cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dian Eka Rahmawati
Contact Email
dianekarahmawati93@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
juniorhendri6@gmail.com
Editorial Address
Office: Master of Government Affairs and Administration (MIP) Postgraduate Building 2nd Floor UMY Phone: +62 274 387 656 (ext: 173) Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)
Published by Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
ISSN : -     EISSN : 27209393     DOI : 10.18196/jpk
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) adalah jurnal unggulan, peer-review, jurnal akses terbuka tentang isu-isu pemerintahan dan kebijakan pemerintah. Jurnal ini memberikan kesempatan kepada akademisi dan praktisi politik pemerintahan untuk menganalisis, dan menyebarluaskan berbagai problematika berbasis pemerintahan, kebijakan pemerintah, proses pemerintahan dan politik. JPK terdaftar dengan nomor E-ISSN 2720-9393 (media online). Jurnal ini diterbitkan tiga kali setahun: April, Agustus dan Desember oleh Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia dan kolaborasi dengan Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Indonesia (ADIPSI): http://www.adipsi.org/, Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM): http://aipptm.com/ and Jusuf Kalla School of Government /JKSG ( http://jksg.umy.ac.id/).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 191 Documents
 16   17   18   19   20 
Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Karawang: Perspektif Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan Putri, Zahra Avilya; Purnamasari, Hanny
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol. 6 No. 2 (2025): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v6i2.22500

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Karawang dengan fokus pada variabel efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan presisi, berdasarkan teori William N. Dunn. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dengan data yang dikumpulkan dari sumber online seperti situs website pemerintah, jurnal, dan publikasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan dan program yang ada seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, serta program bank sampah dan kampanye pengurangan plastik telah diterapkan, implementasinya masih menghadapi kendala. Tantangan utama meliputi kurang meratanya fasilitas pengelolaan, partisipasi masyarakat yang rendah terutama di daerah pedesaan, dan efisiensi sumber daya yang perlu ditingkatkan. Selain itu, ketidakadilan dalam distribusi manfaat dan akses terhadap fasilitas pengelolaan sampah serta tanggung jawab kebijakan yang belum optimal juga teridentifikasi. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, merekomendasikan penambahan dan penyebaran fasilitas TPS secara merata, intensifikasi program edukasi, peningkatan pelatihan sumber daya manusia, pengembangan teknologi pengolahan sampah, kerja sama dengan sektor swasta, peningkatan penegakan hukum, serta peningkatan transparansi komunikasi dan informasi. Dengan perbaikan di berbagai aspek ini, pengelolaan sampah di Kabupaten Karawang dapat menjadi lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.
Efektivitas E-Government Melalui Penerapan Aplikasi Pedulilindungi Pasca Pandemi Covid-19 Febriyanti, Aisyah; Tobing, Anju; Majida, Iqlima Ghaitsa; Fatkhuri, Fatkhuri
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol. 6 No. 1 (2024): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v6i1.22574

Abstract

Pada akhir tahun 2019 dunia dihebohkan dengan adanya berita wabah penyakit COVID-19 yang pertama kali terdeteksi di daerah Wuhan, China. Kasus pertama COVID-19 di Indonesia terdeteksi di daerah Depok dimana 2 orang tersebut terpapar melalui orang Jepang. COVID-19 yang terus menyebar dan menyebabkan banyak kasus kematian, WHO (World Health Organization) pada tanggal 11 Maret 2020 mengumumkan bahwa COVID-19 merupakan sebuah pandemi global. Melihat adanya pandemi COVID-19 tersebut, pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk dapat mengatasi pandemi tersebut dengan mengembangkan sebuah aplikasi bernama PeduliLindungi yang harus masyarakat gunakan agar dapat mengakses fasilitas publik serta membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan secara digital kepada masyarakat mengenai pandemi ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat melihat bagaimana urgensi pemerintah dalam membuat aplikasi PeduliLindungi saat pandemi COVID-19, dan untuk melihat efektifitas dari aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan melalui literatur-literatur yang relevan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi pedulilindung belum berjalan secara efektif dikarenakan beberapa faktor. Pembaharuan pada penelitian ini terletak dari faktor-faktor yang dikaji oleh penulis, seperti faktor kualitas portal, infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia.
Kebijakan Penyelesaian Bidang Tanah Kluster 3.1 dan Kluster 3.3 Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Raihan, Muhammad; Pujiriyani, Dwi Wulan; Puri, Widhiana Hestining
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol. 6 No. 1 (2024): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v6i1.22766

