cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
ijlf.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Phone
+62411-452901
Journal Mail Official
ubpostgradjournal@gmail.com
Editorial Address
Program PascaSarjana Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Legality of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : -     EISSN : 2477197x     DOI : https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i1.228
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Indonesian Journal of Legality of Law is a peer-review scholarly Law Journal issued by Postgraduate Bosowa University which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). Indonesian Journal of Legality of Law accepts submissions of scholarly articles to be published that cover original academic thoughts in Legal Dogmatics, Legal Theory, Legal Philosophy and Comparative Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 264 Documents
 17   18   19   20   21 
PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK ANTARA PT. KARYA ATMA MANUNGGAL DAN PT. PELNI DI KOTA MAKASSAR Risma, Andi
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3854

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan para pihak dalam Perjanjian Pengangkutan Bahan Bakar Minyak antara PT. Karya Atma Manunggal dan PT. Pelni, dan untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab para pihak dalam Perjanjian Pengangkutan Bahan Bakar Minyak antara PT. Karya Atma Manunggal dan PT. Pelni ketika terjadi wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan mengkaji data sekunder dan didukung oleh data wawancara dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kedudukan Para Pihak Perjanjian pengangkutan antara PT. Karya Atma Manunggal dengan PT. Pelni dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang berlaku sebagai Undang-Undang bagi Pihak-Pihak yang membuatnya sehingga para pihak mengetahui kedudukan hukumnya masing-masing dalam melakukan hak dan kewajiban, dan apabila terjadi wanprestasi oleh para pihak harus bertanggungjawab sesuai kesepakatan dengan mengacu pada Pasal 1243 KUHPerdata. This research aims to determine and analyze the position of the parties in the Oil Fuel Transportation Agreement between PT. Karya Atma Manunggal and PT. Pelni, and to find out and analyze the responsibilities of the parties in the Oil Fuel Transportation Agreement between PT. Karya Atma Manunggal and PT. Pelni when a default occurs. This research uses empirical research methods by examining secondary data and is supported by interview data using qualitative analysis techniques. The results of this research indicate that the position of the parties to the transportation agreement between PT. Karya Atma Manunggal with PT. Pelni is stated in the form of a written agreement which is valid as law for the parties who make it so that the parties know their respective legal positions in carrying out their rights and obligations, and if there is a default by the parties they must be held responsible according to the agreement with reference to Article 1243 of the Civil Code..
EFEKTIVITAS TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN LALU LINTAS TERHADAP PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGANTAR JENAZAH: STUDI KASUS POLRES GOWA Badaru, Baharuddin; Muhammad, Sukarya
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3856

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas serta upaya menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengantar jenazah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang dilakukan di Wilayah Hukum Kabupaten Gowa dengan mengumpulkan data primer dan sekunder dengan memakai teknik pengumpulan data melalui wawancara dan kuisioner yang kemudian diolah dan disesuaikan dengan data sekunder dari sumber pustaka yang terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan pengantar jenazah melakukan pelanggaran lalu lintas adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor Masyarakat dan budaya. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah 1. Pihak Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Gowa diharapkan untuk lebih inisiatif mengawal ambulans pengantar jenazah serta memaksimalkan personil yang bertugas dilapangan, 2. Sosialisasi kepada masyarakat agar lebih ditingkatkan, Melakukan kerjasama dengan Pemerintah setiap Kecamatan di Kabupaten Gowa agar pemerintah dan Bekerja sama dengan pihak Polsek untuk bisa mensosialisasikan juga kepada seluruh Masyarakat Desa agar masyarakat lebih mudah menjangkau informasi dan edukasi hukum.. This research aims to determine and analyze the factors that cause traffic violations and efforts to overcome traffic violations committed by corpse deliverers. This research uses empirical research methods carried out in the Gowa Regency Legal Area by collecting primary and secondary data using data collection techniques through interviews and questionnaires which are then processed and adjusted with secondary data from related library sources. The results of this research show that the factors that cause corpse deliverers to commit traffic violations are legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community and cultural factors. The recommendations in this research are 1. The Gowa Police Traffic Police Unit is expected to take more initiative in guarding ambulances delivering corpses and maximize the personnel on duty in the field, 2. Socialization to the community to be further improved, Collaborating with the Government of each District in Gowa Regency so that the government and Collaborate with the Sector Police to be able to disseminate information to all Village Communities so that it is easier for people to access legal information and education.
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILIHAN LEGISLATIF DI KOTA PAREPARE Mustafa, Firman; Madiong, Baso; Nur, Mustawa
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3889

