cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
ijlf.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Phone
+62411-452901
Journal Mail Official
ubpostgradjournal@gmail.com
Editorial Address
Program PascaSarjana Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Legality of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : -     EISSN : 2477197x     DOI : https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i1.228
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Indonesian Journal of Legality of Law is a peer-review scholarly Law Journal issued by Postgraduate Bosowa University which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). Indonesian Journal of Legality of Law accepts submissions of scholarly articles to be published that cover original academic thoughts in Legal Dogmatics, Legal Theory, Legal Philosophy and Comparative Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 264 Documents
 20   21   22   23   24 
ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI TRANKSAKSI ONLINE: STUDI KASUS DI POLRESTABES MAKASSAR Mappaselleng, Nur Fadhillah
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i2.4530

Abstract

Maraknya penipuan melalui tranksaksi online yang melatar belakangi penelitian ini, dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan melalui tranksaksi online di Kota Makassar dan bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penipuan di Polrestabes Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penipuan melalui tranksaksi online di Kota Makassar adalah faktor iseng-iseng, faktor minimnya tertangkap oleh pihak berwajib, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor ketidaktauan pembeli, dan faktor keamanan jual beli online. Selain itu berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan dilakukan oleh aparat polrestabes kota Makassar mulai dari upaya preventif maupun upaya represif. Rekomendasi penelitian ini adalah diharapkan kepada seluruh masyarakat agar lebih waspada dan berhati-hati lagi dalam melakukan transaksi online serta tidak mudah tergiur dengan harga murah dan diskon besar. Selain itu, diharapkan pula kepada penegak hukum agar lebih efektif lagi memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan transaksi online. The rise of fraud through online transactions is the background of this research, with the aim of knowing and analyzing the factors that cause criminal acts of fraud through online transactions in Makassar City and how efforts to prevent and overcome criminal acts of fraud at the Makassar Police Station. This research uses empirical normative research methods. The results of this study indicate that the factors that cause the occurrence of criminal acts of fraud through online transactions in Makassar City are fad factors, the lack of being caught by the authorities, economic factors, environmental factors, educational factors, buyer ignorance factors, and online buying and selling security factors. In addition, various prevention and control efforts were carried out by the Makassar City Police officers, starting from preventive efforts and repressive efforts. The recommendation of this research is that all people are expected to be more vigilant and careful in conducting online transactions and not easily tempted by low prices and large discounts. In addition, it is also expected that law enforcers should be more effective in providing counseling to the public regarding online transactions.
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KARENA KELALAIAN MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN LUKA BERAT : STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI MAJENE Mappaselleng, Nur Fadhillah; Panggalo, Amanat
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i2.4531

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan penerapan restorative justice dalam perkara tindak pidana karena kelalaian menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat di Kejaksaan Negeri Majene. Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris serta mengkaji aspek normatif, adapun penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan 20 responden yaitu 20 orang Jaksa yang berada dalam lingkup Kejaksaan Negeri Majene. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dalam perkara tindak pidana karena kelalaian menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat di Kejaksaan Negeri Majene dimulai dari pertimbangan dan syarat perdamaian, upaya perdamaian, proses perdamaian, dan kesepakatan perdamaian. Rekomendasi penelitian ini adalah Perlunya penguatan regulasi terkait restorative justice di tingkat penuntutan dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kedepan. Mengingat Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative masih menjadi pedoman utama meskipun kedudukan restorative justice sudah diakui dalam Undang-Undang Kejaksaan, serta melakukan peningkatan kompetensi terhadap penuntut umum terutama dalam mempertimbangkan kelayakan perkara kecelakaan lalu lintas dengan luka berat yang dapat dihentikan penuntutannya. Hal ini karena luka berat itu sendiri adalah suatu dampak dari tindak pidana yang memiliki jangkauan klasifikasi yang lebih luas dibandingkan dengan luka ringan dan kematian. This study aims to analyze and explain the application of restorative justice in criminal cases due to negligence causing traffic accidents with serious injuries in the Majene State Attorney's Office. This type of research is empirical research and examines normative aspects, while this research uses primary data obtained from field research conducted by conducting direct interviews with 20 respondents, namely 20 prosecutors within the scope of the Majene State Attorney's Office. The results showed that the application of restorative justice in criminal cases due to negligence causing traffic accidents with serious injuries in the Majene District Attorney's Office starts from considerations and conditions of peace, peace efforts, peace processes, and peace agreements. The recommendation of this research is the need to strengthen regulations related to restorative justice at the prosecution level in the revision of the Criminal Procedure Code in the future. Considering that Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice is still the main guideline even though the position of restorative justice has been recognized in the Prosecutor's Law, as well as increasing the competence of public prosecutors, especially in considering the feasibility of traffic accident cases with serious injuries that can be discontinued. This is because serious injury itself is a result of a criminal offense that has a broader range of classifications compared to minor injury and death.
EFEKTIVITAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR Arnoldus, Arnoldus; Madiong, Baso; Makkawaru , Zulkifli
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i1.4563

