cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
hasanmuaziz
Contact Email
hasanmuaziz@unusia.ac.id
Phone
+6285733977299
Journal Mail Official
alwasath@unusia.ac.id
Editorial Address
Tower A lantai UNUSIA Jl. Taman Amir Hamzah No.5, RT.8/RW.4, Pegangsaan, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
ISSN : -     EISSN : 27216160     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum is an academic law journal published by the Faculty of Law, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA). This Journal is opened for academics or professionals and focussed on various legal disciplines such as but not limited to constitutional law, labor law, private law, philosophy of law, international law, and Islamic law. AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum published periodically in April and November articles written in English and Bahasa Indonesia. E-ISSN 2721-6160 That can be accessed on http://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 129 Documents
 2   3   4   5   6 
DINAMIKA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN MENGENAI BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN Yuliani Catur Rini
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 2 (2022): Acces to Justice
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v3i2.374

Abstract

The decision of the Constitutional Court Number 22/PUU-XV/2017 has an impact on the fulfillment of the basic rights and constitutional rights of citizens, especially in terms of marriage. The logical consequence of the Constitutional Court's decision is that there is a change in the norms of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which reaches the age limit for marriage. Article 7 of Law no. 1 of 1974 stipulates that the minimum age for marriage for men is 19 years and for women 16 years. The regulation was amended through Law no. 16 of 2019 which stipulates the minimum age for marriage for men and women who will marry is at least 19 years old. Changes in the minimum age for marriage have an impact on dispensation for marriage. The existence of a "marriage dispensation" whose authority is given to religious court judges is a double-edged sword which sometimes becomes a challenge in preventing early marriage
a KRIMINALISASI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DAN KELUARGA OLEH EMPIRISME PIHAK KETIGA DI BUKITTINGGI Deddi Fasmadhy Satiadharmanto
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 2 (2022): Acces to Justice
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v3i2.544

Abstract

Keluarga terkadang tidak memahami kondisi anak anaknya terlahir sehat baik secara fisik maupun mentalnya. Kondisi Kesehatan mental atas dua anak usia 7 dan 8 tahun di Kota Bukittinggi ini baru ketahuan terganggu Kesehatan mental ketika kedua anak ini bersama keluarga mendapatkan masalah oleh pihak ketiga dengan dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaporkan pihak ketiga. Setelah dilakukan beberapa tes psikologi oleh Psikolog ternyata kedua anak ini mengalami kesehatan mental atau berkebutuhan khusus terganggu sejak lahir. Pada kenyataannya kedua anak berkebutuhan khusus ini bersama keluarganya oleh pihak ketiga dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) anak dieksploitasi demi kepentingan pihak ketiga dengan mempidanakan anggota keluarga oleh pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan merumuskan hak atas hukum bagi anak berkebutuhan khusus dengan keluarganya dapat dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak serta merta menjadi tanggung jawab orang tua, tapi lingkungan serta pemerintah harus dapat digerakkan dalam memenuhi hak anak berkebutuhan khusus dan keluarganya dalam persoalan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sifat penelitian secara spesifikasi adalah deskriptif analisis, Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara keluarga, anak berkebutuhan khusus. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas hukum anak berkebutuhan khusus dan keluarganya harus diwujudkan melalui program kegiatan khusus tentang perlindungan bagi anak berkebutuhan khusus dan keluarganya berupa perlindungan hukum dari krimininalisasi demi kepentingan kelompok, golongan dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pihak ketiga pada keluarga dari anak berkebutuhan khusus ini. Peranan pemerintah dalam mewujudkan program pelayanan hukum anak berkebutuhan khusus dan keluarga. Pihak ketiga pada masalah anak berkebutuhan khusus dan keluarga ini tidak akan mewujudkan hak hak dan harmonisasi kehidupan anak berkebutuhan khusus dan keluarga. Pihak ketiga hanya memanfaatkan anak berkebutuhan khusus dan keluarga demi propaganda kepentingan kelompok dan golongan.
ENGLISH FOR LAW: ANALYSIS OF ENGLISH LANGUAGE REQUIREMENTS FOR SPECIAL PURPOSE AT THE FACULTY OF LAW, UNIVERSITY OF NAHDLATUL ULAMA INDONESIA Chyta Anindhyta
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 2 (2022): Acces to Justice
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v3i2.602

Abstract

The fast flow of globalization that is currently being hit by Indonesia cannot be avoided. This brought a change in the development of English for Specific Purposes. Responding to these conditions, this research was conducted to find out an analysis of the needs of ESP in the Faculty of Law, which will continue with what kind of material is needed, especially for law students, as well as ESP supporting modules and media. This research focuses on the perspective of undergraduate students at the Faculty of Law. This research is focused on Law Faculty students at a university in DKI Jakarta, Indonesia using a mixed research design (mix method). Data were obtained from several techniques, namely interviews, documentation and questionnaires. Based on the interview data, it was found that the expected material for ESP at the Faculty of Law was communication skills, especially speaking and writing to prepare themselves to serve their clients later. In addition, the existence of modules and media on grammatical discussions and pronunciation exercises that are less interesting needs to be followed up with the development of supporting modules and media so that learning activities can be packaged in a more active and interesting way. From some of the explanations above, it is necessary to develop teaching materials, modules and supporting media for the Faculty of Law.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI INDIVIDUAL Muhammad Alfaruq Nirwana
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 2 (2022): Acces to Justice
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v3i2.609

