cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Budi Puspo Priyadi
Contact Email
budi.puspo@gmail.com
Phone
+6281325735999
Journal Mail Official
dialogue@live.undip.ac.id
Editorial Address
Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro Gd. Pascasarjana Undip, Jl. Imam Bardjo, SH, No. 3-5 Semarang 50241
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 26853582     DOI : https://doi.org/10.14710/dialogue.v1i1.5220
Core Subject : Social,
Social Sciences
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik is a communication and information distribution media among the communities of public administration, public management, and public policy
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 79 Documents
 2   3   4   5   6 
Analisis Penerapan E-Government Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Mal Pelayanan Publik Bojonegoro Dhani Amatulloh
Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dialogue.v3i2.12267

Abstract

This study focuses on the application of e-government in the quality of public administration services at the Bojonegoro Public Service Mall. The establishment of this Public Service Mall is an effort to create one stop services. The aim of the Government of Bojonegoro Regency takes the initiative to create a Public Service Mall is to make the community easier to manage various types of services. The purpose of this study was to investigate the implementation of e-government on the quality of public administration services and the inhibiting and supporting factors of the implementation of e-government, and to formulate strategies to increase the success of e-government implementation carried out by the Department of Population and Civil Registration at the Bojonegoro Public Service Mall. This study employed a descriptive approach. Data collection techniques were carried out by observation, interviews, and documentation. The data analysis were carried out by data collection (data collection), data reduction (data reduction), data display (data display), verification and confirmation of conclusions (Conclusion drawing and verification). The results of the study, according to formulated by R. Eko Indrajit (in Azkiya, 2018: 4), elucidate the following: 1, Efficiency: The public administration service process through the Si N'duk application, there has been no convenience, speed, and time efficiency because the application was not working optimally. 2. Effectiveness: there were system constraints that make the program less effective. 3. Transparency: Socialization of Si N'duk application and the availability of information both about work programs and other matters regarding to public services existed. 4. Accountability: there was a clarity of employee accountability mechanism in inputting data from Si N'duk application. 5. Empowerment: there was socialization from the office to the sub-district. Supporting factors of Si N'duk application were the support from the Regency Government in encouraging online media to disseminate information related to Si N'duk application and the support from internal employees. Meanwhile, the inhibiting factors were the lack of budget, network or system disturbances, and many people have no understanding and knowledge about Si N'duk application. Keywords: E-Government, Public Service Mall, Public Administration.   
EFEKTIVITAS PROGRAM JOGO TONGGO DI KELURAHAN WONOTINGAL, KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG Maesaroh Maesaroh; Nina Widowati
Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dialogue.v3i2.13055

Abstract

Jawa Tengah merupakan salah satu propinsi atau daerah yang masuk dalam zona merah karena masih mengalami peningkatan kasus/ penambahan kasus pasien yang positif. Salah satu daerah yang masuk zona merah adalah kota semarang. Rata-rata perminggu mencapai angka 500 kasus. Dengan peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah belum maksimal, sehingga penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh peran masyarakat dalam keterlibatannya dan program apa saja yang sudah dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan informan masyarakat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam program jogo tonggo khususnya di kelurahan Wonotingal sudah cukup tinggi, dibuktikan dengan terbentuknya satgas di kelurahan dan sudah adanya kepedulian terhadap masyarakat yang terpapar dengan memberikan bantuan material dan melaksanakan protokal kesehatan secara maksimal, namun demikian masih ada beberapa kekurangan karena jogo tonggo sifatnya himbauan dan butuh kesadaran, sehingga ketika terjadi kasus yang terpapar banyak, ada keterbatasan dana untuk mengcover mereka yang isoman. Dari 4 bidang kegiatan, semua sudah terlaksana hanya dalam batas sederhana dan minimal. 
IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL COVID-19 DI DKI JAKARTA Roy Morado
Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dialogue.v3i2.11879

