cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
ijlf.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Phone
+62411-452901
Journal Mail Official
ubpostgradjournal@gmail.com
Editorial Address
Program PascaSarjana Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Legality of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : -     EISSN : 2477197x     DOI : https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i1.228
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Indonesian Journal of Legality of Law is a peer-review scholarly Law Journal issued by Postgraduate Bosowa University which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). Indonesian Journal of Legality of Law accepts submissions of scholarly articles to be published that cover original academic thoughts in Legal Dogmatics, Legal Theory, Legal Philosophy and Comparative Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 264 Documents
 19   20   21   22   23 
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA DI KABUPATEN SINJAI: STUDI PUTUSAN NOMOR: 39/PID.SUS-TPK/2020/PN.MKS Hasbi, Muh Ali; Renggong, Ruslan; Nur, Mustawa
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i2.4480

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan tindak pidana korupsi terkait penggunaan anggaran dana desa di Kabupaten Sinjai dan faktor penghambat dalam penerapan tindak pidana korupsi terkait penggunaan anggaran dana desa di Kabupaten Sinjai. Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Mks, belum dapat berjalan optimal dan perlu dilakukan penyempurnaan hukum khususnya penjatuhan putusan terutama mengenai uang pengganti yang dikenakan kepada pelaku. Dan Faktor yang penghambat dalam penerapan tindak pidana korupsi yakni aparatur penegakan hukum masih terkendala prosedur dan budaya masyarakat yang kurang memahami. This study aims to determine the application of corruption crimes related to the use of village fund budgets in Sinjai District and inhibiting factors in the application of corruption crimes related to the use of village fund budgets in Sinjai District. The research method used is normative legal research using primary data obtained through interview techniques. The results showed that Decision Number: 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks, has not been able to run optimally and it is necessary to improve the law, especially the verdict, especially regarding the restitution imposed on the perpetrator. And the inhibiting factors in the implementation of corruption crimes, namely the law enforcement apparatus is still constrained by procedures and a culture of society that lacks understanding.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU MALPRAKTIK MEDIK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUTAPURA PALU Lisangan, Yusri; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i2.4481

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku malpraktik medik di RSUD Anutapura Palu dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara malpraktik medik dalam kasus putusan Nomor : 871K/Pid/2018. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data lapangan sebagai fokus penelitian serta menggunakan perundang-undangan sebagai sumber data penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku malpraktik medis di RSUD Anutapura Palu dengan mempertimbangkan aspek hukum dan praktik medis dengan analisis menyeluruh tentang standar perawatan medis, saksi ahli, dan dampak pada praktik medis. Analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara malpraktik medik dalam kasus putusan Nomor 871/Pid/2018 adalah adanya ketidakseimbangan dalam memberikan keadilan di mana hakim memberikan keadilan untuk terdakwa secara penuh dengan putusan bebas dalam perkara ini akan tetapi untuk korban tidak mendapatkan keadilan yang pasti. This study aims to analyze the criminal responsibility of the perpetrators of medical malpractice at Anutapura Regional General Hospital of Palu and analyze the Judge's consideration in deciding the medical malpractice case in the verdict case Number: 871K/Pid/2018. The research method used is normative legal research using field data as the focus of research and using legislation as a source of research data. The results showed that criminal liability for perpetrators of medical malpractice at Anutapura Palu Hospital by considering aspects of law and medical practice, where a thorough analysis of the standard of medical care, expert witnesses, and the impact on medical practice. And the analysis of the judge's consideration in deciding the medical malpractice case in verdict Number 871/Pid/2018 is that there is an imbalance in providing justice, where the judge provides justice for the defendant in full with an acquittal in this case but for the victim does not get certain justice.
ANALISIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI BARAT Masri, Masri; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i2.4482

