cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Budi Puspo Priyadi
Contact Email
budi.puspo@gmail.com
Phone
+6281325735999
Journal Mail Official
dialogue@live.undip.ac.id
Editorial Address
Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro Gd. Pascasarjana Undip, Jl. Imam Bardjo, SH, No. 3-5 Semarang 50241
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 26853582     DOI : https://doi.org/10.14710/dialogue.v1i1.5220
Core Subject : Social,
Social Sciences
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik is a communication and information distribution media among the communities of public administration, public management, and public policy
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 79 Documents
 3   4   5   6   7 
RELEVANSI PERATURAN PEMBERHENTIAN ASN TERHADAP SISTEM MERIT DI INDONESIA Annisa Dewi Mantika Setiawan; Azarine Salsabila; Lina Miftahul Jannah; Fitria Ariyanti
Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Magister Administrasi Publik, FISIP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dialogue.v4i1.14262

Abstract

Manajemen aparatur sipil negara (ASN) merupakan salah satu aspek pembangunan yang difokuskan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2020. Pemerintah Indonesia melakukan reformasi birokrasi yang ditandai dengan diterapkannya sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara di Indonesia. Akan tetapi, penerapan tersebut akan memunculkan sebuah pertanyaan baru mengenai apakah sistem pemberhentian aparatur sipil negara itu sendiri telah sesuai dengan sistem merit. Artikel ini disusun menggunakan metode desk review dan data-data sekunder yang berasal dari jurnal, publikasi pemerintah, dan sumber lain yang relevan. Di dalam artikel ini ditemukan bahwa masih terdapat beberapa peraturan pemberhentian aparatur sipil negara yang kurang memenuhi prinsip sistem merit khususnya pada prinsip objektivitas. Seharusnya peraturan pemberhentian aparatur sipil negara ditinjau kembali dengan memperhatikan setiap prinsip sistem merit. Selain itu, diperlukan juga penjelasan lebih lanjut terkait frasa-frasa yang dapat menimbulkan makna ganda. Pengawasan penegakan hukum terhadap peraturan pemberhentian aparatur sipil negara berdasarkan sistem merit juga perlu ditekankan sehingga tidak ada oknum yang memanfaatkan celah peraturan demi kepentingan mereka sendiri.
SISI KRITIS BOTTOM UP PLANNING PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS RUMAH SWADAYA Ngurah Arya Kusuma; Luh Putu Mahyuni
Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Magister Administrasi Publik, FISIP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dialogue.v4i1.14103

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui permasalahan dan kendala dari perencanaan pembangunan partisipatif dalam program PKRS di Kabupaten Buleleng dan mengetahui hal yang perlu ditingkatkan dalam perencanaan pembangunan partisipatif dalam program PKRS di Kabupaten Buleleng. Desain penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang disusun dengan narasi dan tabel hasil wawancara dari informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan program PKRS.Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah adalah perencanaan partisipatif program PKRS telah terlaksana di Kabupaten Buleleng. Namun masih terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaannya. Permasalahannya adalah kurangnya tingkat kehadiran, penerima bantuan belum mampu berpendapat dan kurang paham dengan program, belum optimalnya fungsi KPB, kenaikan harga bahan bangunan, memerlukan waktu lama serta keswadayaan rendah. Sedangkan kendalanya adalah anggapan sosialisasi hanya formalitas, kurangnya minat berdiskusi dan terlibat sebagai pengurus KPB, penerima bantuan tidak memahami teknis bangunan serta harga yang tergantung distributor. Selanjutnya yaitu kendala penentuan hari baik, musim hujan serta pemenuhan administrasi. Untuk itu diperlukan upaya meningkatkan pelaksanaan PKRS yaitu menambahkan media dan melibatkan instansi terkait dalam kegiatan sosialisasi. Verifikasi CPB dilakukan dengan melibatkan aparat desa/kelurahan yang dilanjutkan dengan penilaian jenis kerusakan dan pengukuran kebutuhan bahan. Selain itu peran kelompok, pelatihan konstruksi bangunan kepada tukang serta pendampingan ke penerima bantuan dan mengajak penerima bantuan untuk ikut melakukan dokumentasi administrasi.
KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI PAPUA DALA KERANGKA OTONOMI KHUSUS TAHUN 2014-2020 Kania Falahiatika Hidayat
Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dialogue.v4i2.14585

