cover
Contact Name
Dian Eka Rahmawati
Contact Email
dianekarahmawati93@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
juniorhendri6@gmail.com
Editorial Address
Office: Master of Government Affairs and Administration (MIP) Postgraduate Building 2nd Floor UMY Phone: +62 274 387 656 (ext: 173) Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)
ISSN : -     EISSN : 27209393     DOI : 10.18196/jpk
Core Subject : Social,
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) adalah jurnal unggulan, peer-review, jurnal akses terbuka tentang isu-isu pemerintahan dan kebijakan pemerintah. Jurnal ini memberikan kesempatan kepada akademisi dan praktisi politik pemerintahan untuk menganalisis, dan menyebarluaskan berbagai problematika berbasis pemerintahan, kebijakan pemerintah, proses pemerintahan dan politik. JPK terdaftar dengan nomor E-ISSN 2720-9393 (media online). Jurnal ini diterbitkan tiga kali setahun: April, Agustus dan Desember oleh Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia dan kolaborasi dengan Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Indonesia (ADIPSI): http://www.adipsi.org/, Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM): http://aipptm.com/ and Jusuf Kalla School of Government /JKSG ( http://jksg.umy.ac.id/).
Articles 191 Documents
Analisis Pendekatan Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik (Studi Kasus Di Pelantar II Kota Tanjungpinang Tahun 2023) Kurniawan, Deni; Azzahra, Maharani
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol. 5 No. 2 (2024): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v5i2.19933

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebijakan dari peraturan walikota tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Metode Penelitian ini menggunakan teori implementasi MSN-Approach yang ditulis oleh Kadji terdapat tiga indikator pendekatan yakni Mentality-Approach, System-Approach, dan Networking Approach. Dalam penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Teknik pengumpulan data yang didapat melalui teknik observasi, wawancara dan literatur jurnal. Hasil penelitian dilapangan mengenai implementasi kebijakan pengurangaan kantong plastik di Pelantar II sudah berjalan cukup baik. Pendekatan jejaring kerjasama dimana didalam pengawasan kebijakan pihak DLH Kota Tanjungpinang sendiri mengandeng dan berkolaborasi pihak perangkat daerah, pihak akademisi, serta masyarakat. Kesimpulan dalam penelitian ini dengan adanya kegiatan gotongroyong membersihkan lingkungan sekitar fasilitas umum setiap minggunya. Dalam hal kerjasama dengan pihak terkait memberikan dampak yang saling menguntungkan terhadap kedua belah pihak.
Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Pantai Tanjung Siambang Kota Tanjungpinang Putri, Aurellia Tiffani; Arrum, Annisa; Putri, Kinanti Anjani
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol. 5 No. 1 (2023): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v5i1.19983

Abstract

Tanjungpinang merupakan salah satu Kota di Kepulauan Riau dengan potensi wisata alam yang menjanjikan, salah satu objek wisata di Tanjungpinang adalah Pantai Tanjung Siambang. Penelitian ini membahas bagaimana arah kebijakan pemerintah terhadap pembangunan destinasi wisata Pantai Tanjug Siambang. Jika dilihat dari kondisinya, sudah lima tahun terakhir Pantai Tanjung Siambang luput dari perhatian pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang implementasi kebijakan pemerintah dalam pembangunan pariwisata di Pantai Tanjung Siambang. Berdasarkan hasil penelitian lapangan diperoleh melalui informan dan juga hasil analisis peneliti dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan pemerintah terhadap pembangunan pariwisata Pantai Tanjung Siambang di Kota Tanjungpinang belum berjalan dengan maksimal. Temuan ini menunjukkan bahwa fokus pengembangan sarana transportsi, fasilitas umum, dan akses jalan merupakan langkah yang efektif dalam mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya terus memperhatikan dan meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi, fasilitas umum, serta akses jalan agar destinasi pariwisata ini dapat berkembang secara optimal dan menarik minat wisatawan secara berkelanjutan.
Dinamika Gerakan Perlawanan dan Populisme Politik: Analisis Kasus Amien Rais dalam Mendirikan Partai Ummat El Muntaha, Muhammad Hima; Nugraha, Tian Adhia
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol. 5 No. 2 (2024): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v5i2.20298