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyidik dalam mengungkap sindikat tindak pidana pemalsuan mata uang dan factor yang menghambat penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dalam meminimalisir sindikat tindak pidana pemalsuan uang. Metode penelitianayang di gunakan adalah penelitian ini adalah yuridis Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencetak dan pengedaran dilaksanakan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menerima laporan, melakukan penyidikan, penangkapan dan penyidikan terhadap tersangka atau telah sesuai dengan Pasal 1 butir 2 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana. Penyidikan terhadap pelaku pencetak dan pengedaran uang palsu, alat diteksi juga perlu digunakan seperti senter sinar ultarviolet untuk menentukan ciri-ciri keaslian uang rupiah dan juga keterangan ahli dari Bank Indonesia. Dan Hambatan yang dilakukan penyidik dalam meminimalisir tindak pidana Pemalsuan mata uang: (1) masyarakat kurang konstruksif dalam merespon uang palsu (2) kurangnya kerja sama masyrakat terhadap aparat penegak hukum (3) korban dari tindak pidana tidak melaporkan adanya penemuan uang palsu (4) faktor perekonomian (5) faktor lingkungan. This study aims to determine the process of investigators in uncovering syndicates of criminal acts of currency counterfeiting and factors that hinder investigators of the Makassar City Resort Police in minimizing criminal syndicates of counterfeiting money. The research method used in this research is Normative juridical. The results showed that the investigation process against the perpetrators of criminal acts of printing and distribution was carried out in accordance with the Criminal Procedure Code, receiving reports, conducting investigations, arresting and investigating suspects or in accordance with Article 1 point 2 of the Criminal Procedure Code. Investigation of the perpetrators of printing and distribution of counterfeit money, detection tools also need to be used such as ultarviolet flashlights to determine the characteristics of the authenticity of rupiah money and also expert testimony from Bank Indonesia. And the obstacles carried out by investigators in minimizing the criminal act of counterfeiting currency: (1) the community is less constructive in responding to counterfeit money (2) lack of community cooperation with law enforcement officials (3) victims of criminal acts do not report the discovery of counterfeit money (4) economic factors (5) environmental factors.
EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN PELAKU ANARKI OLEH SATUAN BRIGADE MOBIL KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN BATALYON B PELOPOR Natsir, Anzhar; Renggong, Ruslan; Hamid, Abd. Haris
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i1.4610

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan penanggulangan pelaku anarki dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penanggulangan pelaku anarki oleh Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Batalyon B Pelopor. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Markas Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Batalyon B Pelopor. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan penanggulangan pelaku anarki oleh Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Batalyon B Pelopor dilakukan dengan (a) perintah, (b) tindakan melumpuhkan, (c) minta bantuan kekuatan, dan (d) pertolongan korban. Meski demikian, penanggulangan tersebut belum berjalan dengan efektif, (2) faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penanggulangan pelaku anarki oleh Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Batalyon B Pelopor: (a) sarana dan prasarana yang ada belum memadai, (b) sumber daya manusia hanya 331 orang, jumlah tersebut masih kurang, dan dari segi kemampuan (kualitas), masih ada personil yang belum profesional sehingg sering terpancing emosi saat pelaksanaan tugas di lapangan, (c) banyak masyarakat yang belum mempunyai kesadaran hukum yang memadai. This study aims to determine and analyze the effectiveness of the implementation of overcoming anarchy perpetrators and to determine and analyze the factors that become obstacles in the implementation of overcoming anarchy perpetrators by the Mobile Brigade Unit of the South Sulawesi Regional Police Battalion B Pelopor. This research is a normative-empirical research with a qualitative approach conducted at the Headquarters of the Mobile Brigade Unit of the South Sulawesi Regional Police Battalion B Pelopor. The data collection techniques used are literature study, interviews, and documentation. The results showed that (1) the implementation of countermeasures against anarchy perpetrators by the South Sulawesi Regional Police Mobile Brigade Unit Battalion B Pelopor was carried out by (a) command, (b) paralyzing action, (c) requesting force assistance, and (d) victim assistance. However, the countermeasures have not been effective, (2) factors that become obstacles in the implementation of countermeasures against anarchy perpetrators by the Mobile Brigade Unit of the South Sulawesi Regional Police Battalion B Pelopor: (a) existing facilities and infrastructure are inadequate, (b) human resources are only 331 people, this number is still lacking, and in terms of ability (quality), there are still personnel who are not professional so that they are often provoked by emotions when carrying out tasks in the field, (c) many people do not have adequate legal awareness.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN REHABILITASI DALAM PENANGANAN TERSANGKA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Ma’dika, Drones; Madiong, Baso; Santing , Waspada
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i1.4611