Abstract

Meskipun Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua telah berlangsung selama dua puluh tahun, namun nyatanya tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kesenjangan di Provinsi Papua. Pada tahun 2021 Papua masih menjadi provinsi yang memiliki status desa sangat tertinggal terbanyak dengan nilai rata-rata indeks desa membangun (IDM) sebesar 0,4563 dan 27,38 persen penduduknya berada di bawah garis kemiskinan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data sekunder melalui studi literatur, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kinerja keuangan daerah Provinsi Papua tahun 2014 hingga 2020 yang dapat dijadikan sebagai evaluasi dan tolak ukur untuk peningkatan kinerja keuangan Otsus pemerintah daerah Provinsi Papua pada periode berikutnya. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa dari indiktor keberlanjutan, fleksibilitas, maupun kerentanan pada tahun kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua tahun 2014 hingga 2020 belum menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini dikarenakan transfer pemerintah pusat dalam kerangka Otsus mengurangi upaya intensifikasi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
CATATAN ATAS FORMULASI KEBIJAKAN PERUBAHAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI INDONESIA Lanatasya Aryani; Maria R.U.D. Tambunan
Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dialogue.v4i2.14893

Abstract

AbstraksiThe formulation of the Value-added tax (VAT) rate change policy is one of the government's efforts in implementing tax reform. The formulation of this policy consists of an increase in the VAT rate and adopt multiple-rate VATs. The goals are to raise tax revenue for the Indonesian government and recover from the pandemic's economic consequences. Nevertheless, most citizens think that this policy will harm them. This study aims to review the formulation process of the VAT rate change policy. This study uses a qualitative methodological approach and literature study method as the data collection technique. The result shows that the increase in the VAT rate has opened opportunities to optimize the country's revenue. Furthermore, adopt multiple-rate VATs also has opened opportunities to minimize the distortion caused by the provision of the VAT exemption facilities that lack of accuracy. However, the increase in the VAT rate has  increased the price of the products and services and burden the citizens. Adopt multiple-rate VAT has also increased the compliance cost for the taxpayer and administration cost for the government.Keywords: value added tax, tax rate, tax policyAbstrakFormulasi kebijakan perubahan tarif PPN di Indonesia menjadi salah satu upaya pemerintah dalam melaksanakan reformasi perpajakan. Kebijakan perubahan tarif PPN terdiri dari kenaikan tarif PPN dan penggunaan skema multitarif PPN. Kebijakan tersebut disusun oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan memulihkan perekonomian akibat pandemi. Namun, kebijakan tersebut justru memperoleh respons yang buruk dari masyarakat karena dinilai akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Penelitian ini betujuan untuk menganalisis proses penyusunan formulasi kebijakan perubahan tarif PPN. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif berupa kajian kepustakaan kajian pustaka sebagai teknik pengumpulan datanya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN berpeluang bagi negara untuk dapat mengoptimalkan penerimaannya. Kemudian, pengunaan skema multitarif PPN juga berpeluang untuk dapat meminimalisir distorsi yang terjadi akibat pemberian fasilitas PPN yang kurang tepat sasaran. Namun, kenaikan tarif PPN telah menimbulkan kenaikan harga barang dan jasa yang menjadi beban bagi masyarakat. Selain itu, penggunaan skema multitarif PPN akan meningkatkan biaya kepatuhan Wajib Pajak dan biaya administrasi.Kata Kunci: PPN, tarif PPN, kebijakan PPN
IMPLEMENTASI KELURAHAN TANGGUH BENCANA DI BANDUNGREJOSARI KOTA MALANG Ach. Apriyanto Romadhan; Taufik Rahman; Iradhad Taqwa Sihidi; Krishno Hadi
Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dialogue.v4i2.15443