Abstract

Penelitian ini berfokus pada karakteristik kontekstual dalam menganalisis keberadaan Amien Rais sebagai figur politik yang menciptakan sebuah peluang dari sebuah gerakan populisme anti kemapanan. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk memahami gerakan populisme anti kemapanan yang dilakukan oleh Amien Rais. Penelitian ini menunjukkan bahwa Amien Rais melalui gerakan perlawanannya mengevaluasi kondisi sosial tertentu dalam konteks kebijakan politik, menciptakan fenomena terkait praktik demokrasi. Sikap populis Amien Rais, termanifestasi dalam narasi-narasi kerakyatan, membentuk posisi politik yang diharapkan lebih baik. Sebagai figur politik, Amien Rais mewakili gerakan politik dengan menggunakan narasi kerakyatan sebagai alat kritik terhadap pemerintahan Joko Widodo, yang dianggap mencerminkan kehendak rakyat dalam menghadapi kesenjangan status quo. Dengan landasan ideologi Islam, Partai Ummat menjadi partai pemurni (purifier) sesuai kerangka Lucardie, membedakan diri dari partai sebelumnya. Penelitian ini juga mendalami pengaruh wacana pengetahuan Islam pada perilaku Amien Rais tampak dari pendidikan dan latar belakang keluarganya di Muhammadiyah. Pendirian Partai Ummat menjadi hasil dari tindakannya yang tercermin dalam wacana pengetahuan Islam.
Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama terhadap Harmoni Pendidikan Islam di SMAN 1 Bae Kudus Rozaq, Mohammad Khoirur; Anhar, Sofyan Habibi; Miftah, Muhammad
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol. 5 No. 2 (2024): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v5i2.20682

Abstract

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan moderasi beragama terhadap  harmoni pendidikan Islam di SMAN 1 Bae Kudus. Subjek studi ini melibatkan guru Pendidikan Agama Islam dan Kristen di SMAN 1 Bae Kudus. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi. Hasil dari penelitian ini membahas sekolah multikultural di SMAN 1 Bae Kudus yang terdapat beberapa keberagaman, diantaranya; keberagaman agama, ras, suku, sosial budaya dan latar belakang pendidik dan peserta didik. Akan tetapi faktor- faktor keragaman tersebut tidak menjadikan sebuah konflik yang dapat memecah belah di lingkungan sekolah, justru dengan perbedaan mereka saling menghargai dan toleransi antar sesama. Bahkan, penerapan moderasi beragama di SMAN 1 Bae Kudus dimuat dalam visi dan misi sekolah. Penerapan moderasi beragama di SMAN 1 Bae Kudus beberapa diantaranya pemahaman moderasi yang disampaikan peserta didik di dalam dan luar kelas, penguatan moderasi dalam kegiatan- kegiatan keagamaan yang dipraktekkan dalam kegiatan jum’at berkah, takziyah bersama, dan pembuatan konten yang bersifat toleransi. Hasil penerapannya, tidak hanya memperkuat pemahaman peserta didik, tetapi juga memberikan nilai postif dan toleransi terhadap perbedaan. Hal ini membawa dampak positif pada lingkungan pendidikan yang inklusif, serta menciptakan harmoni keberagaman yang memungkinkan untuk meminimalkan konflik atau kasus keberagaman. Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman yang mendalam mengenai moderasi beragama bagi pembaca dan hubungan kerukunan dalam keberagaman antar peserta didik dari berbagai latar belakang sehingga dapat menciptakan harmoni keberagaman yang memungkinkan untuk meminimalkan konflik pada lingkungan sekolah.
Strategi Kementerian Perdagangan Dalam Menangani “Thrifting” di Pasar Senen Samudera, Selviana; Haniva, Sophia Al; Sakhi, Rakha Fairuz; Rahman, Abdul
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol. 5 No. 3 (2024): August
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v5i3.21271