Abstract

Penelitian ini berkontribusi secara spesifik untuk menunjukkan bahwa ketidaktuntasan dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematik lengkap menjadi salah satu pemicu terkendalanya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Ketidaktuntasan ini muncul dari apa yang disebut dengan residu. Pada dasarnya Kluster K3 menjadi penyumbang residu terbanyak dalam pendaftaran tanah sistematik lengkap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik lengkap dan problematika kluster 3.1.serta kluster 3.3 di Kantor Pertanahan Kota Semarang. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus dipilih untuk memperoleh pendalaman terkait kebijakan yang diberlakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang. Penelitian dilakukan di 4 kalurahan di 2 kecamatan yaitu Kelurahan Gajahmungkur dan Kelurahan Lempongsari di Kecamatan Gajah Mungkur serta Kelurahan Candi dan Kelurahan Jatingaleh di Kecamatan Candi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dan studi dokumen atau arsip. Dari hasil penelitian diketahui bahwa penyebab peningkatan bidang tanah K3 backlog di Kantor Pertanahan Kota Semarang sebagian besar dikarenakan terindikasinya bidang K4 pada bidang K3 backlog, sedangkan penyebab munculnya kluster K3.1 dan K3.3, dipengaruhi oleh faktor, yaitu: 1) Tumpang tindih bidang; 2) Keengganan masyarakat untuk mensertipikatkan tanahnya; 3) Keterbatasan kuota SHAT; 4) Tuntutan target bidang; 5) Keterbatasan tenaga puldadis; 6) Refocusing anggaran. Penyelesaian bidang tanah K3 sangat berpengaruh kepada capaian program PTSL. Capaian yang dimaksudkan ini adalah penurunan residu PTSL, peningkatan kepercayaan masyarakat terkait program strategis nasional, optimalisasi penyerapan anggaran, dan reputasi Kantor Pertanahan. Sebagian besar penyelesaian K3 yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Semarang adalah penyelesaian secara administratif. Penyelesaian administratif hanya untuk menurunkan jumlah K3 backlog dari KKP tanpa diselesaikan hingga terbit sertipikat. Penyelesaian serupa ini belum sesuai dengan harapan masyarakat yang menginginkan penerbitan sertifikat tanah.
Kesiapan Kota Gorontalo pada Dimensi Smart Mobility sebagai Upaya Menuju Kota Cerdas Ramadhan, Muh Raihan; Nurmandi, Achmad; Fridayani, Helen Dian; Izzaturrahmah, Nur
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol. 6 No. 2 (2025): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v6i2.22821