Abstract

The Covid-19 pandemic has caused the government, both central and regional, to be overwhelmed in distributing social assistance to the community. In Jakarta, it is known that there are residents who return social assistance because they feel they are not entitled to receive such assistance. In addition, many residents who should have received assistance but did not receive assistance due to beneficiary data problems. This study aims to identify and analyze the forms of implementation of the distribution of Covid-19 Social Assistance in DKI Jakarta. This study uses a qualitative approach with a literature study method using reference books and similar previous research results in order to obtain a theoretical basis for the problem to be studied. This study focuses on analyzing the implementation of the distribution of Covid-19 Social Assistance using the Mazmanian & Sabatier theory. The results of this study indicate that the distribution of COVID-19 social assistance is quite good, but has not covered all of the beneficiaries. There are problems related to the data on beneficiaries and the poor quality of basic food materials. The supporting factor for the distribution of COVID-19 social assistance in meeting the needs of vulnerable communities is the collaboration carried out by implementing officials with various other agencies. Public support is enthusiasm from the community and commitment from implementing officials. The inhibiting factor for the implementation of the distribution of COVID-19 social assistance is the confusion of data on beneficiaries that is out of sync between the central government and the data submitted by the local RT/RW.
Korupsi Bantuan Sosial COVID-19: Analisis Implementasi Etika Normatif Pejabat Publik di Indonesia COVID-19 Agnes Betresia; Suyanti Welvyna Situmeang; Priskilla Verdina; Lina Miftahul Jannah; Evie Oktafia
Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Magister Administrasi Publik, FISIP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dialogue.v3i2.13126

Abstract

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari KKN, diperlukan adanya implementasi etika agar dapat membangun integritas pemerintahan dan menumbuhkan kepercayaan publik. Namun, pemerintah dinilai masih lemah dalam tata kelola akibat maraknya kasus korupsi di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi etika yang dilakukan pelaku korupsi dan penegak hukum dalam kasus korupsi bantuan sosial COVID-19. Studi dilakukan menggunakan data sekunder, dimana hasil analisis dipaparkan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa pelaku korupsi bansos COVID-19 tidak menerapkan etika dalam menjalankan tugas dan fungsinya, baik secara deontologi dan teleologi. Di sisi lain, penegak hukum telah menggambarkan perilaku etis secara etika deontologi yang dicerminkan dari kode etik profesi dalam menjatuhkan hukuman vonis.
PENGARUH KEBIJAKAN WORK FROM HOME TERHADAP KINERJA PEGAWAI SMK SMAK PADANG Ismaya Indri Astuti
Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Magister Administrasi Publik, FISIP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dialogue.v3i2.13047

Abstract

Menindaklanjuti Instruksi Presiden dan situasi wabah Covid-19, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia mengambil berbagai kebijakan terkait Work from Home. Sejalan dengan Surat Edaran dari Menteri Perindustrian, SMK SMAK Padang juga menerapkan hal yang sama. Skema pelaksanaan Work from Home yaitu dengan melaksanakan pekerjaan yang fleksibel di mana para pegawai dapat mengerjakan dan menyelesaikan tugas-tugasnya dari rumah. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Work from Home di SMK SMAK Padang dan untuk mengetahui apa saja pengaruh kebijakan Work from Home terhadap kinerja pegawai di lingkungan SMK SMAK Padang, sehingga dapat menggambarkan realita dan kondisi sebenarnya di lapangan secara mendalam. SMK SMAK Padang dalam mewujudkan pelaksanaan Work from Home yang efektif dan produktif membutuhkan komunikasi baik dan kerjasama antara pegawai maupun dari atasan langsung, sehingga dapat meminimalkan kendala-kendala yang mungkin terjadi selama Work from Home. Meskipun demikian penerapan kebijakan Work from Home secara tidak langsung meningkatkan semangat pegawai, sehingga pegawai lebih kreatif dan produktif dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. 
PUBLIC ENGAGEMENT IN AGRARIAN CONFLICT RESOLUTION Thetanaya --- ---; Thetanaya Thetanaya
Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dialogue.v3i2.13190

Abstract

AbstrakProblem: Konflik pertanahan sudah sejak dulu menjadi pemasalahan yang tak kunjung usai. Bahkan di masa pandemi, KPA mencatat peningkatan konflik agraria yang dipicu perebutan lahan, baik untuk tujuan ekonomi, maupun untuk tujuan kepentingan umum. Penelitian bertujuan mempelajari model kebijakan yang selama ini dilaksanakan oleh pejabat daerah sehingga mampu menjawab pertanyaan mengapa konflik pertanahan tidak kunjung selesai.Temuan: Kebijakan distribusi lahan merupakan kebijakan warisan jaman kolonial. Kebijakan ini dipergunakan hingga era kemerdekaan hingga era reformasi. Meskipun sudah ada kebijakan desentralisasi, namun penyusunan rencana tata ruang wilayah tak kunjung selesai dan diperparah klaim tumpeng tindih lahan antar kementerian. Sementara masyarakat ada yang sudah bermukim di lahan tak bertuan. Hal ini menimbulkan celah kekosongan hukum ketika terjadi konflik warga dengan perusahaan. Berdasarkan temuan beberapa literatur, pemerintah daerah selalu mengupayakan penyelesaian konflik melalui jalan tengah yang sering diingkari di kemudian hari oleh pihak korporasi. Pemerintah daerah perlu menerapkan penyelesaian konflik dengan melibatkan para pemangku kepentingan secara kolaboratif, bahkan pelibatan akademisi perlu diikutsertakan dalam pemberdayaan masyarakat desa.   Keywords: konflik agrarian, model kebijakan, komunikasi, kolaborasi, musyawarah, mufakat
IMPLEMENTASI COLLABORATIVE GOVERNANCE PENGELOLAAN TAMAN WISATA ALAM (TWA) GUNUNG BATUR BUKIT PAYANG KINTAMANI BANGLI Tude Richo; Wayan Widhiasthini
Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Magister Administrasi Publik, FISIP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dialogue.v4i1.14201