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian kasus tindak pidana pertambangan dengan restorative justice di wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dan untuk mengetahui penghentian penyidikan perkara tindak pidana pertambangan di Kepolisian Daerah Sulawesi Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kasus tindak pidana pertambangan dengan restorative justice di wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Barat yaitu penerapan restorative justice yang melibatkan proses dialog terstruktur antara para pihak yang terlibat, yang dipandu oleh seorang mediator atau fasilitator yang terlatih. Proses ini dirancang untuk memberikan kesempatan bagi korban untuk mengekspresikan rasa sakit dan kekecewaannya, sedangkan pelaku diberi kesempatan untuk mengakui kesalahan mereka dan melakukan tindakan untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Proses restorative justice juga dapat melibatkan keluarga, teman, dan masyarakat yang terkena dampak dari konflik atau kejahatan. Beberapa keuntungan dari pendekatan restorative justice adalah bahwa pendekatan ini dapat menghasilkan solusi yang lebih memuaskan dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu konflik atau kejahatan. Penghentian penyidikan perkara tindak pidana pertambangan di Kepolisian Daerah Sulawesi Barat oleh penyidik polri sesuai Pasal 30 Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana diantaranya: 1) penghentian penyidikan dilakukan melalui gelar perkara; 2) penghentian penyidikan dapat dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan hukum; dan 3) penghentian penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. This research aims to find out the settlement of mining crime cases with restorative justice in the West Sulawesi Regional Police area and to find out the termination of investigation of mining crime cases in the West Sulawesi Regional Police. The research method used is normative law research. The research results show that the resolution of mining crime cases using restorative justice in the West Sulawesi Regional Police Area is the application of restorative justice which involves a structured dialogue process between the parties involved, guided by a trained mediator or facilitator. This process is designed to provide an opportunity for victims to express their pain and disappointment, while perpetrators are allowed to admit their mistakes and take action to repair the damage that has been done. The restorative justice process can also involve family, friends, and communities affected by conflict or crime. One of the advantages of a restorative justice approach is that this approach can produce a more satisfying and beneficial solution for all parties involved in a conflict or crime. Termination of investigation of mining crime cases in the West Sulawesi Regional Police by police investigators in accordance with Article 30 of Perkap Number 6 of 2019 concerning Criminal Investigation Management including: 1) termination of investigation is carried out through a case title; 2) termination of investigation can be carried out to fulfill legal certainty, a sense of justice, and legal expediency; and 3) termination of investigation is carried out in accordance with the provisions of laws and regulations.
PERJANJIAN ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR DENGAN CV AMALIA MANDIRI DALAM PEKERJAAN REHABILITASI DRAINASE DI PERUMAHAN BPS II KOTA MAKASSAR Muchlis, Moh. Fathur Rizki
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i2.4483

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dengan CV Amalia Mandiri dalam pekerjaan drainase dan menganalisis hak serta kewajiban para pihak dalam perjanjian pekerjaan drainase. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Data dianalisis dengan proses pengumpulan data yang kemudian diolah menggunakan analisis data kualitatif yang menggunakan model interaktif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menujukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dengan CV Amalia Mandiri dalam pekerjaan saluran drainase di Perumahan BPS II Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar diatur dalam Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Nomor 87.2/PERJ.87/REHAB-PSDA/VII/2023 tanggal 06 Juli 2023. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pekerjaan drainase yaitu CV Amalia Mandiri memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam surat perjanjian serta kewajiban yang dimiliki oleh CV Amalia Mandiri adalah tidak membuat atau menyampaikan dokumen atau keterangan lain yang tidak benar. Lebih lanjut Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar memiliki hak menerima barang dari CV Amalia Mandiri sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam surat perjanjian serta kewajiban yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar adalah melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam surat perjanjian. This research aims to analyze the implementation of the cooperation agreement between the Public Works Department of Makassar City and CV. Amalia Mandiri in drainage work and analyze the rights and obligations of the parties in the drainage work agreement. The research method used is a normative research method with a qualitative approach. Analyzed using a data collection process which is then processed using qualitative data analysis using an interactive model consisting of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research results show that the implementation of the cooperation agreement between the Public Works Department of Makassar City and CV. Amalia Mandiri in drainage channel work at BPS II Housing, Sudiang Raya Village, Biringkanaya District, Makassar City is regulated in the Goods/Services Procurement Agreement Letter Number 87.2/PERJ. 87/REHAB-PSDA/VII/2023 Dated 06 July 2023. The rights and obligations of the parties in the drainage work agreement, namely CV. Amalia Mandiri has the right to receive payment for the purchase of goods under the total price and time stated in the agreement letter, The obligation that CV. Amalia Mandiri has is not to create or submit documents or other information that is not true. Meanwhile, the Public Works Department of Makassar City has the right to receive goods from CV. Amalia Mandiri under the specifications stated in the Letter of Agreement, the obligation of the Public Works Department of Makassar City is to make payments according to the total price stated in the agreement letter.
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 SABU DI WILAYAH HUKUM POLDA SULAWESI SELATAN Ichsan, Muhammad Nur; Madiong, Baso; Waspada, Waspada
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i2.4484