Abstract

Implementasi konsep Smart mobility memiliki arti penting yang signifikan bagi Kota Gorontalo dan perkembanganya menuju Kota Cerdas yang efisien dan berkelanjutan. Beberapa arti penting dari implementasi Smart mobility di Kota Gorontalo yaitu meningkatkan kualitas hidup dengan mengadopsi Smart mobility agar dapat meningkatkan kualitas hidup penduduknya melalui sistem trasnportasi yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan terintegrasi. Hal ini dapat mengurangai kemacetan, polusi udara, dan waktu perjalanan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih nyaman bagi masyarakat. Dengan memahami arti penting dari implementasi Smart mobility, Kota Gorontalo dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kesiapanya dalam menghadapi tantangan dan mewujudkan visi menjadi Kota Cerdas yang efisien, berkelanjutan, dan kompetitif. Dalam studi mengenai kesiapan Kota Gorontalo dalam dimensi Smart mobility. Hal ini juga dilakukan untuk mengelolah informasi lebih lanjut terkait data yang sudah ada. Dalam mengelolah data melalui empat tahap analisis yg pertama, mengumpulkan data sekunder untuk diolah. Kedua, melakukan reduksi data dengan memilih dan mengklasifikasikan data sekunder yang sudah diperoleh dengan teori Smart city. Ketiga, penyajian mengenai data yang sudah diolah dan diklasifikasikan melalui Nvivo 12 dalam bentuk grafik untuk memudahkan pemahaman pembaca terhadap penelitian ini. Keempat, menarik kesimpulan terkait data yang sudah diperoleh dan menjelaskan hasil akhir dari penelitian ini. Bedasarkan hasil penelitian mengenai tingkat kesiapan Kota Gorontalo dalam dimensi Smart mobility menunjukan kemajuan positif dalam implementasi konsep smart mobility. Terlihat bahwa stasiun kereta api Kota Medan, yang menjadi fokus penelitian, telah siap mengimplementasikan Smart mobility dari perspektif aksesibilitas, keberlanjutan, dan teknologi informasi dan komunikasi. Konsep transportasi berkelanjutan menjadi kunci dalam pembangunan Smart city, dengan fokus pada efisiensi, kesejatraan, aksesibilitas, dan pengurangan dampak lingkungan. Pemahaman yang mendalam mengenai konsep Smart city dan Smart mobility, diharapkan Kota Gorontalo dapat terus bertrasformasi menjadi kota yang moderndan efisien.
Gaya Kepemimpinan Legislator Perempuan di Provinsi Bangka Belitung: Studi Kasus Terhadap Me Hoa Ketua DPRD Bangka Tengah Periode 2019-2024 Triwinarsih, Ragil; Destari, Destari; Saputra, Eko; Putrimaz , Aulia Kartika
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol. 6 No. 2 (2025): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v6i2.23119

Abstract

Penelitian ini membahas tentang gaya kepemimpinan legislator perempuan di Provinsi Bangka Belitung sebagai Ketua DPRD Bangka Tengah. Gaya kepemimpinan menjadi indikator penilaian penting untuk melihat bagaimana kepemimpinan seseorang dalam memimpin. Setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Keberadaan legislator perempuan mencerminkan adanya kesempatan bagi seorang perempuan untuk memimpin dan telah menciptakan kesetaraan gender dalam ruang lingkup lembaga pemerintahan. Penelitian ini dilakukan terhadap Ketua DPRD Bangka Tengah yang selama beberapa periode telah berada di lembaga legislatif. Metode penelitian adalah kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dengan Ketua DPRD Bangka Tengah, Wakil Ketua II DPRD Bangka Tengah dan Masyarakat Bangka Tengah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Me Hoa (Ketua DPRD Bangka Tengah) menjadi representasi perempuan dalam legislatif di Bangka Belitung. Me Hoa memiliki sosok kepemimpinan yang baik, pribadi yang peduli kepada masyarakat, dan bertanggung jawab. Gaya kepemimpinan Me Hoa sebagai ketua legislatif DPRD Kabupaten Bangka Tengah dikategorikan ke dalam jenis gaya kepemimpinan demokratis.
Disharmonisasi Kepala Daerah dan Wakilnya di Indonesia: Literatur Review Fikri, Ahmad Fatkul; Tikoto, Adnan Handaru Anpio; Afrianto, Afrianto
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol. 6 No. 2 (2025): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v6i2.24088