Abstract

 Malang City has the characteristics of disasters such as floods, landslides, and earthquakes, so community readiness in facing an upcoming disaster is needed. One of the coping strategies is through the Tangguh Disaster Village, which is a community capacity-building activity to protect themselves from the threat of disaster and the community as the main executor in dealing with disasters in disaster-prone areas. The purpose of this study was to determine the implementation of Tangguh Disaster Village in Bandungrejosari Village as an effort to reduce disaster risk in Malang City. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques were obtained through observation, interviews, and documentation. The study results show that in implementing Disaster Resilience, after carrying out disaster socialization and simulation, the community, especially vulnerable groups, can know and understand what they should do when a disaster occurs through disaster risk reduction. 
Analisis Efektivitas Program Kepemudaan KEMENPORA dalam Memperkuat Resiliensi Keluarga Menghadapi Krisis Nopriadi Saputra
Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dialogue.v4i2.15949

Abstract

COVID-19 membawa dunia pada krisis multi-dimensional yang berpengaruh terhadap kesehatan fisik, mental, dan finansial. Kondisi demikian ini sangat membutuhkan resiliensi keluarga. Untuk meningkatkan resiliensi keluarga, KEMENPORA mengambil inisiatif menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Pemuda dalam Rumah Tangga (PKPRT). Artikel ini berupaya menguji efektivitas dari PKPRT dengan menganalisis dampak dari kelima materi pelatihan tersebut terhadap resiliensi keluarga.  Data yang diperoleh dari 296 alumni PKPRT dianalisis menggunakan Partial Least Square Structural Equation Modelling (PLS SEM). Hasil analisis menjelaskan bahwa PKPRT cukup efektif. Tiga materi pelatihan berdampak langsung, satu materi berdampak tidak langsung, dan hanya satu subyek yang tidak berdampak terhadap resiliensi keluarga. Perbaikan dan penyesuaian dapat dilakukan berbasis hasil ini untuk program pelatihan yang lebih efektif dalam membantu keluarga dan melindung anak-anak semasa krisis.Kata kunci: resiliensi keluarga; pengembangan kepemimpinan pemuda; kualitas pengasuhan
UPAYA MEWUJUDKAN DYNAMIC GOVERNANCE PADA PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDOARJO Bimantara Nur Alim
Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dialogue.v4i2.14645

Abstract

Bertambahnya jumlah layanan kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo berdampak pada pelayanan yang terkesan tidak terorganisir dengan baik. Tujuan penelitian ini menganalisi dynamic governance dalam pelayanan public dengan memperhatikan elemen culture dan capabilities yang meliputi thinking ahead, thinking again, dan thinking across. Melalui pendekatan penelitian deskriptif kualitatif menunjukkan bahwa kurang meratanya kompetensi dan kurang banyaknya tenaga kerja menyebabkan gagasan thinking ahead belum dapat direncanakan dengan lebih matang. Elemen kapabilitas yang dapat dijalankan dengan baik yaitu thinking again dimana instansi selalu meninjau evaluasi kinerja pegawai dan menganalisa respon masyarakat terhadap kinerja organisasi. Selanjutnya, thinking across menjadi elemen kapabilitas yang juga telah dijalankan dengan baik dengan mempelajari keberhasilan daerah lain dalam menyelenggarakan mal pelayanan publik lalu mengadopsinya.
Analysis of Moment of the Truth in Public Services Improvement in Semarang Regency herbasuki nurcahyanto; Aufarul Marom
Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dialogue.v4i2.16277

Abstract

Moment of the truth is one approach that can be used to improve public services. It represents the interaction between users and providers in service.  The user will give an assessment on the provider’s services during the interaction. In addition, the users who have good memory during the interaction with the organizer will give a positive assessment to the provider. This research aims to analyze the interaction between users and providers of the One-Stop Integrated Investment and Licensing Service Office (DPMPTSP) of Semarang regency. This study used descriptive analytical method with a qualitative approach. The results showed that officers were responsive, communicative and friendly to customers. Officers also assisted users who found any difficulty in the online licensing process. Users hoped that the communication way can be maintained and even improved. The perceived obstacle was the duration of the service process especially that related to the services provided by the technical service.  To overcome these obstacles, leadership-level coordination is required so that services can be provided according to the determined time standards and this encourages the establishment of public service malls that can integrate various technical services in one service provider unit.
PERAN DEKRANASDA KOTA PROBOLINGGO DALAM PENGEMBANGAN UMKM/IKM BERBASIS INDUSTRI KREATIF LOKAL Lailatul Fitria, Nurul Jannah; Nawangsih, Veronica Sri Astuti
Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dialogue.v5i1.17458