Abstract

Setiap orang pasti memiliki data pribadi. Data pribadi merupakan sesuatu yang melekat pada diri setiap orang. Data pribadi merupakan suatu hal yang bersifat sensitif. Data pribadi merupakan suatu yang wajib dilindungi karna merupakan hak privasi bagi setiap orang. Hak privasi merupakan hak konstitusional bagi seluruh warga negara yang telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945. Hak konstitusional juga merupakan kewajiban dari suatu negara terhadap warga negaranya. Di Indonesia saat ini banyak terjadi permasalahan hukum yang menyalahgunakan data pribadi seseorang untuk kepentingan pribadi. Akan tetapi,pada saat ini penanganan permasalahan hukum tersebut belum dilakukan secara maksimal dikarenakan kekosongan norma dalam perlindungan hukum data pribadi. Tujuan dan fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum terhadap data pribadi sebagai hak privasi dan bentuk perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah hakekat dari perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi adalah hak konstitusional warga negara. Indonesia belum memiliki peraturan perundang undangan yang menjadi dasar hukum perlindungan terhadap data pribadi. Maka dari itu, dalam perlindungan hukum data pribadi, Indonesia mengalami kekosongan norma sehingga tidak dapat secara maksimal melindungi data pribadi warga negara.
KEABSAHAN PERJANJIAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DI TINJAU DARI HUKUM PERDATA Ikka Puspita Sari
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 2 (2022): Acces to Justice
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v3i2.613

Abstract

ABSTRACT Transaction Media, which is more commonly referred to as E-Commerce, can be understood as a type of buying and selling transaction or trading of goods or services through electronic media. In this electronic contract agreement is an agreement of the parties that is carried out through an electronic system. From the background above, the formulation of the research problem is How the Legitimacy of Electronic Contract Agreements in E-Commerce Transactions Viewed from Civil Law. This study uses a normative research method, namely studying problems by processing data obtained from laws and regulations in accordance with existing rules and norms or norms as a basis for research. Articles 5 and 6 of the ITE Law state that electronic information, documents and signatures can be used as evidence in e-commerce transactions that are considered valid as long as the information can be checked, downloaded, displayed, guaranteed and accountable. This article is emphasized by the explanation of article 5 of Law Number 19 of 2016. Keywords: Legitimacy, Agreement, E-Commerce
Asas-Asas Hukum Administrasi Negara Edho Rizky Ermansyah
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 2 (2022): Acces to Justice
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v3i2.616

Abstract

Asas-Asas Hukum Administrasi Negara merupakan hal dasar yang harus dipelajari oleh para mahasiswa hukum. Dan dalam buku yang berjudul Asas-Asas Hukum Administrasi Negara karya Muhtar Said isinya memang menyajikan hal itu. Tetapi ada beberapa kekuarangan terhadap buku ini karena tidak lebih lanjut membahas Mengenai hal-hal kekininan dan perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Padahal kedua hal tersebut penting untuk ditulis supaya mahasiswa langsung bisa menerapkan teori yang dipejari.
S, PENERAPAN PASAL MAKAR 106 KUHP JO 55 AYAT (1) KUHP PERKARA ALEXANDER WORLAKA MUHAMMAD SENANATHA PURUSADHIKARA HAMZAH PUTRA
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2023): Elections and Cyber Law
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v4i1.603

Abstract

The Republic of South Maluku is an organization that is prohibited by the Civil Emergency Decree concerning the Activities of the Maluku Sovereignty Front Organization of the Republic of South Maluku, which discusses the existence of the Republic of South Maluku when the State of Indonesia was originally formed, and to this day according to law and statutory provisions, the Republic of South Maluku is an organization that is prohibited because its purpose is treason in the sense of wanting to separate itself from the Unitary State of the Republic of Indonesia. Decision Number 69/Pid.B/2021/PN Drh proves that there are still individuals who are trying to gather power to proclaim the Republic of South Maluku as a state. The author will discuss the analysis of evidence and the application of Article 106 of the Criminal Code Jo 55 paragraph (1) of the Criminal Code in the case of the crime of treason against.
REKONSTRUKSI SIFAT MELAWAN HUKUM PIDANA MATERIIL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP Setya Indra Arifin
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2023): Elections and Cyber Law
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v4i1.638