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran kepolisian dalam penyidikan penyalahgunaan narkotika golongan 1 sabu dan faktor penghambat penyidikan di Wilayah Hukum Polda Sulsel. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas penyidikan tindak pidana narkotika golongan 1 sabu di wilayah Hukum Polda Sulawesi Selatan yaitu dengan menerima laporan, melakukan tindakan pertama, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan tersangka dan saksi, penahanan, serta pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan. Faktor penghambat pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika golongan I sabu di wilayah Hukum Polda Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi SDM, sarana dan prasarana, serta anggaran. Sedangkan faktor eksternalnya meliputi kesadaran hukum masyarakat budaya hukum serta adanya tekanan terhadap penyidik. This study aims to analyze the effectiveness of the police's role in investigating the abuse of class 1 methamphetamine narcotics and factors inhibiting investigations in the South Sulawesi Regional Police jurisdiction. The research method used is normative legal research. The results of the study indicate that the effectiveness of investigating class 1 methamphetamine narcotics crimes in the South Sulawesi Regional Police jurisdiction is by receiving reports, taking first action, arresting, searching, confiscating, examining suspects and witnesses, detaining, and transferring case files to the prosecutor's office. Factors inhibiting the implementation of investigations of class I methamphetamine narcotics crimes in the South Sulawesi Regional Police jurisdiction are influenced by internal and external factors. Internal factors include human resources, facilities, infrastructure, and budget. While external factors include public legal awareness, legal culture, and pressure on investigators.
PENERAPAN ASAS CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN PADA SISTEM E-COURT DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR Sepriana M., Nur Aida; Makkawaru, Zulkifli; Kamsilaniah, Kamsilaniah
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i2.4485

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan pada system e-Court dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian bersifat analisis kualitatif memaparkan penerapan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan pada sistem e-Court dalam perkara perdata di Pengadilan secara elektronik, dikaji menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Metode dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Penelitian dilakukan kepada Hakim di Pengadilan Negeri Makassar dan Advokat dalam wilayah hukum Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam perkara perdata secara elektronik telah terlaksana melalui layanan e-Court dimana pengadilan negeri yang bersangkutan merupakan penyedia layanan dan pihak advokat serta pihak selain advokat merupakan pengguna layanan tersebut. Namun, dalam penerapannya masih terdapat beberapa hambatan, sedangkan pelaksanaannya jika ditinjau berdasarkan tahapan di dalam sistem e-Court telah efektif terlaksana pada tahap pembuatan akun, tahap pendaftaran perkara, tahap pembayaran dan tahap pemanggilan pihak, serta kurang efektif pada tahap persidangan. Salah satu faktor yang mempengaruhi penerapan dari layanan ini yaitu, perangkat e-Court Mahkamah Agung, infrastruktur teknologi, profesionalisme penyedia layanan, kemampuan advokat di bidang IT (Informasi dan Teknologi), kondisi masyarakat dan tidak memilik alamat e-mail. This study aims to understand the application of the principles of speed, simplicity and low cost in the e-Court system in civil cases at the Makassar District Court. This research was conducted using empirical juridical methods. The research is a qualitative analysis by explaining the application of the principles of fast, simple, and low cost in the e-Court system in civil cases in court electronically studied according to Supreme Court Regulation No. 3 of 2018 concerning electronic administration of cases in court. Data collection methods and techniques were carried out using literature studies and interviews. Research was conducted on judges at the Makassar District Court and advocates within the jurisdiction of Makassar City. The result of the study shows that the implementation of the principles of speed, simplicity and low cost in electronic civil cases has been implemented through the e-Court service where the relevant district court is the service provider and the advocates and parties other than advocates are the users of the service. However, in its implementation there are still some obstacles, while its implementation if reviewed based on the stages in the e-Court system has been effectively implemented at the account creation stage, case registration stage, payment stage and party summoning stage, and less effective at the trial stage. One of the factors affecting the implementation of this service is the Supreme Court's e-Court equipment, technological infrastructure, professionalism of service providers, the ability of advocates in the field of IT (Information and Technology), community conditions and not having an e-mail address.
PENYELESAIAN PADA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN MELALUI KEADILAN RESTORATIF DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR POLEWALI MANDAR Harliansyah, Muh. Dahri; Renggong, Ruslan; Mustawa, Mustawa
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i2.4486