Abstract

Perdagangan pakaian bekas beberapa tahun terakhir semakin meningkat, hal ini disebabkan adanya tren yang sedang popular dimasyarakat khususnya anak muda yaitu tren membeli barang bekas (Thrifting), dengan banyaknya permintaan yang semakin beragam menyebabkan pedagang melakukan impor pakaian bekas untuk memenuhinya. Kegiatan impor pakaian bekas ini menimbulkan berbagai permasalahan baru diantaranya yaitu menggangu kestabilan harga pasar dan industri tekstil domestik, karena dengan adanya impor pakaian atau barang bekas dapat mematikan serta mempengaruhi UMKM dan industri tekstil. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi Kementerian Perdagangan dalam menangani thrifting, terutama di Pasar Senen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode studi literatur dengan menghimpun data-data yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan berasal dari berbagai sumber-sumber online seperti artikel dan website. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan untuk menangani pakaian impor bekas yang ada di Pasar Senen belum berjalan efektif sepenuhnya dikarenakan terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala diantaranya yaitu penegakan hukum yang lemah, rendahnya kesadaran masyarakat serta kurangnya koordinasi antara berbagai pihak terkait.
Analisis Kapasitas Kebijakan Publik dalam Bingkai Modal Sosial: Pembentukan Satuan Tugas Covid-19 Tingkat RT-RW Simanjorang, Jeffri Yosep
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol. 5 No. 3 (2024): August
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v5i3.21547

Abstract

Tulisan ini bermaksud mendalami kapasitas kebijakan publik dalam menangani Covid-19 dikaitkan dengan konsep modal sosial. Studi kasus dilakukan dengan tujuan menelaah bagaimana kapasitas kebijakan pembentukan tim dan peran Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 di tingkat Rumah Tangga (RT) dan tingkat Rumah Warga (RW) dalam usaha menangani kondisi yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 dikaitkan dengan modal sosial pada masyarakat yang tinggal di Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. Pengumpulan data dilakukan dengan menggabungkan studi dokumen kebijakan terkait dan wawancara terhadap beberapa informan. Dengan karakteristik wilayah dan penduduk di Kecamatan Bandung Wetan, diharapkan studi kasus pada penulisan ini dapat memberikan potret kebijakan pembentukan tim dan peran Satgas Penanganan Covid-19 di daerah perkotaan di Indonesia dan bagaimana hubungannya dengan keberadaan modal sosial di sebuah masyarakat urban. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan tersebut memberi ruang partisipasi warga, yang ketika dipertemukan dengan masyarakat dengan modal sosial yang kuat, memiliki kapasitas yang baik dalam mencapai tujuan kebijakan.
Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Jomin Timur Insyira, Akhisna Dinda; Purnamasari, Hanny
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol. 5 No. 3 (2024): August
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v5i3.22066

Abstract

Desa merupakan salah satu unit administratif di tingkat lokal yang memiliki sebuah wewenang dan tanggung jawab untuk menjalankan pelayanan administrasi kependudukan. Pelayanan administrasi di desa memegang peranan krusial dalam menunjang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang efektivitas pelayanan administrasi kependudukan di Desa Jomin Timur. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang didapatkan dengan cara observasi, wawancara, dan studi Pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan di Desa Jomin Timur sudah dapat dikatakan efektif. Dalam dimensi efektivitas waktu, proses di Desa Jomin Timur hanya memakan waktu satu sampai tiga hari untuk selanjutnya diproses oleh Kecamatan sampai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam efektivitas tenaga, sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam melaksanakan pelayanan administrasi di Desa Jomin Timur berjumlah satu orang yang artinya tidak membuang-buang tenaga. Terakhir, dalam dimensi hasil yang diperoleh pemerintah Desa Jomin Timur telah mampu melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan melibatkan masyarakat dalam meng-evaluasi kinerja pegawai melalui kotak saran.
Transparansi Informasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Industri Guna Mewujudkan Ekonomi Hijau Menuju Indonesia Emas 2045 Pamungkas, Susandi Decapriu Putra; Belinda, Tasya Defana; Ramadhani, Pyaredika Majidah Izzati
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol. 6 No. 2 (2025): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v6i2.22223