Abstract

The long process of legislation of the Indonesian National Criminal Code has been completed since Law Number 1 of 2023 concerning Criminal Code (National Criminal Code) was ratified and promulgated. Public criticism before National Criminal Code was ratified (when it was still in draft form) towards the existence of regulations related to the living law in society as regulated in Article 2 of the National Criminal Code, did not change anything to the regulation except for the addition of one paragraph which was originally two to three. The existence of this regulation in National Criminal Code shows the development of the legality principle that has been known in criminal law in Indonesia, namely a formal legality principle, which has developed into a material legality principle. The unlawful nature of criminal acts that originally existed as long as they were regulated in statutory rules, has now developed into not only based on written statutory rules, but also based on living law in society. By using the normative legal research method, this paper aims to demonstrate the existence of these developments while at the same time offering a reconstruction of the existing legal regulation by first examining whether the existence of the aforementioned articles is in accordance with the normative principles in the legal system in Indonesia. In fact, referring to the Constitutional Court Decision Number 003/PUU-IV/2006, the provisions of Article 2 of the National Criminal Code are no longer appropriate to defend as they are. Regulatory reconstruction efforts are needed, which in this study shows that the material unlawful nature of criminal acts needed in Indonesia now and in the future is not against material unlawful nature in its positive function, but rather in its negative function, so that the regulation of Article 2 The National Criminal Code needs to be amended and corrected immediately
Apakah Sarjana Hukum Bisa Digantikan Dengan Teknologi Kecerdasan Artifisial? awaludin Marwan
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2023): Elections and Cyber Law
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v4i1.654

Abstract

Artikel ini mendiskusikan tentang kemungkinan kecerdasan artifisial menggantikan peran sarjana hukum dalam lingkup institusi, korporasi dan komunitas. Apa peluang dan tantangan pengembangan kecerdasan artifisial dalam membantu masyarakat menyelesaikan persoalan hukum yang sebelumnya banyak dikerjakan oleh sarjana hukum? Dengan menggunakan pendekatan studi literatur dan kasus, artikel ini disusun dengan melihat perkembangan regulasi dan teknologi digital. Munculnya banyak humanoid robot, seperti Sophia, dan pada saat bersamaan semakin populernya ChatGPT semakin mengukuhkan peluang penggunaan kecerdasan artifisial dalam membantu memecahkan persoalan hukum masyarakat. Pada saat yang sama, aspek skema hukum mulai dari perizinan, pelindungan data pribadi, keamanan siber sampai kepatuhan yang lain perlu dirumuskan dengan hati-hati. Beberapa persoalan hukum di luar negeri bisa menjadi contoh bagaimana menyelesaikan masalah litigasi yang berkaitan dengan kecerdasan artifisial.
Putusan Mediasi Sengketa Tata Usaha Negara, Pemilu di Kota Bekasi Pada Pemilu 2019 Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls Novita Ulya Hastuti
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2023): Elections and Cyber Law
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v4i1.660

Abstract

This study aims to determine the fulfillment of the principle of justice in the implementation of mediation by the Bawaslu of Bekasi City over election state administrative disputes (Sengketa Tata Usaha Negara) in the 2019 elections, which involved the PAN Party and the PPP Party with the Election Commission of Bekasi City. The principle of justice is one of the six principles of elections and one of the eleven principles of election administration as stipulated in Articles 2 and 3 of Law Number 7 of 2017. However, the operationalization of the fairness principles in the mediation procedure as part of the election dispute resolution system has not yet been translated into operational techniques in Bawaslu regulations. The researchers believe that the four parameters of justice, as stated by John Rawls, namely equal liberty, equal opportunity, and equal distribution, can be used as a reference for operationalizing the principles and principles of fairness. By examining the Dispute Resolution Report and mediation Decision documents issued by the Bekasi City Election Supervisory Body for the case using a legal philosophy approach, the researcher found that the implementation of mediation for the settlement of election state administrative disputes between the PAN Party and the PPP Party with the Bekasi City Election Commission was carried out by the Bekasi City Election Supervisory Body fulfilled the four parameters of justice as stated by John Rawls, namely equal liberty, equal opportunity, equal opportunity, and equal distribution. Based on the results of this study, the researcher recommends that Bawaslu improve the Bawaslu Regulations regarding election process dispute resolution by including these three parameters of justice in the mediation process.

Page 4 of 13 | Total Record : 129

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 2 (2025): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2025): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2024): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Law and Public Policy Vol. 5 No. 1 (2024): Law and Public Policy Vol 5 No 1 (2024): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Elections and Constitution Vol 4 No 2 (2023): Pemilu dan Konstitusi Vol. 4 No. 1 (2023): Elections and Cyber Law Vol 4 No 1 (2023): Pemilihan Umum dan Hukum Siber Vol 4 No 1 (2023): Elections and Cyber Law Vol. 3 No. 2 (2022): Acces to Justice Vol 3 No 2 (2022): Akses terhadap Keadilan Vol 3 No 2 (2022): Acces to Justice Vol 3 No 1 (2022): Humanism in Law Enforcement Vol 3 No 1 (2022): Humanisme dalam Penegakan Hukum Vol 2 No 2 (2021): Pandemic, Human Right, and Public Regulations Vol 2 No 2 (2021): Pandemi, Hak Asasi Manusia, dan Kebijakan Publik Vol 2 No 1 (2021): Pandemic, Human Right and Public Policy Vol 2 No 1 (2021): Pandemi, HAM dan Kebijakan Publik Vol 1 No 2 (2020): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2020): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum More Issue