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan keadilan restoratif di Kepolisian Resor Polewali Mandar dalam menyelesaikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dari tahun 2022 hingga tahun 2023 serta faktor penghambatnya. Jenis penelitian ialah penelitian campuran normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan yaitu secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana penggelapan dalam jabatan di Kepolisian Resor Polewali Mandar di tahun 2022 hingga tahun 2023 belum berjalan optimal diakibatkan penanganan kasus tahun 2022 terdapat 7 (tujuh) kasus dengan 6 (enam) kasus yang tidak berhasil diselesaikan dengan keadilan restoratif. Demikian pula pada tahun 2023 dari 4 (empat) kasus terdapat 3 (tiga) kasus yang tidak berhasil diselesaikan dengan keadilan restoratif. Faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan keadilan restoratif guna menyelesaikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di Kepolisian Resor Polewali Mandar dari tahun 2022 hingga tahun 2023 dipengaruhi oleh (1) faktor internal berupa sumber daya manusia dan sosialisasi ke masyarakat; dan (2) faktor eksternal yaitu pelapor dan tersangka. This research aims to find out the application of restorative justice in the Polewali Mandar Resort Police in solving the crime of embezzlement in office from 2022 to 2023 and the inhibiting factors. The type of research is mixed normative and empirical research. Data collection is done through literature studies, interviews, and document studies. The data analysis used is qualitatively and then presented descriptively. The results showed that the application of restorative justice in solving criminal cases of embezzlement in positions at the Polman Resort Police from 2022 to 2023 has not run optimally due to the handling of cases in 2022 there were 7 (seven) cases with 6 (six) cases that were not successfully resolved with Restorative Justice. Similarly, in 2023 out of 4 (four) cases, 3 (three) cases cannot be successfully resolved with Restorative Justice. Factors that become obstacles in the application of Restorative Justice to solve embezzlement crimes in positions at the Polewali Mandar Resort Police from 2022 to 2023 are influenced by (1) internal factors in the form of human resources and socialization to the community; and (2) external factors i.e. the whistleblower and the suspect.
PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS PELANGGARAN JAM KERJA DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA CUKAI SULAWESI BAGIAN SELATAN Herlinawan, Iwan Yudi; Hasan, Yulia A.; Almusawir, Almusawir
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i2.4520

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi disiplin terhadap pelanggaran disiplin jam kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan. Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian Hukum Normatif Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi disiplin terhadap pelanggaran disiplin jam kerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan telah dilakasanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 pasal 4 huruf f dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.01/2021, terutama terkait dengan pemotongan tunjangan dan akumulasi ketidakhadiran pada tahap hukuman disiplin ringan, sedang dan berat. Penerapan sanksi disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan jam kerja di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan belum berjalan secara efektif yang ditunjukan masih ada pegawai melakukan pelanggaran dan terdapat pegawai yang melakukannya secara berulang serta tidak merasakan dampak atas pembelajaran dan pembinaan yang telah dilakukan. Penerapan hukuman belum efektif karena: (a) faktor sanksi dan hukuman, (b) penegakan hukuman disiplin, (c) sarana pengawasan dan monitoring dan (d) faktor individu pegawai dan masyarakat. This research aims to determine the application of disciplinary sanctions for violations of the working hours of Civil Servants (PNS) at Regional Office of Directorate General of Customs and Excise Southern Sulawesi.  The research method used is Empirical Normative Legal research. The results of the research show that the application of disciplinary sanctions for violations of civil servant working hours discipline at at Regional Office of Directorate General of Customs and Excise Southern Sulawesi has been carried out under the provisions of applicable laws and regulations, namely Government Regulations 94 of 2021 article 4 letter f and Minister of Finance Regulation Number 221/PMK.01/2021, especially related to deductions. allowances and accumulated absences which are at the stage of light, medium, and heavy disciplinary penalties. The application of disciplinary sanctions to civil servants who violate working hours provisions at Regional Office of Directorate General of Customs and Excise Southern Sulawesi has not been implemented effectively, as shown by the fact that there are still employees committing violations and there are employees who do it repeatedly and do not feel the impact of the learning and coaching that has been carried out. The application of punishment has not been effective because (a) sanctions and punishment factors, (b) enforcement of disciplinary penalties, (c) means of supervision and monitoring, and (d) individual employee and community factors.
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR Baharuddin, Radesyah Pratiwi; Hanafi, Muhammad Arif
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i2.4528