Abstract

Collaborative governance merupakan kolaborasi dengan mengatur seuatu keputusan dalam proses kebijakan  yang dilakukan oleh lembaga publik dalam kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas, dan tanggung jawab dimana pihak yang berkolaborasi memiliki tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang Kintamani Bangli dalam persepektif collaborative governance, untuk mengetahui inisiatif pihak swasta dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang Kintamani Bangli dan untuk mengetahui keikut sertaan masyarakat dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang Kintamani Bangli. Penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran pemerintah dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang telah memberikan ruang tertentu kepada swasta dan masyarakat, Inisiatif pihak swasta dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang adalah menjalin kemitraan dengan pemerintah untuk meningkatkan daya tarik pengunjung ke kawasan Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang dan keikut sertaan masyarakat dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang  dengan di berikannya ruan-ruang bagi masyarakat untuk membetuk kelompok masyarakat dalam pengelolaan.Kata kunci: Collaborative, Pemerintah, Swasta, Masyarakat.
EVALUASI PROGRAM PENGGEMUKAN SAPI DI KECAMATAN LINGE KABUPATEN ACEH TENGAH Nanda Zunafriesma; Hasan Basri; Achmad Surya
Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Magister Administrasi Publik, FISIP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dialogue.v4i1.13609

Abstract

Through the Qanun of Central Aceh Regency Number 6 of 2013, the Ketapang Nusantara Integrated City Area (KTM) was established in Linge District, Central Aceh Regency. Beef cattle fattening farm program in 2013. This study aims to evaluate the cattle fattening program in Ketapang Nusantara. This type of research is descriptive qualitative. The informants of this research include the Head of the Dians Animal Husbandry, Central Aceh Regency, Cattle Cattle Group in Linge District, Central Aceh Regency, the community and related stakeholders. The results showed that the cattle fattening program could be said to be ineffective as a whole because the fulfillment of meat needs was still in the district of Central Aceh, while the objective of the program was based on regulations, namely meeting the needs of beef in the Special Province of Aceh. Besides that, some of the obstacles faced are natural factors, not being able to provide pasture to meet the quantity of animal feed, because some areas have land contours that are dominant with rocks. Behavior factors of human resources, lack of innovation and creativity of breeders in managing their farms. As well as the Organizational Commitment Factor, the weak commitment of the Department of Agriculture in coordinating and collaborating with related parties. The recommendations formulated include the need for partnerships with academics, improved coordination with agencies related to the cattle fattening program, and there needs to be a search for more supportive livestock locations.
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN Guntur Fernanto; Suwaib Amiruddin; Delly Maulana
Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dialogue.v4i1.13659