Abstract

Masa reformasi yang melengserkan pemerintahan Soeharto yang memerintah sepanjang 32 tahun menjadi titik balik dari sistem pemerintahan Indonesia. Era reformasi mendorong masyarakat memilih pemimpinan daerah secara demokratis. Pada kenyataannya, Pilkada secara langsung dan desentralisasi berjalan menimbulkan masalah. Salah satu masalah mendasar yaitu hubungan disharmonisasi kepala daerah dan wakinya. Riset ini bertujuan menganalisis penyebab dan dampak yang ditimbulkan dari disharmonisasi hubungan kepala daerah dan wakilnya serta menganalisis reposisi wakil kepala daerah di Indonesia. Riset ini menggunakan teknik kualitatif dengan pendekatan tinjauan pustaka. Data yang digunakan berasal dari artikel ilmiah, berita, dan majalah online dari 2003-2023. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis mengikuti pedoman Miles et al. (2014) yaitu, pengumpulan, kondensasi, aplikasi, dan verifikasi atau kesimpulan. Riset ini menghasilkan disharmonisasi kepala daerah dan wakilnya disebabkan oleh kepentingan politik, pembagian kewenangan yang tidak adil, dorongan elit, dan perbedaan idealisme. Dampak yang ditimbulkan yaitu instabilitas politik yang pada akhirnya menghambat pembangunan di daerah, perpecahan aparatur pemerintah, diskriminasi pelayanan, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Upaya yang dilakukan untuk menghilangkan disharmonisasi tersebut yaitu pertama, penghapusan jabatan Wakil Kepala Daerah, kedua memilih Wakil Kepala Daerah dari kalangan birokrat oleh Kepala Daerah setelah dilantik.
Peran Pemerintah Kalurahan Hargorejo dalam Meningkatkan Ekonomi Melalui Digitalisasi UMKM Dewi, Dian Kurnia; Kencono, Dewi Sekar; Atmojo, Muhammad Eko
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol. 6 No. 1 (2024): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v6i1.24136

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB Indonesia; namun, UMKM menghadapi tantangan dalam hal permodalan dan pemasaran produk selama pandemi COVID-19. Pemerintah Kalurahan Hargorejo telah melaksanakan berbagai program dan inisiatif untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan perekonomian lokal melalui digitalisasi UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Kalurahan Hargorejo dalam mempromosikan digitalisasi UMKM serta mengevaluasi hasil dari upaya ini dalam meningkatkan kondisi ekonomi warga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode tinjauan pustaka dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pelatihan yang didanai oleh anggaran pemerintah Kalurahan telah meningkatkan literasi digital dan keterampilan pemasaran para pelaku UMKM melalui inisiatif branding "Desa Preneur". Namun, upaya ini menghadapi beberapa tantangan, terutama keterbatasan penguasaan teknologi informasi oleh sebagian pelaku UMKM, yang menyebabkan ketergantungan pada metode pemasaran offline atau manual. Berdasarkan temuan ini, penelitian ini merekomendasikan agar kapasitas para pelaku UMKM di Hargorejo lebih lanjut ditingkatkan, khususnya dalam hal teknologi informasi dan pemasaran digital melalui media sosial. Selain itu, disarankan adanya penelitian lebih lanjut mengenai efisiensi komputerisasi UMKM di Desa Hargorejo.
Policy Implementation of Rumah Dataku Development for Quality Family Village in Kiaracondong Sub-district, Bandung City, Indonesia Astuti, Tika Dwi; Ramdani, Endah Mustika; Gedeona, Hendrikus Triwibawanto; Maulana, Riky Rinaldy
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol. 6 No. 3 (2025): August
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v6i3.24308

Abstract

Rumah Dataku is a vital component of the Kampung Keluarga Berkualitas (Quality Family Village) program, serving as a data center for population, health, and socio-economic information at the village/urban ward level. However, comparative studies on Rumah Dataku across different areas remain limited. This study aims to analyze the implementation of Rumah Dataku in Kampung KB Bintara and Kampung KB Sakura, Kiaracondong District, Bandung City, and provide strategic recommendations to improve program effectiveness. A descriptive qualitative approach was used, with data collected through interviews, observations, and document analysis. The study applies George C. Edward III’s policy implementation theory, focusing on communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Findings show that Kampung KB Sakura excels in human resources, equipment, and funding, while Kampung KB Bintara faces significant limitations. Both villages struggle with consistently applying Standard Operating Procedures (SOPs). The study recommends partnerships, regular training, and continuous evaluation to ensure the sustainability of Rumah Dataku.
X as a Catalyst for Change: Mass Mobilization Through the #PeringatanDarurat Hashtag in Indonesia's Digital Democracy Sidauruk, Eva Ronita; Azizah, Ratu Reszha; Fahrezi, Irgi Ahmad; Evandy, Marcello; Fatkhuri, Fatkhuri
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol. 6 No. 3 (2025): August
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v6i3.24960