Abstract

Pembangunan ekonomi daerah melibatkan peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal dan membangun pola kemitraan. Keberadaan UMKM dan UKM dapat mendukung program pembangunan ekonomi daerah. Sehingga UMKM/IKM membutuhkan pendampingan seperti penyediaan infrastruktur, pelayanan, bantuan permodalan, dukungan lainnya, dan arahan. Pengembangan UMKM juga dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo bersama rekan-rekan Dekranasda Kota Probolinggo. Hal tersebut mendorong dilakukannya penelitian terkait peran Dekranasda Kota Probolinggo bagi pengembangan UMKM/IKM yang bergerak di bidang industri kreatif lokal baik produk kuliner maupun kerajinan khas Kota Probolinggo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus dan September di Kota Probolinggo. Teknik pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi serta didukung dengan studi literatur ilmiah. Teknik analisis data bertujuan untuk menganalisis data yang telah diperoleh dalam penelitian ini, kemudian data penelitian disusun secara sistematis, langkah selanjutnya penulis akan menganalisis data dan informasi tersebut. Analisis data kualitatif berkelanjutan dan berkembang di seluruh program. Sehingga dikenal produk kuliner dan produk kerajinan unggulan. Seperti olahan ikan laut, rengginang, olahan mangga, kecap, keripik pisang dan olahan jagung. Sedangkan kerajinan tangan, tenun, keramik, batik, bordir, anyaman, kerajinan tangan, dan lain-lain. Dekranasda berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui industri kreatif lokal. Peran Dekranasda Kota Probolinggo pertama sebagai motivator dalam meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia atau pengrajin. Kedua, sebagai komunikator dalam mengembangkan target pasar produk kerajinan. Ketiga, sebagai dinamisator dalam menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah.
PENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA PENERIMA MANFAAT DI PERKOTAAN MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN PASCA COVID 19 ISMAIL, Topik; Dwiputrianti, Septiana; Nurliawati, Nita
Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dialogue.v5i1.15998

Abstract

Program pengentasan kemiskinan terus menjadi salah satu program prioritas pemerintah, terutama sejak pandemic Covid-19. Data menunjukkan masih tingginya rumah tangga atau masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkup pendukungnya kurang memberikan peluang dalam meningkatkan kesejahteraan secara kesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan. Penelitian bertujuan menganalisis kondisi kesejahteraan rumah tangga miskin di perkotaan dengan mendekatkan kepada kebutuhan dasar dan lingkup kesejahteraan. dibutuhkan informasi lingkungan pendukung baik dari internal atau eksternal dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Studi ini sangat dibutuhkan pemerintah daerah untuk mendukung program pengentasan kemiskinan.  Penelitian ini menggunakan pendekatan survey dari data kelompok rumah tangga penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Babakan Ciparay yang diperoleh dari data e-pkh sejak adanya pandemic Covid 19. Data ini sangat mendukung untuk melakukan analisis tingkat kemiskinan secara multidimensi di wilayah perkotaan melalui Nested Spheres of Poverty (NESP). Studi ini menunjukkan bahwa rata-rata keluarga penerima manfaat yang tinggal di perkotaan menunjukan adanya optimisme untuk menjadi sejahtera, meskipun mereka mengalami krisis kebutuhan dasar dan lingkup kesejahteraan. Rekomendasi diberikan perlunya peningkatan evaluasi kesejahteraan rumah tangga penerima bantuan, agar lebih efektif dan berkelanjutan dengan mendekatkan multidimensi untuk melihat berbagai aspek subjektivitas dan objektivitas (kebutuhan dasar, seperti: pendidikan; kesehatan; standar hidup; dan lingkup kesejahteraan dengan pendekatan Sustainable Livelihoods).

Page 5 of 8 | Total Record : 79

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) More Issue