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial dalam penanganan tersangka penyalahgunaan narkotika di wilayah Polres Mamasa dan Faktor yang menghambat pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial dalam penanganan tersangka penyalahgunaan narkotika di wilayah Polres Mamasa. Metode penelitianayang di gunakan adalah penelitian Hukum Normatif Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial dalam penanganan tersangka penyalahgunaan narkotika di wilayah Polres Mamasa yaitu dengan, pemulihan yang bertahap serta mempunyai sasaran seperti bagaimana gambaran klien setelah rehabilitasi dan seberapa lama jangka waktu yang klien butuhkan. Konseling dengan individu atau kelompok dengan pengawasan serta pemberian sarana dan prasarana terhadap kliaen. Bimbingan Keagamaan guna membentuk pribadi klien yang lebih religious dengan tujuan setelah masa rehabilitasi, klien tidak lagi mendekati narkotika. Dan faktor yang menghambat pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial dalam penanganan tersangka penyalahgunaan narkotika di wilayah Polres Mamasa adalah minimnya Anggaran operasional serta fasilitas untuk sarana dan prasarana. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya rehabilitasi juga menjadi kendala yang menghambat pelaksanaan rehabilitasi. This research aims to analyze the effectiveness of implementing medical and social rehabilitation in handling suspects of narcotics abuse in the Mamasa Police area and the factors that hinder the implementation of medical and social rehabilitation in handling suspects of narcotics abuse in the Mamasa Police area. The research method used is Empirical Normative Legal research. The results of the research show that the effectiveness of implementing medical and social rehabilitation in handling narcotics abuse suspects in the Mamasa Police area is by, gradual recovery and having targets such as how the client looks after rehabilitation and how long the client needs. Counseling with individuals or groups with supervision and provision of facilities and infrastructure to clients. Religious Guidance to form a more religious client personality with the aim that after the rehabilitation period, the client will no longer approach narcotics. And the factor that hinders the implementation of medical and social rehabilitation in handling narcotics abuse suspects in the Mamasa Police area is the lack of operational budget and facilities for facilities and infrastructure. The low level of public awareness of the importance of rehabilitation is also an obstacle that hinders the implementation of rehabilitation.
ANALISIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN DI KABUPATEN MAMASA : STUDI PUTUSAN NOMOR: 340/PID.SUS/2022/PN.POL Steven, Steven; Renggong, Ruslan; Madiong , Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i1.4612

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertangungjawaban pidana bagi anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika di wilayah kabupaten Mamasa dan sanksi pidana yang dijatuhkan dalam putusan nomor: 340/Pid.Sus/2022/PN.Pol telah memenuhi rasa keadilan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika. Metode penelitianayang di gunakan adalah penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertangungjawaban Pidana bagi Anggota Kepolisian yang melakukan Penyalahgunaan Narkotika di wilayah Kabupaten Mamasa belum bisa dikatakan sesuai dengan teori Pemidanaan yaitu penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana karena terdakwa merupakan seorang residivis yang telah mengulagi tindak pidana yang sama akan tetapi hakim memutuskan hukuman penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan, seharusnya Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa ditambah sepertiga (1/3) dari ancaman pidana maksimalnya dikarenakan terdakwa merupakan residivis narkotika, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Pemenuhan rasa keadilan pada Sanksi Pidana yang dijatuhkan dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika dalam Putusan Nomor: 340/Pid.Sus/2022/PN.Pol, idealnya penjatuhan sanksi pidana yang diputuskan oleh hakim terhadap oknum aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana narkotika seharusnya diberikan pidana penjara tambahan 1/3 (sepertiga), mengingat bahwa pelaku merupakan aparat kepolisian. Selain itu, terdakwa dalam Putusan Nomor: 340/Pid.Sus/2022/PN.Pol merupakan seorang residivis yang telah mengulagi tindak pidana dengan Putusan Nomor 04/PID.B/2014/PN.BLK. dan Putusan Nomor: 91/Pid.Sus/2016/PN.Ban. This study aims to determine how criminal responsibility for members of the police who commit narcotics abuse in the Mamasa district area. And the criminal sanctions imposed in verdict number: 340/Pid.Sus/2022/PN.Pol have fulfilled a sense of justice in efforts to eradicate narcotics crimes. The research method used is Normative Legal research. The results showed that criminal responsibility for members of the police who committed narcotics abuse in the Mamasa Regency area could not be said to be in accordance with the theory of punishment, namely the determination of sanctions and also the stage of sanctioning in criminal law because the defendant was a recidivist who had repeated the same criminal act but the judge decided on a prison sentence of 1 (one) year and 3 (three) months, the judge should have imposed a sentence on the defendant plus one third (1/3) of the maximum penalty because the defendant was a narcotics recidivist, this is as stipulated in Article 144 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. And the fulfillment of a sense of justice in the Criminal Sanctions imposed in efforts to Eradicate Narcotics Crimes in Decision Number: 340/Pid.Sus/2022/PN.Pol, ideally the imposition of criminal sanctions decided by the judge against unscrupulous police officers who commit narcotics crimes should be given an additional imprisonment of 1/3 (one third), considering that the perpetrators are police officers. In addition, the defendant in Decision Number: 340/Pid.Sus/2022/PN.Pol is a recidivist who has repeated the criminal offense with Decision Number 04/PID.B/2014/PN.BLK. and Decision Number: 91/Pid.Sus/2016/PN.Ban.
HUKUM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA HIBAH DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MAKASSAR Al Mujarra, Tri Eka; Madiong, Baso; Kamsilaniah, Kamsilaniah
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i1.4613

