Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum
The focus of Jurnal Widya Pranata Hukum is publishing the manuscript of a research study or conceptual ideas. We are interested in topics which relate Law issues in Indonesia and around the world, among them: 1. Criminal Law 2. Private Law 3. Constitutional Law 4. Administrative Law 5. International Law 6. Procedural Law 7. Legal Theory 8. And other Law Science
Articles
163 Documents
<![CDATA[Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan ]]>
<![CDATA[Doris Rahmat]]>;
<![CDATA[Santoso Budi NU]]>;
<![CDATA[Widya Daniswara]]>
<![CDATA[ Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 3 No. 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37631/widyapranata.v3i2.423
<![CDATA[Fungsi petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai pembimbing dan pendidik, pekerja sosial, wali atau orang tua, pemeliharaan keamanan, dan sebagai komunikator dengan masyarakat, guna untuk mengatur agar pembinaan tersebut dapat berjalan dengan cepat dan tepat menurut program yang telah ditetapkan. Serta adanya Problem Lembaga Pemasyarakatan dalam pembentukan karakter dan pribadi di tinjau dalam perpektif sosiologi meliputi hal hal sebagai berikut Kurang berjalannya pelaksanaan program pembinaan dengan baik, Rendahnya minat narapidana itu sendiri untuk mengikuti program pembinaan, Kurangnya memadai tenaga teknis pemasyarakatan, Rendahnya semangat petugas untuk melaksanakan tugasnya, Petugas kurang menguasai di bidang tugasnya masing-masing, Kurang mendukung sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugasKata kunci : Narapidana. Pembinaan]]>
<![CDATA[Kausalitas Kesadaran dan Budaya Hukum dalam Membentuk Kepatuhan Hukum Kebijakan Penanggulangan Covid-19 ]]>
<![CDATA[Anajeng Esri Edhi Mahanani]]>;
<![CDATA[Zuhda Mila Fitriana]]>;
<![CDATA[Teddy Prima Anggriawan]]>;
<![CDATA[Eko Wahyudi]]>
<![CDATA[ Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 3 No. 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37631/widyapranata.v3i2.427
<![CDATA[Pandemi covid-19 merupakan bencana yang penanganannya merupakan pekerjaan rumah bersama. Setiap kebijakan penanggulangan dan pencegahan penyebaran serta dampak pandemi covid-19 di Indonesia selain melihat dari substasi dan struktur, juga penting untuk melihat budaya hukum yang mempengaruhi akan membahas hubungan Goverment Control dan Social Control dalam mempengaruhi budaya hukum taat kebijakan penanggulangan covid-19 di Indonesia. Serta membahas kausalitas ksadaran dan budaya hukum dalam membentuk kepatuhan hukum kebijakan penanggulangan covid-19 di Indonesia. Dalam pembahasan ditemukan, bahwa harus terdapat sinergisitas antara Goverment Control dan Social Control dalam menciptakan kepatuhan, ketaatan hukum. Sedangkan kepatuhan hukum nyatanya sangat dipengaruhi dengan budaya hukum masyarakat, yakni memperlihatkan kesadaran hukum yang baik.]]>
<![CDATA[Urgensi Informed Consent Antara Dokter Dengan Pasien Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Malpraktik ]]>
<![CDATA[Mulyadi Alrianto Tajuddin]]>;
<![CDATA[Salvadoris Pieter]]>
<![CDATA[ Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 3 No. 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37631/widyapranata.v3i2.431
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk meneliti permasalahan terkait  perbuatan melawan hukum dalam informed consent yang berujung malpraktik dan pembuktian tindak pidana malpraktik yang diakibatkan informed consent. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengaki beberapa pendekatan untuk dapat menjawab permasalahan yang diteliti yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa perbuatan melawan hukum informed consent yang berujung malpraktik dapat dilihat dalam dua hal yakni secara hukum perdata dilihat dari segi kerugian material pribadi yang ditimbulkan maupun hukum pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan undang-undang yang dilanggar, rasa keadilan, dan norma kehidupan sosial dalam masyarakat yang dilanggar dan menimbulkan pertenggungjawaban pidana. Pembuktian tindak pidana malpraktik yang diakibatkan informed consent dilihat dari apakah perbuatan tersebut 1)Terbukti terjadi standar pelayanan; 2) Terbukti pasien mengalami kerugian atau kerusakan setelah perataan dan 3) Terbukti ada hubungan sebab-akibat antara pelaksanaan praktik yang tidak sesuai dengan standar dengan kerugian yang dialami pasien.]]>
<![CDATA[Implementasi Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Yogyakarta ]]>
<![CDATA[Rifki Putra Perdana]]>;
<![CDATA[Fuad Fuad]]>;
<![CDATA[Said Munawar]]>
<![CDATA[ Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 3 No. 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37631/widyapranata.v3i2.433
