutkan bahwa ganja sepenuhnya tanaman yang berbahaya. Masalah yang akan dituangkan adalah bagaimana proses penggunaan ganja sebagai metode kesehatan serta bagaimana akibat hukum jika pemanfaatan tanaman ganja dijadikan sebuah metode atau alternatif untuk kesehatan.Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi literatur. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis secara kualitatif.Masyarakat sampai saat ini masih menggunakan ganja untuk berbagai kebutuhan termasuk di dalamnya untuk metode pengobatan. Dalam literatur kebudayaan di Indonesia, ganja digunakan sejak dahulu kala dan turun-temurun. Akan tetapi banyaknya penyalahgunaan ganja, sehingga penggunaan ganja di Indonesia masih harus dihadapkan dengan hukum yang di dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan bahwa ada izin penggunaan ganja untuk segi medis karena alasan belum adanya riset bahwa ganja aman dikonsumsi.

Page 4 of 10 | Total Record : 96

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 1 (2026): Volume 8 Nomor 1 Tahun 2026 Vol 7 No 2 (2025): Volume 7 Nomor 2 Tahun 2025 Vol 7 No 1 (2025): Volume 7 Nomor 1 Tahun 2025 Vol 6 No 2 (2024): Volume 6 Nomor 2 Tahun 2024 Vol 6 No 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Tahun 2024 Vol 5 No 2 (2023): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023 Vol 5 No 1 (2023): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023 Vol 4 No 2 (2022): Volume 4 Nomor 2 Tahun 2022 Vol 4 No 1 (2022): Volume 4 Nomor 1 Tahun 2022 Vol 3 No 2 (2021): Volume 3 Nomor 2 tahun 2021 Vol 3 No 1 (2021): Volume 3 Nomor 1 Tahun 2021 Vol 2 No 2 (2020): Volume 2 Nomor 2 Tahun 2020 Vol 2 No 1 (2020): Volume 2 Nomor 1 Tahun 2020 Vol 1 No 2 (2019): Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019 Vol 1 No 1 (2019): Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019 More Issue