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis efektifitas kuota 30% keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif tahun 2014 dan 2019 di Kota Parepare dan faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif tahun 2014 dan 2019 di Kota Parepare. Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare, Partai Politik tahun 2014 dan 2019. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil Penleitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kuota 30% keterwakilan pada pemilihan legislatif tahun 2014 dan 2019 di Kota Parepare belum efektif, karena hanya terpenuhi pada tahap pengajuan dan tahap penetapan calon tetap, namun pada tahap pentepan calon terpilih belum terpenuhi karena keterwakilan perempuan pada pemilihan legilatif tahun 2014 dan 2019 dbawah 30%,faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan kuota 30% perempuan dalam pemilihan legislatif tahun 2014 dan 2019 di Kota Parepare yaitu Pertama Faktor Internal ,bersumber dari peserta dan penyelenggara seperti faktor hukum dan faktor sumber daya caleg perempuan, Kedua faktor eksternal, bersumber dari luar peerta pemilu dan penyelenggara seperti faktor nilai budaya masyarakat yang tidk ingin dipimpin oleh perempuan, dan faktor partisipasi masyarakat yang tidak memilih caleg perempuan. This study aims to determine and analyze, the effectiveness of the 30% quota of women's representation in the 2014 and 2019 legislative elections in Parepare, andfactors that hinder the implementation of the 30% quota of women's representation in the 2014 and 2019 legislative elections in Parepare City. This research is a normative-empirical research with a qualitative approach conducted at the Office of the General Election Commission of Parepare City. The General Election Supervisory Board of Parepare City, Political Parties participating in the 2014 and 2019 elections. The methods used are literature studies, interviews, and documentation studies. The results show that , the implementation of the 30% representation quota in the 2014 and 2019 legislative elections in Parepare City has not been effective, because it is only fulfilled at the submission stage and the stage of determining permanent candidates, but at the stage of determining elected candidates it has not been fulfilled because women's representation in the 2014 and 2019 legislative elections is below 30%, the factors that hinder the implementation of the 30% quota of women in the 2014 and 2019 legislative elections in Parepare City are: Internal factors, originating from participants and organizers such as legal factors and resource factors of female candidates, external factors, originating from outside the election participants and organizers.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK MELALUI SARAN DIVERSI DALAM SETIAP PERADILAN PIDANA DI KABUPATEN PINRANG Badaru, Baharuddin; Asriana, Asriana
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3890

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan diversi di Kabupaten Pinrang. Penelitian ini menggunakan dua jenis tipe yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris karena mengkaji bahan pustaka sekaligus mencari data empiris di lapangan, adapun Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi dalam restorative justice untuk memberikan keadilan dan perbandingan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak. Diversi bukanlah sebuah upaya damai antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban atau keluarganya akan tetapi sebuah bentuk pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara non formal. Diversi merupakan bentuk pemidanaan yang beraspek pendidikan terhadap anak, adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diversi adalah faktor substansi hukum, sumber daya manusia aparat penegak hukum yang belum dapat memahami dengan baik mengenai diversi, sarana dan prasarana yang belum lengkap, faktor kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah dalam melaksanakan diversi, dukungan dan kerjasama antar lembaga belum optimal, dan korban/keluarga korban belum dapat menerima secara baik mengenai diversi. Rekomendasi penulis adalah hendaknya aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas baik ditingkat penyidikan, pemantauan, pemeriksaan dan penentuan putusan hakim, hendaknya mengutamakan pelaksanaan diversi sebagai salah satu alternatif dalam pelaksanaan pidana dan disamping itu hendaknya pemerintah menyediakan sarana dan prasarana diversi dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak. This research aims to describe and analyze the obstacles that influence the implementation of diversion in Pinrang Regency. This research uses two types, namely normative legal research and empirical legal research because it examines library materials as well as looking for empirical data in the field, as for data collection techniques through interviews and literature related to the problems discussed in this research. The research results show that diversion in restorative justice is to provide justice and legal comparisons to children who are in conflict with the law without ignoring children's criminal responsibility. Diversion is not a peaceful effort between children in conflict with the law and their victims or families, but rather a form of punishment for children in conflict with the law in a non-formal way. Diversion is a form of punishment that has an educational aspect for children. The factors that influence the implementation of diversion are legal substance factors, human resources of law enforcement officers who cannot yet understand diversion properly, incomplete facilities and infrastructure, factors of public legal awareness which are still low. In implementing diversion, support and cooperation between institutions has not been optimal, and victims/victims' families have not been able to accept diversion well. The author's recommendation is that law enforcement officers, in carrying out their duties at the level of investigation, monitoring, examination and determining the judge's decision, should prioritize the implementation of diversion as an alternative in the implementation of crime and besides that, the government should provide diversion facilities and infrastructure in order to provide protection to children.
ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH PADA PENGEMBANGAN KAWASAN PERUMAHAN DI KECAMATAN TANRALILI KABUPATEN MAROS Salim, Muhammad Aznur Awal; Madiong, Baso; Makkawaru, Zulkifli
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3892