Abstract

ABSTRAKSI Nelayan menjadi salah satu konsen pemerintah untuk bisa diberdayakan agar menjadi lebih sejahtera, upaya itu seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Namun, kesejahteraan nelayan hingga saat ini belum sepenuhnya berdaya secara ekonomi. Dengan demikian penelitian ini difokuskan untuk mengetahui efektivitas dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan ekonomi  masyarakat nelayan di Kelurahan Banten Kota Serang.  Metode dalam penelitian digunakan metode campuran (mixed methods) antara metode kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan strategi embedded konkuren, maka metode kualitatif dipilih sebagai metode primer yang bersifat dominan, sedangkan metode kuantitatif sebagai metode sekunder yang bersifat kurang dominan. Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan observasi, wawancara kepada 10 informan, dan studi literatur. Sedangkan data kuantitatif dilakukan dengan cara menyebarkan angket kepada kelompok nelayan  dengan jumlah 40  responden nelayan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis data kualitatif, sedangkan data kuantitatif berupa statistik deskriptif yang mendukung analisis penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Kelurahan Banten, belum terlaksana efektif. Hal ini berdasarkan indikator pencapaian tujuan kebijakan, dan aspek kurun waktu pencapaiannya kurang jelas penentuannya. Dalam tahapan sosialisasi program kepada nelayan masih kurang dipahami oleh nelayan, sasaran program yang merupakan target kongkrit belum sepenuhnya merata di mana masih banyak nelayan yang belum mendapatkan program pemberdayaan. Adapun faktor penghmbatnya seperti adanya kebijakan refocusing anggaran di masa pandemi Covid-19, belum adanya lembaga pemberian modal khusus nelayan, tidak ada kepastian waktu dalam proses pelaksnaan program seperti pengajuan proposal dan banyaknya nelayan yang terikat utang dengan tengkulak. Kata Kunci: Efektivitas Kebijakan, Pemberdayaan Ekonomi, Masyarakat   Nelayan  ABSTRACTFishermen are one of the government's concerns to be empowered to become more prosperous, this effort is in line with the enactment of Law Number 7 of 2016 concerning the Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Cultivators and Salt Farmers. However, the welfare of fishermen until now has not been fully empowered economically. Thus, this research is focused on knowing the effectiveness and inhibiting factors in the implementation of economic empowerment policies for fishing communities in Banten Village, Serang City. The method in this study used mixed methods between qualitative and quantitative methods. Based on the concurrent embedded strategy, the qualitative method is chosen as the primary method which is dominant, while the quantitative method is the secondary method which is less dominant. Qualitative data was collected by means of observation, interviews with 10 informants, and literature study. While quantitative data is done by distributing questionnaires to groups of fishermen with a total of 40 fishermen respondents. Data analysis in this study was conducted using qualitative data analysis, while quantitative data in the form of descriptive statistics that support research analysis. The results of the study indicate that the effectiveness of the economic empowerment policy of fishing communities in Banten Village has not been implemented effectively. This is based on indicators of achievement of policy objectives, and the aspect of the period of achievement is not clearly defined. In the stage of socialization of the program to fishermen, fishermen are still poorly understood, the program targets which are concrete targets are not fully evenly distributed where there are still many fishermen who have not received empowerment programs. As for the inhibiting factors, such as the policy of refocusing the budget during the Covid-19 pandemic, the absence of an institution for providing capital specifically for fishermen, there is no certainty of time in the program implementation process such as submitting proposals and the number of fishermen who are in debt with middlemen. Keywords: Policy Effectiveness, Economic Empowerment, Fishing Community
MENGEMBANGKAN WISATA ALAM POSONG MELALUI PENDEKATAN BRAND HEXAGON DI KABUPATEN TEMANGGUNG Innas Muhammad Yunizar; Kismartini Kismartini; Amni Zarkasyi Rahman
Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Magister Administrasi Publik, FISIP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dialogue.v4i1.14506

Abstract

Setiap daerah dituntut untuk menjadi unik atau berbeda dengan daerah lainnya. Identitas suatu daerah, selalu terkait pada pemasaran dan branding wilayah tersebut. Sebuah tempat yang dapat menciptakan merek kuat dengan pencerminan identitasnya, maka akan menarik konsumen potensial, wisatawan, investor, ataupun penduduk, sehingga branding sendiri merupakan pembeda yang jelas menjadi ujung tombak bagi daya tarik suatu wisata.  Indonesia sebagi negara yang memiliki banyak wilayah potensi pariwisata, harus dapat beradaptasi dan siap mengembangkan potensi tersebut dengan konsep place branding. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas place branding wisata alam Posong dengan menggunakan konsep Branding Hexagon. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dan bentuk variabelnya adalah variabel tunggal. Artinya, tidak mencari pengaruh atau hubungan variabel lain tetapi bermaksud mendeskripsikan tentang efektiviras place branding wisata alam Posong di kabupaten Temanggung. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner untuk memudahkan peneliti dalam proses pengumpulan data.  Subyek penelitian diambil sebanyak 100 orang dihitung berdasarkan rumus slovin sesuai jumlah pengunjung tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa place branding di Wisata Alam Posong berjalan dengan baik, hal tersebut karena Wisata Alam Posong memiliki daya tarik yang besar untuk kunjungi masyarakat. Meskipun begitu, ditemukan permasalahan pada indikator The Potential yang berkaitan dengan akses jalan menuju obyek wisata. Wisata alam posong perlu membenahi akses jalan, medan yang sempit dan menanjak, kemudian struktur jalannya masih berupa bebatuan dapat mengurangi kenyamanan pengunjung ketika berwisata di wisata alam posong.

Page 4 of 8 | Total Record : 79

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2025): Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 2 (2024): Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) More Issue