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pemalsuan akta hibah telah sesuai ketentuan KUHAP dan pertimbangan penyidik dalam menentukan tindak pidana pemalsuan akta hibah. Metode penelitianayang di gunakan adalah penelitian ini adalah yuridis Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketentuan Penyidik Polrestabes Makassar dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Hibah telah sesuai KUHAP. Adapun ketentuan tersebut adalah diketahui terjadinya Tindak Pidana untuk mengetahui bahwa telah terjadi suatu tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik, dengan adanya laporan yang diberikan oleh korban di Kantor Polisi. Kemudian pemberitahuan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, Pemeriksaan ahli, Penggeledahan, Penyitaan, Penangkapan, Penahanan serta Penyerahan berkas perkara. Dan Pertimbangan Penyidik Polrestabes Makassar Dalam Menentukan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Hibah ketentuan yaitu pada Pasal 263 ayat (1) dan (2) dan Pasal 264 ayat (2) KUHPidana. Adapun pertimbangan yang dimaksud adalah melakukan pemangilan terhadap saksi-saksi dan dibuatkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). penyidik melengkapi administasi, mengambil keterangan saksi–saksi yang mengetahui sejarah awal tanah pemilik awal tanah sebelum di beli, mengambil keterangan Camat, Lurah. Selanjutnya meminta kepada Kantor Badan pertahan Kota Makassar, mencari dan mengumpulkan barang bukti berupa surat atau akta otentik dan melakukan penyitaan, kemudian mencari dan mengumpulkan barang bukti berupa surat atau akta otentik dan melakukan penyitaan. Setelah itu meminta dan mengumpulkan surat yang ada pada saksi korban yang didalamnya terdapat tanda tangan saksi korban lalu mengirimkan barang bukti dan tanda tangan pembanding ke PUSLABFOR POLRI Makassar untuk diperiksa secara laboratories. Hasil pemeriksaan forensik kemudian dibuatkan berita acara yang menjadi penentu Tindak Pidana Pemalsuan Akta Hibah. This study aims to determine the Investigator in investigating the criminal act of forgery of grant deed in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code. And the consideration of investigators in determining the criminal offense of forgery of grant deed. The research method used in this research is Normative juridical. The results showed that the provisions of the Makassar Police Investigators in investigating the criminal act of grant deed forgery were in accordance with the Criminal Procedure Code. The provisions are knowing the occurrence of a criminal offense to find out that there has been a criminal offense of ordering to insert false information into an authentic deed, with a report given by the victim at the Police Station. Then notification, examination of witnesses, examination of suspects, expert examination, search, seizure, arrest, detention and submission of case files. And Considerations of Makassar Police Investigators in Determining the Criminal Act of Forgery of Grant Deed provisions, namely in Article 263 paragraph (1) and (2) and Article 264 paragraph (2) of the Criminal Code. The considerations in question are to summon witnesses and make them in the minutes of examination (BAP). investigators complete the administration, take testimony from witnesses who know the early history of the land of the original owner of the land before being purchased, take testimony from the sub-district head, village head. Furthermore, asking the Makassar City Land Agency Office, searching and collecting evidence in the form of letters or authentic deeds and confiscating, then searching and collecting evidence in the form of letters or authentic deeds and confiscating. After that, requesting and collecting a letter from the victim witness which contained the signature of the victim witness, then sending the evidence and the signature of the comparator to the Makassar Police Forensic Center for Laboratory Examination. The results of the forensic examination were then made into an official report that determined the crime of grant deed forgery.
PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM OLEH PENYIDIK PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES MAMASA Yunus, Yunus; Hasan , Yulia A.; Oner , Basri
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i1.4614