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pelaksanaan pendaftaran tanah untuk perumahan dan menganalisis apa kendala-kedala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah untuk perumahan dan bagaimana penyelesainnya. Metode analisis yang digunakan adalan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pendaftaran tanah dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah untuk perumahan di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros sesuai dengan aturan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997. Proses pendaftaran tanah meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis untuk keperluan pendaftarannya, dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari kendala yang harus dihadapi. Kendala-kendala tersebut berupa kewajiban perpajakan, kurang memahami fungsi dan kegunaan sertifikat, serta biaya yang mahal untuk melakukan pendaftaran tanah. Kewajiban perpajakan sebagai pembebanan pajak atas tanah berupa BPHTB sehingga pendaftaran tanah berjalan lancar. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan sertifikat yang merupakan surat tanda bukti hak atas tanah atau lahan. Selanjutnya biaya, kebanyakan developer di Kecamatan Tanralili tidak begitu terkendala terkait biaya pembuatan Sertipikat, karena mereka membeli tanah dari warga setempat tidak begitu mahal. The objectives of this study are: (1) to examine and analyze how the implementation of land registration for housing areas, (2) to examine and analyze the obstacles faced in the implementation of land registration for housing areas and (3) how to solve them. The analysis method used in this research is descriptive qualitative analysis method. The results show that land registration is carried out to provide legal certainty and protection to holders of rights to a plot of land, apartment units and other registered rights so that they can easily prove themselves as holders of the rights concerned. The implementation of land registration activities for residential areas in Tanralili District, Maros Regency is in accordance with the rules of Government Regulation No. 24 of 1997. The land registration process includes collecting and determining the correctness of physical data and juridical data for registration purposes, in its implementation it is inseparable from the obstacles that must be faced. These obstacles are in the form of tax obligations, lack of understanding of the functions and uses of certificates, as well as expensive costs to carry out land registration. Tax obligations as taxation on land in the form of BPHTB so that land registration runs smoothly. Lack of public understanding related to certificates which are proof of rights to land or land. Furthermore, the cost issue, most developers in Tanralili District are not so constrained regarding the cost of making certificates, because they buy land from local residents is not so expensive.
UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DIWILAYAH HUKUM POLISI SEKTOR TAMALATE KOTA MAKASSAR Mahka, Muh. Fachrur Razy; Sufriaman, Sufriaman; Jaya, Karman
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3896

Abstract

Pencurian kendaraan bermotor merupakan tindak pidana yang terus meningkat di berbagai wilayah, termasuk pada wilayah hukum Polsek Tamalate. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan korban secara finansial, tetapi juga memberikan dampak sosial yang luas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan yang memiliki beberapa pokok inti. Lokasi penelitian akan difokuskan di Polsek Tamalate Makassar. Adapun sumber data primer yaitu Devisi Kanit Reskrim Polsek Tamalate Makassar dan pihak penyelidik sedangkan sumber data sekunder yaitu beberapat literature terkait tentang tindak pidana pencurian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Polsek Tamalate telah melakukan upaya dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor melalui pendekatan preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan oleh Polsek Tamalate dapat dianggap sangat baik karena mampu melibatkan seluruh tokoh masyarakat dalam penanganan tindak pidana tersebut. Hal ini berarti bahwa semua elemen masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengatasi kasus pencurian kendaraan bermotor. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian tersebut antara lain faktor ekonomi, sumber daya manusia, lingkungan, pendidikan, dan kelalaian para pengguna kendaraan. Dengan memahami faktor-faktor ini, Polsek Tamalate dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam pencegahan dan penanggulangan pencurian kendaraan bermotor. Motor vechicle theft is a crime that continues to increase in various areas, including in the jurisdiction of the Tamalate Police. This criminal act not only harms the victim financially but also has a broad social impact. This research uses a type of qualitative field research that has several core points. The research location will focus on the Tamalate Police, Makassar. The primary data sources are the Head of Criminal Investigation Unit of the Tamalate Makassar Police and investigators, while the secondary data sources are several related pieces of literature regarding the crime of theft. The results of this research indicate that the Tamalate Police have made efforts to handle criminal acts of motor vehicle theft through preventive and repressive approaches. The preventive efforts carried out by the Tamalate Police can be considered very good because they were able to involve all community figures in handling these criminal acts. This means that all elements of society have a role and responsibility in dealing with cases of motor vehicle theft. Several factors that influence the occurrence of criminal acts of theft include economic factors, human resources, the environment, education, and the negligence of vehicle users. By understanding these factors, the Tamalate Police can develop more effective strategies for preventing and dealing with motor vehicle theft.
EFEKTIVITAS PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH PADA PROSES PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI WATAMPONE (PUTUSAN NOMOR: 114/Pid.B/2023/PN Wtp) Badaru, Baharuddin; Sabil, Ibnu Hibban
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3928

