AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum is an academic law journal published by the Faculty of Law, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA). This Journal is opened for academics or professionals and focussed on various legal disciplines such as but not limited to constitutional law, labor law, private law, philosophy of law, international law, and Islamic law. AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum published periodically in April and November articles written in English and Bahasa Indonesia. E-ISSN 2721-6160 That can be accessed on http://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath
Articles
129 Documents
<![CDATA[Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak dalam Perspektif Keadilan ]]>
<![CDATA[Sigit Nurhadi Nugraha]]>
<![CDATA[ AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2023): Elections and Cyber Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47776/alwasath.v4i1.661
<![CDATA[The Constitutional Court has the authority to resolve disputes over the results of general elections and local elections. Trial process of election and local election result disputes is based on formal aspects which aim to fulfill formal legal certainty, but sometimes formal legal certainty overrides aspects of justice, for example by not examining lawsuit if they do not meet the formal requirements (fail at the dismissal stage) so that attention is needed so that formal procedures are carried out in the Constitutional Court guarantees material / substantial justice. This paper uses a type of doctrinal normative research. The author concludes that justice can be achieved by fulfilling formal and material truths. So far, the Constitutional Court in resolving disputes over election results has prioritized formal truth by enforcing rules that are formal in nature, but formal truth does not necessarily reflect material truth. Even though the Constitutional Court upholds formal law, it is hoped that it will also uphold material law by not imposing a dismissal procedure , or even though there is, a dismissal procedure is applied after examining evidence.]]>
<![CDATA[Tatanegara Madjapahit ]]>
<![CDATA[Muhtar Said]]>
<![CDATA[ AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2023): Elections and Cyber Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47776/alwasath.v4i1.668
<![CDATA[Dalam pengetahuan hukum hidup (Wyaharacastra) membagi aparat penegak hukum menjadi beberapa nama, yakni Hakim yang dikenal dengan “Adhyaksa”, sedangkan Juris (ahli) ilmu hukum hindu dimaknai sebagai Pragwiwaka. Sedangkan hukum yang ada dan diterapkan disebut dengan Decadrasta yakni kebiasaaan dalam suatu daerah. Penamaan pemanam ini merupakan penamaa dalam struktur hukum yang ada di kerajaan Majapahit pada waktu itu. Menariknya dalam sistem hukum yang diberlakukan di Kerajaan Majapahit atau kerajaan sebelumnya seperti Sriwijaya, sumpah menjadi hukum tertinggi dalam rantai penerapan hukum di Kerajaan Majapahit. Dalam hal ini, Yamin menuliskan mengenai kesaktian sumpah kesetiaan menjadi kunci utama dalam ketertiban bermasyarakat dan bernegara dalam kerajaan – kerajaan pada masa lampau. Sumpah kesetiaan kepada kerajaan menjadi tumpuan utama bahkan dicantumkan dalam sebuah prasasti kerajaan tersebut.]]>
<![CDATA[Sanksi Adat Pertarungan Di Desa Huta Pasir Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara ]]>
<![CDATA[Hsb, Mara Ongku]]>
<![CDATA[ AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Elections and Constitution ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47776/alwasath.v4i2.334
<![CDATA[The role of custom in society becomes an unwritten law, customary law is usually considered as law that arises from the community because it originates from habit, apart from that customary law is also considered (living law) but if the reality is carefully examined then from the point of view of customary law will be known. which living customary law can be observed from everyday behavior, which living customary law can be observed from everyday behavior. This research method is qualitative to explore experiences and the opinion of key informants about the customary sanction of engagement in Huta Pasir village, Simangambat sub district, North Padang Lawas district. Research study approach field using observation and interviews. The results of the research in the village of Huta Pasir, Simangambat district customary sanctions are considered as laws that apply in the community and are followed by other communities, one of which is about the customary sanctions of engagement, the sanction is that if both parties violate the customary promise, they both pay the loss of one another. twice as much as bolina , a kind of dowry given by men to women.]]>
<![CDATA[KRIMINALISASI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DAN KELUARGA OLEH EMPIRISME PIHAK KETIGA DI BUKITTINGGI ]]>
<![CDATA[Satiadharmanto, Deddi Fasmadhy]]>
<![CDATA[ AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): Acces to Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47776/alwasath.v3i2.544