Abstract

Kasus terhadap anak dewasa ini menjadi perhatian tersendiri dalam penegakkan hukum khususnya di Pengadilan Negeri Makassar, tingginya angka kasus terhadap anak dan penyelesaian dengan penerapan restoratif justice membuat penulis tertarik meneliti secara mendalam penerapan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Restorative Justice System dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan anak sebagai korban tindak pidana kejahatan di Pengadilan Negeri Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan atau penerapan Restorative Justice System di Pengadilan Negeri Makassar. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian nondoctrinal yang berorientasi pada pendekatan terhadap perlindungan anak sebagai korban kejahatan dengan pendekatan Restorative Justice System. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan terhadap data yang tidak dapat dikuantifikasikan, yakni semua data primer, dan data sekunder, demikian juga bahan pustaka, jurnal ilmiah hukum, dan peraturan yang berhubungan dengan masalah perlindungan anak sebagai korban kejahatan dengan pendekatan Restorative Justice System. Hasil penelitian ini adalah Penerapan Restorative Justice System dalam penanganan perkara yang melibatkan anak sebagai tindak pidana kejahatan di Pengadilan Negeri Makassar belum terlaksana secara efektif, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adalah faktor trauma anak, struktur hukum, kesadaran hukum Masyarakat, budaya hukum, dendam keluarga serta sarana dan prasarana. Rekomendasi pada penelitian ini adalah perlu diadakan pendekatan psikologi secara khusus kepada anak yang menjadi korban kejahatan, agar jiwa dan mental yang tadinya terganggu dapat dipulihkan kembali secara normal, demi masa depannya, agar sarana dan prasarana pendukung tugas para hakim, ditingkatkan sehingga dapat mendukung dan menopang pelaksanaan tugasnya pada bidang Restorative Justice System, khusus kejahatan yang menimpa seorang anak, perlu dilakukan upaya penyuluhan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya keluarga anak, yang berhubungan penyelesaian kasus kejahatan terhadap anak dan kasus-kasus tertentu dengan Restorative Justice System, agar pendidikan formal dan non formal pada struktur hukum yakni para hakim sebagai mediator, ditingkatkan pendidikannya baik secara formal maupun non formal melalui pelatihan, bimbingan teknis atau semacamnya, agar dapat lebih profesional dalam penyelesaian dengan Restorative Justice System. Cases against children today are a separate concern in law enforcement, especially in the Makassar District Court, the high number of cases against children and the settlement with the application of restoratif justice makes the author interested in examining in depth the application. This study aims to determine and analyze the application of the Restorative Justice System in handling criminal cases involving children as victims of crime in the Makassar District Court and the factors that influence the enforcement or application of the Restorative Justice System in the Makassar District Court. This type of research is empirical legal research or non-doctrinal research oriented towards the approach to the protection of children as victims of crime with the Restorative Justice System approach. The data analysis method in this research uses qualitative analysis method. Qualitative data analysis is carried out on data that cannot be quantified, namely all primary data, and secondary data, as well as library materials, legal scientific journals, and regulations related to the issue of child protection as a victim of crime with the Restorative Justice System approach. The results of this study are the application of the Restorative Justice System in handling cases involving children as criminals in the Makassar District Court has not been implemented effectively, while the factors that influence are child trauma factors, legal structure, public legal awareness, legal culture, family resentment and facilities and infrastructure. The recommendations in this study are that a special psychological approach needs to be held to children who are victims of crime, so that the soul and mentality that was previously disturbed can be restored normally, for the sake of their future, so that the facilities and infrastructure supporting the duties of judges, are improved so that they can support and sustain the implementation of their duties in the field of Restorative Justice System, especially crimes that befall a child, It is necessary to conduct legal counseling efforts to all levels of society, especially children's families, relating to the settlement of crimes against children and certain cases with the Restorative Justice System, so that formal and non-formal education in the legal structure, namely judges as mediators, is improved both formally and non-formally through training, technical guidance or the like, so that they can be more professional in solving with the Restorative Justice System.
TEORI HUKUM PEMBANGUNAN DALAM EKSISTENSI MEDIASI PENAL DI TINGKAT PENUNTUTAN DALAM MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN Marif, Marif; Nurhaedah, Nurhaedah
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i2.4529