<![CDATA[Penduduk dalam usia produktif yang cukup besar sehingga menjadi konsumen dengan daya beli yang besar pula, namun konsumen di Indonesia umumnya memiliki posisi lebih lemah daripada produsen. BPSK merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan kabupaten dan kota yang mempunyai fungsi menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan. Maka BPSK memiliki tugas berat di era pemerintahan Presiden Joko Widodo mendorong iklim investasi, maka penelitian ini ingin mengkaji implementasi yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan kendala-kendala yang dihadapi, secara khusus melihat peran BPSK Kota Yogyakarta di tahun 2020-2021. Sejauh ini BPSK Yogyakarta telah optimal dalam menjalan fungsi dan berdasar asas murah, cepat, sederhana, namun masih minim publikasi. Kedepan penulis berharap BPSK bertugas sebatas menyelesaikan sengketa konsumen dengan pelaku usaha, sedangkan tugas pengawasan klausula baku menjadi tugas dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).]]>
<![CDATA[Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Otti Ilham Khair]]>
<![CDATA[ Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 3 No. 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37631/widyapranata.v3i2.442
<![CDATA[Pada bulan Maret tahun 2020, Pemerintah telah menerbitkan kebijakan penanggulangan penyebaran virus corona COVID-19 dengan mengeluarkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Aturan dimaksud membatasi aktivitas warga negara pada daerah tertentu yang terjangkit infeksi Covid-19 secara menyeluruh demi mencegah semakin menyebarnya Covid-19. Pembatasan tersebut, diantaranya dengan menutup operasional perusahaan, sehingga berpotensi terhadap keberadaan usaha serta melakukan tindakan efisiensi kerjawan dengan cara diputusnya hubungan kerja. Pada saat bersamaan Pemerintah dan legislatif menetapkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan mengubah sebagian UU Ketenagakerjaan sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaaimana bentuk perlindungan tenaga kerja akibat disahkannya UU Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian yuridis normatif dan metode analisis deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah belum tercapainya keadilan dalam mendapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada segenap tenaga kerja Indonesia karena posisi tawar yang tidak seimbang antara pengusaha dengan pekerja, sehingga perlu adanya aturan yang mampu menyeimbangkan kedudukan antara kadua pihak]]>
<![CDATA[Implementasi Restorative Justice Pada Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE ]]>
<![CDATA[Sodik Muslih]]>;
<![CDATA[Mutiara Ramadhani]]>;
<![CDATA[Diyah Ayu Riyanti]]>;
<![CDATA[Muhammad Marizal]]>
<![CDATA[ Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 3 No. 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37631/widyapranata.v3i2.443
<![CDATA[Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin kebebasan berpendapat yang diatur dalam Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945. Kebebasan berpendapat melalui media elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, pada faktanya kebebasan berpendapat belum sepenuhnya mendapat perlindungan sebagai hak konstitusional. Selain itu, terdapat beberapa pasal yang belum jelas batasannya, sehingga menimbulkan multitafsir dan pelaksanaanya justru membatasi kebebasan berpendapat di ruang publik. Oleh karena itu, Kepolisian republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Polri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Jenis kajian penulisan ini menggunakan metode yuridis-normatif melalui studi pustaka dengan menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Restorative Justice berperan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan melibatkan masyarakat, korban serta pelaku kejahatan dengan tujuan tercapai keadilan bagi seluruh pihak. Sehingga terciptanya keadilan bagi pelaku yang menyatakan kebebasan berpendapat..]]>
<![CDATA[Juridic Review of the Rights of Children with Mental and Physical Disabilities to Rehabilitation ]]>
<![CDATA[Wijaya, Alvian Dwiangga]]>;
<![CDATA[Anggriawan, Teddy Prima]]>
<![CDATA[ Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 4 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37631/widyapranata.v4i1.470
<![CDATA[According to the Big Indonesian Dictionary, people mean people who suffer (suffer) something. Meanwhile, disability means a condition (such as illness or injury) that damages or limits a person's mental and physical abilities; or being unable to do things the normal way. Persons with disabilities have the same position, rights and obligations as non-disabled people. Prior to the enactment of Law No.19/2011, Indonesia already had Law No. 4/1997 on Persons with Disabilities (Law No.4 / 1997). The establishment of Law No.4 / 1997 is still considered to have not answered various issues of respect, protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities, so Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities was born (Law No.8 / 2016). The purpose of this research is to find out more clearly and in detail how to fulfill the rights of children with mental and physical disabilities in obtaining rehabilitation based on a juridical review. The method used is normative juridical with a non-doctrinal approach that views law as the basis. The results of this study are in accordance with applicable laws in Indonesia, in this case it is appropriate for the government to pay more attention to or improve existing programs specifically for persons with disabilities so that their lives are guaranteed in accordance with existing laws. Keywords: Equality; Legal Protection; Rehabilitation]]>