<![CDATA[Keluarga terkadang tidak memahami kondisi anak anaknya terlahir sehat baik secara fisik maupun mentalnya. Kondisi Kesehatan mental atas dua anak usia 7 dan 8 tahun di Kota Bukittinggi ini baru ketahuan terganggu Kesehatan mental ketika kedua anak ini bersama keluarga mendapatkan masalah oleh pihak ketiga dengan dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaporkan pihak ketiga. Setelah dilakukan beberapa tes psikologi oleh Psikolog ternyata kedua anak ini mengalami kesehatan mental atau berkebutuhan khusus terganggu sejak lahir. Pada kenyataannya kedua anak berkebutuhan khusus ini bersama keluarganya oleh pihak ketiga dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) anak dieksploitasi demi kepentingan pihak ketiga dengan mempidanakan anggota keluarga oleh pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan merumuskan hak atas hukum bagi anak berkebutuhan khusus dengan keluarganya dapat dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak serta merta menjadi tanggung jawab orang tua, tapi lingkungan serta pemerintah harus dapat digerakkan dalam memenuhi hak anak berkebutuhan khusus dan keluarganya dalam persoalan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sifat penelitian secara spesifikasi adalah deskriptif analisis, Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara keluarga, anak berkebutuhan khusus. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas hukum anak berkebutuhan khusus dan keluarganya harus diwujudkan melalui program kegiatan khusus tentang perlindungan bagi anak berkebutuhan khusus dan keluarganya berupa perlindungan hukum dari krimininalisasi demi kepentingan kelompok, golongan dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pihak ketiga pada keluarga dari anak berkebutuhan khusus ini. Peranan pemerintah dalam mewujudkan program pelayanan hukum anak berkebutuhan khusus dan keluarga. Pihak ketiga pada masalah anak berkebutuhan khusus dan keluarga ini tidak akan mewujudkan hak hak dan harmonisasi kehidupan anak berkebutuhan khusus dan keluarga. Pihak ketiga hanya memanfaatkan anak berkebutuhan khusus dan keluarga demi propaganda kepentingan kelompok dan golongan.]]>
<![CDATA[Penerapan Pasal Makar 106 KUHP JO 55 Ayat (1) KUHP Perkara Alexander Worlaka ]]>
<![CDATA[HAMZAH PUTRA, MUHAMMAD SENANATHA PURUSADHIKARA]]>
<![CDATA[ AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Elections and Cyber Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47776/alwasath.v4i1.603
<![CDATA[The Republic of South Maluku is an organization that is prohibited by the Civil Emergency Decree concerning the Activities of the Maluku Sovereignty Front Organization of the Republic of South Maluku, which discusses the existence of the Republic of South Maluku when the State of Indonesia was originally formed, and to this day according to law and statutory provisions, the Republic of South Maluku is an organization that is prohibited because its purpose is treason in the sense of wanting to separate itself from the Unitary State of the Republic of Indonesia. Decision Number 69/Pid.B/2021/PN Drh proves that there are still individuals who are trying to gather power to proclaim the Republic of South Maluku as a state. The author will discuss the analysis of evidence and the application of Article 106 of the Criminal Code Jo 55 paragraph (1) of the Criminal Code in the case of the crime of treason against.]]>
<![CDATA[Rekonstruksi Sifat Melawan Hukum Pidana Materiil Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP ]]>
<![CDATA[Arifin, Setya Indra]]>
<![CDATA[ AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Elections and Cyber Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47776/alwasath.v4i1.638
<![CDATA[The long process of legislation of the Indonesian National Criminal Code has been completed since Law Number 1 of 2023 concerning Criminal Code (National Criminal Code) was ratified and promulgated. Public criticism before National Criminal Code was ratified (when it was still in draft form) towards the existence of regulations related to the living law in society as regulated in Article 2 of the National Criminal Code, did not change anything to the regulation except for the addition of one paragraph which was originally two to three. The existence of this regulation in National Criminal Code shows the development of the legality principle that has been known in criminal law in Indonesia, namely a formal legality principle, which has developed into a material legality principle. The unlawful nature of criminal acts that originally existed as long as they were regulated in statutory rules, has now developed into not only based on written statutory rules, but also based on living law in society. By using the normative legal research method, this paper aims to demonstrate the existence of these developments while at the same time offering a reconstruction of the existing legal regulation by first examining whether the existence of the aforementioned articles is in accordance with the normative principles in the legal system in Indonesia. In fact, referring to the Constitutional Court Decision Number 003/PUU-IV/2006, the provisions of Article 2 of the National Criminal Code are no longer appropriate to defend as they are. Regulatory reconstruction efforts are needed, which in this study shows that the material unlawful nature of criminal acts needed in Indonesia now and in the future is not against material unlawful nature in its positive function, but rather in its negative function, so that the regulation of Article 2 The National Criminal Code needs to be amended and corrected immediately]]>
<![CDATA[Apakah Sarjana Hukum Bisa Digantikan Dengan Teknologi Kecerdasan Artifisial? ]]>
<![CDATA[Marwan, awaludin]]>
<![CDATA[ AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Elections and Cyber Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47776/alwasath.v4i1.654