Abstract

Kehidupan  masyarakat  selalu  ditandai oleh perubahan-perubahan yang menunjukkan adanya proses  pembangunan,  maka  gagasan  teori hukum  pembangunan nasional terkait fungsionalisasi hukum jelas akan relevan dalam setiap masa, salah satunya dengan perkembangan penegakan hukum dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang dianggap relevan dengan isu hukum yang terjadi. Mediasi penal merupakan hasil buah pemikiran pendekatan keadilan restoratif digunakan di dalam tahap penuntutan yang dilakukan kejaksaan sekaligus sebagai perluasan tugas dan kewenangan kejaksaan atas perubahan peraturan perundang-undangan kejaksaan Undang-Undang  Nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia dalam penyelesaian perkara. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normatif-empiris, yaitu dengan menelaah dan menganalisis  bahan-bahan pustaka dengan menganalisis perbandingan idealita hukum dengan realitas hukum. Hasil dari penelitian ini, Eksistensi mediasi penal bisa diketahui bahwa telah di berlakukan di beberapa kasus tindak pidana contohnya tindak pidana ringan, malpraktik dan penganiayaan. Keadilan restoratif yang diatur dalam peraturan internal kejaksaan dengan lembaga penegak hukum lainnya berbeda. Namun sangat diperlukan dibentuk peraturan-perundang-undangan mengenai keadilan restoratif itu  sendiri dengan upaya sebagai terjaminnya kepastian hukum akan penggunaan keadilan restoratif di Indonesia, sehingga dalam pemberlakuannya mampu berjalan dengan optimal dan tidak menghasilkan sifat hukum yang rancu. Pentingnya persyaratan dan pedoman pemberlakuan mediasi penal karena mengingat tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan mediasi penal, terutama tindak pidana yang dianggap berat contohnya tindak pidana korupsi yang di dalam hukum pidana dianggap sebagai extraordinary crime. Community life is always marked by changes that indicate a development process, so the idea of national development legal theory related to legal functionalization will clearly be relevant at all times, one of which is the development of law enforcement using approaches that are considered relevant to the legal issues that occur. Penal mediation is the result of the thought of a restorative justice approach used in the prosecution stage carried out by the prosecutor's office as well as an expansion of the duties and authority of the prosecutor's office over changes in the prosecutorial legislation Law Number 11 of 2021 concerning Amendments to Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia in case settlement. This research was conducted using the normative-empirical research method, namely by examining and analyzing library materials by analyzing the comparison of legal ideals with legal reality. The results of this study, the existence of penal mediation can be seen that it has been applied in several criminal cases, for example minor crimes, malpractice and persecution. Restorative justice regulated in the internal regulations of the prosecutor's office with other law enforcement agencies is different. However, it is very necessary to form laws and regulations regarding restorative justice itself in an effort to ensure legal certainty of the use of restorative justice in Indonesia, so that its implementation can run optimally and does not produce ambiguous legal characteristics. The importance of the requirements and guidelines for the implementation of penal mediation is because not all cases can be resolved by penal mediation, especially crimes that are considered serious, for example corruption, which in criminal law is considered an extraordinary crime.

Page 21 of 27 | Total Record : 264

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025 Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025 Vol. 7 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2024 Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024 Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023 Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023 Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022 Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022 Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021 Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2021 Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2020 Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2020 Vol. 2 No. 1 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2019 Vol. 1 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2019 Vol. 1 No. 1 (2018): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2018 More Issue