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan pidana sebagai wujud penghormatan hak asasi manusia seperti perkara Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/Pn Wtp yang mana perkara tersebut terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukkan inisial IR terhadap korban yang tak lain adalah mertuanya inisial MK meninggal dunia. Hak-hak yang dimiliki tersangka sangat dijunjung tinggi, dan sedapat mungkin harus tetap diberikan oleh aparat penegak hukum. Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris terhadap penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan nomor 114/Pid.B/2023/PN Wtp berdasarkan asas praduga tidak bersalah dengan memanfatkan Knowledge, Comprehensif, Aplikatif, Analysis, syntesis , evaluatif telah efektif namun saran penulis pada penelitian ini, perlu ditingkatkan sinergitas antara Para Penegak Hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan sampai kepada Pengadilan dalam proses peradilan pidana tindak pidana pembunuhan berdasarkan asas praduga tidak bersalah dalam rangka mencegah tindak pidana baru seperti tindak pidana main hakim sendiri oleh Masyarakat. This study aims to examine the factors that influence the effectiveness of the application of the presumption of innocence in the criminal justice process as a form of respect for human rights such as Case No. 114/Pid.B/2023/Pn Wtp in which the case involved the crime of murder committed by the initials IR against the victim who was none other than his father-in-law MK died. The rights of the suspect are highly upheld, and as far as possible must still be given by law enforcement officials. The type of research used is empirical legal research on the application of the presumption of innocence in the law enforcement process. The results showed that the judge's consideration in deciding the criminal murder case number 114/Pid.B/2023/PN Wtp based on the presumption of innocence by utilizing Knowledge, Comprehensive, Applicative, Analysis, syntesis, evaluative has been effective but the author's suggestion in this study, it is necessary to increase the synergy between Law Enforcement Officers ranging from the Police, Prosecutors' Office to the Court in the criminal justice process of murder based on the presumption of innocence in order to prevent new crimes such as vigilantism by the community.
PLURALISME HUKUM DALAM PERSPEKTIF PANCASILA TANTANGAN DALAM ERA GLOBALISASI Adi Surya, Faizal
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3931

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah memberikan refleksi terhadap gagasan pluralism hukum dalam konteks globalisasi. Dialog antar nilai global dan Pancasila turut berpengaruh terhadap pengertian pluralism hukum. Menggunakan metode kepustakaan dan Analisa secara kualitatif, tulisan ini menghasilkan tiga kesimpulan, Pertama, pluralism hukum adalah model yang cocok di terapkan di Indonesia. Kedua, Pluralisme Hukum perlu diredefinisikan dalam konteks global dengan melihat lebih jauh relasi globalisasi dengan kapitalisme yang bisa mengancam nilai nilai lokal. Ketiga, perlunya elaborasi nilai nilai Pancasila khususnya kemanusiaan yang adil dan beradab dengan konsep pluralism hukum. Elaborasi ini menghasilkan tiga prinsip dalam pluralism hukum, yaitu prinsip kemanusiaan, prinsip selektif dan prinsip kesetaraan. This paper aimed to analyze the idea of legal pluralism in the context of Globalization. In order to achieve such goal, this paper utilized a conceptual analysis method with reference on qualitative data to reflect the dialogue between global values and Pancasila influence the understanding of legal Pluralism. The research found that first, legal Pluralism is a suitable model to be applied in Indonesia, second, it needs to be redefined in a global context by looking further at the relationship between globalization and capitalism which can threaten local values.  Third, there is a need for elaboration of Pancasila values, especially 'Kemanusiaan Yang adil Dan Beradab' with the concept of legal pluralism.  This elaboration produces three principles in legal pluralism; the principle of humanity, the principle of selectiveness and the principle of equality.
KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMANFAATAN RUANG KAWASAN LINDUNG DI KOTA MAKASSAR Arkam, Arkam
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3946