<![CDATA[Artikel ini mendiskusikan tentang kemungkinan kecerdasan artifisial menggantikan peran sarjana hukum dalam lingkup institusi, korporasi dan komunitas. Apa peluang dan tantangan pengembangan kecerdasan artifisial dalam membantu masyarakat menyelesaikan persoalan hukum yang sebelumnya banyak dikerjakan oleh sarjana hukum? Dengan menggunakan pendekatan studi literatur dan kasus, artikel ini disusun dengan melihat perkembangan regulasi dan teknologi digital. Munculnya banyak humanoid robot, seperti Sophia, dan pada saat bersamaan semakin populernya ChatGPT semakin mengukuhkan peluang penggunaan kecerdasan artifisial dalam membantu memecahkan persoalan hukum masyarakat. Pada saat yang sama, aspek skema hukum mulai dari perizinan, pelindungan data pribadi, keamanan siber sampai kepatuhan yang lain perlu dirumuskan dengan hati-hati. Beberapa persoalan hukum di luar negeri bisa menjadi contoh bagaimana menyelesaikan masalah litigasi yang berkaitan dengan kecerdasan artifisial.]]>
<![CDATA[Putusan Mediasi Sengketa Tata Usaha Negara, Pemilu di Kota Bekasi Pada Pemilu 2019 Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls ]]>
<![CDATA[Hastuti, Novita Ulya]]>
<![CDATA[ AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Elections and Cyber Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47776/alwasath.v4i1.660
<![CDATA[This study aims to determine the fulfillment of the principle of justice in the implementation of mediation by the Bawaslu of Bekasi City over election state administrative disputes (Sengketa Tata Usaha Negara) in the 2019 elections, which involved the PAN Party and the PPP Party with the Election Commission of Bekasi City. The principle of justice is one of the six principles of elections and one of the eleven principles of election administration as stipulated in Articles 2 and 3 of Law Number 7 of 2017. However, the operationalization of the fairness principles in the mediation procedure as part of the election dispute resolution system has not yet been translated into operational techniques in Bawaslu regulations. The researchers believe that the four parameters of justice, as stated by John Rawls, namely equal liberty, equal opportunity, and equal distribution, can be used as a reference for operationalizing the principles and principles of fairness. By examining the Dispute Resolution Report and mediation Decision documents issued by the Bekasi City Election Supervisory Body for the case using a legal philosophy approach, the researcher found that the implementation of mediation for the settlement of election state administrative disputes between the PAN Party and the PPP Party with the Bekasi City Election Commission was carried out by the Bekasi City Election Supervisory Body fulfilled the four parameters of justice as stated by John Rawls, namely equal liberty, equal opportunity, equal opportunity, and equal distribution. Based on the results of this study, the researcher recommends that Bawaslu improve the Bawaslu Regulations regarding election process dispute resolution by including these three parameters of justice in the mediation process.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak dalam Perspektif Keadilan ]]>
<![CDATA[Nugraha, Sigit Nurhadi]]>
<![CDATA[ AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Elections and Cyber Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47776/alwasath.v4i1.661
<![CDATA[The Constitutional Court has the authority to resolve disputes over the results of general elections and local elections. Trial process of election and local election result disputes is based on formal aspects which aim to fulfill formal legal certainty, but sometimes formal legal certainty overrides aspects of justice, for example by not examining lawsuit if they do not meet the formal requirements (fail at the dismissal stage) so that attention is needed so that formal procedures are carried out in the Constitutional Court guarantees material / substantial justice. This paper uses a type of doctrinal normative research. The author concludes that justice can be achieved by fulfilling formal and material truths. So far, the Constitutional Court in resolving disputes over election results has prioritized formal truth by enforcing rules that are formal in nature, but formal truth does not necessarily reflect material truth. Even though the Constitutional Court upholds formal law, it is hoped that it will also uphold material law by not imposing a dismissal procedure , or even though there is, a dismissal procedure is applied after examining evidence.]]>
<![CDATA[Tatanegara Madjapahit ]]>
<![CDATA[Said, Muhtar]]>
<![CDATA[ AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Elections and Cyber Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47776/alwasath.v4i1.668
<![CDATA[Dalam pengetahuan hukum hidup (Wyaharacastra) membagi aparat penegak hukum menjadi beberapa nama, yakni Hakim yang dikenal dengan “Adhyaksaâ€, sedangkan Juris (ahli) ilmu hukum hindu dimaknai sebagai Pragwiwaka. Sedangkan hukum yang ada dan diterapkan disebut dengan Decadrasta yakni kebiasaaan dalam suatu daerah. Penamaan pemanam ini merupakan penamaa dalam struktur hukum yang ada di kerajaan Majapahit pada waktu itu. Menariknya dalam sistem hukum yang diberlakukan di Kerajaan Majapahit atau kerajaan sebelumnya seperti Sriwijaya, sumpah menjadi hukum tertinggi dalam rantai penerapan hukum di Kerajaan Majapahit. Dalam hal ini, Yamin menuliskan mengenai kesaktian sumpah kesetiaan menjadi kunci utama dalam ketertiban bermasyarakat dan bernegara dalam kerajaan – kerajaan pada masa lampau. Sumpah kesetiaan kepada kerajaan menjadi tumpuan utama bahkan dicantumkan dalam sebuah prasasti kerajaan tersebut.]]>