Abstract

This research explores the complexities of mass mobilization through the hashtag #PeringatanDarurat in Indonesia's digital democracy, analyzing how social media transforms public participation in the contemporary democratization process. In the dynamic digital communication landscape, hashtags have evolved into strategic instruments for mobilizing collective awareness, shaping public opinion, and driving socio-political action. Through qualitative research with a constructivist approach, this comprehensive study will delve into the perspectives of X social media users, where hashtags serve as a communication medium capable of transcending traditional geographical and structural boundaries. The research methodology includes analyzing digital content by influencers, activists, and public figures who play a crucial role in issue dissemination and systematic observation of virtual interactions. The main focus of the research is to uncover the complex dynamics of how the hashtag #PeringatanDarurat shapes public narratives, creates spaces for democratic dialogue, and mobilizes the masses through social media platforms. This study aims to provide a deep understanding of the transformation of democratic practices in the digital era by showcasing the potential of social media in shaping social movements, raising critical awareness, and encouraging citizen participation. This research finds that the hashtag #PeringatanDarurat on social media X has become an effective tool for digital activism that mobilizes the public to reject the revision of the Regional Election Law. This movement demonstrates the power of mass autonomous communication in pushing back against policies, encouraging real action, and strengthening digital democracy in Indonesia.
Village Autonomy and Land Disputes: Land Governance Politics in Traditional Villages in Papua, Indonesia, in the Issue of “All Eyes on Papua” Sanjaya, Steven Tjahjadi; Alfikri, Muhammad Sultan; Khoiriyah, Khairunnisa; Fatkhuri, Fatkhuri
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol. 7 No. 1 (2025): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v7i1.24982

Abstract

The agrarian conflict in Papua involving the Awyu indigenous community shows the challenges of the weak implementation of the principle of recognition within the framework of village autonomy and regulation. Although customary villages hold a position as a government unit recognized by the 1945 Constitution, in practice, they are not involved or included in the land licensing process on a large scale. This article analyzes this lack of involvement through the findings of literature studies and news sources that highlight the absence of an active role for village governments in this conflict. The findings show that there is a lack of coordination between the government, indigenous communities, and the private sector in land issues, which has an impact on the marginalization of civil society voices represented by indigenous communities. Therefore, it is necessary to strengthen village governance based on the principles of participation and justice to prevent the neglect of communal rights.

Page 18 of 20 | Total Record : 191

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2026): April Vol. 7 No. 1 (2025): December Vol. 6 No. 3 (2025): August Vol. 6 No. 2 (2025): April Vol. 6 No. 1 (2024): December Vol 5, No 3 (2024): August Vol. 5 No. 3 (2024): August Vol. 5 No. 2 (2024): April Vol 5, No 2 (2024): April Vol 5, No 1 (2023): December Vol. 5 No. 1 (2023): December Vol. 4 No. 3 (2023): August Vol 4, No 3 (2023): August Vol 4, No 2 (2023): April Vol. 4 No. 2 (2023): April Vol. 4 No. 1 (2022): December Vol 4, No 1 (2022): December Vol. 3 No. 3 (2022): August Vol 3, No 3 (2022): August Vol. 3 No. 2 (2022): April Vol 3, No 2 (2022): April Vol 3, No 1 (2021): December Vol. 3 No. 1 (2021): December Vol. 2 No. 3 (2021): August Vol 2, No 3 (2021): August Vol. 2 No. 2 (2021): April Vol 2, No 2 (2021): April Vol 2, No 1 (2020): December Vol. 2 No. 1 (2020): December Vol 1, No 3 (2020): August Vol. 1 No. 3 (2020): August Vol 1, No 2 (2020): April Vol. 1 No. 2 (2020): April Vol. 1 No. 1 (2019): December Vol 1, No 1 (2019): December More Issue