<![CDATA[The Policy Of The Death Penalty For Perpetrators Of Corruption Is Studied From A Sociological Perspective Of Law ]]>
<![CDATA[Munasto, Daud]]>
<![CDATA[ Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 4 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37631/widyapranata.v4i1.541
<![CDATA[Corruption as an extraordinary crime provides regulations regarding the death penalty for the perpetrators. However, the fact is that this provision has never been applied by judges in adjudicating corruption cases. Therefore, corruption continues to occur and has expanded both the mode and the perpetrators. The formulation of Article 2 paragraph (2) UUTPK relating to "emergency conditions" is difficult to fulfill its elements. The formulation of the word "can be sentenced to death", provides an opportunity for judges to impose other heaviest criminal alternatives that are not in the form of a crime of loss of life opportunity, namely imprisonment for a certain period of time; or a maximum of 20 years or life imprisonment. The purpose of this study is to determine and explain the quality of the policy formulation of capital punishment for criminals. The research method used is normative juridical, the research specification is descriptive analysis, data collection techniques through library research. The results of this study are first, a review of the sociology of capital punishment for perpetrators of criminal acts of corruption. Efforts to tackle corruption must be carried out thoroughly both for law enforcers of corruption crimes and must be completely free from the intervention of any party with a legal sociology approach. Keywords: Corruption Crime; Death Penalty Sanctions; Legal Sociology Perspective.]]>
<![CDATA[Problematics of Consumer Protection in Business Activities ]]>
<![CDATA[Asri, Cahya Purnama]]>;
<![CDATA[Artha, Bhenu]]>;
<![CDATA[Bahri, Bahri]]>
<![CDATA[ Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 4 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37631/widyapranata.v4i1.545
<![CDATA[Abstract The problem that occurs in consumer protection is the lack of regulation regarding setting minimum and maximum standards in the value issued by each product and brand so that consumers feel confused in determining these products and weak supervision can affect producers and business actors in setting value so that it has the potential to harm consumers. components that affect consumer protection are caused by the application of regulations or consumer protection rules that are not comprehensive, and leave gaps that can harm consumer rights in the cellular ecosystem, especially if it involves non-financial institutions, and consumer protection by non-financial institutions is much weaker than protection by bank payment service Keywords: Consumer Protection, Consumer Law, Problems]]>
<![CDATA[Legal Responsibility of Land Maker Offices (PPAT) for Loss of First Sheet of Act ]]>
<![CDATA[Wulan, Sri]]>;
<![CDATA[Hasrul, Muh]]>;
<![CDATA[Arisaputra, Muh Ilham]]>
<![CDATA[ Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 4 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37631/widyapranata.v4i1.554
<![CDATA[Land Deed Official (PPAT) is a public official who is given the authority to make an authentic deed for certain legal actions in the form of land rights or property rights over flat units. A PPAT is obliged to properly keep the first sheet of the deed he made. However, there is no rule regarding how the PPAT is responsible for the loss of the first sheet of the deed, because the storage of the first sheet is part of the PPAT protocol. The type of research is empirical legal research, the research location is in Makassar City. Data collection techniques are interviews and literature studies. Analyzed qualitatively and presented descriptively. The results of the study indicate that (1) PPAT's responsibility for the loss of the first sheet of the deed due to his mistake is to make a statement that it is true that there has been a transfer of rights from the seller to the client before the PPAT. Then the register book is photocopied and legalized, and so on. (2) Legal remedies by clients who are harmed due to the loss of the first sheet of deed due to PPAT's mistake are to file a complaint of violation by PPAT, the complaint is submitted in writing to the Ministry or through the complaint website, report application or other complaint facilities provided by the Ministry. The client can also submit a report to the MPPD by including the identity of the complainant and the reported party and attaching evidence Keywords: Deed; PPAT; Responsibility]]>