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh penyidik di wilayah hukum Polres Mamasa. Metode penelitiana yang di gunakan adalah penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penyidik Di Wilayah Hukum Polres Mamasa yaitu melakukan Perdamaian antara korban dan pelaku dengan mengedepankan prinsip Restorative Justice melalui Musyawarah Diversi, dimana ganti kerugian menjadi perhatian utama dalam mencapai perdamaian. Musyawarah tersebut dipimpin oleh penyidik sebagai fasilitator untuk diupayakan agar selesai tidak sampai ke pengadilan. This study aims to analyze the application of diversion to children in conflict with the law carried out by investigators in the Mamasa Police jurisdiction. The research method used is Normative Legal research. The results showed that the Application of Diversion for Children in Conflict with the Law Conducted by Investigators in the Mamasa Police District is to make peace between the victim and the perpetrator by prioritizing the principles of Restorative Justice through Diversion Deliberations, where compensation is the main concern in achieving peace. The deliberation is led by the investigator as a facilitator to strive for completion not to reach the court.
ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN SERTIPIKAT HAK ATAS ASET TANAH PEMERINTAH KABUPATEN BONE Abidin, Zainal; Makkawaru, Zulkifli; Tira, Andi
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i1.4627

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan sertipikat hak milik atas tanah perorangan dan faktor-faktor yang menyebabkan sertipikat perorangan terbit di atas aset tanah pemerintah. Tipe penelitian yang digunakan penulis yaitu Penelitian Normatif Empiris dengan kategori Live Case Study yaitu merupakan pendekatan suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Unsur-unsur keabsahan sertipikat hak milik yaitu data subjektif dan data objektif tidak terpenuhi atau tidak didukung oleh warkah pendaftaran tanah dan faktor-faktor yang menyebabkan sertipikat perorangan terbit di atas aset tanah pemerintah yaitu tidak tertibnya administrasi pertanahan dan peta pertanahan tidak lengkap. This study aims to analyze the validity of individual land ownership certificates and the factors that cause individual certificates to be issued on government land assets. The type of research used by the author is Normative Empirical Research with the Live Case Study category, which is an approach to a legal event whose process is still ongoing or has not ended. The results of the research show that: The elements of the validity of a certificate of ownership, namely subjective data and objective data, are not fulfilled or are not supported by land registration documents and the factors that cause individual certificates to be issued on government land assets are the lack of orderly land administration and incomplete land maps.
ANALISIS HUKUM HAK PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE Almaherani, Riski; Madiong, Baso; Hamid, Abd. Haris
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i1.5265

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi publik dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone dan faktor yang dapat menghambat pelaksanaan partisipasi publik terhadap pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sosiologis (sociological approach). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (literature review), studi dokumen, dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk partisipasi publik dalam pengawasan Dana Desa di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone terdiri atas bentuk partisipasi dalam tahap perencanaan, bentuk partisipasi dalam tahap pelaksanaan, dan bentuk partisipasi dalam tahap evaluasi. Sedangkan faktor yang dapat menghambat pelaksanaan partisipasi publik terhadap pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone terdiri atas faktor pendidikan, faktor usia, dan faktor SDM. This study aims to determine the form of public participation in supervising the management of the Village Fund in Libureng Subdistrict, Bone Regency and factors that can hinder the implementation of public participation in the management of the Village Fund in Libureng Subdistrict, Bone Regency.This research uses normative empirical research using a statute approach and a sociological approach. The data collection techniques used were literature review, document study, and interviews. The results of this study indicate that the form of public participation in the supervision of the Village Fund in Libureng Subdistrict, Bone Regency consists of a form of participation in the planning stage, a form of participation in the implementation stage, and a form of participation in the evaluation stage. Meanwhile, factors that can hinder the implementation of public participation in the management of the Village Fund in Libureng Sub-district, Bone Regency, consist of educational factors, age factors, and human resource factors.

Page 22 of 27 | Total Record : 264

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025 Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025 Vol. 7 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2024 Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024 Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023 Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023 Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022 Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022 Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021 Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2021 Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2020 Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2020 Vol. 2 No. 1 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2019 Vol. 1 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2019 Vol. 1 No. 1 (2018): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2018 More Issue