Abstract

Permasalahan lingkungan berupa kerusakan ekosistem sebagai akibat dari limbah industri menjadi persoalan utama yang dirasakan masyarakat dikarenakan adanya praktik tidak sehat dari kegiatan industri. Timbul suatu pertanyaan besar dari masyarakat yang menjadi korban kebijakan non-transparansi ketika limbah industri dibuang di pemukiman. Seringkali, kendala lain yang dihasilkan seperti tidak adanya sinkronisasi informasi sehingga membuat rendahnya aksesibilitas terhadap sumber informasi dan pelayanan teknologi mengenai transparansi informasi kebijakan pengelolaan limbah industri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep ekonomi hijau melalui perspektif transparansi informasi kebijakan pengelolaan limbah industri dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat sistem pelaporan dan pengawasan terhadap limbah industri, serta memastikan bahwa informasi terkait kebijakan pengelolaan limbah industri mudah diakses oleh masyarakat. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur berupa jurnal, dokumen, dan riset terhadap beberapa industri yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi kebijakan pengelolaan limbah lebih menitikkan pada upaya transparansi informasi terhadap pengelolaannya dengan memperketat regulasi terkait pengelolaan limbah industri, sehingga akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pihak-pihak terkait termasuk pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat untuk berkolaborasi dalam upaya mengurangi dampak negatif limbah industri terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Upaya yang dimaksud berupa spesifikasi jenis limbah industri, jumlah limbah industri setiap jenisnya hingga rekapitulasi data limbah industri dari satu perusahaan.
Government Strategy for Overcoming Poverty in Cilegon City, Indonesia Cahyani, Leni; Karniawati, Nia
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol. 5 No. 3 (2024): August
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v5i3.22294

Abstract

Poverty is a complex and multidimensional social problem that affects the lives of millions of people throughout the world, including in the city of Cilegon. This research aims to explore the strategies used by the government to overcome poverty in the city. The research method used was qualitative analysis based on secondary data from government reports, literature studies, and interviews with relevant government officials. The research results showed that the Cilegon City government has implemented various strategies to reduce poverty levels, including social assistance programs, infrastructure development, education, skills training, and economic empowerment of local communities. However, there are still challenges in the implementation and effectiveness of these programs, including limited resources, inter-agency coordination, and community participation. Therefore, more coordinated and sustainable efforts are needed from the government and all stakeholders to increase the effectiveness and impact of poverty reduction strategies in Cilegon City.
Analisis Implementasi Kebijakan Program Layanan Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Pemalang Fauzia, Nabila Putri Sestiani; Purnamasari, Hanny
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol. 6 No. 1 (2024): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v6i1.22493

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Layanan Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Pemalang dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Richard Matland. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan desain studi literatur. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti laporan resmi, jurnal ilmiah, artikel berita, dan dokumen kebijakan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan UHC di Kabupaten Pemalang menunjukkan kombinasi dari beberapa tipe implementasi kebijakan Matland, yaitu implementasi administratif, implementasi eksperimental, dan implementasi politik. Kejelasan kebijakan dalam beberapa aspek seperti prosedur klaim dan pendaftaran tergolong cukup jelas, menunjukkan adanya penerapan implementasi administratif. Upaya-upaya inovatif untuk meningkatkan kualitas layanan dan aksesibilitas kesehatan menunjukkan pendekatan implementasi eksperimental. Di sisi lain, beberapa situasi, seperti negosiasi anggaran dan alokasi sumber daya, membutuhkan implementasi politik untuk mencapai kesepakatan dan komitmen. Meskipun terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya, prosedur administratif yang kompleks, dan kesenjangan pemahaman, implementasi UHC di Pemalang juga mendapat dukungan dari beberapa faktor, yaitu komitmen pemerintah daerah yang kuat, kesadaran dan partisipasi masyarakat yang tinggi, serta upaya peningkatan infrastruktur dan kapasitas tenaga kesehatan.