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai ketentuan hukum terhadap pemanfaatan ruang kawasan lindung dan pidana penyalahgunaan pemanfaatan ruang kawasan lindung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum dan pidana penyalahgunaan pemanfaatan ruang kawasan lindung di Kota Makassar. Penelitian menggunakan metode Yuridis Normatif dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang nasional dan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang kawasan lindung menekankan aspek perlindungan dan pelestarian lingkungan. Tindak pidana dalam Perda No. 4 Tahun 2015 tentang RTRW Kota Makassar adalah pelanggaran, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diatasnya. Tindak pidana yang dimaksudkan dikategorikan sebagai kejahatan dengan implikasi hukumnya adalah pidana penjara dan denda dengan ancaman maksimal, dan dapat pula dikenakan pidana tambahan. Rekomendasi penelitian menekankan perlunya petunjuk teknis terkait bentuk dan jenis pemanfaatan ruang yang dapat dikembangkan pada kawasan lindung. Disarankan untuk dilakukan revisi Perda RTRW Kota Makassar. This research discusses legal provisions regarding the use of protected area space and criminal abuse of use of protected area space. This research aims to determine the legal and criminal provisions for misuse of protected area space in Makassar City. The research uses the Normative Juridical method by examining the provisions of laws and regulations regarding national and regional spatial planning. The research results show that the use of protected area space emphasizes aspects of environmental protection and preservation. Criminal acts in Regional Regulation no. 4 of 2015 concerning Makassar City RTRW is a violation, contrary to the provisions of the laws above. The crime in question is categorized as a crime with the legal implications of imprisonment and a maximum fine, and additional penalties may also be imposed. Research recommendations emphasize the need for technical guidance regarding the forms and types of space use that can be developed in protected areas. It is recommended that the Makassar City RTRW Regional Regulation be revised.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANAK ANGKAT PADA PUTUSAN M.A No. 113.K/Pdt/2019 Handayani, Dwi; Rustan, Rustan
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3953

Abstract

Penelitian ini berawal dari seorang anak angkat yang diangkat secara sah didepan notaris, namun dalam perjalanannya anak angkat tersebut tidak mendapatkan hak waris dari kedua orang tua angkat yang telah meninggal yang dilanjutkan dengan tuntutan keluarga anak angkat ke Pengadilan Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Pembagian Harta Warisan Pada Putusan No.113.K/Pdt/2019 Telah Sesuai Dengan Hukum Yang Berlaku. Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normative terhadap pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini belum sesuai dengan Peraturan dan Asas-asas serta teori sosiologi hukum khususnya hak hereditatis petition, penulis memberikan sumbangan pemikiran bahwa; Hakim yang baik dalam memberikan putusan terhadap sengketa waris anak angkat diharapkan dapat menjatuhkan putusan dengan mengacu pada Teori Sosiologi Hukum, dimana hukum menjadi pedoman dasar dalam memutus hak-hak anak angkat, memerhatikan hak hereditatis petition, dan notaris sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat harusnya dapat memberikan penyuluhan kepada klien yang datang kepadanya mengenai akibat hukum dari perbuatan pengangkatan anak atau penyerahan anak dikarenakan akan berdampak pada status hukum anak dan hak mewarisi. This research originated from an adopted child who was legally appointed in front of a notary, but in the course of his journey the adopted child did not get inheritance rights from the two adoptive parents who had died, followed by the demands of the adopted child's family to the District Court. This study aims to examine the Judges' Legal Considerations in the Case of Inheritance Distribution in Decision No.113.K / Pdt / 2019 in Accordance with Applicable Law. The type of research used is normative legal research on the legal considerations of judges in deciding this case. The results showed that the judge's consideration in deciding this case was not in accordance with the Regulations and Principles and the theory of legal sociology, especially the hereditary rights of petitioners, the author contributed ideas that; Good judges in giving decisions on disputes over the inheritance of adopted children are expected to be able to make decisions with reference to Legal Sociology Theory, where the law becomes the basic guideline in deciding the rights of adopted children, paying attention to hereditary petition rights, and notaries as the closest party to the community should be able to provide counseling to clients who come to them regarding the legal consequences of the act of adopting a child or surrendering a child because it will have an impact on the child's legal status and inheritance rights.

Page 19 of 27 | Total Record : 264

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025 Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025 Vol. 7 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2024 Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024 Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023 Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023 Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022 Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022 Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021 Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2021 Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2020 Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2020 Vol. 2 No. 1 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2019 Vol. 1 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2019 Vol. 1 No. 1 (2018): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2018 More Issue